Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
Pelaporan Keuangan PT Perorangan Sebagai Wujud Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Full text linkOrgan PT Perorangan yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang mengakibatkan kurangnya pengawasan internal perseroan, apabila dikaitkan dengan pelaporan keuangan kepada Menteri dapat menimbulkan permasalah apabila dilakukan dengan itikad buruk atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan perseroan sebenarnya. Penelitian ini penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual mengenai PT Perorangan. Hasil penelitian ini mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 153F ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023. Pelaporan keuangan PT Perorangan, tidak terdapat mekanisme atau Tindakan pengecekan oleh Menteri terhadap rincian laporan keuangan yang disampaikan melainkan hanya menerima laporan yang masuk untuk selanjutnya diterbitkan surat penerimaan laporan keuangan oleh Menteri. Terjadi kekosongan aturan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaporan keuangan PT Perorangan oleh Direktur. Oleh sebab itu, saran yang dikemukakan yakni perlu adanya ketentuan baru yang dapat mengakomodir pelaporan keuangan PT Perorangan baik dalam hal pengecekan laporan keuangan oleh Menteri, tata cara dan pengenaan sanksi administratif, serta penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dengan keadaan perseroan sehingga dapat diminimalisir celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Direktur PT Perorangan yang beritikad buruk.
The organ of a PT Perorangan which is only carried out by 1 (one) person results in a lack of internal supervision of the company, if associated with financial reporting to the Minister, it can cause problems if it is carried out in bad faith or not in accordance with the actual financial condition of the company. This research is a normative legal research, using a relevant statutory approach and a conceptual approach regarding PT Perorangan. The results of this study regarding the financial reporting of PT Perorangan based on the provisions of Article 153F paragraph (1) of Law No. 6 of 2023. Financial reporting of PT Perorangan, there is no mechanism or action to check by the Minister on the details of the financial reports submitted but only receives incoming reports for the issuance of a letter of acceptance of the financial report by the Minister. There is a lack of rules regarding the procedures for imposing administrative sanctions if there is a violation of the financial reporting of PT Perorangan by the Director. Therefore, the suggestion put forward is that there needs to be new provisions that can accommodate the financial reporting of individual PTs, both in terms of checking financial reports by the Minister, procedures and imposition of administrative sanctions, and the appointment of an independent third party to check financial reports with the company’s condition so that legal loopholes that can be exploited by Directors of Individual PTs with bad intentions can be minimized.Organ PT Perorangan yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang mengakibatkan kurangnya pengawasan internal perseroan yang selanjutnya apabila dikaitkan dengan pelaporan keuangan kepada Menteri dapat menimbulkan permasalah apabila dilakukan dengan itikad buruk atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan perseroan sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual mengenai PT Perorangan. Hasil penelitian ini yakni mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 153F Ayat (1) UU 6/2023. Dalam hal pelaporan keuangan PT Perorangan, tidak terdapat mekanisme atau Tindakan pengecekan oleh Menteri terhadap rincian laporan keuangan yang disampaikan melainkan hanya menerima laporan yang masuk untuk selanjutnya diterbitkan surat penerimaan laporan keuangan oleh Menteri. Terjadi kekosongan aturan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaporan keuangan PT Perorangan oleh Direktur. Oleh sebab itu, saran yang dikemukakan yakni perlu adanya ketentuan baru yang dapat mengakomodir pelaporan keuangan PT Perorangan baik dalam hal pengecekan laporan keuangan oleh Menteri, tata cara dan pengenaan sanksi administratif, serta penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dengan keadaan perseroan sehingga dapat diminimalisir celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Direktur PT Perorangan yang beritikad buruk
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK
Full text linkAsuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice
KONSTRUKSI REFORMA PAJAK BAGI PEMILIK TANAH DATI DI KOTA AMBON DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
