Perspektif
Not a member yet
732 research outputs found
Sort by
PENERAPAN PRINSIP JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Full text linkCurrent technological advances allow humans to be able to transact using information technology, this is no exception in terms of buying and selling. In the buying and selling system, the payment has also developed, namely the Paylater system. While the existence of this payment system is the category of usury in the perspective of Islamic law. So this research was conducted to examine this matter, how the application of the principle of buying and selling using the Paylater system in the perspective of Islamic Law. So that from the study that the author found, namely in buying and selling according to Islamic law there is the principle of tawhid, the principle of justice, the principle of honesty, the principle of willingness/freedom, and the principle of maslahat or benefit. The research method in this study is normative with a conceptual and statutory approach. So that from these existing principles, the author relates the indicators and implementation of these principles to the Paylater system which from the study can be concluded that the various Paylater payment systems carried out by online buying and selling applications in Indonesia have their own characteristics or characteristics which in the end the use of the Paylater system is not in accordance with Islamic law because there is an element of usury in it because of the debt (Al-Qardh) that exists in the system
PROBLEMATIK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Full text linkUpaya Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang Pro dan ada yang Kontra. Tujuan Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara adalah dalam rangka percepatan pembangunan yang lebih baik. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno wacana pemindahan Ibu Kota Negara sudah ada sampai saat ini kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Presiden menyampaikan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai makna suatu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau konsepsi dari kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku di masyarakat terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan upaya yang sangat besar dari pemerintah dalam mewujudkannya, dan pasti akan berpengaruh pada lembaga-lembaga negara, kantor lembaga negara ini pastinya ikut berpindah pada Ibu Kota Negara baru. Diundangkannya UU IKN dinilai cacat formil sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat.
The Government’s efforts to move the National Capital from Jakarta to East Kalimantan are manifested in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, which has caused polemics in society, some are Pro and some are Con. The Government’s goal in moving the National Capital is to accelerate better development. During the era of President Soekarno’s administration, the discourse on moving the National Capital has existed until now, it has been reaffirmed by President Jokowi. The President conveyed the transfer of the National Capital from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province on August 26, 2019. The method used in this study is normative legal research. Normative legal research has the meaning of legal research that is conceptualized as what is written in laws and regulations or the conception of rules or norms that are the benchmark for behaving in society regarding what should be done. While the approach used is the statute approach, by examining Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital. The results of this study show that the relocation of the National Capital to East Kalimantan requires a great deal of effort from the government to realize it, and will certainly affect state institutions, the offices of these state institutions will certainly move to the new National Capital. The enactment of the IKN Law is considered formally flawed because it does not involve public participation as stated in Article 27 paragraph (1) and Article 28C paragraph (2) of the 1945 Constitution, so it is considered to ignore the principle of people’s sovereignty
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP
Full text linkThe jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over environmental crimes has become a critical issue in international criminal law, particularly concerning the potential recognition of ecocide as an international crime. Although the Rome Statute does not yet formally include ecocide within its scope, discourse surrounding its inclusion has intensified amid the worsening global environmental crisis. This study employs a normative legal approach to examine the development of international legal norms relating to environmental crimes and to evaluate the feasibility of expanding the ICC’s jurisdiction to encompass ecocide. The findings indicate that the inclusion of ecocide under the ICC’s jurisdiction could enhance global environmental protection and reduce impunity for those responsible for severe environmental harm. However, normative and practical challenges—such as the formulation of a clear legal definition and the establishment of constitutive elements of the crime—remain significant obstacles to implementation. This research contributes to the advancement of international legal discourse on environmental protection and accountability for environmental crimes.Penelitian ini mengeksplorasi potensi yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam menangani kejahatan lingkungan hidup, dengan fokus khusus pada konsep ekosida sebagai kejahatan internasional. Meskipun ICC belum secara resmi mengakui ekosida sebagai jenis kejahatan dalam Statuta Roma, diskusi mengenai pengakuan ini telah meningkat seiring dengan krisis lingkungan global yang semakin parah. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis perkembangan hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan mengevaluasi kemungkinan perluasan yurisdiksi ICC untuk memasukkan kejahatan lingkungan sebagai bagian dari mandatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kejahatan lingkungan di bawah yurisdiksi ICC dapat memperkuat perlindungan lingkungan global dan mengurangi impunitas pelaku yang terlibat dalam kerusakan lingkungan. Namun, tantangan hukum dan praktis, termasuk definisi dan elemen kejahatan ekosida, perlu diatasi untuk memungkinkan implementasi yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.
