JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe)
Get PDFSistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lewat Sistem Merit pegawai yang ada sudah terseleksi haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada bukan sebaliknya hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang terkait mengakibatkan ia mendapatkan posisi tersebut. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan sistem merit dalam penempatan pejabat tinggi khususnya pejabat eselon II, hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 melalui proses open bidding. Namun Konsep sistem merit tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan legalitasnya. Diharapkan dengan adanya system merit dapat meminimalisir bahkan mencegah praktek jual beli jabatan. Dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Dalam Penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi melalui kegiatan open bidding tahun 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan konsep yang dipakai untuk mengetahui Sistem Merit dalam penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah konsep yang dikemukakan oleh Wungu (2005:47-51) yang mengatakan ada 3 kebijakan pokok sebagai sub sistem dari Sistem Merit; 1. “Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja†Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 2 “Karir†: Merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kemampuan dengan persaingan terbuka pada awalnya. 3. “Pelatihanâ€: Peningkatan kinerja ASN salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan terhadap kemampuan manajemen pekerjaan dan pelatihan terhadap skill serta kemampuan bekerja dengan tim untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Sistem Merit, Penempatan Pejaba
KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN HALAHERA BARAT
Get PDFPenelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Di Bidang Legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalakan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Peraturan Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Fungsi Legislas
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KECAMATAN WANEA KOTA MANADO
Get PDFKelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan dengan program kegiatan pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado melalui fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, dimana peneliti sebagai Instrumen kunci.Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan berperan besar dalam proses koordinasi melaksanakan program-program pembangunan. Implementasi program pembangunan dilaksanakan dengan baik serta efektif. Aspek kepemimpinan Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan berperan dalam pemberian instruksi pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalanny fungsi konsultatif yang menjadi salah satu peran pemerintah kelurahan untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena yang lebih tahu akan kebutuhan pembangunan adalah masyarakat Kelurahan itu sendiri,oleh karena itu Pemerintah Kelurahan perlu mengadakan konsultasi dengan masyarakat Kelurahan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan atau tidak maka peneliti telah menanyakan hal ini kepada perangkat Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan.Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat menbantu Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci: Pemerintah, Partisipasi dan Pembanguna
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI AREN DI KECAMATAN KUMELEMBUAI
Get PDFPetani aren atau mereka yang memproduksi produk berbahan pohon aren khususnya di kecamatan Kumelelmbuai kabupaten Minahasa Selatan, dibagi dalam pengolah gula merah atau dikenal dengan gula batu, lalu minuman beralkohol Saguer dan beralkohol tinggao yakni Captikus Beberapa hal yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Petani Aren yakni : Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kemudian dapat dirumuskan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aren Kabupaten Minahasa Selatan terhadap masyarakat petani adalah 1). Pemberdayaan petani dengan melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan, 2). Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis, 3). Penguatan modal dengan dana bantuan pinjaman langsung pada masyarakat untuk modal usahatani, 4). Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 5). Pengembangan Kelembagaan. Mengingat komoditas tanaman padi dan kacang hijau merupakan komoditas andalan dan unggulan. Selain itu, lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup yang sangat diandalkan sebagai petani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan, berjalan dengan baik selama beberapa tahun.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Petani Are
PENERAPAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO
Get PDFPenelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Disiplin Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Wanea Kota Manado. Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, patuhan, taat dan setiaan pada organisasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Staff atau Pegawai, dan 1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Songodimedjo dalam Edy Sutrisno terdapat empat variabel yaitu: (1) Taat Terhadap Aturan Waktu. Pada aspek Taat Terhadap Aturan Waktu sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan ketaatan terhadap aturan waktu belum efektif karena masih ada pegawai yang masih terlambat, jam istirahat dan jam pulang kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang ada .(2) Taat Terhadap Peraturan Organisasi Pada aspek ini di lihati dari Taat Terhadap Peraturan Organisasi yang ada di kecamatan Wanea Kepatuhan Pegawai peraturan yang dibuat belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pegawai yang blm menjalankan tupoksi Masing-masing . (3) tata cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan Aspek ini pegawai yang ada dikecamatan wanea dalam tata cara berpakaian dalam pelayanan masih kurang baik karena masih ada pegawai yang memakai sandal jepit dan memberikan pelayanan yang kurang baik dengan sikap acuh tak acuh dan cara menjawab kepada masyarakat yang tidak sopan.(4) taat terhadap peraturan lainnya Aspek ini pegawai yang ada dikecamatan sudah taat terhadap aturan yang sudah dibuat. Namun ketika kedapatan pegawai melanggar aturan yang telah dibuat akan mendapatykan sanksi tertulis maupun tidak tertulisKata Kunci : Disiplin, Kinerja, Aparatur sipil Negara
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO
Get PDFDisiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi terlebihkhusus bagi organisasi pemerintahan,karena hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi, dan mencapai kinerja yang baik,dengan kata lain disiplin adalah unsur yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari setiap anggota aparatur pemerintahan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannya, disiplin itu mutlak dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah, baik pemerintah yang berada di tingkat atas, maupun pemerintah yang berada di tingkat bawah. Seorang camat harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja baik guna kelancaran jalannya pemerintah kecamatan. Disamping itu, faktor disiplin dari para penyelenggara pemerintahan kecamatan, terutama disiplin kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat terhadap peningkatan produktifitas kerja. Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja. disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan dalam hal ini camat menjalankan perannya sebagai kepala organisasi di tingkat kecamatan. Camat dinilai memegang peranan yang penting dan strategis dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kata Kunci : Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerj
KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI KOTA MANADO
Get PDFTercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanaakan pekerjaan efisien dan efektif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negaraâ€. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dengan adanya Undang-Undang tentang anak terlantar, maka pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada anak yang lain. Dinas sosial kota manado yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk anak terlantar tentunya dalam melaksanakan kegiatan dan program akan sangat membantu jika di dukung dengan kelengkapan data dan fasilitas atau prasarana yang ada di kantor. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini di antaranya adalah : 1) Produktivitas yang ditunjukan oleh Dinas Sosial sudah baik, tetapi masih ada saja anak-anak terlantar yang masih berkeliaran di tempat umum,2) kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas kepada masyarakat sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan lagi agar supaya bisa lebih baik lagi., 3) dalam hal pemberian bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Sosial atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak terlantar di kota manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Kinerja, Pemerintah, Anak Terlanta
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usah
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD mengenai legislasi, penguatan kelembagaan dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Inisiatif. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengunakan Penelitian Lapangan, yaitu peneliti langsung menemui Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan beberapa metodologi yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan masih belum sesuai harapan meski pemahaman mengenai legisasi cukup baik namun pembentuakan Peraturan Daerah Hasil inistiaf DPRD masih jauh dari harapan dimana dalam 4 (empat) tahun DPRD hanya mampu membentuk 7 (tujuh) Peraturan Inisiatif DPRD sedangkan Dalam Penguatan Kelembagaan DPRD Kota Tidore rutin melakukan Bimtek mengenai Legal Drafting. Kemudian kendala-kendala yang mempegaruhi Produksivitas Peraturan Daerah terdiri dari Faktor Individual dan Faktor Institusional, dimana faktor individual yaitu kapasitas Anggota DPRD yang masih minim karena mempuyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Kemudian faktor Institusional yaitu minimnya kapasitas Anggota dan tidak adanya database/arsip mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pertahun.Kata Kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah, Inisiati
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO
Get PDFKota manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengeloaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukumk urang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis ataumetode penelitian kualitatif.Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 30 hari.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampa