1,721,690 research outputs found
戦後日本の民族とナショナリズム
研究課題/領域番号:X41440-----11479, 研究期間(年度):1966出典:研究課題「戦後日本の民族とナショナリズム」課題番号X41440-----11479
(KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所))
(https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-X41440-----11479/)を加工して作成金沢大学教育学部research repor
Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Tentang Anti Terorisme Ditinjau Berdasarkan Hukum Ham Internasional (Studi Kasus Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Anti Terorisme Pemerintah Filipina).
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Republik Nomor 11479 tentang anti terorisme ditinjau berdasarkan hukum ham internasional. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Filipina yang kemudian disahkan oleh presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte. Undang-Undang Republik Nomor 11479 merupakan undang-undang anti terorisme yang baru untuk mengganti undang-undang Human Security Act 2007 yang dimana, di dalam undang-undang yang baru terdapat beberapa pasal yang tertulis didalamnya dikategorikan melanggar peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis mengangkat rumusan masalah (1) Apakah peraturan Anti Terorisme Act of 2020 atau Undang-Undang Republik Nomor 11479 bagian 4, bagian 17 dan bagian 29 pemerintah Filipina telah sesuai dengan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional (ICCPR, DUHAM atau UDHR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan AICHR)? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis diberlakukannya Anti Terorisme Act of 2020 atau Undang-Undang Republik Nomor 11479 bagian 4, bagian 17 dan bagian 29 terhadap peraturan hak asasi manusia (HAM) internasional (ICCPR, DUHAM atau UDHR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan AICHR)?
Kemudian penulisan karya tulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang ingin dikaji melakukan analisa terhadap Undang-Undang Republik Nomor 11479 berdasarkan peraturan hak asasi manusia (HAM) internasional.Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahannya bahwa undang-undang terorisme atau yang disebut sebagai Undang-Undang Republik Nomor 11479 yang ditetapkan pada tanggal 03 juli 2020 oleh presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak terkait pasal-pasal yang tertulis didalamnya mengandung unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional dimana beberapa pasal yang tertulis tersebut mengancam kebebasan berpendapat, penangkapan tanpa surat yang jelas, melakukan persangkaan atau menuduhkan seseorang sebagai pelaku atau aksi tindak pidana terorisme dan melakukan penahanan tanpa adanya kejelasan seseorang atau kelompok ditahan. Meskipun dengan dalil yang dilakukan oleh preseiden Rodrigo Duterte dan beberapa pejebat pemerintah Filipina yang pro atau mendukung terhadap kebijakan undang-undang baru tersebut bahwa undang-undang tersebut dirumuskan dan ditetapkan karena undang-undang HSA 2007 tidak lagi sesuai dengan kondisi dimana pelaku tindak pidana terorisme yang semakin berkembang dalam perekrutan maupun aksinya yang dapat melalui berbagai cara, dan presiden menegaskan bahwa para pihak yang tidak memiliki niat untuk melanggar undang-undang tersebut tentu saja tidak akan ditahan. Namun hal tersebut tidak membuat yakin para pihak seperti HRW, aktivis, penduduk muslim yang terdapat di negara Filipina dan beberapa organisasi dan pejabat pemerintah dari berbagai negara yang menolak penetapan undang-undang tersebut dikarenakan sejarah dari presiden Filipina Rodrigo Duterte yang selalu bermasalah dengan hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Republik Filipina Nomor 11479 berdasarkan peraturan hak asasi manusia (HAM) intenasional melanggar beberapa peraturan didalamnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Filipina terlebih dahulu yaitu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Universal Declaration Human Rights (UDHR), ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, dan beberapa konvensi mengenai terorisme yaitu, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terrorisme, Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian negara antar negara dan Konvensi Wina 1986 mengenai perjanjian yang mengatur perjanjian antar negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional
Eléments orbitaux d'étoiles doubles: ADS 3711, 5514, 11479, 11584 et 16538
Nous présentons de nouveaux éléments orbitaux pour les étoiles doubles visuelles ADS 3711, 5514, 11479, 11584 et 16538. Ces éléments ont été obtenus en utilisant les dernières mesures que nous avons effectuées avec le tavelographe PISCO et le télescope Zeiss de 102 cm de Merate (Italie), et celles déjà disponibles dans la littérature
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
