11 research outputs found
The Role of the Village Government in Assisting the Acceleration of the Covid-19 Vaccination Program in Lalang Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province
No full text63 HalamanMasuknya virus Covid-19 ke Indonesia membuat pemerintah Indonesia gencar mengeluarkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah agar virus tersebut tidak menular, salah satu aturan yang diberlakukan adalah vaksinasi. Namun, ada juga masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut, hal itu disebabkan akibat banyaknya tersebar disinformasi terkait vaksinasi. Peranan pemerintah desa menjadi salah satu peranan yang paling diharapkan, karena pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peranan Pemerintah Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam membantu percepatan program vaksinasi Covid-19, kemudian apasaja faktor yang mendukung ataupun menghambat Pemerintah Desa Lalang dalam membantu mempercepat program vaksinasi Covid-19. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi jenis peranan menurut David Berry untuk mengetahui peranan yang dilakukan Pemerintah Desa Lalang. Hasilnya, bahwa peranan pemerintah desa sudah cukup baik dalam membantu percepatan program vaksinasi, jika diukur dari dua indikator yaitu; peranan individu dan peranan kelompok. Faktor yang mendukung peranan pemerintah desa yaitu sumber daya manusia yang memadai dan ketepatan waktu pelaksanaan, adapun faktor yang menghambat ialah adanya masalah teknis terkait vaksin, ketakutan yang dialami masyarakat akibat efek disinformasi, dan ketidak pedulian masyarakat terhadap Covid-19. The entry of the Covid-19 virus into Indonesia prompted the Indonesian government to issue regulations aimed at preventing the virus from being transmitted, one of which was vaccination. However, there are also people who refuse the vaccination, this is due to the spread of disinformation related to vaccination. The role of the village government is one of the most expected roles, because the village government is the closest to the community. The author aims to conduct research on the role of the Lalang Village Government, Sunggal District, Deli Serdang Regency in helping to accelerate the Covid-19 vaccination program, then what are the factors that support or hinder the Lalang Village Government in helping to accelerate the Covid-19 vaccination program. The author uses qualitative research methods, because it will make it easier to adjust to the actual reality. To determine the role of the village government, the author uses the dimensions of the type of role according to David Berry to determine the role played by the Lalang Village Government. The result is that the role of the village government is quite good in helping to accelerate the vaccination program, when measured from two indicators, namely; individual roles and group roles. Factors that support the role of the village government are adequate human resources and timeliness of implementation, while the inhibiting factors are the technical problems related to vaccines, the fear experienced by the community due to the effects of disinformation, and the public's indifference to Covid-19
ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS SUSU PASTEURISASI TERHADAP KADAR TOTAL PLATE COUNT (TPC) DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI
No full textJika membutuhkan abstrak atau isi jurnal silahkan hubungi author melalui email [email protected], [email protected]
Village Head's Strategy for Improving Employee Performance at the Mangkai Baru Village Office, Limapuluh District, Batu Bara Regency
No full text99 HalamanKinerja pegawai merupakan hal yang kursial, desa mangkai baru jika dilihat
dalam konteks yang lebih kecil keadaan dan kondisi desa ini cukup tertata, hanya
saja kinerja pegawai nya masi belum efektif dalam memberi pelayanan kepada
masyarakat. Fakta lapangan yang ada menjadi pendorong penulis untuk
mengangkat judul ini kedalam sebuah penelitian guna untuk mengetahui
bagaimana strategi kepala desa dalam meningkatkan kinerja pegawai, serta apa
saja faktor penghambat kepala desa dalam meningkatkan kinerja pegawai, untuk
melihat strategi kepala desa, penulis menggunakan teori strategi menurut Grant
(1999:21) yaitu strategi sebagai pengambilan keputusan, strategi koordinasi dan
komunikasi, dan target. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif
pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan kepala desa,
sekretaris desa, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, serta beberapa masyarakat
desa mangkai baru. Berdasarkan hasil penelitian yang diproleh bahwa strategi
kepala desa dalam meningkatkan kinerja pegawai sudah dijalankan dengan baik
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat
kepala desa dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu masi kurangnya sumber
daya manusia aparatur pemerintah desa dan pendidikan yang ada. village are quite orderly, it's just that the performance of its employees is still not
effective in providing services to the community. Existing field facts motivated the
author to raise this title into a study in order to find out how the village head's
strategy is in improving employee performance, as well as what are the inhibiting
factors of the village head in improving employee performance. To see the village
head's strategy, the author uses strategy theory according to Grant (1999:21),
namely strategy as decision making, coordination and communication strategy,
and targets. The research method used is a qualitative descriptive approach with
data collection techniques using interviews, observation and documentation.
