Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI KEPAILITAN
Full text linkKepailitan adalah ketidakmampuan debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo terhadap dua atau lebih kreditornya. Dari jenis penggolongan kreditor dalam kepailitan, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Baik dalam Burgerlijk Wetboek, aturan hukum mengenai jaminan kebendaan, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran mengatur tentang hak eksekutorial yang dimiliki kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai pengaturan eksekusi benda jaminan oleh kreditor separatis serta kedudukannya dalam hak eksekutorial harta pailit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak benda jaminan diciderai oleh adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Adanya jangka waktu kreditor separatis yang harus mengeksekusi benda jaminan selama 2 (dua) bulan mengakibatkan hak eksekutorial terhadap benda jaminan yang pailit dari segi teori maupun prakteknya sangat sulit dilaksanakan.Bankruptcy is the inability of debtors to repay debts due to two or more creditors. From the type of classification of creditors in bankruptcy, separatist creditors as holders of material security rights have the privilege of other creditors. The right is in the form of executorial property of the debtor as if bankruptcy did not occur. Both in Burgerlijk Wetboek, the rule of law regarding material security, up to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment regulates the executorial rights held by separatist creditors as holders of material rights. In this study, the author uses a normative legal research method, with the aim of conducting a theoretical-normative study of arrangements for the execution of collateral items by separatist creditors and their position in the executing rights of bankrupt assets. Based on the results of the study it was concluded that the position of separatist creditor as the holder of collateral rights was injured by the existence of the rules in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment. The existence of a separatist creditor period that must execute collateral for 2 (two) months resulted in an executorial right to the insolvent collateral in terms of theory and practice which is very difficult to implement
URGENSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENANAM MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ALAM
Full text linkKajian penulisan ini adalah urgensi Pemberian Hak Atas Tanah kepada Penanam Modal berdasarkan perspektif Teori Hukum Alam. Landasan pengaturannya ada pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa pemanfaatan tanah dapat dilakukan jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah pada penanam modal asing dalam Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pengaturan tersebut dalam rangka pemberian fasilitas dalam bentuk insentif berdasarkan kriteria berdasarkan Pasal 18 UU Penanaman Modal. Pemberian hak atas tanah kepada penanam modal asing telah sesuai dengan hukum alam yang mewajibkan adanya kebaikan umum guna mencapai keadilan protektif dengan adanya hak menguasai yang memberikan kewenangan untuk menentukan penataan penggunaan tanah dengan hak rakyat. Serta penanaman modal yang merupakan peningkatan modal untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ekonomi, alih teknologi, peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sehingga dengan demikian berdasarkan dengan kebaikan negara, maka tentunya aturan yang telah dibuat terkait dengan pemberian hak atas tanah tersebut di atas tentunya adalah harus mensyaratkan kepedulian atas kebaikan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan di Indonesia.The study in this paper is the urgency of Granting Land Rights to Investors based on the perspective of Natural Law Theory. The basis for regulating land rights is contained in Article 33 of the 1945 that use of land can used for welfare of the community. Article 2 of the UUPA also stipulates that granting land rights to foreign investors can only be granted of Building Use Rights, Business Use Rights, and Use Rights. The granting of land rights for foreign investors which is a facility in the form of incentives is regulated with a benchmark in the form of criteria contained in Article 18 Investment Law. Granting of land rights to foreign investors is in accordance with natural law which requires public good protective justice with existence of control rights which give authority to determine the arrangement of land use by taking into account people’s rights to land. As well as foreign investment which is an increase in capital for sustainable economic development and economic improvement, technology transfer, increased employment and development of a people’s economy. The limitations and requirements provided are also a form of protection for the community so that protective justice with a standard of general good is achieved. The recommendation given is the addition of regulations regarding the granting of land rights to foreign investors particular and use of powers related to the right to control by the government by means of restrictions in the form of requirements for granting land rights. Thus, based on the goodness of the state, of course the rules that have been made regarding the granting of rights to the land mentioned above, of course, must require concern for the common good, namely increasing welfare in Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM ATAS TINDAKAN “ABUSE OF JUSTICE” MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA
