Journal Publicuho
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN
No full textThis study aims to find out how the capacity of local institutions in administering government and public services after the expansion with a case study in Kulim District, Pekanbaru City, and to find out what factors support institutional capacity in administering government and public services after the division of the sub-district area. This research use desciptive qualitative approach. Primary data were obtained directly through interviews with informants, namely the administrative staff of the regional secretariat of the Mayor of Pekanbaru, the Head of Kulim District, the Village Head of Mentangor, sub-district service staff, and community service recipients in the sub-district. The results of this study indicate that the capacity of regional institutions in administering government and public services after the division in Kulim District is sufficient. This is marked by the implementation of various activities in the sub-district in carrying out government administration, public services, and also empowering the community in Kulim District. The factors that support the institutional capacity of the sub-district after the division include organizational structure, work team, number of human resources, commitment and competence, work experience and seniority, and completeness of supporting infrastructure.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas kelembagaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran dengan studi kasusnya di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran wilayah kecamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Staf bidang pemerintahan sekretariat daerah walikota pekanbaru, Camat Kulim, Lurah Mentangor, staff pelayanan kecamatan, dan masyarakat penerima layanan di kecamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran di Kecamatan Kulim sudah cukup memadai. Ini ditandai dengan sudah berjalannya berbagai aktifitas kegiatan di kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan juga pemberdayaan kepada masrayakat di Kecamatan Kulim. Adapun faktor-faktor yang mendukung kapasitas kelembagaan kecamatan pasca pemekaran antara lain, struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas camat, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kapasitas Organisasi, Desentralisasi, Pelayanan Publi
POLITIK PEMBIAYAAN HIBAH PILKADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN KABUPATEN SUKABUMI 2020
No full textPenelitian ini menganalisis kelemahan dan peran aktor-aktor pada mekanisme dan proses politik penetapan anggaran pembiayaan pilkada melalui hibah APBD di Kabupaten OKU Timur dan kabupaten Sukabumi. Pendekatan Penelitian ini adalah kualiatif, dengan jenis studi kasus kolektif. Teknis Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terlibat dalam proses penetapan anggaran pilkada dan aktor politik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pilkada melalui APBD secara umum berjalan baik dengan sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Peran DPRD dan relasi antara KPUD bersama Pemerintah Daerah serta DPRD menjadi kunci munculnya permasalahan di kedua daerah tersebut. Penelitian ini menghasilkan sejumlah catatan, yaitu mekanisme pembiayaan pilkada melalui hibah APBD membebani anggaran daerah, mendistorsi anggaran kesejahteraan rakyat untuk dana pilkada, keterlambatan pencairan anggaran, standar honor lembaga ad hock yang tidak diatur secara ketat, evaluasi kinerja perangkat daerah, pilkada yang tidak bisa diseragamkan, dan besarnya peluang politik anggaran di daerah yang berdampak pada integritas dan independensi Lembaga penyelenggara pemilu
ALTERNATIF PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MASA PANDEMI COVID19
No full textThe purpose of this research is to explore the process of national economic recovery policy formulation, how it was regulated, and searching the alternatives to overcome economic problems along with its benefit and value for businesses and the general public amidst the covid19 pandemic. The qualitative descriptive method is utilized based on the systematic literature review of secondary data. Policy alternatives are determined by comparing policies in two countries, Indonesia and the United States of America. By observing the impact and cause beyond the scope, policy alternatives could be more easily identified, selected, and implemented according to their political feasibility. In accordance with identifying policy alternatives model which divide into two categories, Indonesia’s government employed temporary research analysis while United States federal governments were applying status quo analysis
EFEKTIVITAS PERLUASAN KANTOR PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN
No full textThe Pekanbaru City Government Office Expansion Policy is one of the efforts made by the Pekanbaru City government to realize equitable development in the outskirts of Tenayan Raya District. It is hoped that the expansion of the government office can trigger development and development in Tenayan Raya District. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Pekanbaru City government office expansion policy in realizing equitable development and identify factors that support the implementation of this government office expansion policy. To achieve this goal, this study uses interactive analysis techniques with qualitative research types and the required data, both primary and secondary data obtained through interviews and documentation, are then analyzed based on research problems. This study shows that first, the policy for the expansion of Pekanbaru City government offices in the context of equitable development has been effective in terms of five indicators, namely Right Policy, Right Implementation, Right Target, Right Environment, and Right Process. Second, the supporting factors, namely the coordination between related parties is well established and the support from the community.Abstrak Kebijakan Perluasan Kantor Pemerintahan Kota Pekanbaru merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah pinggiran Kecamatan Tenayan Raya. Diharapkan perluasan kantor pemerintahan tersebut dapat memicu perkembangan dan Pembangunan di Kecamatan Tenayan Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan perluasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru mewujudkan pemertaan pembangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan perluasan kantor pemerintahan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dengan jenis penelitian kualitatif dan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebijakan perluasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru dalam rangka pemerataan pembangunan telah efektif dilihat dari lima indikator yaitu Tepat Kebijkan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Kedua, faktor pendukung yaitu koordinasi antara pihak-pihak terkait terjalin dengan baik serta adanya dukungan dari masyarakat.
