Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)
Not a member yet
769 research outputs found
Sort by
ANALISIS DAN PERANCANGAN DATA WAREHOUSE PERPUSTAKAAN (STUDI KASUS: PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BINADARMA PALEMBANG)
Perpustakaan merupakan sarana yang digunakan untuk mendapatkan informasi karena dalam perpustakaan memiliki koleksi-koleksi yang dapat digunakan bagi kalangan akademis untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan melakukan perancangan Data Warehouse yaitu sebuah repositori penyimpanan data dalam ukuran yang sangat besar yang mampu memberikan basisdata berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis serta dapat digunakan untuk mendukung sistem pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini akan dirancang sebuah Data Warehouse sebagai repository perpustakaan yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak bantu Pentaho Kettle. Perancangan Data Warehouse dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang ada dalam pengembangan sebuah Data Warehouse. Hasil dalam penelitian ini adalah sebuah rancangan Data Warehouse yang digunakan sebagai repositori data-data perpustakaan
APAKAH WPA/WPA2 BENAR-BENAR AMAN? DEKRIPSI PAKET DATA TERENKRIPSI PADA WPA/WPA2
WPA2 is considered as the most secure configuration for Wi-Fi network and widely used to secure private and enterprise Wi-Fi network. The early protocol, WEP uses RC4 stream cipher algorithm without key management and WPA uses Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) with hash function to scramble the key, while WPA2 use Advanced Encryption Standard (AES) algorithm to encrypt data. One of parameter for generate encryption key in WPA/WPA2 is preshared key. In 2008, Beck and Tews have proposed a practical attack on WPA by exploiting the preshared key. In this paper, we propose exploitation preshared key to decrypt WPA/WPA2 encrypted data. As a result we propose some prevention and anticipation methods from users that utilize wireless network to protecting data during transmission in wireless network with WPA/WPA2 protocol
PEMANFAATAN PROCESS MINING PADA E-COMMERCE
Organisasi menyimpan rekaman aktivitas proses bisnis yang terjadi pada proses di lapangan dalam log data dengan berbagai format. Rekaman aktivitas ini disimpan dalam rangka menghasilkan sebuah model proses bisnis berdasarkan aktivitas pengguna pada proses nyata di lapangan. Dari proses model yang dihasilkan dapat dilakukan analisis tentang kesesuaian antara proses bisnis yang terjadi pada proses nyata di lapangan dengan proses bisnis yang diharapakan oleh organisasi. Analisis ini disebut sebagai conformance checking yang bertujuan untuk mendeteksi deviasi yang terjadi antara proses bisnis yang diharapkan dengan proses bisnis dari proses nyata di lapangan dan sebaliknya. Suatu proses bisnis dikatakan sudah sesuai dengan regulasi (compliant) apabila tidak ada deviasi/nonconformance dalam eksekusinya dari proses bisnis yang telah didefinisikan mengikuti standar
IMPLEMENTASI HILL CIPHER PADA CITRA MENGGUNAKAN KOEFISIEN BINOMIAL SEBAGAI MATRIKS KUNCI
Hill cipher merupakan sebuah teknik kriptografi klasik, yang menggunakan matriks sebagai kunci dalam proses meng-enkripsi dan men-dekrispsi pesan dengan tipe kunci yang digunakan adalah tipe kunci simetris. Hal ini menjadi keunggulan dalam algoritma hill cipher tapi kekurangannya, tidak semua matriks kunci yang digunakan untuk mengenkripsi plaintext mempunyai invers. Menggunakan matriks kunci yang tidak mempunyai invers, akan menyebabkan pesan hasil enkripsi tidak bisa didekripsi untuk menjadi pesan asli kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kekurangan dari algoritma Hill Cipher yakni menentukan matrik kunci yang dijamin mempunyai invers atau dapat dibalik. Dan pada penelitian ini menggunakan Koefisien-koefesien Binomial Newton sebagai entri-entri dari matriks kunci. hasil penelitian ini berupa program aplikasi yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi gambar menggunakan algoritma Hill Cipher dengan matriks kunci yang selalu mempunyai invers karena determinant dari matriks kunci ini sama dengan satu. Penyandian citra dengan Hill Cipher menunjukkan keteracakan warna yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa proses enkripsi berhasil dengan baik
DESAIN DAN ANALISIS PENDEKODE VITERBI MENGGUNAKAN SATU BUTTERFLY BERBASIS BAHASA VHDL