Informants in this study involved village heads, village secretaries, heads of
welfare, heads of government, as well as several Mangkai Baru village
communities. Based on the research results obtained, the village head's strategy
in improving employee performance has been carried out well in providing
services to the community. The inhibiting factor for the village head in improving
employee performance is the lack of human resources for the village government
apparatus and existing education
The Role of the Temporary Official (Pjs) of the Village Head in Carrying out the Main Duties and Functions in Sitoluama Village, Laguboti District, Toba Regency
No full text81 HalamanPenelitian dilatarbelakangi oleh Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dalam peranan Pejabat Sementara (PJS) belum sepenuhnya terlaksana Perannya sebagai pengganti Kepala desa, hal ini dapat dilihat dari Peranan sebagai hubungan Antar pribadi, Peranan yang berhubungan dengan informasi, Peranan sebagai Pembuat Keputusan adapun yang menjadi faktor penghambat dari permasalahan diantaranya mengenai Rendahnya sumberdaya Manusia, Minimnya fasilitas Kantor Kepala Desa Sitoluama, Kurangnya Bimbingan Aperatur desa Sitoluama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menggantikan Kepala Desa Sitoluama dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan adapun tujuan lainnya ialah mengetahui apa saja faktor Penghambat yang dihadapi Pejabat Sementara (PJS) dalam tugasnya menggantikan Kepala Desa Sitoluama. Penelitian menggunakan Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Penulis mengambil teori dari Henry Mintzberg. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis maka hasil Skripsi peneliti ialah, sudah cukup membantu dan mampu melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang diberikan Kepada Kepala Desa telah dikerjakan dengan cukup baik, namun belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Sementar Kepala desa Kedispilinan pada saat jam kerja, kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat desa Sitoluama, dan juga kurang maksimal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa Sitoluama. The research was motivated by the role of the Temporary Official (PJS) of the
Village Head in Carrying out the Main Duties and Functions in Sitoluama
Village, Laguboti District, Toba Regency, in the role of the Temporary Official
(PJS) the role of the village head was not fully implemented, this can be seen from
the role of interpersonal relationships , Roles related to information, Roles as
Decision Makers as for the inhibiting factors of the problems including the low
human resources, the lack of facilities for the Sitoluama village head office, the
lack of guidance from the Sitoluama village officials This study aims to determine
the role of Temporary Officials (PJS) in replacing the Sitoluama Village Head in
carrying out their Main Duties and Functions, and another objective is to find out
what are the inhibiting factors faced by Temporary Officials (PJS) in their duties
to replace the Sitoluama Village Head. The study used a descriptive qualitative
research method. Sources The data were collected based on data collection
techniques, namely observation, interviews, documentation and data
triangulation. The author takes the theory from Henry Mintzberg. Based on the
results of research conducted by the author on the Role of Temporary Officials
(PJS) of the Sitoluama Village Head in carrying out their main duties and
functions, the Role of Temporary Officials (PJS) in Sitoluama Village has been
quite helpful and able to carry out their duties and functions as the tasks given to
the Village Head have been done. quite well, but not yet maximally carrying out
his duties and functions as a Temporary Official for the Village Head of
Discipline during working hours, lack of socializing to the people of Sitoluama
village, and also less than optimal in solving problems that exist in Sitoluama
village
The Government's Role in the Mutual Cooperation Program in Sei Kera Hilir II Subdistrict, Medan Perjuangan District, Medan City
No full text85 HalamanMasyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan perilaku dan
tindakan masyarakat dalam kesehariannya akan berpengaruh terhadap kebersihan dan
kualitas lingkungan. Tetapi fenomena dilapangan masih terdapat banyak masyarakat
yang tidak ikut serta dalam melakukan kebijakan gotong royong yang telah
pemerintah lakukan di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Fakta lapangan yang ada mejadi
dorongan penulis untuk mengangkat judul ini ke dalam sebuah penelitian guna
untuk mengetahui Bagaimana peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir
II dan Apa saja hambatan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Penulis
menggunakan teori peranan menurut Suhardono yaitu peranan sebagai mobilisator,
peranan sebagai motivator, peranan sebagai regulator. Penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara,
observasi, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah lurah, sekertaris lurah,
kasi pemerintahan, kasi pembangunan dan masyarakat. Peran pemerintah lurah
terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong sudah berjalan dengan baik dalam
memberikan arahan serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.