Full text linkHakim dalam menjalankan tugasnya menganut prinsip kebebasan hakim yang memberikan makna bahwasanya seorang hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman tidak terikat dan tertekan oleh pihak manapun sehingga hakim memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil tindakan hukum terkait kasus yang tengah ditangani. Namun di sisi lain, apabila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa ada batasan justru dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (abuse of judicial power). Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang bersifat abuse of justice sebagai bentuk kelalaian hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan dijatuhkan tanpa dasar yang tepat dan dijatuhi hukuman yang tidak seharusnya. Kualitas hakim pun diragukan. Di beberapa negara lain seperti Italia dan Jerman telah berupaya mencegah dan menanggulangi perilaku hakim yang tidak tepat dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban hakim yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap kebijakan-kebijakan di ruang lingkup peradilan. Penelitian hukum normatif ini membahas mengenai pertanggungjawaban hakim di Indonesia perihal abuse of justice dan kebijakan hukum terkait yang dapat diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan konsep judicial liability dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dalam regulasi baru guna meningkatkan kualitas kinerja hakim di Indonesia.Judges in carrying out their duties adhere to the principle of judge freedom which means they are not bound and pressured by any party so that the judge has full discretion in taking legal action related to the case. Otherwise, if this is left unattended, there is an issue of abuse of power. This results in court decisions that are abuse of justice as a form of negligence of judges in carrying out their duties, so that decisions are rendered without proper basis and sentenced to inappropriate penalties. The quality of the Judges is doubtful. In several other countries, such as Italy and Germany, they have attempted to prevent and overcome inappropriate judge behavior by applying the concept of judge accountability which in turn will also affect policies in the scope of the judiciary. This normative legal research discusses the accountability of judges in Indonesia regarding the Abuse of Justice and related legal policies that can be applied. This research recommends the urgency to applying the concept of judicial liability in new regulations to improve the quality of performance of judges in Indonesia
KARAKTERISTIK FRAUD DALAM HUKUM KEPAILITAN
Full text linkDalam hal perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya, dapat dihindari melalui pengaturan hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu agar terhindar dari adanya kreditor separatis yang menurut haknya, menjual barang jaminan milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Serta menghindari adanya kecurangan yang dilakukan kreditor lain atau debitur itu sendiri. Dalam pembagian harta pailit sering kali terjadi Fraud (kecurangan) sehingga diperlukan pembahasan mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fraud (kecurangan) merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kecurangan dengan merugikan pihak lain. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada umumnya, fraud terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan serta memanfaatkan kesempatan yang ada disertai pembenaran terhadap tidakan tersebut. Umumnya, fraud suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Lingkungan kerja dan sistem administrasi adilah faktor yang paling besar dalam mempengaruhi terjadinya fraud. Tindakan fraud dapat dikurangi dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya.In the case of seizing the debtors assets by several creditors who collect their credits, this can be avoided through legal arrangements regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations. In addition, this is to avoid the existence of separatist creditors who, according to their rights, sell collateral belonging to the debtor without paying attention to the interests of the debtor or other creditors. As well as avoiding fraud by other creditors or the debtor itself. In the distribution of bankruptcy assets, fraud often occurs, so a discussion of this is necessary. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach and a statute approach. Based on the results of the study, it can be concluded that fraud is an act of fraud deliberately committed by the perpetrator of fraud at the expense of other parties. Fraud generally occurs because of pressure to commit fraud or an urge to take advantage of existing opportunities and there is justification for these actions. In general, fraud occurs because there is pressure to commit fraud and take advantage of existing opportunities accompanied by a justification for the act. Generally, fraud is an illegal act committed by people from within or outside the organization with the aim of obtaining personal or group benefits that directly harm other parties. The work environment and administrative system are the biggest factors in influencing the occurrence of fraud. Fraud actions can be reduced by a work environment that is conducive and considerate of one another
KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MELALUI JUAL BELI
Full text linkPemerintah Daerah mempunyai aset berupa tanah sebagai barang milik daerah. Status barang milik daerah adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, barang milik daerah berupa tanah dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah melalui jual belii tidak sah disebabkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah melalui jual beli kepada pihak ketiga. Barang milik daerah berupa tanah yang berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui jual beli. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga untuk mendapatkan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan melalui pelepasan hak yaitu Pemerintah Daerah melepaskan barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan untuk kepentingan pihak ketiga dengan pemberian ganti kerugian oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. Pelepasan hak barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.The local government has land assets as the regional property. The status of goods belonging to the region is the Right to Use or the Management Rights. Based on Government Regulation No. 27 of 2014 juncto the regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of 2016, regional property in the form of land is transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Transfer of land regional property in the form of land through illegal sale due to the Regional Government not having the authority to transfer regional property in the form of land through buying and selling to third parties. Regional property in the form of land with the right of use or management rights cannot be transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Legal remedies that can be taken by third parties to obtain regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights through the release of rights, namely the Regional Government releases the regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights for the benefit of third parties with compensation by third parties to the Regional Government.The release of regional property rights in the form of land with the right of use or management rights by the Regional Government is carried out with the approval of the Regional People’s Representative Assembly