Pengkode konvolusi telah digunakan secara luas pada sistem komunikasi, khususnya pada sistem komunikasi wireless yang berkembang saat ini. Pada bagian pengirim, pengkode konvolusi bekerja dengan membangkitkan keluaran data stream dari bit-bit masukan. Sedangkan penerima akan melakukan proses pendekode untuk memperoleh kembali bit informasi asli sebelum melewati pengkode konvolusi. Algoritma yang banyak diusulkan penggunaannya pada bagian penerima adalah algoritma viterbi.Penelitian ini membahas tentang desain pendekode viterbi menggunakan bahasa pemrograman VHDL (Very High Speed IC Description Language). Desain yang diusulkan menggunakan sebuah butterfly pada bagian penerima. Pada umumnya butterfly yang digunakan merupakan fungsi persamaan 2K–1. Dengan K adalah parameter Constrain Length. Di sisi lain fungsi dari setiap butterfly dalam proses pendekode viterbi adalah sama. Sehingga pada penelitian ini akan coba didesain penerima viterbi dengan sebuah blok butterfly yang digunakan secara bergantian. Nilai constrain length (K) yang digunakan adalah K = 7 dan code rate = ½ (satu per dua). Dengan K = 7 lazimnya jumlah butterfly yang diperlukan adalah 32.Hasil desain akhir dari penelitian ini adalah sintesis dan layout rangkaian pendekode viterbi. Hasil sintesis rangkaian berupa area sintesis dan frekuensi kerja yang dihasilkan. Proses layout hasil desain menggunakan standard teknologi CMOS 0,18 mikron. Pada proses layout, hasil penelitian yang ditunjukkan berupa frekuensi kerja, kecepatan data, ukuran core, dan ukuran chip
PERANCANGAN SISTEM KENDALI PADA MICROHIDRO DENGAN FUZZY LOGIC CONTROLLER
Dalam paper ini, dijelaskan aplikasi Fuzzy Logic Controller (FLC) untuk mengatur pembukaan control valve agar aliran air pada turbin microhidro bisa dijaga konstan. Sistem ini menggunakan sebuah bak penampung untuk menampung air dari sungai sebelum mengalir ke microhidro. Variabel yang dikontrol adalah level air pada bak penampung sebelum mengalir ke microhidro. Pada sistem ini yang menjadi variabel terkontrol adalah bukaan valve dan variabel yang dikontrol adalah level air pada bak penampung. Ketika level air pada bak penampung dapat dijaga konstan, maka laju aliran air atau debit dan tekanan yang menuju microhidro juga dapat dijaga konstan. Penerapan FLC ini bertujuan agar saat terjadi perubahan pada ketinggian air baik itu pada sungai maupun bak penampungan, laju aliran air atau debit dan tekanan aliran air ke microhidro dapat dijaga konstan sehingga output energi listrik yang dihasilkan dapat terjaga
PELAKSANAAN DIGITAL GOVERNMENT SERVICES BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pencanangan Jogja Cyber Province dengan konsep Digital Government Services (DGS) menunjukkan sikap yang jelas dari pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi melalui Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam satu kegiatan Supply Chain Management yang baik. Kegiatan ini menuntut kesiapan dan kemampuan peningkatan skill tenaga kerja, lembaga-lembaga kursus keterampilan tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas pelaku bisnis yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya, lokasi transmigrasi yang membutuhkan penempatan, dan lain sebagainya. Selain itu Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menjadi pusat bertemunya antara tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menerapkan konsep One Roof by Systems yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi tenaga kerja dapat dilakukan pada berbagai tempat. Penyusunan Detailed Technical Design (DTD) DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan langkah awal menuju implementasi DGS di lingkungan tersebut.Penyusunan DTD memerlukan suatu sumber daya terutama data yang cukup kompleks, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan beberapa metode. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode antara lain : wawancara dengan pimpinan Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I. Yogyakarta, studi pustaka di berbagai media dokumen yang dimiliki dinas dan pihak lain yang terkait, dan observasi ke lokasi khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian DIY. Data hasil dari pengumpulan tersebut akan disusun sebuah rancangan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian..Tahap pelaksanaan DGS di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah masuk pada tahap penyusunan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini lebih dititiktekankan pada penyusunan landasan yang jelas menuju proses implementasi program-program unggulan dalam rangka mewujudkan Jogja Cyber Province khususnya penyelenggaraan layanan berbasis digital. Laporan yang disusun tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang layanan unggulan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta
PENERAPAN OBJECT RELATIONAL MAPPING PADA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