Full text linkPara pemilik tanah-tanah Dati di Kota Ambon belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi (pajak tanah adat/Dati) miliknya kemanapun, sedangkan pembayaran pajak berguna untuk melindungi hak-hak penduduk warga desa termasuk di dalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup di seluruh nusantara. Penelitian ini meneliti mengenai membentuk konstruksi reforma pajak yang dapat memperlancar proses pembayaran pajak atas tanah Dati di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain faktor minimnya wawasan hukum masyarakat setempat tentang perlindungan hukum bagi hak tanah adat dan kekosongan aturan hukum dalam melindungi pemilik hak tanah negara sebagai sumber pendapatan negeri untuk kemajuan negeri adat, sehingga Adapun manfaat atas pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku.The owners of Dati lands in Ambon City have never paid their land tax (adat land tax/Dati) anywhere, while tax payments are useful for protecting the rights of villagers including the customary rights of indigenous peoples who live throughout the archipelago. This research examines the formation of a tax reform construction that can expedite the process of paying taxes on Dati’s land in Ambon City and West Seram Regency. This study concludes that apart from the lack of legal knowledge of the local community regarding legal protection for customary land rights and the absence of legal rules in protecting owners of state land rights as a source of state revenue for the development of customary lands, the benefits of tax collection are used by indigenous peoples to maintain the economic stability of indigenous peoples in particular to support the country’s/village’s original income and even the Maluku region
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN PRODUK
Full text linkMelaju pada pembaruan zaman pada era ekonomi digital tidak hanya membantu pasar sektor pemasaran dan penjualan, namun era ekonomi digital juga berperan dalam kegiatan memberikan pendapat, kritik dan saran terhadap suatu produk dan atau jasa yang ditujukan pada pelaku usaha yang diberikan oleh konsumen. Kegiatan demikian merupakan kegiatan mengulas atau lebih dikenal dengan review, yang berartikan meninjau produk dan atau jasa yang disalurkan berupa tulisan, foto, video dari pengguna produk atau jasa. Kegiatan review yang dilakukan merupakan sebuah hak yang mutlak dimiliki oleh konsumen, dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam menanggapi review tersebut. Tanggung jawab yang melekat pada pelaku usaha ketika pelaku usaha diharuskan untuk menanggung suatu keadaan apabila dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan atau menuai sengketa pada pihak lain. Tanggung jawab pelaku usaha masuk dalam unsur kewajiban yang mengikat kegiatan jual beli yang disebut dengan product liability bahwa tanggung jawab termasuk dalam kewajiban pelaku usaha secara menyeluruh.
Moving forward with modern updates in the digital economy era not only helps the marketing and sales sector, but the digital economy era also plays a role in providing opinions, criticism and suggestions for products and/or services aimed at business actors provided by consumers. Such activities are review activities or better known as reviews, which means reviewing products and/or services distributed in the form of writing, photos, videos from users of the product or service. The review activity carried out is a right that is absolutely owned by consumers, and is the responsibility of business actors in responding to the review. The responsibility attached to the business actor is when the business actor is required to bear a situation that can be sued, sued, blamed or results in a dispute with another party. The responsibility of business actors is included in the element of obligation that binds buying and selling activities, which is called product liability. This responsibility is included in the obligations of business actors as a whole
STUDI KOMPARASI REGULASI PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG
Full text linkPeningkatan pembelian dan peredaran aset kripto di publik berbanding lurus dengan meningkatnya potensi tindak kejahatan antara lain penipuan berkedok investasi, praktik pencucian uang hingga transaksi barang secara ilegal dengan memanfaatkan aset kripto sebagai alat pembayaran. Indonesia hingga kini masih belum memiliki instrumen hukum yang secara spesifik mengatur aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah namun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang memindahkan kewenangan pengawasan dan regulasi aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK. Praktek transaksi menggunakan kripto di negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang telah diatur secara spesifik oleh regulasi khusus sehingga penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini akan melakukan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan kedua negara tersebut serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya formulasi kebijakan baru sesuai klasifikasi penggunaan dan bentuk aset kripto beserta aset berupa stablecoin dan NFT termasuk memperketat promosi dan iklan produk berbasis kripto terhadap masyarakat.