KARAKTERISTIK PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KEWENANGAN DIREKSI MENJAMINKAN ASET PERUSAHAAN
Full text linkMenjaminkan aset perusahaan adalah kewenangan direksi, namun kewenangan tersebut memiliki karakteristik tersendiri di dalam anggaran dasar sebuah perusahaan. Notaris yang memiliki kewenangan membuat akta jaminan tentunya akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat produk hukumnya. Salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh Notaris sebelum membuat akta jaminan bagi perusahaan ialah meminta bukti persetujuan dewan komisaris dalam wujud akta autentik walaupun sebenarnya bentuk persetujuan tersebut dapat dibuat dalam bentuk persetujuan di bawah tangan. Mengingat aset perusahaan memiliki peran yang penting bagi suatu perusahaan, tentunya akan ada batasan-batasan tersendiri yang wajib diatur oleh seorang komisaris manakala seorang direksi akan menjaminkan aset suatu perusahaan. Batasan-batasan tersebut adalah batasan nilai aset yang tentunya adalah aset-aset perusahaan yang bernilai tinggi. Tentunya bentuk persetujuannya dibuat dengan memperhatikan aturan yang berlaku agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan dicari karakteristik bentuk persetujuan komisaris kepada direksi ketika menjaminkan aset perusahaan sebagai rumusan permasalahannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bentuk persetujuan komisaris kepada direksi dengan akta otentik akan lebih dapat memberikan keamanan dalam kegiatan berbisnis.Guaranteeing company assets is the authority of the board of directors, but this authority has its own characteristics in the articles of association of a company. Notaries who have the authority to make guarantee deeds will certainly apply the principle of prudence in making their legal products. One of the precautionary principles used by a notary before making a deed of guarantee for a company is to ask for proof of approval from the board of commissioners in the form of an authentic deed even though in fact the form of agreement can be made in the form of an underhand agreement. Given that a company has an important role for a company, of course there will be its own limitations that must be regulated by a commissioner when a director will pledge the assets of a company. These limits are limits on the value of assets which of course are high value company assets. Of course, the form of approval is made by taking into account the applicable rules in order to provide legal certainty and protection. Therefore, this research will look for the characteristics of the form of approval from the commissioners to the directors when pledging the company’s assets as a formulation of the problem. This research is a normative research. The results obtained from this study are the form of commissioner approval to directors with an authentic deed will provide more security in doing business
THE URGENCY OF ENACTING PERSONAL DATA PROTECTION LAW AS A PATRONAGE FROM THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY IN INDONESIA
Full text linkThe development of information technology might control the pattern of people’s behavior in digital era. The presence of internet as the main platform for online activities, including electronic transactions, was now increasingly attracting the interest of Indonesian people although it was vulnerable to be hacked by irresponsible parties as a cyber-attack. One cyber-attack targets individual’s personal data. This study, therefore, took some issues related to that matter. First, it discussed the regulation of personal data protection in Indonesia applied in recent days, and second, it proposed an appropriate law to regulate such issue in the future.This study was a normative research with statute and case approaches. The result showed that, first, the existing regulation for personal data protection was less effective as it was still scattered in some sectorial setting, and thus, the system of appropriate regulation under a comprehensive law was considerably important. Second, the disharmony of regulatory legislation in regulating people personal data protection needed to be solved through a specific regulation which particularly regulated on personal data protection
EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI HUKUMNYA
Full text linkDitinjau dari teori hukum, desain penyelesaian sengketa proses Pemilu banyak menemui ketidaksesuaian diantaranya adalah menyamakan pengaturan (hukum acara) antara sengketa proses Pemilu yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan yang tidak melibatkan pejabat tata usaha negara, proses upaya administrasi yang terlalu betele-tele, menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan (kompetensi) mengadili setelah melalui upaya administrasi di Bawaslu serta legal standing pemohon yang cenderung menegasikan hak konstitusional warga negara. Tulisan ini akan mengulas dan meluruskan desain penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bawaslu, dengan cara disandingkan dengan teori hukum sebagai pisau analisis.Judging from the legal theory, the design of election process dispute resolution has encountered many discrepancies including the equalization of the regulation (procedural law) between election process disputes involving State administration officials and those that do not involve state administration officials, administrative effort processes that are too straightforward, placing The State Administrative Court as the court which has the authority (competence) to adjudicate after going through administrative efforts at Bawaslu and the legal standing of the applicant who tends to negate the constitutional rights of citizens. This paper will review and correct the design of election dispute resolution processes as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and several Election Oversight Regulations. This paper uses a normative approach by analyzing legislation such as the Election Law and regulations issued by Bawaslu, by juxtaposing it with legal theory as a knife of analysis