Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
REFORMASI HUKUM PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Full text linkReformasi hukum perpajakan di Indonesia baik dalam arti perubahan atau perbaikan merupakan kewajiban Pemerintah secara dinamis dan terus-menerus. Reformasi perpajakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mengurangi kesenjangan antara peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Reformasi aturan perpajakan yang tegas, adil dan proporsional merupakan urgensi dalam penegakan pajak ke arah yang lebih responsif dan antisipatif, namun tetap harus sesuai dengan situasi politik hukum pada masanya. Reformasi hukum pajak ke arah reformasi birokrasi dan reformasi lima pilar utama yakni Organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan sehingga terjadi peralihan penekanan politik hukum reformasi perpajakan dimana pajak sebagai alat stimulus kepatuhan para wajib pajak bukan hanya sekedar meningkatkan penerimaan pajak secara materiil. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini membahas mengenai reformasi aturan perpajakan yang semakin mengarah pada penyederhanaan perpajakan secara final tapi tetap memperhitungkan faktor praktek perpindahan sistem perpajakan dari global ke schedule tax system. Penelitian ini mensarankan agar simplifikasi perpajakan diterapkan melalui aspek kebijakan, prosedur, administrasi, dan tata cara komunikasi antara wajib pajak dan fiskus, semuanya mengarah pada peningkatan kepatuhan, kontinuitas pemasukan negara, kemudahan partisipasi wajib pajak, peningkatan kemampuan bersaing, pengumpulan basis data wajib pajak dan kemudahan penerapan regulasi pajak.Tax reform in Indonesia, either in the sense of amendment or restoration, is a dynamic and continuous obligation of the Government. This tax reform was motivated by the need to reduce the gap between increasing state revenue and taxpayer compliance. Tax law reform that are firm, fair and proportional is an urgency in tax enforcement to be more responsive and anticipatory, but still must be in accordance with the political and legal situation of its time. Tax reform towards bureaucratic reform and reform of the five main pillars, namely Organization, Human Resources, IT and Databases, Business Processes, and Tax Regulations so there is a shift in the political emphasis of tax reform law where taxes are a means of stimulus for taxpayer compliance, not just increasing revenue. tax materially. This normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach discusses the reform of taxation rules that increasingly leads to final simplification of taxation but still takes into account the practice of moving the tax system from the global to the tax system schedule. This research recommends that the implementation of tax simplification through aspects of policies, procedures, administration, and communication procedures between taxpayers and tax authorities must lead to increased compliance, continuity of state revenue, ease of taxpayer participation, increased competitiveness, collection of taxpayer databases and ease of tax regulations implementation
OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN
Full text linkOtonomi daerah menuntut daerah untuk semakin mandiri secara keuangan daerah sehingga pemerintah daerah perlu mencari altenatif sumber pendapatan asli daerah lain dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). BMD yang dapat dimanfaatkan adalah yang statusnya menganggur (idle) atau tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada kenyataannya, pemanfaatan BMD di daerah berjalan kurang optimal, baik karena data aset yang tidak diperbaharui antara aset yang idle dan aset yang dipakai ataupun karena jenis pemanfaatan yang hanya mengandalkan skema tertentu saja, sedangkan jenis pemanfaatan lainnya walaupun sudah diatur tapi masih jarang sekali dipakai. Optimalisasi pemanfaatan BMD diperlukan untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai skema pemanfaatan yang ada. Penelitian hukum dengan metode sosiolegal ini bertujuan menemukan kesenjangan antara hukum tertulis dengan pelaksanaanya sehingga kajiannya melibatkan pula data dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hampir seluruh hasil pemanfaatannya berasal dari pemanfaatan dalam bentuk sewa, walaupun pemanfaatan dengan skema pemanfaatan lain pernah akan dilakukan namun menemui kendala. Penelitian ini menyarankan optimalisasi kebijakan pemanfaatan BMD yang dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah atau persoalan pemanfaatan BMD.Regional autonomy requires regions to be more financially independent, so regional governments need to look for alternative sources of other regional original income by utilizing Regional Property (or BMD in Indonesian). The BMD that can be used is the idle status or is not being used in the administration of government and public services. In fact, the utilization of BMD in the regions is not optimal, either because asset data is not updated between idle assets and used assets or because the type of utilization only relies on certain schemes, while other types of utilization, although already regulated, are still rarely used. Optimization of the use of BMD is needed to help increase Regional Original Income with various existing utilization schemes. This legal research using the socio-legal method aims to find gaps between written law and its implementation so that the study also involves data from the Pamekasan Regency Government which almost all of the utilization results come from utilization in the form of leases, although utilization with other utilization schemes has been carried out but encounters obstacles. This study suggests optimizing the policy on the utilization of BMD which is outlined in the form of a legal product in the form of legislation to discuss the problems or problems of the use of BMD
ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)