The rapid increase in the purchase and circulation of crypto assets was directly proportional to the increase of financial crime rate, including fraud under the guise of investment, money laundering practices and illegal transactions of goods using crypto assets as a means of payment. Until now, Indonesia still does not have a legal instrument that specifically regulates crypto assets as legal means of payment, but Law Number 2 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) has been issued which transfers the authority to supervise and regulate crypto assets from BAPPEBTI to OJK . The practice of transactions using crypto in other countries such as the United States and Japan has been specifically regulated by special regulations so that research using normative legal research methods will carry out a comparative approach with these two countries as well as a statutory approach. This research recommends the importance of formulating new policies according to the classification of uses and forms of crypto assets along with assets in the form of stablecoins and NFTs, including restricting promotion and advertising of crypto-based products to society.ABSTRAK
Aset kripto saat ini menjadi sebuah fenomena baru yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran. Perdagangan aset kripto sebagai sebuah komoditi investasi terus tumbuh secara masif dari tahun ke tahun. Di saat yang bersamaan, muncul berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, praktek pencucian uang, dan transaksi barang illegal yang memanfaatkan aset kripto. Oleh karena itu, perlu untuk terus dilakukan perbaikan dan pembaruan regulasi, agar pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Perbaikan tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan melihat praktek kebijakan di negara lain. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan aturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan,dan bahan hukum lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, aset kripto di Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai komoditas investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan untuk pengawasannya berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Amerika Serikat, aset kripto dilihat sebagai komoditi, sekuritas dan mata uang virtual. Perbedaan definisi tersebut berpengaruh terhadap lembaga mana yang akan mengawasi, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Sedangkan Jepang, meregulasi aset kripto secara khusus dalam Undang-Undang Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Perdagangan dan Instrument Keuangan. Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia masih memiliki beberapa hal yang belum diatur terkait perdagangan aset kripto. Berkaca dari hal tersebut, terdapat beberapa formulasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia, diantaranya : (1) Membentuk regulasi yang mengklasifikasikan aset kripto sesuai dengan bentuk dan kegunaannya; (2) Membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK; (3) Membentuk regulasi terkait Stablecoin dan NFT; (4) Memperkuat aturan periklanan produk aset kripto
Kata Kunci : Aset Kripto, Regulasi, Blockchain, Indonesia, Amerika Serikat, Jepan
KONSULTASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH OLEH BANK TANAH GUNA PENANAMAN MODAL
Full text linkKetersediaan lahan untuk investasi memang penting, namun tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagian besar tanah dimiliki oeh perorangan atau sekelompok orang yang juga memiliki kepentingan tersendiri atas tanah tersebut. Adanya berbagai kepentingan yang seakan saling bertentangan satu sama lain berkaitan dengan masaah pertanahan dalam investasi menyebabkan proses pengadaan tanah untuk investasi menjadi berlarut-larut. Untuk itu, Bank Tanah dalam melaksanakan pengadaan tanah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang merupakan pemilik tanah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah melalui konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang, diuraikan rumusan masalah Bagaimanakah karakteristik pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi, dan Bagaimanakah pelaksanaan konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi. Sedangkan bentuk dari penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk kemudian dikategorikan dan dianalisis.