ERP (Enterprise Resource Planning) merupakan suatu aplikasi integrasi yang difokuskan untuk mengotomasi seluruh aktivitas infrastruktur dalam suatu perusahaan. Sistem ERP menggabungkan proses bisnis antara perusahaan dan pelanggan, perusahaan dengan supplier, dan proses perhitungan finansial perusahaan. Semua proses bisnis yang tergabung mengakses pada sebuah basis data yang terpusat.Sistem manajemen basis data yang banyak digunakan pada aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) adalah basis data relasional, sedangkan pengembangan aplikasi skala enterprise sebagian besar menerapkan konsep berorientasi objek. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara basisdata relasional dengan aplikasi yang menggunakan konsep berorientasi objek. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait dengan aspek granularity, subtypes, identity, association, dan navigasi data.Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap rancangan aplikasi Retail ERP. Ditemukan ketidak sesusian yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek identitas, asosiasi, dan navigasi data. Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, diimplementasikan konsep Object Relational Mapping (ORM). Setiap objek yang akan dipetakan menjadi tabel-tabel pada basis data relasional dibungkus oleh suatu interface dengan menerapkan konsep design pattern. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan integrasi dengan lapisan aplikasi.Implementasi ORM ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: pemetaan Data Transfer Object dengan menghilangkan paradigma ketidaksesuaian antara basis data relasional dengan pemrograman berorientasi objek, membuat fungsi-fungsi akses data dengan mengimplementasikan DAO pattern, menyederhanakan fungsi akses data dengan memanfaatken konsep design pattern, membuat skema basis data, dan menyatukan lapisan persistensi dan lapisan aplikasi.Implementasi konsep ORM terbukti dapat menghilangkan ketidaksesuian tersebut. Selain itu penerapan ORM yang dilengkapi dengan design pattern membuat sistem ERP menjadi lebih mudah untuk dikembangkan
PERANAN E-GOVERNMENT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BAGI MASYARAKAT
Era globalisasi sekarang ini sangat diperlukan adanya teknologi informasi untuk mengimbangi adanya perkembangan informasi. Salah satunya dengan membuat e-government yang dapat dijadikan tempat berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan investor.Dalam implementasinya, sebuah web korporat akan mengalami kendala-kendala antara lain kultur berbagi belum ada, kultur mendokumentasi belum lazim, masih kurangnya SDM yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, dan tempat akses yang terbatas. Kendala-kendala tersebut bisa menimbulkan kegagalan implementasi e-government sehingga web korporat yang telah di upload ke internet bisa jadi tidak di update lagi. Padahal informasi yang ada semakin hari akan semakin bertambah dan hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain bisa terganggu sehingga tidak akan tercipta good governance.Oleh karena itu dibutuhkan pula suatu manajerial e-government, pelatihan SDM dan dukungan infrastruktur yang baik serta strategi pemasaran. Strategi pemasaran e-government tidak hanya melalui tampilan web yang menarik tapi dibutuhkan juga suatu forum diskusi online, penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat perdesaan yang notabene belum mengetahui adanya internet dan belum mengenal e-government. Dengan demikian masyarakat akan terbiasa menggunakan teknologi infomasi yang bisa jadi mendatangkan keuntungan
MANAJEMEN STRATEGIK TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT
Pada era informasi ini, penyebaran dan akses informasi secara cepat, tepat dan akurat merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pada era ini pula, informasi merupakan salah satu sumber daya organisasi yang harus dimanaj secara baik, sebagaimana sumber daya organisasi yang lain. Untuk menjembatani penyebaran dan akses informasi yang diharapkan, TI/ICT mempunyai peran dominan dalam hal proses, penyimpanan, pengambilan kembali, dan penyebaran informasi. Keterlibatan TI/ICT yang terintegrasi pada instansi pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan proses pelayanan kepada warga negaranya disebut dengan istilah e-government. E-government mempunyai manfaat dan signifikansi yang sangat besar bagi semua warga negaranya. Namun, untuk mewujudkan target e-government memerlukan investasi yang cukup besar, di sisi lain, implementasi TI/ICT masih sering terjadi kegagalan. Oleh sebab itu, untuk menghindari kegagalan implementasi TI/ICT demi terwujudnya target e-government dan memperhatikan besarnya investasi atau budget, maka dipandang penting dalam mengurus departemen TI/ICT sebagai pengelola e-government menggunakan manajemen strategik sebagai satu pendekatan. Di sinilah KPDE memainkan peran sebagaimana Chief Information Officer (CIO), yang mempunyai tugas perencanaan, implementer, koordinator, pengendalian dan pengawas terhadap terlaksananya e-government.