Full text linkPembukaan hubungan diplomatik dan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, biasanya dibuat dalam bentuk komunike bersama dan perjanjian persahabatan. Setelah itu maka kedua negara akan mengeluarkan Joint Communique yang dikeluarkan pada waktu dan tempat yang sudah disetujui bersama. Setelah ada kesepakatan bersama untuk membuka hubungan diplomatik maka pembukaan perwakilan diplomatik kedua negara bisa dilaksanakan secara timbal balik (on reciprocal basis). Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status seorang duta besar pada saat terjadi pemutusan hubungan diplomatik antar negara ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah status seorang diplomat dalam hal terjadinya pemutusan hubungan diplomatik akibat konflik harus dihormati kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 45 sekalipun dalam hal terjadi konflik bersenjata seorang diplomat masih harus dihormati dan dilindungi missi bersama dengan semua barang dan juga arsipnya.The establishment of diplomatic relations and diplomatic permanent representation is carried out on the basis of mutual agreement, usually in the form of joint communiqués and friendship agreements. After that, the two countries will issue a Joint Communique issued at a time and place that has been mutually agreed upon. After there is a mutual agreement to open diplomatic relations, the opening of diplomatic representatives of the two countries can be carried out on a reciprocal basis. The principle of mutual agreement and the principle of reciprocity are the two main pillars for enforcing diplomatic law. The purpose of this study was to determine the status of an ambassador at the time of termination of diplomatic relations between countries in terms of the 1961 Vienna Convention. The research method used was normative legal research methods. The result of the research is that the status of a diplomat in the event of termination of diplomatic relations due to conflict must be respected and the immunity and privileges obtained as stipulated in Article 45 of the 1961 Vienna Convention, even though in the event of an armed conflict, a diplomat must still be respected and protected by the mission along with all goods and also the archive
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK UNIT KONDOTEL DALAM KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG (Studi Kasus Putusan No. 5/PDT/2020/PT SMR)
Full text linkTerbatasnya lahan di Indonesia telah menyebabkan pengembang properti berbondong-bondong membangun sistem perumahan secara vertikal atau bertingkat. Kondotel lahir dari konsep penggabungan antara kondominium dan hotel. Status kepemilikan unit kondotel secara hukum berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap pemilik unit kondotel dalam kasus wanprestasi oleh pengembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, doktrin dan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraaan kondotel serta dasar hukum status kepemilikan kondotel yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memberikan bukti alas hak atas kepemilikan unit kondotel pada pemilik kondotel berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dalam kaitannya dengan kasus wanprestasi oleh pengembang maka pemilik kondotel sekaligus konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya pada pengembang. Konsumen yang telah melaksanakan asas iktikad baik (good faith) dan penuh tanggung jawab berhak memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kondotel kedepannya memerlukan aturan baru yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan kondotel.The limited land condition in Indonesia has caused property developers build vertical or multi-storey housing systems. Condotel was born from the concept of merging between condominiums and hotels. The legal status of the condotel unit ownership relates to the form of legal protection that can be applied to the owner of the condotel unit in the case of default by the developer. The research method used in this normative research is the approach to legislation, doctrine and cases. This study concludes that the condotel management mechanism and the legal basis for the condotel ownership status which refers to Law Number 20 of 2011 concerning Flats provide evidence of the right to ownership of the condotel unit to the condotel owner in the form of a Certificate of Ownership of the Flat Unit. In relation to the case of default by the developer, the owner of the condotel as well as the consumer has the right to claim compensation for the losses suffered by the developer. Consumers who have implemented the principle of good faith and are full of responsibility are entitled to legal protection. Therefore, future condotel operations require new rules that specifically regulate the condotel operation mechanism
NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA
Full text linkNikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan akan tetapi tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute approach. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Faktor personal antara lain karakteristik masyarakat dalam memahami nikah siri yang dijadikan sebagai alasan pembenar, sedangkan faktor tingkat kesadaran hukum yaitu tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI kurang begitu diperhatikan. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah siri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah siri ini.Siri marriage is a marriage that is carried out using conditions that have been outlined and determined by religion or must meet customary requirements by fulfilling specified conditions but are not enforced, so the marriage is dependent on a part of society but is not legal by the state. The writing of this research conducted research with the aim of knowing the legal perceptions of unregistered marriage from the perspective of Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia. The approach in this scientific paper is carried out using a statutory approach. The Compilation of Islamic Law states that unregistered marriage is illegitimate marriage. Personal factors are another reason for the community to understand unregistered marriage which is used as a justifying awareness factor, while the level of legal awareness, namely the level of understanding of community law and existing and applicable rules in Indonesia, especially Law Number 1 of 1974 and KHI was not given much attention. The result of this research is an understanding of the legal consequences of marriage as indicated by the cases that occur in this unregistered marriage
REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Full text linkTujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA. Penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah, masih meninggalkan permasalahan utama yang dihadapi di bidang pertanahan yang menimbulkan konflik atau sengketa di bidang pertanahan khususnya legalisasi dan redistribusi tanah yang meskipun memberikan dampak positif bagi masyarakat namun juga mampu menjawab permasalahan mengenai sengketa pertanahan yang sebenarnya merupakan salah satu tugas utama yang harus diselesaikan dalam melaksanakan reformasi agraria. Peneltitian ini menyarankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan dan tetap memperhatian falsafah maupun prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam UUPA sehingga tujuan dari pembaharuan agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.The main purpose of agrarian reform in Indonesia is to provide welfare to all levels of society. The Government was strive on this issue through formulating policies in the land sector, even though in practice there are policies that seem to injure the philosophy and legal principles contained in the UUPA. This normative research that uses the statute approach method shows that in the implementation of agrarian reform that has been carried out by the government, it still leaves the main problems faced in the land sector that cause conflicts or disputes in the land sector, especially land legalization and redistribution although has a positive impact on society but is also able to answer problems regarding land disputes which is actually one of the main tasks that must be resolved in implementing agrarian reform. This research suggests the importance of evaluating policies in the land sector while still paying attention to the philosophy and basic principles contained in the UUPA so that the objectives of agrarian reform can run properly and can have a welfare impact on all levels of society
PEMBAHARUAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Full text linkPemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis meskipun dalam prakteknya Pemilukada langsung justru dapat menimbulkan biaya tinggi. Sistem penyelenggaraan Pemilukada harus dijalankan secara demokratis agar efektifitas dan kepastian hukum terjamin dengan peran Kepala Daerah yang berkualitas dan mampu melakukan perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik di wilayahnya. Penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Sistem penyelenggaraan Pemilukada langsung tetap dipertahankan melalui pola asimetris dan/atau delegasi dengan memperhatikan tingkat kerawanan praktek politik uang dan tingkat kerawanan konflik horizontal di masing-masing daerah yang diatur oleh undang-undang. Implementasi pemilukada langsung ini perlu didukung dengan “pengadilan khusus” di setiap daerah untuk menangani sengketa Pemilukada dan penanganan tindak pidana pemilu guna terwujudnya kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya rekonstruksi kebijakan pemilu daring serta dilakukan perubahan syarat pendidikan minimal sarjana, lulus uji publik yang dilaksanakan dari internal partai maupun uji publik oleh KPUD dengan melibatkan unsur masyarakat demi terpilihnya Kepala Daerah yang berkualitas.Pemilukada is a manifestation of people’s sovereignty which is implemented in a democratic manner, although it can cause high costs in practice. The Pemilukada implementation system must be implemented in a democratic manner so that the effectiveness and legal certainty is guaranteed by the role of a district head who is qualified and able to make changes in the social, economic, and political fields in spesific region. This normative juridical research uses a statutory and conceptual approachthen analyzed descriptively qualitatively. Pemilukada implementation system is maintained through an asymmetrical pattern and/or delegation by taking into account the level of vulnerability in money politics practices and the level of vulnerability to horizontal conflicts in each region as regulated by law. The implementation of this direct post-conflict local election needs to be supported by “special courts” in each region to handle election disputes and handling election crimes in order to realize legal certainty. This research suggests the need for online election policy reconstruction as well as changes to the minimum education requirements of undergraduate degrees, passing public tests carried out from internal parties as well as public tests by KPUD involving elements of society for the election of a quality regional head
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS YANG TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Full text linkPerlindungan hukum bagi tenaga medis saat ini menjadi masalah serius karena banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah dan pihak rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas keselamatan tenaga medis. Pemerintah mencoba melakukan tindakan pemerintah (bestuurshandeling) maupun tindakan pengaturan melalui berbagai kebijakan baik melalui Pemerintah Peraturan, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Rumah sakit mencoba melakukan pertanggungjawaban melalui perubahan tata kelola pelayanan. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemerintah dalam tindakan maupun regulasi masih tumpang tindih karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perlindungan tenaga medis serta kurangnya peran Komite Medik dan SPI dalam pengawasan mekanisme pertanggungjawaban oleh rumah sakit. Penelitian yuridis normatif ini menyarankan perlunya peraturan baru yang khusus mengatur tentang perlindungan tenaga medis dalam pelaksanaan pekerjaannya, optimalisasi peran komite medik melalui pembaharuan peraturan internal sebagai acuan dan kontrol bagi tenaga medis, jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga medis dalam hubungan kerjanya dengan pihak rumah sakit.Legal protection for medical personnel is a serious problem because many medical personnel have died due to being infected with Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The government and hospitals have a legal responsibility for the safety of medical personnel. The government tries to take government action (bestuurshandeling) as well as regulatory actions through various policies, both through Government Regulations, Ministerial Regulations and Circulars. Hospitals try to carry out accountability through changes in service governance. In practice, the government’s responsibilities in actions and regulations still overlap because there are no regulations that specifically regulate the mechanism for protecting medical personnel and the lack of the role of the Medical Committee and SPI in monitoring the accountability mechanism by hospitals. This normative juridical research suggests the need for new regulations that specifically regulate the protection of medical personnel in carrying out their work, optimizing the role of the medical committee through updating internal regulations as a reference and control for medical personnel, work accident insurance for medical personnel in their working relationship with the hospital