The availability of land for investment is indeed important, but the aim of the investment itself is to improve the welfare of the community. Most of the land is owned by individuals or groups of people who also have their own interests in the land. The existence of various interests that seem to conflict with each other regarding land issues in investment causes the process of procuring land for investment to be protracted. For this reason, the Land Bank in carrying out land acquisition must also pay attention to the welfare of the community who own the land by involving the community in the land acquisition process through public consultation as a form of legal protection. Based on the background, the problem formulation describes what are the characteristics of land acquisition by the Land Bank for investment, and how is the implementation of public consultation as a form of legal protection for the community regarding land acquisition by the Land Bank for investment. Meanwhile, the form of this research is normative juridical research or library law research by examining existing library materials, both primary legal materials and secondary legal materials using a statutory approach and a conceptual approach to then be categorized and analyzed
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK PRODUK KREATIF STARTUP DENGAN SISTEM PROTOKOL MADRID DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK
Full text linkBisnis rintisan (startup) harus didukung dengan perlindungan hukum yang memadai di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait merek. Proses pendaftaran merek internasional dengan Sistem Protokol Madrid saat ini memberikan keuntungan biaya pendaftaran yang lebih murah, efisien, terpusat dan dapat melindungi dari merek dari serbuan kompetitor dan ancaman pelanggaran merek. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi suatu pendaftaran merek internsioanal bagi produk startup melalui sistem protokol sangat penting adalah demi memberikan perlindungan hukum secara internasional yang maksimal terhadap merek serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek pada produk kreatif startup terdaftar melalui Sistem Protokol Madrid dalam perdagangan elektronik. Penelitian hukum normatif ini menganalisa mekanisme tata cara pendaftaran merek regional maupun internasional melalui Sistem Protokol Madrid serta mekanisme penyelesaian sengketa merek internasional yang mengacu pada aturan hukum positif di Indonesia dan TRIPS sehingga tercapai keharmonisan.Startup businesses must be supported by adequate legal protection in the field of intellectual property rights (IPR), especially regarding brands. The process of registering international marks with the Madrid Protokol Sistem currently provides the advantage of registration fees that are cheaper, more efficient, centralized, and can protect brands from attacks by competitors and threats of trademark infringement. This research examines the urgency of an international trademark registration for start-up products through a very important protokol sistem in order to provide maximum international legal protection for brands and how legal remedies are used in resolving disputes against trademark violations on creative start-up products registered through the Madrid protokol sistem in electronic commerce. This normative legal research examines the Madrid Protokol sistem’s mechanism for registering regional and international marks, as well as mechanisms for international trademark dispute resolution that refer to positive law rules in Indonesia and TRIPS to achieve harmony.
IMPLEMENTASI PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KEMANTREN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO
Full text linkPembentukan BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Pasal 87 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwasanya setiap desa dapat mendirikan BUMDes namun berdasarkan pantauan hasil di lapangan bahwa hingga saat ini Pemerintah Desa Kemantren belum mendirikan BUMDes karena adanya beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pengaturan mengenai BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sesuai asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kepustakaan/dokumen dan observasi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kemantren dalam mendirikan BUMDes meliputi kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Kemantren tentang BUMDes, terkendala dana dan biaya, kurangnya ide-ide pada Pemerintah Desa Kemantren dalam mengolah potensi desa, Pemerintah Desa Kemantren belum menemukan sumber daya manusia yang dirasa mampu dalam mengolah BUMDes.