Kata Kunci: lingkungan hidup; ekosida, hukum internasional; international criminal cour
KEMAKNAGANDAAN PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HARTA WARISAN YANG DIPEROLEH AHLI WARIS
Full text linkPenelitian yang berjudul Kemaknagandaan Pembebanan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Ahli Waris bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana karakteristik pembebanan pajak penghasilan bagi ahli waris. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis upaya hukum bagi ahli waris yang merasa keberatan atas pembebanan pajak terhadap harta warisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu karakteristik yang timbul dalam Pajak Penghasilan terhadap Ahli Waris ini berbeda hal dengan pembebanan Pajak Penghasilan pada umumnya, yang menjadi pembeda terletak dalam subjek serta objek pajaknya. Selain itu makna ganda yang terjadi dalam undang-undang menyebabkan ahli waris bingung pada ketentuan mengenai harta warisan yang dikenakan pajak penghasilan. Kedua, SKB PPh dapat diajukan oleh pewaris atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dapat mengajukan SKB PPh kepada Direktur Jendral Pajak sesuai dengan NPWP terdaftar milik pewaris yang dimana dalam permohonannya tidak boleh ada pajak terhutang milik pewaris. Bila terdapat pajak terhutang maka ahli waris dapat mengajukan upaya hukum keberatan bilamana ahli waris tidak memiliki kemampuan yang sama untuk membayarkan pajak terhutang milik pewaris tersebut.
The research entitled Multiple Significance of Imposing Income Tax on Inheritance Acquired by Heirs aims first to know and understand and analyze how the characteristics of income tax imposition for heirs. The second is to know, understand and analyze Legal Remedies for Heirs Who Have Objections to Tax Imposition on Inheritance. The research method used in this thesis uses normative research methods which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the study it can be concluded that the characteristics that arise in the Income Tax on Heirs are different from the imposition of Income Tax in general, the difference lies in the subject and object of the tax. In addition, multiple significance that occurs in the law causes heirs to be confused about the provisions regarding inherited assets subject to income tax. Second: SKB PPh can be submitted by the heir for the transfer of rights to land and/or buildings, both movable and immovable property can apply for SKB PPh to the Director General of Taxes in accordance with the heir’s registered NPWP where in the application there may be no tax payable belonging to the heir . If there is tax payable, the heir can file an objection if the heir does not have the same ability to pay the tax owed by the heir
Punishment For Perpetrators of Distribution of Pornography Who Suffer From Exhibitionism (Decision Number 23/Pid.B/2022/PN Wat)
No full textExhibitionism is a deviant sexual fantasy by showing one’s genitals to other people. This behavior certainly violates the norms of decency and norms which causes unrest and disturbs the peace in the community. Therefore, legal norms must be enforced in order to maintain order and peace and provide legal certainty in social life. Talking about criminal acts cannot be separated from discussing the punishment of the perpetrators of the criminal acts themselves. It can be said that criminal impositions must pay attention to the purpose of punishment which is identical to the punishment that applies for violating a legal rule. In Decision Number 23/Pid.B/2022/PN Wat the defendant admitted to making videos/photos of himself that contained pornography. During the investigation process, the defendant was examined by a psychologist with the results of the examination showing that the defendant suffered from exhibitionism. The panel sentenced the defendant to 10 months imprisonment and a fine of Rp. 250,000,000.Eksibisionisme merupakan fantasi seksual yang menyimpang dengan cara mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Perilaku tersebut tentu telah melanggar norma kesusilaan dan kenormaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus ditegakkan demi memelihara ketertiban dan ketentraman serta memberi kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara tentang tindak pidana tidak akan lepas dengan pembahasan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan yang dimana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat terdakwa mengakui membuat video/foto dirinya sendiri yang bermuatan pornografi. Ketika proses penyidikan, terdakwa diperiksa oleh ahli psikolog dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mengidap eksibisionisme. Majelis menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000
89603892387 Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)
No full textThe purpose of this research is to determine the position of this foreign concept in the Indonesian legal system, specifically criminal procedural law, and to examine the existence of the amicus curiae concept in the settlement of case number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel while linking its existence in the case with the principle of res judicata pro veritate habetur, which is inherent in every decision product of an institution with the authority to adjudicate. This research was conducted in a normative juridical manner using literature or secondary data and an analytical method in the form of in-depth analysis that produces sentences according to the rules or is called qualitative. The selection of this title focuses on the position of amicus curiae itself in Indonesian criminal justice and its role in the judge’s legal considerations that result in a decision in a particular case. More or less it was found that the position of this concept is not explicitly regulated in any regulations in Indonesia, but its existence can still be found because in fact there are several regulations that indicate this concept can be used. The existence of this concept in the settlement of cases resulting in court decisions remains within the principle of res judicata pro veritate habetur, which means that it is not appropriate to doubt the decision even though it is known that there is a contribution from amicus curiae who do not have a clear position.Konsep baru telah diadaptasi banyak negara bersistem hukum civil law, termasuk Indonesia, dari negara bersistem hukum common law, yakni amicus curiae. Tak heran ketika kedudukan konsep tersebut dipertanyakan karena konsep itu telah didapati digunakan pada beberapa kasus di Indonesia, terutama pidana, padahal amicus curiae adalah konsep yang belum lama disadur dari model sistem hukum lain. Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk mengetahui kedudukan konsep asing tersebut dalam tatanan hukum Indonesia, terkhusus hukum acara pidana, serta menelaah keberadaan konsep amicus curiae pada penyelesaian perkara bernomor putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sekaligus mengaitkan eksistensinya pada perkara itu dengan asas res judicata pro veritate habeturyang mana asas ini sejatinya melekat pada tiap produk putusan lembaga dengan kewenangan mengadili. Dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder dan dengan metode analisis berupa penguraian mendalam yang menghasilkan kalimat sesuai kaidah atau disebut dengan kualitatif. Pengangkatan judul ini berfokus pada kedudukan amicus curiae itu sendiri dalam perdilan pidana Indonesia dan peranannya dalam pertimbangan hukum hakim yang menghasilkan suatu putusan pada perkara tertentu. Sedikit banyaknya ditemukan bahwa kedudukan konsep asing ini nyatanya belum secara tegas diatur dalam peraturan mana pun di Indonesia, namun keberadaannya tetap dapat ditemukan karena sejatinya terdapat beberapa peraturan yang mengindikasikan konsep ini bisa digunakan. Atas keberadaan konsep ini dalam penyelesaian perkara yang menghasilkan putusan pengadilan, tetap ada dalam gelembung asas res judicata pro veritate habetur yang mana tidaklah layak putusan itu diragukan meski diketahui adanya sumbangsih amicus curiae yang belum berkedudukan jelas
TINJAUAN YURIDIS PELAKU EKSPLOITASI LANSIA SEBAGAI OBJEK KONTEN LIVE STREAMING TIKTOK
No full textMaraknya konten live streaming dimana pemilik akun menampilkan seorang nenek/lansia yang mengguyurkan air ke badan apabila seseorang penonton memberikan gift/hadiah berupa koin yang mana koin tersebut dapat di tukarkan menjadi uang tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun merupakan kategori tindak pidana eksploitasi dimana seseorang dijadikan objek suatu hal untuk mendapatkan keuntungan. Perlunya tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan ekploitasi terhadap lansia melalui sosial media, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku eksploitasi online. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum. Dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan ratio legis dari peraturan yang berlaku di Indonesia dengan permasalahan yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, dapat ditemukannya penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya pembaharuan aturan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi yang dilakukan melalui online, karena aturan yang ada saat ini kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
The rise of live streaming content where the account owner displays a grandmother/elderly pouring water on the body if a viewer gives a gift/prize in the form of coins which can be exchanged for money, the action taken by the account owner is a category of criminal exploitation where a person is made an object of something to gain profit. There is a need for strict action against perpetrators of exploitation of the elderly through social media, so as to create a deterrent effect for perpetrators of online exploitation. This study uses a normative method with primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals, and scientific articles on law. In examining this problem, a normative research method is used to find the ratio legis of the regulations in force in Indonesia with the problems that occur, using a statutory, conceptual and case approach, a solution to the problem can be found. The results of this study are the need to renew the legal regulations regarding criminal acts of exploitation carried out online, because the current regulations are no longer relevant to the increasingly rapid development of technology.Maraknya konten live streaming dimana pemilik akun menampilkan seorang nenek/lansia yang mengguyurkan air kebadan apabila seseorang penonton memberikan gift/ hadiah berupa koin yang mana koin tersebut dapat di tukarkan menjadi uang, semakin banyak koin maka semakin banyak pula air yang diguyurkan hingga korban mengalami kedinginan. Tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun merupakan kategori tindak pidana eksploitasi dimana seseorang dijadikan objek suatu hal untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan lansia merupakan orang tua yang sudah lemah dan berada di bawah pengampuan wali yang seharusnya berada dibawah perlindungan dan mendapatkan hidup yang layak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan dasar hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah tentang hukum. Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan ratio lagis dari peraturan yang berlaku di Indonesia dengan permasalahan yang sedang terjadi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dapat ditemukannya penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya pembaharuan aturan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi yang dilakukan melalui online, karena aturan yang ada saat ini kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat
NORMA SABOTASE PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PRESPEKTIF FILSAFAT DAN YURIDIS
No full textKodifikasi Hukum Pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Salah satu norma yang diatur dalam KUHP baru tersebut adalah norma sabotase yang diatur dalam Pasal 210. Sabotase merupakan kejahatan yang harus diatur mengingat berbahaya bagi stabilitas negara sekaligus wujud perlindungan hukum kepada warga negara. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait perkembangan norma sabotase serta analisis norma sabotase dalam KUHP baru ditinjau dari aspek yuridis dan filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sabotase di Indonesia mulai diatur sejak tahun 1963 dengan diterbitkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kini, norma sabotase dimasukkan ke dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Namun yang harus diperhatikan bahwa pada beberapa kasus, sulit untuk membedakan antara tindakan sabotase atau kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan norma sabotase terhadap tindakan yang dilakukan dalam batas kewajaran dan bertujuan untuk menjalankan tugas dan tangungjawabnya.