Adapun faktor penghambat ialah tidak peduli karena sudah ada yang mewakilkan
untuk bergotong royong. Society and the environment are something that cannot be separated from people's
behavior and actions in their daily lives. In the field, there are still many people
who do not participate in carrying out the mutual cooperation policy carried out
by the Sei Kera Hilir II Village government. The author uses role theory according
to Suhardono's role as a mover, role as a motivator, role as a regulator. This
research is descriptive qualitative. Methods of data collection using interviews,
observation, documentation. The inhibiting factor is that they don't care because
there are already representatives who work together
Perancangan Interior Pesantren Modern Al-Ihsan di Bandung Barat : Interior Planning Al-Ihsan Islamic Modern Boarding School In West Bandung
No full textABSTRAK
Boarding school merupakan sekolah dengan sistem asrama, seiring berjalannya waktu semakin banyak yayasan yang mendirikan Boarding School sehingga Boarding school sendiri tidak lagi asing didengar, dan semakin berjalanya waktu Boarding School sendiri menjadi tren sekolah yang dituju oleh para orangtua juga para murid, dikarenakan sistem yang ditawarkan mampu menjaga juga membina siswa secara full day. Dalam proyek tugas akhir ini perancangan yang diambil merupakan Boarding School yang berbasis Islami yaitu Pesantren Modern Al-Ihsan di Bandung. Penulis membatasi proyek perancangan Boarding School ini dengan hanya mengambil beberapa gedung diantarnya gedung sekolah, gedung utama fasilitas kantor, perpustakaan dan asrama. Tujuan dari perancangan proyek tugas akhir ini adalah untuk menjawab permasalahan dan melengkapi fasilitas yang terdapat di pesantren Modern Al-Ihsan sebelumnya, diantaranya standar ergonomi, pensuasanaan yang islami, juga konfigurasi dengan lingkungan sekitar.
Dalam menjawab permasalahan tersebut maka tema yang dipakai yaitu “independent and modern Islamic school” dengan konsep “Tropis Kontemporer design” semuanya ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek lokasi, aspek Instansi, aspek Islami. Penerapan tema dan konsep salah satunya dari segi material lokal yang mudah didapat, pemanfaatan vegetasi lokasi yang mampu berkonfigurasi dengan interior, juga pensuasanaan secara Islami yang di ambil dari nilai-nilai Islami itu sendiri
Hasil perancangan dengan tema dan konsep ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Pesantren Modern Al-Ihsan.
Kata Kunci: Boarding School, Islami, Interior, Bandung
ABSTRACT
Boarding school is a school with a dormitory system, as time goes by more and more foundations are establishing Boarding Schools so that the Boarding School itself is no longer foreign to be heard, and the Boarding School\u27s own time becomes a school trend aimed by parents and students, because the system is offered able to also maintain full day students. In this final project the design taken is an Islamic-based Boarding School namely Al-Ihsan Modern Islamic Boarding School in Bandung. The author limits the design of this Boarding School project by only taking a number of buildings, including the school building, the main building of office facilities, a library and a dormitory. The purpose of the design of this final project project is to answer the problems and complete the facilities contained in the Al-Ihsan Modern pesantren before, including ergonomic standards, Islamic understanding, as well as configuration with the surrounding environment. In answering these problems, the theme used is "independent and modern Islamic school" with the concept of "Tropical Contemporary design" all in terms of several aspects. Based on location aspects, Institutional aspects, Islamic aspects. The application of themes and concepts is one of them in terms of easy-to-obtain local material, utilization of location vegetation that is able to configure the interior, as well as Islamic identification which is taken from Islamic values themselves. The results of the design with this theme and concept are expected to be able to answer the problems that exist in Al-Ihsan Modern Islamic Boarding School.
Keywords: Boarding School, Islamic, Interior, Bandun
Wali Nagari's Role in Infrastructure Development in Nagaro Sungai Aua, Sungai Aur District, West Pasaman Regency
No full text56 HalamanPemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan
pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa yang dipimpin oleh
Wali Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom
dan tumbuh berakar di negeri ini. Dan telah memberi warna tersendiri terhadap
pembentukan watak dan karakter masyarakat minangkabau. Di Nagari Sungai
Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat pembangunan
infrastruktur seperti pembangunan jalan ke kebun, jalan ke Nagari namun
pelaksanaannya belum maksimal, terkesan lambat dan kurang merata dalam
pelaksanaannya. Peranan Wali Nagari sampai saat ini di rasakan masih kurang,
hal ini berkaitan erat dengan kemampuan Wali Nagari dalam penyelenggaraan
Wali Nagari yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat
pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat Tujuan dari penelitian ini
ialah untuk mengetahui peranan Wali Nagari dalam pemerataan pembangunan
infrastruktur di Nagari Sungai Aua Keacamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Barat. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif
melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di
Nagari Sungai Aua sudah cukup optimals, hal ini dapat dilihat berdasarkan
peraturan Menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan desa terdapat 3 indikator sebagai pengukur pelaksanaan
pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.
Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kozair (dalam Sitorus,
2006:134) tentang peranan untuk membahas peranan Wali Nagari Sungai Aua.
faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nagari tentunya adalah
partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
membangkitkan emosi dan ikut serta dalam kegiatan organisasi ataupun proses
pembangunan di Nagari. Nagari government is a form of regional autonomy, which is the lowest
government in place of village government led by Wali Nagari. The Nagari
government is a highly autonomous system and is rooted in this country. And has
given its own color to the formation of the character and character of the
Minangkabau community. In Nagari Sungai Aua, Sungai Aur District, West
Pasaman Regency, infrastructure development such as the construction of roads to
gardens, roads to Nagari, but the implementation has not been maximized, seems
slow and uneven in implementation. The role of Wali Nagari so far is felt to be
lacking, this is closely related to the ability of Wali Nagari in organizing Wali
Nagari which is considered to be lacking in cooperation between government
officials, especially between the apparatus and the community. The purpose of
this study is to determine the role of Wali Nagari in equitable development.
infrastructure in Nagari Sungai Aua, Sungai Aur Sub-district, West Pasaman
Regency. Methods This research uses descriptive qualitative research methods
through interviews, observation, and documentation. The results showed that the
role of Wali Nagari in infrastructure development in Nagari Sungai Aua was quite
optimal, this can be seen based on the regulation of the Minister of Home Affairs
No. 114 of 2014 concerning village development guidelines, there are 3 indicators
as a measure of development implementation, namely planning, implementation,
supervision and monitoring. . In this study the author also uses Kozair's theory (in
Sitorus, 2006:134) about the role to discuss the role of Wali Nagari Sungai Aua. A
supporting factor in the implementation of Nagari development, of course, is that
community participation can be interpreted as an activity that arouses emotions
and participates in organizational activities or development processes in Nagari
The Effectiveness of Public Services at the Bureau of the Economy Regional Secretariat of North Sumatra Province
No full text77 HalamanEfektivitas pelayanan publik pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal, secara umum belum
menunjukkan pelayanan publik yang baik, hal ini dibuktikan dari segi prosedur
pelayanan yang sulit, dimana prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang
pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. Segi pelayanan yang tidak
tepat waktu dalam penyelesaian pelayanan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pelayanan Publik Pada Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk Mengetahui Hambatan Pelayanan
Publik Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Menurut
Sinambela (2006:3), menyatakan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini untuk memusatkan perhatian pada
masalah- masalah atau fenomena yang ada serta mampu menggambarkan secara baik
mengenai fakta di lapangan sehingga peneliti memberikan informasi apa adanya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keefektivan prosedur pelayanan pada Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini sudah menunjukkan prosedur pelayanan
yang baik, hal ini membuktikan bahwa masyarakat yang datang dalam mencari berbagai
informasi berjalan dengan lancar. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam melaksanakan
pelayanan informasi di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
