JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN POSO (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso)
Get PDFDi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Kabupaten Poso dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Poso dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Poso sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Poso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, dapat dilihat dari struktur orgnisasi dinas, dari struktur tersebut terlihat tugas pokoknya yang juga dituangkan dalam peraturan daerah. Selain pengorganisasian di dalam tubuh dinas, pengorganisasian juga dilakukan dengan masyarakat khususnya pengelola pariwisata demikian juga dengan aspek penggerakkan yang merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, dalam penelitian ini penggerakkan dilakukan oleh pimpinan dinas yakni kepala dinas dan kepala-kepala bidang, melalui rapat-rapat, apel, selain itu untuk menggerakkan semua pegawai dibuat juga grup-grup di WA dan FB agar informasi mudah disampaikan.Kata Kunci : Manajemen, Pengembangan, Pariwisata
EVALUASI KEBIJAKAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KE-99 DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANOLAMBOT KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA
Get PDFTNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui Evaluasi kebijakan TNI Manunggal Membangun Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program TMMD ke-99 pada tahun 2017 di Kodim 1302 Minahasa yang dilaksanakan di desa Ranolambot secara keseluruhan berjalan secara efektif dimana dari laporan kegiatan dari target perencanaan dan hasil telah sesuai. Keberhasilan ini diawali dengan keseriusan TNI dalam melaksanakan program. Dari segi efesiensi anggaran, pelaksanaan program TMMD telah menyerap anggaran 100%, dari segi pelayanan public sangat baik, didukung pula dengan anggaran yang cukup dari pihak TNI dalam penyelenggaraan program kegiatan.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, TNI Manunggal Membangun Desa, Pembangunan
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG MANUMPITAENG
Get PDFKemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskina
KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA DALAM MENANGGULANGI ECENG GONDOK DI DANAU TONDANO (studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa)
Get PDFKinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja organisasi atau lembaga akan baik kalau didukung dengan anggaran. Solusi untuk penanggulangan eceng gondok ialah salah satunya dengan memanfaatkan eceng gondok untuk dibuat kerajinan. Jadi perlu ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa dalam menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Obsevasi, wawancara dan dokumentas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualtatif. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu, Terbatasnya anggaran penanggulangan eceng gondok sehingga dapat membuat kinerja tidak maksimal, Kurangnya fasilitas lapangan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuat proses penanggulangan eceng gondok terhambat, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terbatasnya SDM dalam bidang Lingkungan Hidup yang akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar Danau Tondano.Kata Kunci: Kinerja, Penanggulanga
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DIKECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018
Get PDFPenentuan kriteria penerima manfaat beras miskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Di dalam sebuah program, bahkan program yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama program bantuan Beras Miskin ini. Tidak jarang menuai permasalahan, baik pada pelaku penyalur bantuan Beras Miskin maupun pada penerima itu sendiri. Persoalan seperti itu terjadi di daerah pemerima Beras Miskin, tanpa kecuali di Kecamatan Ratatotok. Dalam pengamatan peneliti, penerima program bantuan Beras Miskin tersebut sering kali tidak tepat sasaran, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Pengawasan ini di lakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dalam pembagian raskin dan merugikan masyarakat, Pengawasan ini akan bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung sehingga tidak ada yang menyimpang.Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan, Pemerinta
ANALISIS KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFCamat mempunyai kewenangan, dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Amurang ditinjau dari aspek partisipasi, pembinaan, dan evaluasi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan informasi yang mendalam terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program pemberdayaan di Kecamatan Amurang secara garis besar terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan menfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.Kata Kunci : Analisis, Kewenangan Camat, Pemberdayaan
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PUSIAN BARAT KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Get PDFKepemimpinan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sepatutnya mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara maka kepemimpinan ini pula diharapkan mampu menghadirkan perangkat desa yang profesional,jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pusian barat sudah menjadi niat dan tekad dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.Kata Kunci : Kepemimpinan,Pemerintah Desa,Sumber Daya Manusia
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Get PDFKabupaten Bolaang Mongondow Timur ini adalah dearah otonom yang memiliki banyak kekayaan alam, meliputi sektor Pertambangan, Kelautan, Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata, menjadi suatu peluang yang baik untuk lebih cepat mengembangkan daerahnya jika potensi kekayaan alamnya dapat dikelolah dengan baik. Ditinjau dari sektor pariwisata, ada beberapa tempat atau destinasti yang banyak memiliki daya tarik untuk para wisatawan, antara lain : Agrowisata Mooat, Wisata Danau Mooat, Danau Tondok Mooat, Wisata Cagar Alam Gunung Ambang, Outbound River Atoga Timur, Tanjung Silar, Tanjung Woka, Pantai Chimoki, Pemandian Air Panas Purworejo dan Bangunan Wuwuk, Air Terjun Ariang, Air Terjun Garini, Air Terjun Liberia, Air Terjun Matabulu, Pulau Racun, dan masih banyak lagi tempat lain yang memiliki potensi besar untuk perlu diberdayakan dan dikembangkan. Namun peran dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata di kabupaten bolaang mongondow timur belum maksimal dalam mengembangkan sektor-sektor pariwisatanya karena dari tempat-tempat diatas jelas terlihat pengembangannya belum tersalurkan secara merata. Karena kurangnya perhatian dari dinas pariwisa dalam mengembangkan destinasi wisata di kabupaten bolaang mongondow timur, maka tidak menutup kemungkinan akan berimbas memicu berkurangnya pengunjung atau para wisatawan lokal maupun wisatawan asing.Kata Kunci : Peran, Pariwisata, Potensi Pariwisat
Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan angowan Barat Kabupaten Minahasa)
Get PDFPerilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan dan pengalaman. Demikian pula halnya dengan organisasi di ruang lingkup kecamatan setiap individu (birokrat) mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga dituntut mampu dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menegnai hal tersebut Pelayanan publik yang ada saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Pelayanan publik pada umumnya masih menunjukkan ketidakpastian. Ketidakpastian dimana rasa tanggung jawab, kemampuan seta komitmen baik prosedur, maupun waktu sehingga pelayanan tidak menjadi molor, ditambah lagi masih adanya pungutan liar disana-sini sehingga mununjukan kurang efektifnya para birokrat dalam memberikan pelayanan. Konsekwensinya secara ekonomis, timbul biaya ekonomi yang tinggi. Sedangkan pelayanan publik sudah merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh konstitusi.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publi
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFPerilaku birokrasi merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggungjawab yang besar terhadap publik, dan tentunya sikap dan perilaku mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini jika mendengar kata “perilaku birokrasi†telah termindset dalam pikiran masyarakat bahwa mereka akan menghadapi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai dan selalunya mengatasnamakan “biaya administrasi†sedangkkan dalam undang –undang Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat,mudah,pasti,murah dan akuntabel.Tujuan dari penelitian yaitu Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Kata kunci: Perilaku, Pemerintah