JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI (Studi kasus PT. Conch North Sulawesi Cement)
Get PDFSasaran investasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnya Industri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektor tersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar.Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memfokuskan untuk Sektor Industri Pertambangan karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investement (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan.Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002;244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menetukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibberikan oleh masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan investasi asing di sektor pertambangan. sektor pertambaangan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi dan peluang investasi, jelas ini akan mengembangkan daerah bukan hanya dari segi ekonomi,tetapi berbagai segi kehidupan termasuk sosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalamm rangka mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Peran Pemerintah Derah , Meningkatkan, Investasi
STR ATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFUsaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kemandirian UMKM di Minahasa Selatan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Kecil, Menengah
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO
Get PDFSebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistempolitik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan contoh yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.Kata Kunci : Pengelolaan, Bumdes, PADes
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO
Get PDFFaktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam kenyataannya antara lain faktor kepemimpinan organisasi, kompetensi aparatur, pemberian penghargaan yang diterima dan fasilitas kerja yang tersedia. Keempat faktor ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi aparatur, dapat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atau rendah dalam memberikan pelayanan administrasi, mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja aparatur tinggi atau rendah, dan rasa tanggungjawab aparatur untuk cepat menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan atau lambat menyelesaikan pekerjaan pelayanan administrasi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan malalayang, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi melalui kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab belum diterapkan secara optimal. Aparat dituntut memiliki kepedulian dalam tanggap terhadap keinginan masyarakat, memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi dan peka terhadap perubahan lingkungan kerja. Aparat dituntut memiliki kedisiplinan dalam ketaatan pada aturan, kehadiran tepat waktu, kepatuhan pada pimpinanKata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pelayanan, Administrasi.Â
Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado
Get PDFImplementasi kebijakan SAKIP muncul dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik terhadap kuntabilitas kinerja. Pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22A Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado selama ini menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip) yang belum diketahui manfaat dan hasil capaian kinerjanya, sehingga penelitian ini menggunakan fokus teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III dengan variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat E-Sakip pada Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Manado ialah dapat mempermudah pemantauan dan pengendalian kinerja-kinerja sehingga telah sesuai dengan salah satu tujuan Sakip yakni menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, kemampuan dalam pengelolaan data pengukuran kinerja ASN yang ada di Dinas PPKB yang meningkat dapat di kategorikan Baik meskipun gengguan internet yang menjadi kendala dalam proses penginputan data. Diharapkan bagian organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah Kota Manado mengadakan pelatihan seperti workshop agar manfaat dan pengukuran kinerja di instansi lainnya bisa terlihat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SAKI
OPTIMALISASI PERAN KEPALA DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
Get PDFDalam mengoptimalisasi peran kepala daerah diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara optimal. lemahnya kinerja pemerintah daerah, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti lansung menemui Kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode kualitatif dengan metodologi yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitien ini menunjukan bahwa Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Pemerintah Daerah harus lebih mengutamakan pelayanan publik atau dengan kata lain melayani bukan dilayani. Walikota Tidore Kepulauan merupakan seorang pemimpin yang efektif, di mana ia selalu mempunyai rencana, berorientasi penuh pada hasil dan mengkomunikasikan visi tersebut dan mempengaruhi bawahan sehingga arah baru mendapat dukungan dan bersemangat memanfaatkan sumber daya dan energi yang dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut. Pemimpin yang berhasil selalu mengatakan bahwa visi adalah cahaya yang membimbing dan kekuatan yang mendorong bagi organisasi. para ahli mengatakan bahwa visi adalah faktor vital bagi pemimpinKata Kunci : Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan
KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI APARATUR SIPIL NEGARA PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MOTTO KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG
Get PDFKelurahan sebagai sebuah organisasi pemerintah Kota yang paling dekat danberhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dalam UU Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Untuk mewujudkan pelayanan publik pada ujung tombak pemerintah tersebut, dibutuhkan Pegawai yang memadai dan kompetibel dari sisi jumlah dan kualitas kerja. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ASN menjadi salah satu unsur paling vital dalam instansi pemerintahan, sehingga managemen pegawai ASN atau management kepegawaian merupakan salah satu instrument penting bagi organisasi public dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar dalam memberi tanggung jawab besar birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus di dukung oleh pegawai asn yang professional dan kompoten.alasan dalam hal ini adalah pegawai asn tersebut, memenuhi efisiensi dan efektifitas yang terjadi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebagai pegawai ASN, sumber daya ini bertugas merancang danmemproduksi jasa publik. Kata kunci: Kebutuhan, Distribusi, Pelayanan Publik, Kebutuhan Aparatur SipilNegara
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019
Get PDFAspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima, dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD
REKRUTMEN TENAGA HARIAN LEPAS DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (STUDI DI SEKRETARIAT DAERAH)
Get PDFKeberhasilan aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas dalam suatu instansi pemerintah baik nasional maupun daerah memiliki posisi yang sangat vital dalam keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Langkah awal yang diperlukan untuk tercapainya hal tersebut adalah dengan melakukan proses rekrutmen untuk merekrut tenaga kerja atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya proses rekrutmen maka akan mempermudah suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk mencari atau merekrut tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan yang ada dan yang pasti akan mempermudah suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan maka proses rekrutmen harus dilaksanakan atau dilakukan dengan sangat baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun juga agar benar-benar dalam proses rekrutmen yang dilakukan untuk mencari tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dinginkan dan tidak ada kesalahan dalam penempatan pegawai atau tenaga kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Di dalam UUK, kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja, yaitu pertama Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Saat ini banyak instansi pemerintah yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, atau disebut sebagai pegawai honorer atau pekerja harian lepas. Di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pekerja honorer atau pekerja harian lepas yang diangkat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Rekrutmen Tenaga Harian Lepas di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pelaksanaan Tugas.Kata Kunci : Rekrutmen, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja atau Pegawa
EFEKTIFITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA
Get PDFKecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat dibandingkan desa/kelurahan yang mempunyai beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelengaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pada umumnya yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data dilakukan sepanjang penilitian ini berlangsung, berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik sudah sangat baik dan membantu setiap masyarakat yang perlu dalam mengurus setiap urusan baik individu ataupun keluarga, pemerintah kecamatan juga harus memperhatikan program-program kecamatan agar masyarakat harus mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan juga konsisten waktu dalam melayani setiap masyarakat agar setiap pelayanan berjalan dengan baik.Kata Kunci :Efektivitas, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik