Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
IMPLIKASI HUKUM PERBANDINGAN KONSEP CO WORKING SPACE DENGAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN BAGI PELAKU USAHA RINTISAN DI INDONESIA
Full text linkCo working space merupakan inovasi terbaru bagi pelaku usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam menyiasati tingginya harga properti khususnya tempat kerja. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai tempat kerja, gedung atau bangunan co working space tidak lantas dapat disamakan dengan gedung perkantoran dan perindustrian apalagi tempat hunian sehingga regulasi yang dirumuskan untuk mengatur co working space sepatutnya berbeda. Ijin pendirian bangunan yang dimanfaatkan sebagai co working space harus disesuaikan pula dengan pengaturan zonasi yang berbeda di setiap daerah karena belum adanya payung hukum di tingkat pusat. Di samping itu, hubungan hukum antara pemilik dan pengguna co working space tergantung dari jenis perjanjian hukum yang diberlakukan. Kesimpulan dari penelitian dengan metode yuridis normatif ini adalah bahwa dari perbandingan konsep co working space dengan konsep perkantoran dan perindustrian tersebut dapat dirumuskan karakteristik co working space serta implikasi hukum yang terjadi sehingga perlu diprioritaskan penyusunan regulasi yang mengatur co working space secara spesifik.Co working space is the latest innovation for businesses around the world including Indonesia to dealing with high property prices, especially for workplace. Although both function as workplaces, co working space cannot be equated with office and industrial building especially residential so the regulations should be different. Building permits used as co-working spaces must also be adjusted to different zoning arrangements in each region because there is no legal regulation at the national level. In addition, legal relationship between the owner and the co-working space user depends on the type of legal agreement that is enforced. The conclusion of the research with this normative juridical method is that from the comparison of the concept of co-working space with the concepts of office and industry, the characteristics of co-working space can be formulated along with the legal implications, so that specific co-working space regulations needs to be prioritized
TINJAUAN NORMA HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi norma hukum pada justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya. Hukum pidana memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana agar menjadi justice collaborator dan mau bekerja sama dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukuman. Istilah justice collaborator sering disalahartikan dengan whistleblower. Norma tentang whistleblower dan justice collaborator sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA dan UU No. 31 Tahun 2014, pada pelaksanaannya masih ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-beda penafsiran dari peraturan yang ada oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan penleitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan yang ada masih memiliki kelemahan dalam mengatur justice collaborator dan whistleblower. Justice collaborator dan whistleblower berperan penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Peran penting dari justice collaborator dan whistleblower menimbulkan ancaman, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan, seperti pengurangan hukuman bagi justice collaborator.The study aims to determine the formulation of legal norms on justice collaborator and whistleblower in corruption and their implementation. ]Criminal law provides an opportunity for criminal offenders to become justice collaborators and want to cooperate with law enforcement, where the form of appreciation is that they can be considered for protection and relief from punishment. The term justice collaborator is often confused with whistleblowers. the norms regarding whistleblowers and justice collaborators are already regulated in a joint regulation, SEMA and Law No. 31/2014, in its implementation there are still weaknesses caused by different interpretations of existing regulations by law enforcement. This research uses normative legal research with a statute approach.. The results of this study reveal that the existing regulations still have weaknesses in regulating justice collaborators and whistleblowers. Justice collaborator and whistleblower play an important role in providing information to uncover a corruption. the important role of justice collaborator and whistleblower creates threats, so it needs to be given protection from law enforcers and given respect, such as reducing penalties for justice collaborators
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY CROWDFUNDING)
