JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK {e-KTP} DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Jasa pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, luasnya cakupan jasa layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan, memerlukan suatu tindakan yang professional dari aparatur pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir setiap kelemahan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik, secara khusus Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan di bidang kependudukan banyak mendapatkan respon dari masyarakat, adanya pelayanan yang lama membuat masyarakat menjadi pesimis dan tidak mau tahu terhadap pelayanan kependudukan, hal ini disebabkan oleh lamanya proses dari setiap pelayanan kependudukan. Pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme dan sistem yang terbuka serta penentuan standar pelayanan prima, karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung belum dapat memberikan kepuasan kepada penggunanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai peran penting dalam penyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di lingkup daerah (Kepulauan Sangihe). Guna mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, peneliti menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (Fandy Tjiptono, 2005:70). Dimensi yang dimaksud meliputi bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) serta empati (emphaty). Selain itu, peneliti juga meneliti kendala dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Dindukcapil Kepulauan Sangihe serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instansi tersebut.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT WAJIB PAJAK DI DESA ATEP SATU KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
Peran Pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan pajak sangatlah penting. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu setiap wajib pajak diharuskan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk mewujudkan harapan pemerintah agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dibutuhkan juga peran pemerintah dalam pelayanan penagihan pajak. Mekanisme pelayanan pajak telah diatur oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, tapi masih saja terdapat banyak kendala sehingga penagihan pajak tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat wajib pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pemerintah Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan adalah salah satu bagian dari pemerintahan dalam pelayanan penagihan pajak sehingga penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Memotivasi Masyarakat Wajib Pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah masih belum, maksimal sehingga masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi mengenai pajak tidak sering dilakukan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak masih kurang. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pelayanan penagihan pajak dengan baik, mulai dari sosialisasi tentang Tata Cara dan ketentuan Perpajakan hingga mekanisme pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat memehami tentang pentingnya membayar pajak dan tidak sulit untuk membayar pajak.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Masyarakat, Wajib Pajak
Implementasi Kebijakan Program Berbasis Lingkungan Di Kelurahan Singkil Di Kota Manado
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program berbasis lingkungan di kelurahan singkil di kota manado . metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif.ada 4 metode yang digunakan dalam penelitian ini , informannya berjumlah 1 intasnsi pemerintah , 3 orang kepala lingkungan singkil , 2 Tokoh tmasyarakat lingkungan singkil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Teori George C. Edward III terdapat empat variabel yaitu: (1) Komunikasi. Pada aspek komunikasi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang ada di kelurahan singkil dilakukan tetapi belum maksimal. Karena dilihat masyarakat belum paham dengan adanya program berbasis lingkungan di kelurahan singkil kota manado.sosialisa dalam program berbasis lingkunganini belum dapat berjalan dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihati dari sumber daya yang ada di kelurahan singkil di mana sumber daya kemampuaanya yang masih belum di perbaiki atau masih kurang kejelasan dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi atau sosialiasa antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan singkil di kota manado . (3) Disposisi Aspek ini cukup rumit ini menjadi fsktor keterlambatan dana untuk memulai pembangunan. Kemudian disamping proposal penhajuan , pada tahap akhir kegiatan para kepala lingkungan harus membuat laporan pertanggung jawab hasil kegiatan yang dilakukan sehingga terjadi keluhan dari sebagian besar kepala lingkungan yang kurang mengerti bagaimana cara pembuatannya. (4) Struktur Birokrasi Pada aspek ini dilakukan menunjukkan sruktur birokrasi penerpan program PBL-MAPALUSE yang ada di kota manado sudah berjalan kurang baik karena tidak seusai dengan aturan yang ada. Selain itu , masyarakat merasa tidak sangat terbantu dengan adanya program ini.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Implemntasi Program , Pembangunan Berwawasan Lingkunga
PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE DI KOTA MANADO
Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini terus ditingkatkan oleh pihak Samsat Manado mengingat jumlah kendaraan yang makin bertambah. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh Samsat Manado agar supaya dapat mewujudkan pelayanan yang terdepan bahkan dapat memberikan layanan secara prima bagi para wajib pajak. Untuk itu setelah dibuatnya Samsat Online yang hadir dengan sistem yang modern maka diharapkan mampu mewujudkan kualitas pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan ini. Namun karena sistemnya yang masih berhubungan dengan orang yaitu belum sepenuhnya dijalankan dengan sistem online, maka layanan ini masih dinilai belum memenuhi kriteria dari lima dimensi kualitas pelayanan. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam setiap aspek. Baik dari aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance bahkan empaty. Dengan dipenuhinya lima dimensi pokok tersebut dan juga penyempurnaan dalam sistem kerja dari layanan Samsat Online ini, maka akan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak dan juga pihak Samsat sendiri. Untuk itu apa yang menjadi visi dan misi dari Samsat Manado akan terwujud dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 14 hari.Kata kunci: Pelayanan Publik, Samsat Onlin
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN UNTUK PENINGKATAN HASIL PERTANIAN AGRIKULTUR DI KECAMATAN MODOINDING
Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian akan tolak ukur kemandirian suatu negara dalam menyediakan kebutuhan pangan, pakan, dan energi masa depan dari suatu bangsa. Untuk itu pengelolaan pembangunan pertanian harus benar-benar dapat menjamin perkembangan sektor pertanian dengan baik. Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup, dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pendistribusian bantuan di Kecamatan Modoinding. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi masalah penelitian agar didapatkan jawaban yang lebih komprehensif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan bantuan adalah melalui ketersediaan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat dibawah koordinasi dengan kementerian pertanian, dimana dalam penditribusian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok tani yang diusulkan melalui proposal.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pendistribusian, Bantuan, Pertanian, Agrikultur
KOORDINASI CAMAT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupan salah satu kebutuhan dasar yang senangtiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatakan taraf kesejateraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Camat Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pinolosian. Dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif, diharpkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hasil peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan pinolosian dan kepolisian sektor pinolosian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui usaha kerja sama antar lembaga dalama pelaksanaan tugas-tugas tertentu yaitu melaksanakan rapat koordinasi disetiap awal bulan untuk menyusun rencana kerja dan di akhir bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah disusun sebeumnya.Kata Kunci : Koordinasi, Keamanan, Ketertiban
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA
Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pemerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun kooperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali – kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tangungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO
Profesionalisme camat hakiki menekankan pada suatu sikap pengabdian pada profesi sehingga terlaksana mutu yang baik akan halnya pelayanan publik yang di tunjukan dari seorang camat mengepalai maupun membina serta mengorganisir bawaannya dalam penyelenggaraaan pemerintah di karenakan camat menjalankan tugas dan kewenagannya sebagai perangkat daerah ataupun delegatif dari bupati /walikota. Tentunya sebagai perangkat daerah maupun pengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman wajar demi menwujudkan kehidupan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual yang terjadi di lapangan khususnya Kecamatan Malalayang, terutama camat beserta bawahannya kurang mampu mengelola maupun menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah mumpuni sehingga ini dapat di buktikan pelayanan publik yang tidak maksimalisasi dengan tidak adanya ketetapan jam pengangutan sampah, pungkutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan administrasi publik, fatilitas kurang memandai. Jika semua bisa teratasi lewat dari resolusi seorang camat sebagai penyelenggraan pemerintah yang bersifat delegatif lewat koordinasi maupun mengorganisir bawahannya tentunya berbagai kendala yang serin di hadapi / jumpai biasa teratasi serta dapat menwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertimbankan tujuan yang di ingin dari pada suatu daerah.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dan Pemerintah
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT DESA KARALUNG 1 KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat di pergunakan untuk kehidupan masyarakat, begitu pun dengan sumber air bersih yang di desa karalung 1. Rancangan pembanguanan yang bertujuan untuk membangun desa harapanya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat . dengan mewujudkan pengelolaan sumber air bersih, di butuhkan manajemen yang baik dari pemerintah desa seperti perencanaan, perorganisasian , penggerakan, pengawasan, untuk pemerataan pasokan air bersih di desa karalung 1 . berdasarkan tujuan penelitian, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluai wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya pemerataan sumber air bersih untuk itu dibutuhkan manajemen pemerintahan dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat desa karalung 1 kecamatan siau timur kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.Kata Kunci: Manajemen, Pemerintahan, Pengelolaan, Air Bersih, Masyarakat
ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI KOTA MANADO
Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Manado yang merupakan suatu Kota yang menjadi pintu masuk Sulawesi Utara, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.Kata kunci: Permasalahan Sosial, Upaya Pemerintah, Pengendalian Dan Pengawasa