1,723,760 research outputs found

    KRITIK SOSIAL DALAM CERKAK IRUL S BUDIANTO (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA)

    Full text link
    2014. Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian: (1) Bagaimanakah unsur-unsur yang membangun struktur dalam cerkak Irul S Budianto? (2) Bagaimanakah bentuk kritik sosial yang Irul S Budianto sampaikan melalui karya cerkak-nya? (3) Bagaimanakah aktualitas kritik sosial Irul S Budianto terhadap realitas kehidupan masyarakat saat ini? Tujuan Penelitian: (1) Mendiskripsikan unsurunsur struktural yang membangun dalam kumpulan cerkak Irul S Budianto, yang meliputi tema, alur atau plot, penokohan, latar, sudut pandang. (2) Mengetahui bentuk kritik sosial yang Irul S Budianto sampaikan melalui cerkak karyanya. (3) Mengetahui aktualitas kritik sosial Irul S Budianto terhadap realitas kehidupan masyarakat saat ini. Bentuk penelitian adalah penelitian sastra dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tujuh cerkak karya Irul S Budianto, pengarang kumpulan cerkak yaitu Irul S Budianto, pembaca tujuh cerkak karya Irul S Budianto sebanyak enam orang. pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis struktural, teknik wawancara, dan teknik kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang kemudian disajikan dan terakhir dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data sebagai berikut. Analisis pola struktur cerita tujuh cerkak karya Irul S Budianto yang meliputi analisis tema, alur atau plot, penokohan, latar, dan sudut pandang. Bentuk kritik sosial Irul S Budianto dalam tujuh cerkak karyanya yang meliputi kritik terhadap penguasa dalam menggunakan kedudukan, kritik terhadap kehidupan manusia, ekonomi, politik, kepercayaan, cinta, dan nilai hidup. Aktuslitas kritik sosial Irul S Budianto terhadap realitas kehidupan masyarakat saat ini yang diperoleh dari hail wawancara dan berbagai sumber dari artikel. Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Dilihat dari unsur struktural yang terdapat dalam cerkak karya Irul S Budianto menunjukkan adanya hubungan erat dan saling keterkaitan antara unsur satu dengan yang lainnya yang dirangkum menjadi satu kesatuan yang utuh. (2) Dilihat dari perspektif sosiologi sastra, cerkak Irul S Budianto menyampaikan kritik sosial yang beragam. (3) Dilihat dari segi pengarang, pembaca, dan sumber artikel yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa ketujuh cerkak Irul S Budianto yang memuat kritik sosial masih aktual hingga saat ini. Kata kunci: Cerkak, Irul S Budianto, Struktural, Kritik Sosial, Sosiologi Sastr

    Aspect Religious of Geguritan by Irul S Budianto (A Semiotic Michael Riffaterre Study)

    Full text link
    The problem that are discussed in this research as follows (1) How is structure geguritan in the twenty-sixth of geguritan work Irul S Budianto based of strata norms the poetry? (2) How is religiosity aspects contained in the twenty-six geguritan by Irul S.Budianto based of semiotic analysis by Michael Riffattere (3) What is the meaning of the twenty-six geguritan by Irul S Budianto for the development of people's spirituality? The purpose of research is (1) Describe the structural geguritan in the twenty-sixrh of geguritan by Irul S Budianto based of strata norms the poetry (2) Describe of the religiosity aspects containde in the tweny-six geguritan by Irul S Budianto based of semiotic analysis by Michael Riffaterre (3) Describe of the meaning of twenty-six geguritan by Irul S Budianto for the development of people’s spirituality. The research belonged to a literary research using descriptive of qualitative. Object of research is twenty-six geguritan to create Irul S Budianto in 2 bundle book collection geguritan of personal collection by Irul S Budianto with the book cover of colour orange with code G-1 and G-code 2 book bundle. This research uses the structure of norm the poetry and the semiotic analysis by Michael Riffaterre to reveal aspects and religious meaning in geguritan. The conclussion of this research as follows (1) structure of norm the poetry includes the sound stratum, units of meaning, stratum of third (object, background and subject), stratum of world and stratum of metaphysis. (2) the reading aspect of religiosity with semiotic analysis by Michael Riffaterre includes the displacing of meaning ( personifications and metaphor), distorting of meaning ( ambiguity, contradiction and nonsense), creating of meaning can be found a reformed meaning, the reading of heuristics, hermeneutics, matrix and mode. Religious aspect includes all matters relating to the relationship between man with God. the meaning of religious for the spiritual development of the people expressed in geguritan Irul S Budianto with language that is easily understood and applied in society