Full text linkPerkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan tidak hanya berdampak pada perubahan gaya hidup, tetapi juga kemajuan finansial teknologi. Hal ini tidak hanya membawa pengaruh pada laju pertumbuhan jumlah investasi, tetapi juga membawa manfaat bagi perkembangan solusi pembiayaan berbasis teknologi. Salah satu metode pembiayaan yang lahir di era teknologi informasi adalah crowdfunding, yaitu suatu metode gotong royong yang bertujuan untuk menggalang dana. Keunggulan crowdfunding adalah transparansi, efisiensi dan efektifitas. Oleh karena keunggulannya tersebut, crowdfunding semakin diminati oleh banyak orang, sehingga tak heran apabila crowdfunding pun mengalami diversifikasi dan jenisnya semakin banyak. Salah satu jenis crowdfunding yang baru-baru ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding). Dalam banyak hal equity crowdfunding banyak kemiripan dengan Initial Public Offering (IPO), namun juga ada perbedaannya. Untuk itu, perlu diadakan penelitian tentang equity crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan yang dapat menggungguli penawaran umum perdana atas saham perusahaan (IPO).The development of information technology has brought many changes not only impacting lifestyle changes, but also advances in financial technology. This not only has an effect on the rate of growth in the amount of investment, but also brings benefits to the development of technology-based financing solutions. One method of financing born in the information technology era is crowdfunding, a method of mutual cooperation that aims to raise funds. The advantages of crowdfunding are transparency, efficiency and effectiveness. Because of its superiority, crowdfunding as a method to rally fund is increasingly in demand, so it is not surprising if crowdfunding as a method also experiences more diversification and type. One type of crowdfunding that was recently ratified by the Financial Services Authority (OJK) is a fund service through information technology-based stock offerings (equity crowdfunding). In many cases equity crowdfunding has many similarities to Initial Public Offering (IPO), but there are also differences. For this reason, it is necessary to conduct research on crowdfunding equity as an alternative financing that can outperform the initial public offering of the company’s shares (IPO)
TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. TIGA BIDADARI WISATA, LOMBOK)
Full text linkAda dua masalah pokok yang diteliti yaitu mengenai hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan para pihak dalam perjanjian perjalanan wisata dan Tanggung Jawab PT. Tiga Bidadari Wisata terhadap wisatawan dalam perjanjian perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan wisatawan atau konsumen hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata dan hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan pihak hotel maupun transport ada pada perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata terhadap para pihak tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang. Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab penuh atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya. Tanggung Jawab Hotel pada perjanjian perjalanan wisata yaitu atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan tamu hotel dan pihak transportasi bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan selama kegiatan perjalanan wisata.There is two main problem examined in this research are the legal relations between tour Bureau and the parties in the tour agreement and PT. Tiga Bidadari Wisata responsibilities towards the tourists in tour agreement. Research method used in this research is normative method. Legal relations between the tour bureau with the tourists or consumer principally as seller and buyer of travel services and the legal relations between the tour bureau and hotels and transportation company include in the agreements that have conclude between the parties. The tour bureau responsibilities is not regulate with detailed in law. The tour bureau have a fully responsibilities on tourists safety that have a tour based on his tour package. Hotels responsibilities on tour agreements are safety, convenience and security of hotel guests and transportation company responsiblities are safety and security of the tourists during the tour
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA MELALUI SITUS RESMI ONLINE SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN
Full text linkSepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara online, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan online, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cidera pengunjung itu dapat terhindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations
PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS
Full text linkProses penyelesaian perkara pelanggaran berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 yaitu pelanggar cukup melihat secara online atau dapat melihat langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri untuk mengetahui putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah pelanggar mengetahui hasil putusan hakim yang biasanya berupa denda yang harus dibayar, selanjutnya pelanggar dapat membayar denda tersebut ke Bank BRI atau membayar langsung ke Kejaksaan untuk selanjutnya mengambil barang bukti di Kejaksaan. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan Perma No. 12 Tahun 2012, salah satunya terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tanpa hadirnya pelanggar. Permasalahannya adalah bagaimana jika pelanggar yang ditilang tidak merasa bersalah, pelanggar tidak dapat melakukan pembelaan diri karena proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Sesuai Perma No. 12 Tahun 2016, upaya hukum berupa perlawanan (verzet) hanya dapat dilakukan ketika pidana yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan dan bukan pidana denda. Jadi apabila hanya dikenakan pidana denda, maka pelanggar tidak dapat melakukan upaya hukum. Salah satu yang didapat dari penelitian ini, yaitu terhadap putusan (yang sudah berkekuatan hukum tetap) termasuk dan tidak terbatas pada putusan (verstek) perkara tilang yang menjatuhkan pidana denda, apabila pelanggar merasa keberatan, tentu ada upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum luar biasa (berupa Peninjauan Kembali).The violation case settlement process is based on Perma No. 12 of 2016, offenders be able to see online, or directly on the notice board in the District Court to find out the results of the judge’s decision on violations that have been committed by the violator. After the violator knows the judge’s decision which is usually in the form of a fine that must be paid, then the violator can pay the fine to BRI Bank or pay directly to the prosecutor to then take the evidence at the prosecutor’s office. There are still many shortcomings in the application of Perma No. 12 of 2012, one of which is related to the implementation of settlement of traffic violation cases without the presence of violators. The problem is what if the ticketed offender does not feel guilty, the offender will not be able to defend himself because the process of resolving traffic violations is carried out without the presence of the violator. As per Perma No. 12 of 2016, legal efforts in the form of resistance (verzet) can only be carried out when the sentence imposed is in the form of a criminal offense of freedom and not a criminal fine. So if only a criminal fine is imposed, the offender cannot make a legal effort. One of the results of this study, which is on decisions (which have permanent legal force) includes and is not limited to verstek cases that impose criminal penalties, if the offender has objections, there is certainly a legal effort that can be taken, namely legal efforts extraordinary (in the form of a Review)
EKSISTENSI PT. SUCOFINDO (PERSERO) DALAM MENJAMIN KEHALALAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA MELALUI SERTIFiKASI HALAL
Full text linkIndonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga jaminan terhadap kehalalan produk adalah hal yang amat penting sedangkan dikarenakan pengetahuan dan teknologi semakin tinggi maka menimbulkan berbagai macam cara yang digunakan dalam membuat sebuah produk, terutama produk makanan. Label adalah bagian dari kemasan. Pemberian label terdiri dari dua macam tujuan, yaitu membujuk atau dapat dikatakan sebagai sarana promosi, dan label yang memberi informasi untuk membantu konsumen dalam mendapatkan informasi atas suatu produk sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut telah sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut juga berlaku pada label halal yang mempermudah konsumen yang beragama Islam dalam memilih makanan yang baik bagi dirinya dan sesuai dengan aturan agamanya dan memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi memiliki makna suatu sertifikat yang berasal dari pihak ketiga yang independen seperti dari PT. SUCOFINDO (Persero). Peran PT. SUCOFINDO dalam penyelenggaraan dan wewenang konsumen serta produsen dalam mengelola usaha yang halal untuk memenuhi sertifikasi halal untuk negara Indonesia sehingga layak guna pakai dan atau layak fungsi untuk masyarakat, antara lain memberikan ketetapan mengenai standar, norma, dan kriteria JPH, serta melakukan penerbitan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari suatu produk, melakukan registrasi, melakukan sertifikasi halal pada produk luar negeri, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan publikasi pada produk halal. SUCOFINDO menyediakan jasa uji kehalalan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. SUCOFINDO memiliki laboratorium dengan peralatan dan teknologi terkini guna mendukung proses uji halal, diantaranya PCR (Polumerase Chain Reaction) sehingga dapat melakukan deteksi terhadap DNA babi serta Chromatography (GC dan HPLC) guna mendeteksi zat alkohol atau ethanol.Indonesia is a country whose population is predominantly Muslim so that the guarantee of halal products is very important, while due to higher knowledge and technology, it causes a variety of ways used in making a product, especially food products. Label is part of packaging. The label consisting of two kinds of purpose, namely persuade or could be described as a means of promotion, and label story to help consumers in get information on a product that give consumer confidence in that these products are in accordance with their expectations. This applies to label allowed to consumers muslim in wholesome food for themselves and in accordance with the rules his religion and standards in security and sanitation. Certification has meaning a certificate from the third party pendent like from pt SUCOFINDO (persero). The role of PT. SUCOFINDO and competence in the consumers and producers in business management and to meet certification lawful to country so as to be feasible to wear and or deserving function for the, between the ordinance of standard, another gave, norm and criteria JPH, and the issuance and take a halal certificate and labels lawful, of a product to register, do certification, foreign to the lawful and socialization, education, and to the lawful publication. SUCOFINDO appear to provide health problems to test food products, drink, cosmetics, and so on. SUCOFINDO having the laboratory by equipment and latest technology for lawful test in order to support the process, some of them are PCR (polumerase chain reaction) so that it may do the detection against dna swine and chromatography (GC HPLC) to detect and under the influence of alcohol or huge amounts of ethanol