JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di provinsi Sulawesi utara khususnya Di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terbosan serta tindakan tegas namun terukur yang di landasi dengan niat yang tulus untuk melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat. Penelitian ini mengunakan Teori George C Edward III Dalam Widodo (2010:98) yang di ukur dari 4 variabel yaitu ; 1 Komunikasi; Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kecamatan Malalayang dari segi Komunikasi telah berjalan dengan baik hal ini teridentifikasi dari tersosialisasinya peraturan Daerah kepada pemerintah lingkungan,kelurahan,dan kecamatan bahkan telah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat malalayang. 2. Sumber Daya; Pemerintah kecamatan dan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan peraturan daerah tersebut bersama dengan jalinan kordinasi dan kedua instansi ini mengerahkan sergen apaparat dan staf dalam bertindak. 3. Disposisi; Dari sisi Disposisi,sikap masyrakat yang masa bodoh dengan perda ini dan sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras di Kecamatan Malalayang merupakan suatu tantangan bagi smua pihak terutama bagi pemerintah Kecamatan Malalayang untuk dapat mengimplementasikan Peraturan daerah ini.4.Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda yang di intergasikan dan dikoordinasikan.Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Pemerintah
PARTISIPASI POLITIK PEMUDA (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan)
Get PDFKeterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI
Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting)
Get PDFIndonesia sebagai negara berkembang, permasalahan kemiskinan dalam sumber daya masih menjadi penghalang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan. Masyarakat miskin tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tidak terhitung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dengan adanya Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan adanya program keluarga harapan di kota manado dapat membantu keluarga miskin terutama komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan di kota manado salah satunya di kecamatan tuminting, yang menggunakan teori dari van meter dan van horn menetapkan beberapa indikator mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: sasaran dan standar kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial dan sikap pelaksana. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program keluarga harapan di kecamatan tuminting sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti belum tepat sasaran, karena kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Diharapkan pemerintah dan masyarakat perlu adanya tekad yang kuat dan semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama, konsisten, dan komitmen dalam memberantas kemiskinan.Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskina
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TOMPASO DUA UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA
Get PDFPemilihan Kepala Desa pada umumnya mendapat campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dimana hal ini berdampak pada pelaksanaan demokrasi ditingkat Desa tidak seperti yang diharapkan dan masih banyak yang dijadikan alat bagi para kelompok tertentu untuk penguasaan dan memperkaya diri maupun kelompok tertentu, dan tidak lagi untuk menyejahterakan. Rakyat Desa karena memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, sehingga begitu rentan dan mudah dieksploitasi oleh kuasa politik dan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuhi peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso Dua Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode kualitatif, penelitian sama-sama mempersoalkan realibitas, validitas, pengukuran dan alat ukur juga berbeda. Dan hasil ini masyarakat Desa yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan para tokoh tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. terdapat beberapa proses sosial yang mendorong perkembangan tokoh masyarakat yakni pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal dan perkembangan keagamaan moral. Tokoh masyarakat karena terdiri dari orang-orang yang mempunyai posisi strategis di bidang kemasyarakatan strategis,sehingga memiliki pangaruh memperoleh kekuasaan mengontrol dan mempengaruhi orang lain karena ketokohannya.Kata kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pemiliha
STRATEGI PENINGKATAN KUALITS PELAYANAN SURAT IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MIODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Get PDFPerizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dari pengertian yang ada, sudah dapat di lihat bahwa betapa pentingnya surat izin usaha dalam hal menunjang kegiatan-kegiatan ber-usaha dari masyarakat dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah mempunyai strategi yang baik dan tepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan surat izin usaha. Dibutuhkan suatu strategi yang dapat memangkas kelambanan birokrasi dalam hal pemberian pelayanan public terhadap masyarakat. di era distrupsi saat ini, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang berbagai aktifitas manusia, maka dari itu penggunaan teknologi dalam pelayanan public cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menggunakan suatu inovasi pelayanaan public yang berbasis teknologi atau E-Goverment. Aplikasi E-Government yang di gunakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah system OSS atau online single submission. System ini sudah terintegrasi secara online, maka dari itu dapat memangkas waktu dan biaya dalam hal pengurusan surat izin usaha. Tapi memang dalam penerapannya masih memiliki beberapa kendala dalam hal penerpannya seperti kurangnya SDM, jaringan internet yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum merata, dan juga belum adanya sinkronisasi data penduduk di antara instansi kedinasan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya untuk mengadakan berbagai macam sarana prasaran penunjang yang bisa menghilangkan-kendala yang ada sampai saat ini.Kata kunci: strategi, kualitas, surat izin usaha
STRATEGI PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
