JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SAWANGAN DAN DESA KAMANGTA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFMitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga. Permasalahan mitra di Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivnya aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh masih realatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan dingkat dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik. Hal tersebut mendorong tim pemabdian untuk melakukan program PKM di Desa Sawangan dan Desa Kamangta. Target luaran dalam kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa serta laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan terhadap aparat penierintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya tentang materi pemberdayaan pemerintah desa; juga pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu: Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa, adanya pelayanan publik yang baik, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta. Luaran pelaksanan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN. Memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa di Desa Sawangan Desa Kamangta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci Pemberdayaan Aparat
KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERIODE 2013-2018 (Studi Di Kecamatan Tagulandang)
Get PDFKepemimpinan bupati dibutuhkan untuk mengkordinasi aparatur pemerintah dalam menjalanakn fungsi dan peran menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya. Sebagai seorang Bupati bukan hanya dituntut mampu mengelolah pemerintahan yang ada namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat dalam mengayomi menjadi teladan. Seperti Kepemimpinan Bupati bapak Toni supit pada periode 2013-2018 Dalam masa kepemimpinannya lima tahun banyak mengalami kemajuan Pembangunan. Pembangunan tersebut bersifat fisik dan non fisik, pembanguan fisik seperti: pembangunan pasar, pembangunan RSUD batuline dan Puskesmas tagulandang tak hanya pembagunan fisik, bupati juga mendapat berbagai penghargaan di masa kepemimpinannya diantaranya: penghargaan dari kementrian keuangaan atas pengelolaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan sebagai daerah yang memiliki pembangunan terbaik. Penghargaan ini merupakan apresisasi terhadap Kabupaten Kepulauan Sitaro dibawa kepemimpinan Bupati Toni Supit, SE. MM. Kepemimpinan bupati di kabupaten sitaro cukup memberikan fakta yang dilihat dalam hal pembangunan mampu mencapai kemajuan keberhasilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Bupati Toni Supit S.E. MM telah di pandang baik dan berhasil sesuai program pembangunan yang dirasakan masyarakat sitaro dengan melihat cara kepemimpin Bupati untuk melaksankan pembangunan di Daerah Kabupaten Kepulaun Sitaro. Begitu pula dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mengalami perkembangan yang baik dari pembangunan infrastuktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia berdasarkan data yang ditemui oleh penulis baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi di lapangan.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Daerah, Pembanguna
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA NAGHA 1 KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFPembangunan daerah pesisir kelautan selama ini diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia, kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di Desa Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh bahwa standart dan sasaran kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri atas aspek fisik dan non fisik, dimana aspek fisik terdiri dari pemberian bantuan berupa alat-alat tangkap ikan seperti jaring, katinting, mesin, dan lain sebagainya, bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan, sedangkan aspek non fisik lebi difokuskan kepada peningkatan sumber daya nelayan seperti memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pembimbingan oleh petugas lapangan, hal ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan dan sampai di pemerintah desa.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO
Get PDFPasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manad
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFPeranan Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangatlah vital. Keberhasilan dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh orangorang yang bekerja di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Studi kepustakaan yaitu data melalui bahanbahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang di terbitkan oleh instansi terkait. Melakukan observasi dimana penelitian dilakukan. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung dilokasi penelitian. Dan karena melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Wawancara mendalam (indepht interview). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan yang dinilai paling memahami dan mengetahui kondisi real dilokasi penelitian yang bertujuan untuk memperkuat informasi yang diperoleh, lebih objektif, dan akuntabel. Hasil penelitian ini adalah Proses Pengorganisasian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupatn Minahasa Selatan tertuang dalam Struktur Organisasi Dinas dan dilanjutkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dan dalam tahap pengarahan, pimpinan dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan berjalan secara hirarki yakni melalui Bupati yang menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM.Kata kunci: Manajemen, Aparatur Dan Pelayanan PublikÂ
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa.Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Di era reformasi sekarang ini, para aparatur pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan atau objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar,dirasakan dan ditanyakan. Teknik anasisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan, dalam hal pelayanan publik dari segi aparat sudah baik,namun harus diperhatikan dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana dimana perlu adanya penambahan anggaran di kecamatan kawangkoan barat, dengan mengusulkan penganggaran ditahun beikutnya untuk renovasi gedung kantor serta penyediaan sarana pendukung pelayanan publik seperti komputer, kertas, tinta, printer, terutama mesin fotocopy, karena jarak kantor dengan tempat fotocopy cukup jauh.selain itu pelatihan kepada aparat dalam penggunaan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Kata Kunci  : Tugas Pokok dan Fungsi, Pelayanan Publik, CamatIndra Foreman Ons
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DESA LOMPAD BARU KECAMATAN RANOYAPO KEBUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFPeranan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat saat ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana dalam penyediaanya dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peyediaan air bersih mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan juga dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Manusia tergantung pada air bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air, padahal menurut siklus hidrologi, jumlah air adalah tetap. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni krisis air. Agar setiap warga mampu menikmati air besih maka pemerintah harus Mengelola melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan atau manajeman, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di Desa, sebenarnya pemerintah dapat menyisihkan sebagian dana Desa untuk mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah paya untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dalam memperoleh air bersih.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Air Bersi
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI KEGIATAN ADAT MANE’E
Get PDFPenelitian ini menggambarkan tentang strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi yang bersifat multi-plier effect, strategi tekait dengan pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan serta pemantapan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana dari strategi yang ada telah dilaksanakan. Akan tetapi dari strategi yang ada belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata kabupaten kepulauan talaud. Akses jalan, sarana, sumberdaya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata menjadi factor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten kepulauan talaud.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Parawisata
DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA RARINGIS, RARINGIS UTARA, RARINGIS SELATAN, KECAMATAN LANGOWAN BARAT)
Get PDFPembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah pedesaan. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan jumlah penduduk. Pemekaran wilayah desa merupakan salah-satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan pelayanan public, khususnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dari pemerintah desa setempat serta menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang keresahan dan keonaran yang di dominasi oleh anak muda akibat minuman keras dan menggangu tatanan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa di Desa Raringis, Raringis Utara dan Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah baik, namun belum maksimal masih diperlukan kesadaran dan komitmen dari pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama mengusahakan kehidupan yang aman dan tertib. Serta diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.Kata kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Desa, Keamanan Dan Ketertiban Masyaraka
INOVASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA ALO UTARA KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)
Get PDFInovasi merupakan suatu langkah menuju pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya guna untuk meningkatkan keadaan dari sebelumnya menjadi lebih baik . Pemerintah Desa boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berhadapan langsung dengan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlaksana secara keseluruhan, maka dari itu bagaimana Kepala Desa meninjau dan mengatasi hal tersebut. Karena Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di Desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah Desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan serta relasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sangat menentukan kemajuan Desa tersebut. Lima (5) tingkatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu melalui memberikan informasi, konsultasi, mengambil keputusan bersama, bertindak bersama , serta memberikan dukungan.Kata Kunci : Inovasi, Kepala Desa, Partisipasi, Pembanguna