Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
Full text linkPembatalan atas Hak Atas Tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan. Pembatalan obyek jaminan ini juga berdampak pada kreditor. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti mengenai kedudukan Sertipikat Hak Tanggungan hak atas tanah yang dijaminkan setelah adanya putusan pengadilan yang membatalkan alas hak atas tanah tersebut serta mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas hak atas tanah yang alas haknya dinyatakan batal tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal alas hak atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan dibatalkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengakibatkan batal dan hapusnya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut. Di samping itu, dapat juga dilakukan pengikatan jaminan tambahan berupa jaminan perorangan (Borgtoc Hak Tanggungan) sedangkan untuk perlindungan represif bilamana terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang apabila tidak berhasil pun dapat dilanjutkan dengan penyelesaian kredit dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi dan juga dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan hapus buku.The cancellation of Land Rights are encumbered with Mortgage Rights which are decided by a District Court Decision with legal force will still result in legal consequences for the rights of creditors holding mortgage rights. The cancellation of the object of this guarantee also has an impact on creditors. Therefore, this study examines the position of the Mortgage Certificate of land rights that are guaranteed after a court decision cancels the basis of the land rights and examines the legal protection of creditors holding mortgage rights on land whose rights are declared null and void. The research method used is a normative research method with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that in the event that the base of land rights that have been encumbered with Mortgage Rights is canceled by a court decision with permanent legal force, it can result in the cancellation and cancellation of the Mortgage Certificate. In addition, it can also be done binding additional guarantees in the form of individual guarantees (Borgtoc Hak Mortgage) while for repressive protection in the event of non-performing loans can be done through credit restructuring which if not successful can be continued with credit settlement by filing a lawsuit to the court on the basis of default and Banks can also do this by write-off
KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)
Full text linkPandemi Covid-19 melumpuhkan semua aktivitas masyarakat dan memaksa semua aktivitas dilakukan dari jarak jauh atau online. Notaris atau PPAT sebagai pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang secara tegas mengatur pelaksanaan dan penerapan konsep Cyber Notary oleh Notaris dan mengatur keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep Cyber Notary.The Covid-19 pandemic has paralyzed all community activities and forced all activities to be carried out remotely or online. Notaries/PPATs as public officials as mandated by Law Numberi30 of 2004 concerning the Position of Notaries are given the authority to make authentic deeds. and carry out their daily duties. Based on this research, the Government needs to establish rules that explicitly regulate the mplementation and application of the Cyber Notary concept by a Notary and regulate the validity of aniauthenticideedimadeibyiaiNotary by applying the Cyber Notary concept
PENDEPORTASIAN WNA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM
Full text linkKonsep keadilan tidak terlepas dari penjaminan terhadap hak asasi manusia yang secara tidak langsung merupakan sebuah anugerah dan kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang pernah dilahirkan dengan biologis dan fisiologis secara sempurna sebagai wujud manusia. Seperti halnya dengan soal eksplorasi, yang menjadi otoritas negara kepada orang asing yang menjadi persoalan insidentil dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan dengan metode yuridis normatif, yakni di dapatkan melalui teknis dengan memberikan komponen seperti teori, asas, dogmatika konseptual serta pasal-pasal tertentu dalam pemenuhannya. Warga asing yang memiliki kedudukan dan keberadaan di wilayah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan secara jelas. Tindakan deportasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku telah menciderai Hak Asasi Manusia. Perlunya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mengambil keputusan sebelumnya dilakukan deportasi kepada Orang Asing untuk menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang menjadi pilar tujuan hukum di Indonesia.The concept of justice cannot be separated from the guarantee of human rights which is indirectly a gift and nature as a creature created by God who was born biologically and physiologically perfectly as a human being. As is the case with the question of exploration, which is the authority of the state to foreigners, which is an incidental issue in international law. The research method used is an approach method with a normative juridical method, which is obtained through technical means by providing components to theory, principles, conceptual dogmatics and certain articles in their fulfillment. Foreigners who are domiciled and located in Indonesia have clear rights and obligations to obtain justice. The act of deportation that is carried out without regard to the applicable regulations has injured human rights. The need for decisions that have permanent legal force in making decisions before deporting foreign nationals to ensure justice, certainty and legal benefits which are the pillars of legal goals in Indonesia
PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Full text linkPembentukan kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah merupakan penunjang dalam meningkatkan peran pemerintah daerah sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Pembentukan kecamatan di (Kabupaten/Kota) merupakan upaya memproporsionalitaskan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Pembentukan Kecamatan baru akan memberikan pelayanan pada masyarakat setelah peralihan kewenangan dari kecamatan induk sehingga simpul sederhana dengan rentang kendali akan berdampak pada pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas. Jika ditinjau dari persyaratan dasar (jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan usia kecamatan), maka terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kota Serang yang memiliki potensi dan proyeksi untuk dilakukan pemekaran, yakni Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, dan Cipocok Jaya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam pembentukan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, memperpendek rentang kendali dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan good governance. Pembahasan diarahkan pada tiga aspek, pertama mengenai konsep otonomi daerah, good governance dan pemerintahan daerah dengan mengacu pada instrumen hukum terkait. Proses pembentukan kecamatan hendaknya tidak hanya ditinjau dari persyaratan dasar saja namun juga termasuk persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang menjadi bagian secara integral dalam pembentukan kecamatan baru.The formation of sub-districts in the local government system is a support in increasing the role of local governments as well as services to the community. The formation of sub-districts at the regional level is intended as an effort to proportionate institutions at the local government level. The establishment of a new sub-district will provide services to the community after the transfer of authority from the main sub-district, so it will have an impact on efficiency and quality services. Based in standart requirements (population, area, area coverage and age of the sub-district), there are 3 (three) sub-districts in Serang City which have the potential and projections for expansion, namely Walantaka District, Serang District and Cipocok Jaya. This normative legal research examines the Serang City Government’s policies in the formation of sub-districts as an effort to improve services, shorten the span of control and provide welfare to the community in accordance with the principles of regional autonomy and good governance. The discussion is directed at three aspects, the first is regarding the concept of regional autonomy, good governance and regional government with reference to the related legal instruments. The process of forming a sub-district should not only be viewed from the basic requirements but also includes the technical requirements and administrative requirements that become an integral part in the formation of a new sub-district
PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Full text linkIndonesia sebagai salah satu negara di dunia telah berperan aktif menanggulangi pandemi Covid-19 untuk mengurangi tingkat mortalitas dan keparahan penyakit pada penderita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program vaksinasi serentak di berbagai daerah guna menekan penyebaran virus Covid-19 dan mempercepat tercapainya level herd immunity yang dibutuhkan yakni minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut terkendala oleh banyak pihak yang menolak dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin, keamanan prosedur hingga munculnya keraguan akan halal atau tidaknya bahan baku vaksin sehingga Pemerintah pun menerapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi wajib dari pemerintah. Penelitian yuridis normatif ini menelaah regulasi yang berlaku terkait sanksi atas pelanggaran kewajiban vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat Indonesia dengan kondisi riil yang terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terkait kepedulian terhadap kewajiban vaksinasi sehingga Pemerintah harus mengeluarkan aturan hukum baru yang bersifat memaksa yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19, selanjutnya diikuti pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 terkait Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.Indonesia as one of the countries in the world has played an active role in tackling the Covid-19 pandemic to reduce the level of mortality and disease severity in sufferers. One of the efforts made is a simultaneous vaccination program in various regions to suppress the spread of the Covid-19 virus and accelerate the achievement of the required level of herd immunity, namely at least 70 percent of the total population of Indonesia has received the Covid-19 vaccine. The implementation of the vaccination program was constrained by many parties who refused on the grounds of fear of the side effects of the vaccine, the safety of the procedure to the emergence of doubts about whether or not the vaccine raw materials were halal or not, so the Government also implemented sanctions for people who refused mandatory vaccination from the Government. This normative juridical research examines the applicable regulations related to sanctions for violations of Covid-19 vaccination obligations by the Indonesian people with the real conditions that occur. The results of the study found that the level of public awareness was still low regarding concern for vaccination obligations so that the Government had to issue a new law that was coercive, namely Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation for the Covid-19 Pandemic Management, followed by a Ministerial Decree. Health No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 Regarding the Determination of Vaccine Types for the Implementation of Covid-19 Vaccination and Regulation of the Minister of Health No. 84 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination for the Prevention of the Covid-19 Pandemic
PROBLEMA HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN TANPA OBJEK (STUDI PUTUSAN HAKIM 451.K/TUN/2019)
