JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFAkuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana seperti korupsi. Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai dan masyarakat (Carino, 2009:157). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Des
STRATEGI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN
Get PDFBadan Usaha Milik Daerah merupakan sebuah aset yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan perekonomian daerah dan pembangunan perekonomian nasional. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Miliki Daerah dibentuk untuk memperoleh laba atau keuntungan yang kemudian laba dan keuntungan ini menjadi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi perkembangan perekonomian daerah dan kemandirian daerah. Masalah-masalah yang terjadi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado adalah tidak adanya setoran ke kas daerah dalam kurun waktu 2013-2018. Alasannya adalah nilai aset yang dimiliki oleh PD. Pasar Kota Manado tidak mencukupi untuk memenuhi target setoran ke kas daerah. Aset-aset sumber daya yang dimiliki oleh PD. Pasar Kota Manado berkurang karena termakan usia, beberapa kali terkena bencana bahkan minimnya perawatan atau revitalisasi aset yang dimiliki. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak PD. Pasar Kota Manado melakukan pencarian lahan baru, pembangunan infrastruktur baru dan revitalisasi infrastruktur yang sudah tidak lagi bisa digunakan. Strategi-strategi yang dirumuskan tentu saja dengan melihat situasi dan kondisi yang ada juga, memperhatikan perkembangan zaman. Dengan kekuatan utama yakni berada di bawah bendera pemerintah daerah Kota Manado, memiliki segmen pembeli yang loyal dan merupakan single player dalam industri pasar tradisional ini menjadikan PD. Pasar Kota Manado satu-satunya pemain kuat dalam industri ini. Dengan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan sumber pendapatannya, PD. Pasar Kota Manado bisa untuk kembali bersumbangsih untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu strategi-strategi yang diambil oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dalam meningkatkan sumber pendapatan.Kata Kunci : Strategi, Perusahaan Daerah Pasar, Sumber Pendapatan
Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon
Get PDFGerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan peningkatan, tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan dan rehabilitasi sebagai payung besar tercapainya hidup sehat, dan penurunan jumlah penyakit. Germas mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. Teori yang digunakan yaitu Teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle yang terdiri dari Variabel Isi Kebijakan: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) Apakah letak dari sebuah program sudah tepat; (5) Kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan (6) Sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia. Variabel Lingkungan Implementasi: (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian & Hukum Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Penyuluhan & Pemberdayaan UKBM Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, dan Warga Masyarakat yang terdiri dari: Masyarakat Tomohon Utara, Tomohon Timur, Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Barat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Gerakan Masyarakat Hidup Seha
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)
Get PDFPerilaku birokrasi pada hakekatnya hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Dalam kaitannya dengan perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di kecamatan maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) kecamatan yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan hasil dari permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pegawai di kantor kecamatan Amurang Timur sudah merespon bahkan mempunyai keinginan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan urusan-urusan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancer, sehingga dalam memberikan pelayanan, aparat kecamatan Amurang Timur selalu berkomitmen dengan SOP yang ada dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang adaKata kunci: Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publik
Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara dalam Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado
Get PDFkeputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar kualitas pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan, Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan E-Government ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal.Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.dengan melihat bahwa kualitas pelayanan publik Aparatur Sipil Negara dalam penerapan E-Government maka semakin mempermudah akses dari masyarakat karena melihat indikator pelayanan publik yaitu mengenai Produktivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan atau Profesionalitas ASN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik ASN dalam penerapan E-Government dan Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pemerintah, E-Governmen
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
Get PDFMusrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planningâ€, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 di Kecamatan Kawangkoan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)
Get PDFPembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ditingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan pertanian. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan kearah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan, Pertanian
Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Kota Tomohon
Get PDFKualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memilki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi. Seperti yang diketahui bahwa tugas Aparatur Sipil Negara yaitu untuk melayani masyarakat agar supaya apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah. Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, Aparatur Sipil Negara memang cukup baik dalam melayani masyarakat meskipun masih ada banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, misalnya tentang masalah waktu yang masih menjadi masalah dalam pelayanan dan kiranya harus diperbaiki dan dibenahi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon menjadi salah satu instansi yang menjadi prioritas untuk melayani masyarakat sehingga penelitian ini berfokus pada Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara menurut Taksonomi Bloom, dkk dalam Dimyati dan Mudjiono sehingga dapat diukur dalam beberapa dimensi yaitu, dimensi tingkat pengetahan, sikap, dan keterampilan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa waktu yang ditentukan oleh instansi tersebut belum efektif sehingga masyarakat masih dibelit-belitkan dengan masalah waktu, masih ada kendala yang di alami oleh masyarakat bahwa pelayanan mereka belum terlalu maksimal sehingga ada masyarakat yang masih dipersulit oleh pegawai saat memberikan informasi kepada masyarakat dengan tidak terlalu jelas, sarana dan prasarana yang belum memadai, proses yang dikerjakan masih belum maksimal. Meskipun dalam proses pelaksanaan sering ditemui beberapa permasalahan namun kiranya dapat selesai tepat pada waktunya. Diharapkan pemerintah bisa memenuhi keperluan masyarakat dan bisa melayani masyarakat berdasarkan standard oprasional prosedur (SOP) yang ada dan dilandaskan dengan Undang-undang 1945.Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya, Pelayanan Masyarakat, Aparatur Sipil Negar
Evaluasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Presensi Sistem Sidik Jari
Get PDFDisiplin merupakan sifat patuh dan taat terhadap aturan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Presensi Sistem Sidik Jari di Kecamatan Aertembga Kota Bitung. Penelitian ini dilakukan untuk memberi motivasi dalam peningkatan disiplin pegawai, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan di berlakukannya presensi sistem sidik jari, disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kecamatan aertembaga kota bitung dapat meningkat di bandingkan masih menggunakan presensi manual, presensi sidik jari tidak dapat di manipulasi, data yang diperoleh sangat valid karena presensi sidik. jari tidak dapat diwakilkan dan lampiran yang dihasilkan juga dapat mudah dipahami. Hal ini dikarenakan mesin absensi hanya dapat mendeteksi pegawai yang bersangkutan datang langsung. Dengan demikian penggunaan presensi sidik jari mampu meningkatkan disiplin dan menghilangkan kebiasaan penitipan absensi bagi para Pegawai Negeri Sipil.Kata Kunci : Disiplin, PNS, Presensi, Sidik Jar
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT
Get PDFDalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah saatnya negara/ pemerintah membangun sistem aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuan dan bangsa. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku oleh sebab itu konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependuddkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh (Hasibuan 2012:193) yang mengatakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati peraturan dan norma-norma social yang berlaku.penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menunjang selesainya penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dilihat bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat masih rendah hal ini di tandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Pelayana