Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
POTENSI KONFLIK NORMA TERHADAP PERSIDANGAN TELECONFERENCE PERADILAN PIDANA SEBAGAI ADAPTASI BARU AKIBAT VIRUS COVID-19
Full text linkMewabahnya virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia telah memberikan dampak dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dampak perubahan hukum pun terjadi di Indonesia. Munculnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference menjadi dasar hukum penerapan persidangan melalui media teleconference. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan konflik norma berupa disharmonisasi antara persidangan teleconference dengan norma dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik norma yang terjadi, khususnya antara perjanjian kerjasama dengan KUHAP. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pemeriksaan persidangan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan media teleconference menimbulkan konflik norma dengan aturan dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP dan adanya ketidaksiapan dari aspek struktur hukum dimana tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi dari KUHAP yang menjadi payung hukum, kendala jaringan internet dalam pemeriksaan terdakwa dan kecakapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi.The outbreak of the Covid-19 virus that has spread throughout the world has had an economic, social, cultural and legal impact. The impact of legal changes also occurred in Indonesia. The emergence of the Cooperation Agreement Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP.17/E/Ejp/4/2020 and Number Pas-06.HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference became the legal basis for implementing trials through teleconference media. However, its application has the potential to cause a conflict of norms in the form of disharmony between the teleconference trial and the norms in the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the potential conflicts of norms that occur, especially between the cooperation agreement with the Criminal Procedure Code. This normative juridical research uses data from primary and secondary legal sources which are analyzed using qualitative analysis. The results of the study were that the examination of the defendant’s examination trial using teleconference media caused a conflict of norms with the rules in the provisions of Article 154 of the Criminal Procedure Code and there was an unpreparedness from the aspect of the legal structure where there was no legal rule higher than the Criminal Procedure Code which became the legal umbrella, internet network constraints in the examination of the defendant and community skills in the use of information technology
HUKUM PENGOPERASIAN KAPAL NIRAWAK
Full text linkTeknologi terus berkembang hingga mampu menjamah setiap aspek kehidupan manusia. Salah kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran saat ini adalah Kapal Tanpa Awak/Nirawak atau yang disebut juga dengan Marine Autonomous Surface Ships (MASS). Meski MASS telah dikembangkan dan digunakan oleh banyak Negara, sampai dengan saat ini belum memiliki regulasi konkret yang mengatur mengenai batasan dan aspek-aspek tertentu dalam kegiatan pengoperasiannya, termasuk UNCLOS sebagai pedoman utama hukum laut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pengoperasian MASS. Pada Tahun 2019, Henrik Ringbom dalam tulisannya yang berjudul Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges and Precedents dalam Jurnal Ocean Development & International Law, membahas mengenai pengaturan MASS yang berfokus pada konsep, tantangan, dan preseden hukum MASS. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai panduan hukum yang bisa digunakan dalam pengoperasian MASS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konsep dan sifat penelitian eksploratif yang fokus pada hukum MASS. Hasil dari penelitian ini adalah Pedoman Sementara yang ditetapkan oleh IMO Nomor: MSC.1/Circ.1604 Tahun 2019 menjadi panduan pengoperasian MASS selama regulasi formal belum diterbitkan, dengan tetap mengikuti ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional terkait. Diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai panduan dalam pengoperasian MASS sebelum adanya aturan khusus.Technology continues to develop to be able to touch every aspect of human life. One of the technological advances in today’s shipping field is Unmanned Ships, also known as Marine Autonomous Surface Ships (MASS). Although MASS has been developed and used by many countries, up to now, there is no concrete regulation that regulates certain limits and aspects of its operational activities, including UNCLOS as the main guideline for the law of the sea. This study aims to discuss legal instruments that can be used as guidelines in the operation of MASS. In 2019, Henrik Ringbom, in his writing entitled Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges, and Precedents in the Journal of Ocean Development & International Law, discussed the MASS regulation focusing on the concepts, challenges, and legal precedents of MASS. In contrast to previous research, this study discusses legal guidelines used in the MASS operation. This study uses a normative legal method with a statutory approach combined with a conceptual approach and exploratory research that focuses on MASS law. The results of this research are the Provisional Guidelines set by IMO Number: MSC.1/Circ.1604 Year 2019 to guide the operation of MASS as long as formal regulations have not been issued while still following the provisions of related international conventions. It is hoped that this research will provide a clearer picture of the guidelines in the operation of MASS before the existence of special rules