PENCAIRAN DANA BOS KINERJA DAN AFIRMASI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN
Get PDFEducation is two of the four national aims specifically in order to advance general prosperity and to develop the nation’s intellectual life. In the present time, the accessibility of education in remote areas, the building of characters, as well as the advances of technology has become challenges of education system due to lack of capabilities of skilled resources. In coping with those matters, the government allocates the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds in conjunction with the school's digitalization program to deal with 4.0 industrial revolution. This research is aimed at finding out the process of distribution of the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds in State Treasury Services Office I of Medan and the management implementation of the Performance School Operational Assistance Funds in St. Ignasius Medan High School. This research uses qualitative methods by using the ATLAS.ti application tools to create network knowledge. The research findings show that the distribution and management of the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds has been progressing well despite having some issues. Some of the issues are the invalid school account data and the changing of School Operational Assistance Funds regulations. Those issues resulted in the high return of accounts and the difficulty in formulating financial reporting of the Performance School Operational Assistance Funds
URGENSI KOLABORASI RISET DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI PENANGGULANGAN COVID-19
Get PDFThe coronavirus respiratory syndrome (COVID-19) pandemic has become a global public health problem. One of the main efforts to overcome this problem is research and development of technology in the health sector. This condition requires the readiness of the State Civil Apparatus (ASN), especially researchers and engineers, to increase the capacity or competence through technology transfer mechanisms in research collaboration schemes, both at the national and international levels. This study aims to find out, understand and explain two things, the urgency of research collaboration in the context of transferring COVID-19 countermeasures technology and strategic efforts to build research collaboration. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. The results of the study shows two things, first, that research collaboration in the context of technology transfer is significantly urgent to be implemented in order to encourage researchers and engineers to gain new knowledge about technology in the health sector, and second, strategic efforts that can be implemented by collaborating with researchers and engineers of credible research institutions in the health sector, and have implemented an open science policy which will significantly assist the technology transfer process without being constrained by intellectual property issues
TINJAUAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPP IMIGRASI BAUBAU TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL
Get PDFThis study aims to identify and explain the forms of abuse of visit residence permits committed by foreign nationals in the working area of the Class III Non-Immigration Checkpoints Baubau; as well as describing the handling of abuse of residence permits visiting foreign nationals by the Immigration Office Class III Non-Immigration Checkpoints Baubau. Using qualitative research methods with an analysis of the national security approach. The results of the study show that throughout 2019 there were three forms of abuse of visit residence permits in the work area of the Baubau Immigration Office, namely overstaying, working in Indonesian territory without using a work visa, and marrying Indonesian citizens outside the applicable regulations in Indonesia. In dealing with the abuse of stay permits for visiting foreign nationals, the Baubau Immigration Office provides administrative sanctions in the form of deportation from the Indonesian Territory under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration Article 75 Paragraph (2) letter f.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEJUANG MUDA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA
Get PDFThis study aims to determine the effectiveness of the Youth Fighters Program in Poverty Alleviation in the City of Surabaya. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews with the population control office, the empowerment of women and children in the city of Surabaya and the researcher directly observed the young warrior program which was then written in an observation book. Sources of data from this study were also obtained through library research with the help of internet media and related journals. Based on the results of research on the effectiveness of the Young Fighters Program in poverty alleviation in the City of Surabaya, it is quite effective, when compared to before the existence of the Young Fighters program which was then analyzed using effectiveness theory which consists of indicators of the effectiveness of a program including efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy although there are still indicators that need to be addressed. This can be a consideration for the government to continue to improve the program of young fighters in order to be able to alleviate poverty in the city of Surabay
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG
Get PDFJombang Regent Regulation Number 57of 2020 concerning Implementation of the Discipline , and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control COVID-19 is a regulation passed by the Regent of Jombang as an effort to control the spread of COVID-19 in Jombang Regency. The purpose of this research to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19 in Jombang District, Jombang Regency. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. The type of this research used descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) Communication has been implemented but still not done well, especially on consistency; (2) Resources are well implemented; (3) The disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response of the executor, as well as the intensity of the response or implementation response; (4) The bureaucratics tructure has not been well implemented because it does not have a written flow of officers or fragmentation of responsibility in writing between the threes's health protocol law enforcement agencie
PENGEMBANGAN POTENSI DESA HENDROSARI SEBAGAI DESA WISATA EDUKASI DI KABUPATEN GRESIK
Get PDFThis study aims to determine how the development carried out to realize the concept of education in Lontar Sewu Tourism Education through its potential and can improve the economy and make Hendrosari Village better known by the outside community with a good image. The method in this research is descriptive qualitative and uses the theory of developing the potential of a tourism village.The results of the research carried out require a development based on the potential of Hendrosari Village, namely when viewed from the natural tourist attraction which is used as a tourist village because it has a large area of land planted with palm trees and the community fully contributes to building the village. In the aspect of attractions, the use of nature as a vehicle for attractions has been carried out in accordance with the development of tourist destinations, but in its implementation there is no concept of education in accordance with the purpose of establishing the Lontar Sewu Tourism Edu. Supporting facilities in the Edu Wisata Lontar Sewu area are adequate, then from the aspect of transportation accessibility it can only be passed by using a private vehicle with the road conditions to Edu Wisata Lontar Sewu not good because there are many potholes and bumpy roads that make motorists feel uncomfortable and have to be careful. heart when passing through the road, because there is only one entrance to the destination.