belum optimal berjalan dengan baik. Faktor-faktor hambatan pelayanan publik pada Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu kurang responsive,
kurang informative, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang mau mendengar
keluhan/saran/aspirasi masyarakat, Inefisien. The effectiveness of public services at the Bureau of Economy of the Regional
Secretariat of North Sumatra Province has not run optimally, in general it has not shown
good public services, this is evidenced in terms of difficult service procedures, where
procedures are standardized service procedures for service recipients. Service procedure
is a process that must be passed by a customer to get the required service. Service aspects
that are not timely in completing services. The goal to be achieved from this research is
to find out about public services at the Regional Secretariat's Economic Bureau of North
Sumatra Province. To find out the barriers to public services at the Regional Secretariat's
Economic Bureau of North Sumatra Province. According to Sinambela (2006: 3), states
that basically every human being needs service, even in the extreme it can be said that
service cannot be separated from human life. The method used by the author in this study
is a qualitative method with a descriptive approach. This is to focus attention on existing
problems or phenomena and to be able to describe well the facts on the ground so that
researchers provide information as it is. The results of the study show that the
effectiveness of service procedures at the Bureau of Economics of the Regional
Secretariat of North Sumatra Province has shown good service procedures, this proves
that people who come to seek various information run smoothly. The time for completion
of work in carrying out information services at the Bureau of Economics of the Regional
Secretariat of North Sumatra Province has not run well optimally. The factors hindering
public services at the North Sumatra Provincial Secretariat for Economic Affairs are less
responsive, less informative, less accessible, less coordinated, less willing to hear
complaints/suggestions/aspirations of the community, inefficient
Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
No full textThis study aims to find out how the role of the Family Planning Population Control Office, the determination of policies and programs in controlling the population growth rate in Medan City, besides that the author also wants to know the factors that prevent the Population and Family Planning Control Office from controlling growth residents in Medan City. The research technique used is a qualitative research method with interviews and observations. The research subject taking technique is using purposive and snowball techniques. From this technique, informants obtained, consisting of the Head of the Population and Family Planning Control Office, Head of the Family Planning Division, Head of Extension and Penggerak, Head of Resilience, Head of Population Control, Family Planning Field Extension, and the community who participated in the Family program. Planning or those who do not take part in the Family Planning program. Based on the research conducted, it was found several findings that the Office of Population and Family Planning Control has a role in suppressing population growth which includes coordination with government, community and private institutions in family planning activities, conducting family planning counseling, installing contraceptives and post-installation contraception. Obstacles in controlling population growth, namely the lack of skilled technical personnel, inadequate infrastructure, the influence of culture and the level of education of the community also become obstacles to DP2KB in carrying out their duties and functions
Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
No full textThis study aims to find out how the role of the Family Planning Population Control Office, the determination of policies and programs in controlling the population growth rate in Medan City, besides that the author also wants to know the factors that prevent the Population and Family Planning Control Office from controlling growth residents in Medan City. The research technique used is a qualitative research method with interviews and observations. The research subject taking technique is using purposive and snowball techniques. From this technique, informants obtained, consisting of the Head of the Population and Family Planning Control Office, Head of the Family Planning Division, Head of Extension and Penggerak, Head of Resilience, Head of Population Control, Family Planning Field Extension, and the community who participated in the Family program. Planning or those who do not take part in the Family Planning program. Based on the research conducted, it was found several findings that the Office of Population and Family Planning Control has a role in suppressing population growth which includes coordination with government, community and private institutions in family planning activities, conducting family planning counseling, installing contraceptives and post-installation contraception. Obstacles in controlling population growth, namely the lack of skilled technical personnel, inadequate infrastructure, the influence of culture and the level of education of the community also become obstacles to DP2KB in carrying out their duties and functions.Â
