1,721,000 research outputs found
ANALISIS TERJADINYA KETERLAMBATAN CLEARANCE DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BATANG KAPAL TB. OCEAN MASTER 101 PADA PT. ALPHA TRANS LOGISTICS
ABSTRAKSI
Pahlevi, Muhammad Rheza. 2023. “Terjadinya Keterlambatan Clearance di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Batang Kapal TB.Ocean Master 101 pada PT.
Alpha Trans Logistics”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi
Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang, Pembimbing I: Dr. Andi Prasetiawan , S.ST , M.M., Pembimbing II:
Pritha Kurniasih M.Sc.
Clearance kapal yaitu proses keberangkatan sebuah kapal yang dikenal
sebagai Port Clearance atau Surat Persetujuan Berlayar. Perusahaan pelayaran
berupaya agar kapal dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, akan tetapi terkadang terdapat masalah yang tidak terduga
dalam proses tersebut, masalah yang timbul bisa terjadi karena faktor internal
dan faktor eksternal. Masalah yang timbul karena faktor internal salah satunya
adalah keterlambatan clearance yang dilakukan internal agen sehingga
menimbulkan terhambatnya proses keluarnya kapal serta teguran dari pihakpihak yang bersangkutan khususnya pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Metode penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dan mengunakan teknik analisis fishbone untuk mengidentifikasi
penyebab Terjadinya Keterlambatan Clearance di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Batang Kapal TB.Ocean Master 101 pada PT. Alpha Trans Logistics.
Hasil penelitian ini menunjukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
keterlambatan clearance di kantor kesehatan pelabuhan kelas III Batang Kapal
TB.Ocean Master 101 pada PT. Alpha Trans Logistics yaitu faktor manusia
Sumber Daya Manusia kurang mencukupi serta koordinasi antara staff kantor
dengan staff lapangan kurang baik, faktor metode yaitu kurangnya sosialisasi dan
penerapan SOP terhadap karyawan, dan faktor mesin yaitu sarana dan prasarana
yang terbatas. Dampak dari keterlambatan clearance di kantor kesehatan kelas
III Batang Kapal TB. Ocean Master 101 pada PT. Alpha Trans Logistics yaitu
perusahaan diberi peringatan oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan, dimana
perusahaan diminta harus membuat surat pernyataan yang menyatakan untuk
tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat, dan apabila mengulangi kesalahan
yang sama maka diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Kata Kunci: Keterlambatan clearance di Kantor Kesehatan Pelabuhan, TB. Ocean
Master 101, PT. Alpha Trans Logistic
Pengaturan Dan Akibat Hukum Pemanfaatan Digital Open License Dalam Perjanjian Creative Commons
Muhammad Rheza Razan, Yenny Eta Widyanti, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburan pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Isi dari pasal tersebut ialah “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Ditemukan pada pasal tersebut masih belum adanya penjelasan terkait lisensi terbuka dan lisensi tertutup. Dengan tidak adanya penjelasan yang tersebut menyebabkan kekaburan norma hukum. Ditambah, dalam UU ini terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tentang basis data, dan kewajiban pencatatan lisensi. Ketentuan tersebut mewajibkan pemberi lisensi untuk mencatatkan lisensi-lisensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketentuan itu berpotensi menghambat penerapan Open License di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative-Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pengaturan pelaksanaan terkait Open License harus diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, agar dapat dikecualikan dari kewajiban mencatatkan lisensi. Dengan adanya lisensi terbuka maka penyebaran sebuah karya seni untuk pendidikan dan pengembangan ke arah lebih baik dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa harus meminta izin kepada penciptanya.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi Terbuka, Lisensi, Pencipta Karya
ABSTRACT
This research delves into the issue regarding the vagueness implied in Article 1 point 20 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, stating that “a license is a written permit given to a copyright holder or right holder related to another party in executing an economic right of the creation or the product of related right under certain conditions”. This Article does not provide an elucidation about an open license and closed license. This absence results in the vagueness of the norm. Moreover, there is another new provision regarding the database and the responsibility for license registration. This provision requires the license provider to get all the licenses registered to the Directorate General of Intellectual Property. This provision certainly hampers the implementation of an Open License in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative approaches, and the analysis results reveal that the implementation of open licenses should be regulated in the legislation in Indonesia to allow for exemption from license registration. With this open license, the publication of art that is intended for better education and development can be realized in Indonesia without requesting consent from the creator.
Keywords: Copyright, Open License, License, creator 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/PN.MKS)
2014ABSTRAK\ud
MUHAMMAD RHEZA PRASETYA, B11109991. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dan Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1088/Pid. B/ 2012/PN.MKS),(dibimbing oleh Andi Sofyan dan Kaisaruddin Kamaruddin).\ud
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut.. Hal ini merusak masa depan mereka karena tindak pidana tersebut memberikan dampak yang cukup besar baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. Data-data juga menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak serta melarikan anak dibawah umur terjadi sekitar 2% dari jumlah anak di Indonesia pada tahun 2007 dan angkanya terus meningkat.\ud
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan membawa lari anak di bawah umur tanpa izin orang tuanya sesuai putusan no 1088/pid.B/2012/PN/MKS dan diketahuinya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan membawa lari anak di bawah umur tanpa izin orang tuanya sesuai putusan no 1088/pid.B/2012/PN/MKS\ud
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar\ud
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:\ud
1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, dan dakwaan kedua Pasal 332 Ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/PN.MKS.\ud
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,00\ud
Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya dan melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Adapun saran untuk penelitian ini adalah jaksa penuntut harus teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan\ud
Kata Kunci: tindak pidana, melarikan perempuan, anak di bawah umur, tindak pidana persetubuhan\ud
Kepustakaan: 25 kepustakaan (1978-2012
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