The codification of criminal law in Indonesia entered a new phase with the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (The New Criminal Code). One of the norms regulated in the new Criminal Code is the norm of sabotage which is regulated in Article 210. Sabotage is a crime that must be regulated considering that it is dangerous for the stability of the state as well as a form of legal protection to citizens. Therefore, this article will discuss the development of sabotage norms and analysis of sabotage norms in the New Criminal Code in the perspective of juridical and philosophical aspects. This research is a normative and explorative research with conceptual, comparative, statute, and philosophical approaches. The results showed that sabotage norms in Indonesia began to be regulated since 1963 with the enactment of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 1963 on the Eradication of Subversion Activities. Now, sabotage norms are included in the latest Criminal Code section. However, it must be noted that in some cases, it is difficult to distinguish between acts of sabotage or work accidents. Therefore, it is necessary to change the norm of sabotage towards actions that are carried out within reasonable limits and aim to fulfill their duties and responsibilities.Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Salah satu norma yang diatur dalam KUHP baru tersebut adalah norma sabotase yang diatur dalam Pasal 210. Sabotase merupakan kejahatan yang harus diatur mengingat berbahaya bagi stabilitas negara sekaligus wujud perlindungan hukum kepada warga negara. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait perkembangan norma sabotase serta analisis norma sabotase dalam KUHP baru ditinjau dari aspek yuridis dan filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan eksploratif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sabotase di Indonesia mulai diatur sejak tahun 1963 dengan diterbitkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kini, norma sabotase dimasukkan ke dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Namun yang harus diperhatikan bahwa pada beberapa kasus, sulit untuk membedakan antara tindakan sabotase atau kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan norma sabotase terhadap tindakan yang dilakukan dalam batas kewajaran dan bertujuan untuk menjalankan tugas dan tangungjawabnya
PROBLEMATIKA PENGANGKATAN PRAJURIT TNI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH
Full text linkUntuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhir masa jabatan tahun 2022 dan tahun 2023. Maka diangkat seorang Penjabat guna mengisi kekosongan jabatan dimaksud. Namun persoalannya penjabat yang diangkat bukan berasal dari kalangan sipil melainkan dari kalangan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengangkatan prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil semestinya tidak boleh terjadi. Sebab sangat mungkin menyebabkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan mencampuradukkan kepentingan militer dan kepentingan sipil dalam birokrasi pemerintahan sehingga berpontensi menciptakan konflik kepentingan. Selain itu, bagi prajurit TNI yang telah mengundurkan diri atau pensiun, tidak serta-merta boleh diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Melainkan yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti seleksi atau diangkat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, kategori Madya atau Pratama. Setelah itu, barulah yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah.
To prevent a vacancy in the position of regional head due to the end of the term of office in 2022 and 2023, an Acting Officer will be appointed to fill the vacancy in the position in question. However, the problem is that the officials appointed do not come from civilian circles but from military circles. The research method used is juridical-normative using a statutory approach and a conceptual approach to analyze the problems that are the focus of the research. The results of the research concluded that the appointment of active TNI soldiers to civilian positions should not have occurred. Because it is very likely to cause abuse of power by mixing military interests and civilian interests in the government bureaucracy, thereby potentially creating a conflict of interest. Apart from that, TNI soldiers who have resigned or retired cannot immediately be appointed as acting regional heads. However, the person concerned must first take part in a selection or be appointed to a High Leadership Position, Middle or Primary category. After that, the person concerned can be appointed as Acting Regional Head
UPAYA HUKUM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY DOGECOIN ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Full text linkThe supply and demand for digital era commodity assets is related to the development of commodity markets. Investing in cryptocurrencies is very attractive as an alternative investment opportunity that has the potential to gain huge profits in a fairly short time. Causing the general public to experience a lack of understanding of the Dogecoin cryptocurrency investment system, which puts investors at risk of experiencing difficulties. government Legal protection for investors and legal certainty when there are regulations are regulated in CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Physical Market of Crypto Assets on the Futures Exchange. This research aims to analyze legal remedies for Dogecoin cryptocurrency investment and legal protection for investors and legal certainty when there are regulations stipulated in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Physical Market of Crypto Assets on the Legal Futures Exchange which is detrimental to consumers. The research approach in this study is a normative legal research method using a statutory and regulatory approach and a contextual approach. Based on the research results, it can be concluded that legal action regarding the Dogecoin Cryptocurrency investment dispute can be resolved through non-litigation and litigation