Get PDFStrategi pemenangan yang direncanakan oleh kandidat calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Pulau Morotai merupakan cara atau taktik yang telah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan, namun strategi itu tidak terlepas dari kontribusi strategi partai politik yang diusungnya dalam mencapai suatu tujuan. Ada beberapa strategi-strategi secara garis besar yang dijalankan NasDem dan menjadi fenomena besar kemenangan Partai NasDem dalam pemilu legislatif 2014- 2019 di Kabupaten Pulau Morotai yakni penguatan dibeberapa sektor yang mendukung, seperti citra partai yang sudah ada, birokrasi yang ada di pemerintahan, figur pimpinan partai memalui Suryah Paloh. Adapun strategi lain yang dilakukan seperti dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, memilih sosok figur yang baik dan memiliki rekam jejak yang baik, sosialisasi, mengadakan kegiatan-kegiatan (event) di masyarakat, dan kampanye yang dilakukan baik secara terbuka maupau tertutup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menujukan bahwa Partai NasDem Kabupaten Pulau Morotai adalah dengan melakukan strategi komunikasi untuk mendekatkan atau mengenalkan caleg maupun partai kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media elektronik. Memilih sosok figur yang baik untuk bisa cepat dikenal oleh masyarakat dalam hal memperoleh basis massa seperti halnya Surya Paloh yang banyak masyarakat kagum dengan peribadinya yang terus berjuang untuk kepentingan sakyat Indonesia. Sosialisasi dengan melakukan penguatan jati diri terhadap masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program Partai NasDem ; Mengadakan kegiatan-kegiatan di mayarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisai ke masyarakat . Melakukan kampanye tertutup atau kampanye langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung; partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat.Kata Kunci : Strategi Pemenangan, Calon Legislatif, Partai NasDe
Kepemimpinan Camat Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Get PDFKepemimpinan adalah proses dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin. Dalam organisasi pemerintahan dalam hal ini Pemerintah kecamatan yang merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang memiliki kedudukan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kecamatan merupakan penyelenggara pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintah kelurahan/desa. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan walikota/bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kepemimpinan Camat menjadi semakin penting dikaitkan dengan tugasnya sebagai koordinator atas segala kegiatan otonom daerah yang ada diwilayahnya. Berpedoman atas pemikiran tersebut diatas, dimana kepemimpinan Camat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pemerintahan. Oleh karena itu Camat sebagai kepala wilayah dituntut kemampuannya dalam arti Camat harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya agar dapat berjalan dengan baik.Kata Kunci : Manajemen, Pelayanan Publik, Pemerinta
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PULISAN DI DESA PULISAN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR MINAHASA UTARA
Get PDFPariwisata memberikan dampak yang sangat luas pada kehidupan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan ketahanan. Membangun pariwisata tidak hanya dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak dasar manusia saja namun juga merupakan sarana untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Kabupaten Minahasa Utara terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak 19 km dari Ibu Kota Provinsi, memiliki potensi alam yang luas serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri khususnya objek wisata didesa pulisan. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Indonesia diprovinsi Sulawesi Utara, sebagaimana visi Kabupaten Minahasa Utara: “Menjadikan Minahasa Utara Daerah Tujuan Wisata Dunia yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutanâ€. Adapun untuk membedah masalah pariwista khususnya di kawasan wisata Pantai Pulisan di Desa Pulisan seperti fasilitas yang belum optimal, belum tersedia angkutan umum dan retribusi masuk kawasan belum tertib, peneliti menggunakan Teori Budi Supriyanto yang mengkhususkan pada Kinerja kebijakan peneliti ingin mengetahui apakah sudah dibuat peraturan daerah atau peraturan bupati, Kinerja administratif peneliti ingin mengetahui apakah objek wisata sudah terdata dan Kinerja operasional peneliti mengetahui pengelolaan khususnya fasilitas dan retribusi masuk kawasan pulisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi sosial melalui pengelolaan objek wisata didesa pulisan dengan fokus peran serta pemerintah. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan strategi penelitian kualitatif, hasil-hasil dapat menyajikan seperti penelitian individu-individu (naratif feomenologi), eksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa (studi kasus, grounded theory), atau pengamatan prilaku individu atau kelompok culture-sharing (etnografi). (John W. Creswell 2016)Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pantai Pulisa
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)
Get PDFPartisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, dalam Negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa Liba tahun 2016, partisipasi politik masyarakat masih kurang. Secara umum kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat desa liba untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS untuk memilih. Pemberian suara dalam Pilkades merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seorang memutuskan berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih desa Liba dipengaruhi oleh faktor ideologis menjadi salah satu alasan. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, Nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepada desa Liba dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan medapatkan legitimasi dari masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TAGULANDANG
Get PDFDisiplin merupakan sifat patuh dan taat terhadap aturan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang. Penelitian ini dilakukan untuk memberi motivasi dalam peningkatan disiplin pegawai, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Disiplin kerja aperatur kelurahan dalam jam masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di kantor camat tagulandang pada umumnya sudah cukup baik, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor camat tagulandang belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan di berlakukannya kebijakan Disiplin Pengawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang.Kata Kunci : Disiplin, PNS, kebijaka