Full text linkProblematika hukum dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sertipikat Hak Milik diterbitkan tanpa objek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks. merupakan kelemahan sistem peradilan kita, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak mengkaji objek sengketa. Hakim memutuskan sengketa hanya berdasarkan bukti administratif yang ada, mengingat lembaga ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat. Sehingga terkait objek sengketa, hakim hanya dapat memutus berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara SHM yang diterbitkan tanpa obyek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 20/B/2019/PTTUN.Mks, berdasarkan pengajuan memori banding sebagai dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 29 November 2018, Hakim PTUN Makassar telah menerima kasasi karena terbukti pemohon banding pertama telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.Legal problems in the judge’s consideration to decide cases of certificates of property rights issued without an object that invalidates the Makassar Administrative Court Decision number 49/G/2018/PTUN.Mks. is a weakness of our judicial system, especially the state administrative court which does not examine the object of dispute. Judges decide disputes only based on existing administrative evidence, considering that this institution has given full trust to the national land agency as the institution authorized to issue certificates. So that regarding the object of the dispute, the judge can only decide based on information from the National Land Agency. That the judge’s consideration in deciding the case for certificates of property rights issued without an object invalidating the Makassar Administrative Court Decision Number 20/B/2019/PTTUN.Mks, based on the filing of a memorandum of appeal as stated in the Makassar Administrative Court Decision Number 49/G/2018/PTUN MKS, dated 29 November 2018, the Makassar Administrative Court Judge has accepted the cassation because it was proven that the first appeal applicant had expired or expired, then the plaintiff filed a cassation, because he felt that the cassation court had lost
PERKEMBANGAN STANDAR PEMBERIAN INFORMASI PADA PROSES INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
Full text linkPerkembangan standar atas informasi yang disampaikan kepada pasien mengenai tindakan medis atau pemeriksaan yang diusulkan oleh dokter dalam perjanjian terapeutik wajib mendapatkan persetujuan setelah diberikan informasi cukup mengenai kriteria-kriteria tertentu yang sah secara hukum. Tujuannya adalah agar pasien dapat mengambil keputusan dengan kesadaran penuh akan seluruh konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Permasalahannya adalah kegagalan untuk memberikan informasi yang adekuat kepada pasien merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban profesional dokter, dan karenanya dianggap sebagai suatu malpraktik medis. Penelitian yang membahas mengenai perkembangan standar pemberian informasi pada proses informed consent di perjanjian terapeutik ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan studi perbandingan yang membandingkan antara putusan pengadilan atas kasus malpraktik medis di Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan adanya pergeseran standar informasi dari yang semula menggunakan perspektif kepentingan dokter menjadi beralih pada standar perspektif kepentingan pasien untuk menghormati dan mempromosikan otonomi pasien. Potensi gugatan malpraktik medis adalah akibat persetujuan tindakan medis yang diberikan secara tidak benar, terkait dengan kemungkinan adanya risiko medis yang telah terprediksi maupun belum dapat diperkirakan sebelumnya.The development of standards for information submitted to patients regarding medical actions or examinations proposed by doctors in therapeutic agreements must obtain approval after being given sufficient information about certain legally valid criteria. The goal is that the patient can make decisions with full awareness of all the consequences and possibilities that occur. The problem is that failure to provide adequate information to patients is a violation of the doctor’s professional obligations, and is therefore considered a medical malpractice. This study discusses the development of standards for providing information on the informed consent process in this therapeutic agreement using a conceptual approach, a statutory approach, a case approach, and a comparative study approach that compares court decisions on medical malpractice cases in Indonesia, Germany, and the United States. This study found that there was a shift in information standards from using the perspective of the doctor’s interests to shifting to the standard perspective of the patient’s interests to respect and promote patient autonomy. The potential for a medical malpractice lawsuit is the result of an incorrectly granted medical approval agreement, related to the possibility of predictable or unpredictable medical risks
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Full text linkInfrastruktur jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah atau swasta memiliki ruang milik jalan (Rumija) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010. Selain itu, para pelaku usaha UMKM juga melakukan pemanfaatan Ruang milik jalan yang berada di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road). Rumija di bawah elevated toll road tersebut masih terdapat kekosongan hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan didukung wawancara dari pelaku usaha UMKM, pejabat daerah dan operator jalan tol. Objek penelitian adalah Ruang milik jalan di bawah jalan tol milik PT. CW. Hasil temuan dan kesimpulan penelitian bahwa perjanjian yang dilakukan oleh UKM kepada RT/RW setempat Batal Demi Hukum karena tidak semua Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha kecuali ada izin dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk pemberdayaan UMKM maka pemerintah perlu mengkaji pemberian izin (konsesi) pemanfaatan Rumija khususnya yang berada di bawah jalan tol.Toll road infrastructure built either by the government or the private sector has road-owned space (Rumija) which can be used as a place of business which is regulated in Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads and Regulation of the Minister of Public Works Number: 20/PRT/M/2010. In addition, MSME business actors also use Rumija which is under the Elevated Toll Road. Rumija, under the elevated toll road, there is still a legal vacuum. The research method is normative juridical supported by interviews from MSME business actors, regional officials and toll road operators. The object of research is Rumija under the toll road owned by PT. CW. The findings and conclusions of the study are that the agreement made by SMEs to the local RT/RW is null and void because not all Rumija can be used as a place of business unless there is a permit from the Directorate of Highways of the Ministry of PUPR. For the empowerment of MSMEs, the government needs to review the granting of permits (concessions) for the use of Rumija, especially those under toll road