The formation of Village-owned Enterprises (BUMDes) was expected to be a local economic driver based on village needs, potential and capacity, to improve community welfare. Article 87 number (1) of Act No. 6 of 2014 on Villages mandates that every village can establish a BUMDes, but based on monitoring results in the field, to date the Kemantren Village Government has not established a BUMDes due to several obstacles. This research aims to examine the implementation of regulations regarding BUMDes in terms of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in Kemantren Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency and to determine the factors that are obstacles in the formation of BUMDes in terms of Act No. 6 of 2014 on Villages in Kemantren Village, Tulangan District. Sidoarjo Regency is in accordance with the legal principle of recognition and the legal principle of subsidiarity. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews, literature/documents and observation. Obstacles faced by the Kemantren Village Government in establishing BUMDes include the Kemantren Village Government’s lack of understanding about BUMDes, constraints on funds and costs, the Kemantren Village Government’s lack of ideas in processing village potential, the Kemantren Village Government has not yet found human resources that it feels are capable of developing BUMDes
URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MINUMAN OLAHAN KOPI
Full text linkKopi merupakan produk minuman dari biji kopi yang telah digiling lalu kemudian diseduh menggunakan banyak metode dan merupakan salah satu minuman paling populer yang dikonsumsi hampir semua kalangan. Pada era ini produk olahan kopi yang ditawarkan sangat beragam dari kopi murni hingga kopi sachet dengan aneka rasa. Selain itu, Konsumen produk kopi dengan sangat mudah bisa mendapatkan dan mengonsumsi kopi yang diinginkan. Dengan hal ini dimana Indonesia ialah negara dengan penduduk yang kebanyakan seorang muslim, maka Jaminan Produk Halal untuk produk olahan kopi sangat dibutuhkan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Negara di tahun 2014 sudah mengundangkan UU No. 33 Tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen muslim. Upaya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) ditandai dengan label halal dan sertifikat yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bernaung di Kementerian Agama namun pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal dinilai masih sangat kurang dilihat dari mayoritas pengusaha yang tidak mendata produknya untuk mendapatkan label halal dan sertifikat terutama pengusaha dengan skala bisnis mikro kecil menengah.
Coffee is a beverage product from coffee beans that have been ground and then brewed using many methods. Coffee is one of the most popular drinks consumed by almost everyone. The coffee industry has grown a lot compared to ten years ago. Nowadays, the processed coffee products offered are very diverse, from pure coffee to sachet coffee with various flavors. Consumers of coffee products can very easily get and consume the coffee they want. Considering that Indonesia is a country with a population that is mostly Muslim, the Halal Product Guarantee for processed coffee products is very much needed by consumers and businesses. The state in 2014 has enacted Law No.33/2014 regarding JPH (Halal Product Guarantee). The law aims to protect the rights of Muslim consumers from the distribution of processed food and medicinal drinks which are consumed in Indonesia. Halal Product Guarantee is a regulation that is mandatory (mandatory) implemented by all business actors who trade their products in Indonesia, including products originating from abroad. Efforts to implement Halal Product Assurance (JPH) are marked by a halal label and a certificate issued by the Halal Product Assurance Organizing Body under the auspices of the Ministry of Religion but the implementation of halal certification and labeling is considered to be still lacking, seen from the majority of entrepreneurs who do not record their products to obtain halal labels and certificates, especially entrepreneurs with micro, small and medium scale businesses
PENYELESAIAN HUKUM PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN
Full text linkPekerja atau buruh merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan perolehan upah atau gaji dalam bentuk lainnya, akan tetapi pengertian Tenaga Kerja merupakan seseorang yang mampu melaksanakan perkerjannya untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat mencukupi perorangan atau badan hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta dalam perjanjian kerja waktu tertentu untuk para pekerja sangatlah direkomendasi baik dari sisi para pekerja dan pengusaha, dikarenakan Med-Arb sangatlah memfasilitasi para pihak yang melakukan perselisihan serta dapat memberikan tingkat keefektifitasan waktu yang sangat diperlukan, beaya yang tidak mahal dan lebih efisien dari metode penyelesaian Arbritase ataupun Pengadilan Niaga.Workers or laborers are people who carry out work for which wages or other forms of wages are earned, but the definition of workforce is someone who is able to carry out his work to obtain goods or services that can be sufficient for individuals or legal entities. This is contained in Article 1 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach used in this writing is a normative research method with a statutory and conceptual approach. Research results in resolving employment termination disputes as well as in work agreements for a certain time for workers are highly recommended both from the side of workers and employers, because Med-Arb greatly facilitates the parties who carry out disputes and can provide the level of effectiveness of time that is really needed, costs that are much needed. inexpensive and more efficient than Arbitration or Commercial Court settlement methods