DISKURSUS HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN
Full text linkHukum lingkungan di Indonesia cenderung mengabaikan kepentingan alam karena hanya menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan manusia. Hukum adalah abstraksi dari hasil reduksi berbagai nilai dan realita dalam memberikan kuasa yang menimbulkan dominasi dan eksploitasi. Sayangnya, abstraksi itu lebih berprespektif antroposentris, ketimbang ekosentris sehingga mempengaruhi penegakan hukum. Akibatnya, hak dan kepentingan alam dikorbankan sehingga alam tak mendapatkan keadilan. Hukum progresif dan cinta mampu menjadi solusi, untuk melakukan rule breaking demi mewujudkan keadilan bagi alam. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemikiran postmodern dan progresif akan digunakan sebagai dasar analisa. Artikel ini mengkaji berbagai pemikiran etis tentang lingkungan sekaligus pandangan yang digunakan dalam hukum lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum dan cara berhukum mekanistik reduksionis dengan perspektif antroposentris yang kental untuk menciptakan keadilan bagi alam dengan gagasan hukum progresif yang berdasar prespektif holistik ekosentris. Hukum progresif yang holistik sebagai solusi dalam memberikan keadilan substantif bagi alam.Environmental law in Indonesia tends to ignore the interests of nature because it only makes nature an object that can be controlled and utilized by humans. Law is an abstraction of the results of the reduction of various values and realities in giving power that leads to domination and exploitation. Unfortunately, the abstraction is more anthropocentric, rather than ecocentric, so that it affects law enforcement. As a result, the rights and interests of nature are sacrificed so that nature does not get justice. Progressive law and love can be a solution, to do rule breaking in order to realize justice for nature. This legal research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Postmodern and progressive thinking will be used as the basis for the analysis. This article will examine various ethical thoughts about the environment as well as the views used in environmental law. This study emphasizes the importance of reductionist mechanistic law and law with a strong anthropocentric perspective to create justice for nature with progressive legal ideas based on an ecocentric holistic perspective. Progressive law holistically can be a solution in providing substantive justice for nature
KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Full text linkPenelitian berjudul Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia dengan latar belakang bahwa adanya kebutuhan modal dari para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya. Modal digunakan meningkatkan kesejahteraan hidup, di samping usahanya tetap berjalan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di tangan debitor. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat masalah yaitu: Bagaimana karakteristik perlindungan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia; dan Bagaimana kedudukan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia? Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: Pertama, karakteristik perlindungan hukum debitor dalam penguasaan objek jaminan fidusia, digunakan untuk memberikan perlindungan hukum debitor selama menguasai obyek jaminan fidusia, supaya tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan kreditor, atas penguasaan objek jaminan fidusia, karena dengan mendasarkan pada kepercayaan yang bersifat absolut belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi debitor. Kedua, kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia dalam posisi yang kuat, karena dalam hukum benda dinyatakan bahwa apabila seseorang menguasai benda bergerak maka seorang tersebut sebagai pemilik dari kebendaan bergerak tersebut, artinya seorang debitor dalam jaminan fidusia penguasaan benda sebagai bezitter, sekaligus berkedudukan hukum sebagai pemilik atau eigenaar.Research entitled Characteristics of Legal Protection of Debtors Mastering the Object of Fiduciary Assurance against the background that there is a need for capital from entrepreneurs to keep running their business. Capital is used to improve the welfare of life, in addition to keeping his business running. Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee, there is stated transfer of ownership from debitor (fiduciary) to creditor (fiduciary recipient), whereas the position of collateral object remains in the hands of the debtor. Based on the statement there are problems that are: How the characteristics of the debtor’s legal protection in mastering the fiduciary guarantee object; and How is the position of the debtor’s law in mastering fiduciary security objects? The conclusions of the research are as follows: First, the characteristics of the debtor’s legal protection control the object of fiduciary guarantee, is used to provide the debtor’s legal protection in controlling the fiduciary security object, in order to avoid the arbitrary act of creditors, on the mastery of the fiduciary guarantee object, absolute nature can not guarantee legal protection for debtors. Second, the position of the debtor’s law in controlling the fiduciary assurance object in a strong position, because in the law of the object stated that if a person controls the moving object then the person is the owner of the moving object, that is, a debitor in the fiduciary guarantee of possession as a bezitter, as owner or eigenaar
TANTANGAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY
Full text linkKompleksitas produk dan layanan jasa keuangan dalam financial tecnology (fintech) berpotensi menimbulkan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna atau konsumen. YLKI mencatat, pada tahun 2020, sektor jasa keuangan (perbankan, asuransi, leasing, fintech peer to peer lending) adalah sektor yang paling bermasalah. Oleh karenanya, sebagai rangkaian upaya perlindungan konsumen, OJK melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Namun, diperlukan identifikasi akan potensi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi LAPS Sektor Jasa Keuangan agar fungsi dan tugasnya dapat dijalankan secara optimal. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki berbagai tantangan, diantaranya: dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan, terbatasnya infrastruktur hukum, dan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi hukum yang dapat dilakukan diantaranya: (1) rekonstruksi dan harmonisasi LAPS dalam peraturan perundang-undangan; (2) penyediaan infrastruktur hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan di seluruh wilayah Indonesia; dan (3) memformulasikan rasio potensi sengketa di setiap wilayah dengan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter.The The complexity of financial products and services in financial technology (fintech) has the potential to cause disputes between providers and users or consumers. YLKI noted that in 2020, the financial services sector (banking, insurance, leasing, fintech peer to peer lending) was the most problematic sector. Therefore, as a series of consumer protection efforts, OJK through POJK No. 61/POJK.07/2020 established an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) for the Financial Services Sector. However, it is necessary to identify the potential challenges and obstacles faced by the Financial Services Sector LAPS so that its functions and duties can be carried out optimally. The type of approach in this research is the statute approach. Data collection is done by literature study (library research). The results show that the Financial Services Sector LAPS has various challenges, including: the dualism of alternative consumer dispute resolution for financial services between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Financial Services Sector LAPS, limited legal infrastructure, and the availability of a number of mediators and arbitrators. Overcoming these challenges, legal strategies that can be carried out include: (1) reconstruction and harmonization of LAPS in laws and regulations; (2) provision of legal infrastructure for the Financial Services Sector LAPS throughout Indonesia; and (3) formulate the ratio of potential disputes in each region with the availability of the number of mediators and arbitrators
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA
Full text linkDi masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is non-consensual pornography, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of non-consensual pornography crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating non-consensual pornography. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims
PERSANDINGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN OMBUDSMAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
Full text linkProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dua lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ombudsman Perwakilan Daerah Provinsi sehingga perlu dikaji mengenai kedudukan hukum Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem otonomi daerah dan hubungannya dengan kedudukan Ombudsman Perwakilan Daerah Provinsi agar tidak terjadi pertentangan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga independen daerah sebagai salah satu wujud pengejawantahan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada kerangka otonomi daerah sedangkan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan fungsional dengan Ombudsman Perwakilan Daerah Provinsi. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan Ombudsman Perwakilan Daerah Provinsi namun pengaturan mengenai lembaga ombudsman nasional, ombudsman perwakilan di daerah dan ombudsman daerah masih tumpang tindih antara satu dengan yang lain serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum memberikan pengakuan terhadap lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah.The Special Region of Yogyakarta has two institutions to supervise the implementation of public services, namely The Special Region of Yogyakarta Ombudsman Institute and the Provincial Representative Ombudsman so that it is necessary to study the legal position of the The Special Region of Yogyakarta Ombudsman Institute in the regional autonomy system and its relationship to the position of the Provincial Representative Ombudsman so that there is no future conflict. This normative legal research uses a statute approach and a case approach. The results showed that The Special Region of Yogyakarta Ombudsman Institute is a regional independent institution as a manifestation of the decentralization principle in administering regional governance in the framework of regional autonomy, while The Special Region of Yogyakarta Ombudsman Institute has a functional relationship with the Provincial Representative Ombudsman. The Special Region of Yogyakarta Ombudsman Institute is still different from the Provincial Representative Ombudsman, but the regulations regarding the national ombudsman, regional representative ombudsman and regional ombudsman still overlap with one another and Law Number 23 of 2014 has not given recognition to the ombudsman institution established by regional government
TEORI EKONOMI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANFAATAN TERKAIT PENJATUHAN SANKSI PIDANA TENTANG HARTA KEKAYAAN DI INDONESIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah perkembangan hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan teori ekonomi. Penjatuhan sanksi pidana tentang harta kekayaan dalam KUHP yang selama ini masih menciptakan banyak residivis menjadikan perlu adanya perubahan arah penjatuhan sanksi pidana tersebut dengan mempertimbangkan aspek teori ekonomi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa teori ekonomi sangat berpengaruh terhadap efektifitas penjatuhan sanksi pidana tentang harta kekayaan agar tidak menciptakan pengulangan tindak pidana yang sama sehingga diperlukan adanya perubahan konsep oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana tentang harta kekayaan.The study aimed to identify the direction of development of criminal law in Indonesia that associated relating to economic theory. Imposition of criminal sanctions regarding assets in the Criminal Code (KUHP) which so far still creates many residivists make it necessary to change the direction of the imposition of the criminal sanctions by considering aspects of the level of existence. The research method used is a normative legal research with a statue approach and a conceptual approach. The results of this study reveal that economic theory is very influential on the effectiveness of the imposition of criminal sanctions on assets so as not to create repetition of the same crime so that a change in concept is needed by law enforcers in imposing criminal sanctions on assets
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENJUAL TANAHNYA DI BAWAH HARGA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
Full text linkSumber penghasilan yang diperoleh negara yang besar adalah berasal dari pajak yang di antaranya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai Jual atas Objek Pajak (NJOP) yakni nilai yang lazimnya didapatkan pada suatu peristiwa jual beli yang timbul secara umum, apabila belum ada peristiwa jual beli maka NJOP dapat dihitung menggunakan perpaduan nilai dengan properti lain yang serupa sehingga diperoleh nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Pada prakteknya, semenjak NJOP menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB dan/atau PPh, ditemukan berbagai persoalan, yakni apabila NJOP lebih besar dari nilai yang disepakati pembeli dan penjual. Konflik antara para pihak diharapkan dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi baik di Dirjen Pajak maupun Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai prinsip penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan PPh dan BPHTB serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa dirugikan dengan penghitungan tersebut. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum baru yang mengatur mengenai mekanisme penjualan tanah di bawah harga NJOP ataupun merevisi UU BHTB dan peraturan pelaksananya.A large source of state’s income was derived from taxes, which include fees for the acquisition of land and building rights (BPHTB) and income tax (PPh). Sales value of tax objects (NJOP) is the value obtained during a sale and purchase event that occurs in general, if there is no sale and purchase event, the NJOP can be calculated using a combination of values with other similar properties so that a new acquisition value or replacement of NJOP is obtained. In practice, since NJOP has become the basis for the imposition of BPHTB and / or PPh taxes, various problems have been occured, whic is if the NJOP is greater than the sales value. The conflict between the parties was expected to be resolved by litigation and non-litigation at the Directorate General of Taxes and the Tax Court. This study aims to analyze the principle of determining NJOP as the basis for the imposition of PPh and BPHTB as well as legal measures that can be taken by taxpayers who feel disadvantaged by the calculation. This normative juridical research recommends the existence of a new legal policy that regulates the mechanism for selling land below the NJOP price or revising the BHTB Law and its implementing regulations