JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFPenelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tabukan Tengah.Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Kasie Pemerintahan, 1 orang Kasie PMK, 1 orang Kasie Kesos,1 orang Kasie Trantib,1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Harbani Pasolong terdapat empat variabel yaitu: (1) Perintah. Pada aspek perintah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan kepemimpinan camat dalam mempengaruhi nawahannya dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihati dari sumber daya yang ada di kecamatan Tabukan Tengah di mana sumber daya kemampuaan Pegawai yang masih belum efektif atau mas dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi. (3) Partisipatif Aspek ini pemerintah memberikan kesempatan kepada ASN di kecamatan Tabukan Tengah dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam melaksanakan tugas.(4) Delegasi Aspek ini camat mendelegasikan wewenang kepada pegawai yang dipercayainya dalam mengambil ahli kepemimpinannya atau diwakili oleh sekretaris camat atau Kasie pemerintahan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara
Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara
Get PDFDalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah, jadi fokus etika pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar indvidu, tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor- faktor tersebut. Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.Kata Kunci : Etika, Pemerintahan, Kinerja, ASN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Get PDFKabupaten Halmahera Utara memiliki pasar tradisional yang dilihat dari sisi akses untuk jangkauan masyarakat sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat kota yang sudah cukup lama berdiri yang menjadi tempat transksi jual beli masyarakat yaitu pasar Rawajaya yang sudah beroperasi selama sekian tahun dan sudah sangat membantu masyarakat luas untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan relokasi pasar Tobelo yang tepatnya di Pasar Rawajaya yang ada di Kecamatan Tobelo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari penelitian ini maka dapat dikaji tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tujuan Kebijakan untuk program relokasi pasar adalah untuk menginginkan adanya penataan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan mayarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari grand design pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang, Proses relokasi yang tidak berjalan mulus hal ini karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru Wosia kini kembali lagi berjualan di lokasi pasar lama. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah Kabuaten Halmahera Utara seharusnya dilakukan secara baik dengan melalui pendekatan-pedekatan yang lebih baik sehingga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat pada umumnya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemrintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya sudah cukup untuk bisa menunjang jalanya program relokasi. Akan tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yang menjalankan tugasnya dalam memebentuk tim revitalisasi pasar dimana saat realisasi di lapangan, pihaknya selalu bekerja sendirian dan kurang mendapat dukungan dari intansi teknis lainnya.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Relokasi Pa
Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Get PDFMenurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di indonesia yaitu gunung api karangetang. Dapat dipantau gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik, kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarto yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karangetang. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan dalam penanggulangan bencana. diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencan
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Get PDFPembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Oleh sebab itu Masyarakat di daerah perbatasan masih membutuhkan bantuan dari negara tetangga. Dan juga peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, terorisme, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Kawasan perbatasan memliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun cara pandang masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunanya kurang di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.Kata Kunci : Implementasi, Program, Pembangunan Infrastruktur
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang)
Get PDFPemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang merupakan bagian dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan, selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatakan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo masih belum optimal.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO
Get PDFsebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempua
HUBUNGAN MOTIVASI, PRODUKTIVITAS DAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH DESA DENGAN EFEKTIFITAS KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)
Get PDFPembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis jika dikembangkan secara baik. Dalam kenyataannya banyak desa-desa di Indonesia belum berkembang secara mandiri dari desa swadaya, swakarya dan swasembada disebabkan karena belum tergalinya potensi desa secara baik, sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil pertanian. Pada hal bila dilihat dari potensinya desa telah menjadi tumpuan lumbung produksi dan lumbung ketahanan nasional. Agar tumpuan pembangunan desa menjadi lebih baik dan mandiri maka dibutuhkan kemampuan aparat pemerintah desa sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi tumpuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengetahui Hubungan antara Motivasi Produktivitas Kerja dan Budaya kerja aparat pemerintah Desa dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, 2). mendapatkan gambaran tentang Keterlibatan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Penelitian menggunakan metode Kuantitatif dengan analisis Chi Square. Dari hasil analisis data tentang hubungan antara Motivasi, Produktifitas dan Budaya dengan efektifitas keberhasilan pembangunan desa dengan hasil analisis yang didapati bahwa hubungan antara Motivasi Kerja dengan Efektifitas Keberhasilan Pembangunan Desa berada pada kategori tinggi karena melebihi dari ukuran ½ C Maks yakni 0,4082 yaitu dengan nilai Koefesien Kontingensi (KK) sebesar 0,4468. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik Motivasi kerja aparat pemerintah Desa maka akan semakin baik pula efektifitas keberhsilan pelaksanaan pembangunan Desa. Dari hasil analisis Prosentase mendatar menunjukan bahwa terdapat tingkat kepercayaan sebesar 75,67 %. Dimana semakin baik Motivasi Kerja maka akan semakin baik pula efektifitas keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Desa.Kata Kunci : Hubungan, Motivasi, Produktivitas, Budaya Kerja, Pembangunan Desa
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KESELAMATAN BERLAYAR (Studi di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III kota manado)
Get PDFPengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Maka diperlukan pengawasan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan Kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang Syahbandar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (portstate control) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan mengingat untuk mecegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Dilihat dari Pengawasan Langsung dengan mengadakan laporan ditempat, observasi , dan inspeksi langsung kelapangan saat jam beroperasi dan ditambah Pengawasan Tidak langsung yang berbentuk laporan tertulis dan lisan sehingga kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kota manado dengan mudah dapat meningkatkan pengawasan untuk keselamatan pelayaran terutama keselamatan bagisetiap penumpang. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitati, data yang diperoleh bersumber dari penelitian dilapangan selama kurang lebih 14 hari.Kata kunci :Pengawasan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,Keselamatan Berlaya
Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan
Get PDFBerdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 dikatakan penyelenggaraan pemilu pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas mandiri; jujur;adil; kepastian hukum; tertib; proporsionall; profesional; akuntabel; efektif dan efesien. Asa tersebut berlaku bagi semua komponen/ elemen yang ada dalam warga negara indonesia termasuk diabilitas dan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih. Kegiatan politik bagi pemilih pemula yang pada umumnya terdiri dari siswa SMU atau mahasiswa semester satu pada pilkada tahun 2014 menjadi penting, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan umum, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih para wakil rakyatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpukan Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun 2019, sikap atau perilaku pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh factor sosiologis, Psikologi, dan RasionalKata Kunci: Perilaku, Pemilih Pemula, Politi