    Sistem pengeringan kayu/ Budianto

    No full text
    138 hal.: ill.; 24 cm

    Sistem pengeringan kayu/ Budianto

    No full text
    138 hal.: ill.; 24 cm

    Sistem pengeringan kayu/ Budianto

    No full text
    138 hal.: ill.; 24 cm

    Sistem pengeringan kayu/ Budianto

    No full text
    138 hal.: ill.; 24 cm

    A Comparative Study of French, British, Dutch, and Russian External Supervisory Agencies of Investigators and Prosecutors within Integrated Criminal-Justice-System

    Full text link
    Criminal justice system consists of sub-systems that carry out different tasks and authorities. However, they have the same purpose to implement legal provisions against crimes. The sub-systems cover police, prosecutor, court, and correctional institution. However, in practice, especially in Indonesia, the relation of these sub-systems is not harmonious. It causes legal certainty becoming hard to achieve. One of the solutions is the establishment of supervisory institutions. Nevertheless, in Indonesia, the function of supervisory institution is still unbalanced. Police investigators and prosecutors are stationed at different institutions. The National Police Commission (Kompolnas –Komisi Kepolisian Nasional) and the Prosecutorial Commission (Komjak –Komisi Kejaksaan) are formed by Presidential Regulation, while the Judicial Commission as the Court supervisory institution is formed by the law. A comparison of France, The Netherlands, United Kingdom, and Russian reveals the fact that Police and Prosecutor are under the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Justice. Therefore, the coordination between investigators and prosecutors can be harmonious under one coordination. This study employed a comparison method to observe the supervisory institutions to minimize the practice of judicial corruption in the sub-system. There are two opportunities. The first is to strengthen the main tasks and authorities of Kompolnas and Komjak by changing the existed legislation or establishing new supervisory institution that covering all supervisory functions in the activities of investigation, prosecution, and examination (by the judge) in one legislation.AbstrakDalam sistem peradilan pidana, terdiri dari sub-sub sistem yang menjalan tugas dan kewenangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan untuk menanggulangi kejahatan. Sub system tersebut, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun praktik di Indonesia, bekerjanya sub-sub system tersebut tidak harmonis, sehingga kepastian hukum menjadi sesuatu yang langka. Salah satu faktor bekerja sub-sub system tersebut adalah adanya lembaga pengawasan, namun di Indonesia, lembaga pengawasan tersebut masih timpang. Penyidik polisi dan jaksa penuntut berada pada lembaga pengawasan yang berbeda, yaitu oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang dibentuk dengan sebuah Peraturan Presiden, sedangkan untuk pengadilan diawasi oleh Komisi Yudisial yang dibentuk dengan Undang-Undang. Perbandingan yang didapat dari negara Perancis, Belanda, Inggris dan Rusia didapat fakta, bahwa Kepolisian dan Kejaksaan berada dibawah Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman, sehingga koordinasi antara penyidik dan penuntut dapat harmonis karena berada dibawah satu koordinasi. Metode yang digunakan adalah melakukan perbandingan pada konteks lembaga pengawas dalam sub system peradilan pidana terpadu untuk meminimalisir praktik judicial corruption. Terdapat dua peluang, yaitu memperkuat tugas pokok dan kewenangan Kompolnas dan Komjak di perubahan perundang-undangan atau membentuk lembaga pengawasan baru dengan sebuah Undang-Undang dengan menggabungkan menjadi satu lembaga fungsi pengawasan pada kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (oleh hakim).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a7

    Kamera Pendeteksi Gerak Dengan VHDL Sebagai Operation Control Untuk Sistem Keamanan

    No full text
    Skripsi ini dibuat untuk memberikan salah satu alteranatif dalam sistem keamanan rumah atau gedung, dimana keadaan sekelilingnya atau objek yang ditangkap bisa di monitor secara visualisasi (gambar video). Dengan keadaan Negara yang semakin hari semakin terpuruk dan tuntutan kebutuhan yang makin banyak maka manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini ditangapi sebagian orang yang berharta, sehingga mereka merasa tidak aman terhadap barang mereka. Sebagai alternative, maka penyusun mencoba membuat suatu sistem keamanan dimana objek bisa dilihat secara visual (gambar video), sehingga keadaan rumah atau gedung bisa terhindar dari orang yang dicurigai gerak-geriknya. Dari hasil pembahasan, perhitungan dan percobaan yang telah dilakukan dalam pembuatan alat ini, maka diperoleh antara lain :- VHDL salah satu alternative untuk perancangan sistem elektronika, sangat memudahkan kita untuk menyusun programnya, karena menggunakan bahasa tingkat tinggi.- Kamera bekerja secara otomatis menuju arah sensor ketika objek ditangkap oleh sensor-sensor yang dipasang ditempat-tempat yang dianggap rawan.Pada pembuatan skripsi ini peralatan dirancang sedemikian rupa sehingg tidak ketinggalan dalam hal teknologi dan selalu mengikuti perkembangan yang ada sekarang in

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
    corecore