JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
MOTIVASI CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI KANTOR CAMAT MALALAYANG)
Get PDFMotivasi pada suatu organisasi bertujuan untuk mendorong semangat kerja para pegawai agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan suatu organisasi. Pimpinan yang mengarahkan pegawainya dengan memberikan motivasi akan menciptakan kondisi dimana pegawai merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Pegawai yang mempunyai motivasi tinggi merupakan salah satu syarat jika hasil-hasil kerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Malalayang. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil peneliti menemukan bahwa Motif yang diberikan camat Malalayang kepada para staf yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai sudah baik, karena camat selalu melakukan bujukan-bujukan kepada pegawai yang bekerja, bujukan-bujukan yang dilakukan camat berupa ajakan, himbauan dan nasehat yang diberikan secara langsung biasanya bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan pada saat apel pagi, rapat staf dan dalam ruang kerja para pegawai agar setiap pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannyaKata Kunci : Motivasi, Camat, Efektivitas Kerj
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KAUM DIFABEL PADA SEKOLAH LUAR BIASA-A BARTEMEUS DI KOTA MANADO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Pendidikan Kaum Difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan 3 orang sebagai informan. Penelitian ini menunjukkan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa (1), di Sekolah Luar-Biasa A Bartemeus, belum tersedia ruang keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa difabel, (2) walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia, (3) kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasi penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap, (4) pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.Kata Kunci: Implementasi, Program, Pelayanan, Pendidikan, Kaum Difabel
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP MINAHASA UTARA)
Get PDFSampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008). Sampah juga dapat didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008). Masalah persampahan di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini sangat mengkawatirkan, sehingga perlu penanganan serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sampah yang representatif dan memadai. Gundukan sampah dalam jumlah besar maupun serakan sampah di pinggir jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan kabupaten. Semakin berkembangnya suatu daerah maka dituntut sistem manajemen yang lebih baik pula. Untuk mencapai hal tersebut yang semaksimal mungkin guna menjamin tercapainya suatu tujuan. Dinas lingkungan hidup minahasa utara adalah dinas yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dalam melaksanakan tugas tersebut maka di tuntut untuk menjalakan manajemen pemerintahan yang baik. Jika manajemen pemerintahan diterapkan dengan baik melalui penempatan orang-orang yang benar dan melaksakan tugas melalui pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab serta menetapkan pula kedudukan masing-masing antara suatu dengan yang lain melalui kerja sama maka akan berjalan dengan efektif dan efesien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Manajemen, Sampah, Manajemen Pengelolaan Sampa
KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)
Get PDFKoordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Des
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM)
Get PDFUsaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menenga
PENGAWASAN BALAI TAMAN NASINAL BOGANI NANI WARTABONE DALAM MENGATASI PETI (PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN) DILEMBAH DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Get PDFPemasalahan dalam hutan lindung atau Penambangan Emas Tanpa Izin di kawasan Taman nasional Bogani Nani Wartabone khususnya di daerah lembah Dumoga, selanjutnya mengakibatkan kerusakan hutan, mengkibatkn kebanjiran dan longsor di dataran atau area pemukiman warga setempat. Selain itu masalah konflik sosial terjadi antar penambang konflik tersebut bisa berlangsung sampai terjadi pertumpahan darah dan korban nyawa. Aktivitas penambangan emas rakyat yang dimulai era 1980-an, menjadikan Dumoga sebagai daerah perebutan sumber daya emas. Perhatian pemerintah di bidang pertambangan dan lingkungan maka pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan usaha pertambangan emas tanpa izin. Penegakan hukum lingkungan mulai dari upaya yang sifatnya preventif terjadinya pelanggaran hokum lingkungan, meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasehat dan upayah represif mulai dari penyelidikan, sampai pada penerapan sangsi baik administrasi maupun hukum pidana. Peranan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional dikelolah langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan unit pelaksananya adalah Balai Pengelolaan Taman Nasional, sehingga posisi UPT Balai Pengelolaan Taman Nasional BNW, menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi penambangan emas tanpa ijin yang cukup marak di daerah Dumoga. Pengawasan yang sudah dilakukan untuk mengatasi PETI di TNBNW antara lain: Sosialisasi dan penyuluhan, Operasi fungsional dan gabungan, Operasi Santiago 1994, Inventarisasi PETI tahun 2003, 2007 dan 2011, Rapat koordinasi penanganan PETI, Koordinasi dengan pihak terkait, Pertemuan interaktif stakeholder TNBNW, Operasi pengamanan peti secara persuasif dan represif selektif, penutupan lubang bekas PETI tahun 2003, Pengelolaan Jasa Wisata dalam ekonomi kreatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, RBM.Kata Kunci : Pengawasan, Balai TNBNW, PET
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA
Get PDFParadigma pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya dimuali sejak gerakan reformasi. Tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi yang terkait dengan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring berkembangnya era reformasi pada tahun 1998 dan otonomi daerah setelah tumbangnya kekuasaan orde baru. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.dalam meyelenggarakan pelayanan publik tidak terlepas badan hukum publik BPJS masih banyak dijumpai kekurangan sehingga, jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. BPJS minahasa menerapkan fast track system dalam pembuatan kartu peserta. Penerapan ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya transformasi BPJS kualitas pelayanan pembuatan kartu peserta diharapkan mengalami perbaikan dan perkembangan sehingga semakin effektif dan efisien.Kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Publi
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU
Get PDFPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, PembangunanSumampouw3AbstrakPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaiankearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yangmerugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihatsumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanapembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatutujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalampelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah.hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaanpembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat inimasih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintahdesa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalammengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendirimenjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupuntenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiappembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orangyang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidakterlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembanguna
STRATEGI PERUSAHAAN DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PENANGANAN SAMPAH DI PASAR BERIMAN KOTA TOMOHON
Get PDFLingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada manusia dan mahkluk hidup lainnya dengan segala kegiatannya, salah satu faktor yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan yaitu pemikiran masyarakat yang cenderung lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa di imbangi dengan sikap peduli terhadap lingkungan hidup terlihat dari peningkatan volume sampah. Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, Karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas masyarakat. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan tumbuhnya sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif.Kata Kunci : Strategi, Sampah, Pasar
PROFESIONALISME CAMAT DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN STUDI DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Get PDFKecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sesuai kententuan perundangan yang berlaku. Dalam pemerintahan kecamatan, camat sebagai kepala Kecamatan di harapkan dapat melaksanakan tugas Pemerintah dengan baik demi terciptanya Profesionalisme di Kecamatan. Profesinalisme camat merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya camat dalam melaksanakan Pemerintahan yang telah di tetapkan, karena itu untuk mewujudkan profesionalisme camat membutuhkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan Profesionalisme Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat belum berjalan dengan baik berdasarkan dari beberapa indicator seperti Perizinan, Sumber daya manusia serta fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan. Camat juga belm berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan dari hasil kerja setiap program kerja yang ada di kecamatan yang harus di capai Baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan di kecamatan pasan belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, meskipun sudah ada beberapa kemajuan tapi kepemimpinan Camat sangatlah berpengaruh dari hasil pelayanan pemerintahan yang ada di Kecamatan Pasan.Kata Kunci: Profesionalisme, Menyelenggarakan, Pemerintahan