PENERAPAN BANK TANAH DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT
Full text linkBank Tanah merupakan salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan tanah. Penerapan Bank Tanah diharapkan akan mampu membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhannya mengenai tempat tinggal. Salah satu bentuk terobosan untuk untuk mengatasai persoalan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pembangunan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang didalamnya telah mengamanatkan pembentukan Bank Tanah. Penerapan Bank Tanah di Indonesia harus berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, hal tersebut demi mewujudkan tujuan dari teori tersebut yaitu untuk lebih memanusiakan manusia, terutama yang berkaitan dengan pemilik ataupun pemegang hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah. Dari latar belakang belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah mengenai penerapan Bank Tanah di Indonesia yang berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat. Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, artinya selain mempelajari isi hukum itu sendiri, juga ditemukan kebenarannya berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Penerapan Bank Tanah di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penyediaan tanah dalam rangka pembangunan oleh Pemerintah penting untuk berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, karena untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian akan pemenuhan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah.Land Bank is one of the important resource management tools to increase productivity in land use. The implementation of the Land Bank is expected to be able to help Low-Income Communities in meeting their needs regarding housing. One form of breakthrough to overcome problems related to land acquisition in development is the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK), which has mandated the establishment of a Land Bank. The application of Land Banks in Indonesia must be based on the theory of Dignified Justice, this is in order to realize the purpose of the theory, namely to more humanize humans, especially those related to owners or holders of land rights in terms of land acquisition. From the background above, it can be described the formulation of the problem regarding the application of land banks in Indonesia which is based on the theory of dignified justice. The research used is a form of normative research, it means that apart from studying the contents of the law itself, the truth is also found based on scientific logic from the normative side. The application of land banks in Indonesia, especially those related to the provision of land for development by the Government, is important to be based on the theory of dignified justice, because to minimize the occurrence of inconsistencies in the fulfillment of rights for land rights holders
TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (RATIO DECIDENDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)
Full text linkProfesi notaris adalah profesi yang mulia dan terhormat sebagai pejabat publik. Notaris melaksanakan profesinya untuk memberikan jasa hukum untuk rakyat yang berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi kepastian hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus Putusan atas perkara pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby atas nama Devi Chrisnawati selaku seorang Notaris di Surabaya yang berposisi menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan senilai ratusan milyar. Hubungan hukum perdata yang semula berada di ranah wanprestasi kemudian ternyata berlanjut ke tuntutan pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai: (1) letak batasan rumusan wanprestasi dan penipuan berdasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang; (2) Konsekuensi hukum Akta Otentik yang dilandasi oleh Dokumen serta keterangan palsu oleh para penghadap/pihak; (3) Analisa pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya kecermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara.The notary profession is a noble and honorable profession as a public official. Notaries carry out their profession to provide legal services for the people that are useful for providing legal protection and guarantees for legal certainty. As is the case in the case of Decision on a criminal case Number: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby on behalf of Devi Chrisnawati as a Notary in Surabaya who is in the position of being a defendant in a criminal act of fraud and/or embezzlement worth hundreds of billions. The civil law relationship which was originally in the realm of default later turned out to continue to be criminal charges of fraud and embezzlement. This research was carried out using the statute approach, conceptual approach and case approach. The research aims to examine: (1) the location of the limits for the formulation of default and fraud based on the Deed of Agreement made by a Notary as an authorized official; (2) The legal consequences of the Authentic Deed based on Documents and false statements by the appearers/parties; (3) Analysis of the judge’s legal considerations (ratio decidendi) in the criminal case. This study suggests the need for careful judges in deciding a case