JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Get PDFNegara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan basis melayani masyarakat melaui instansi pemerintah yang tersebar dengan visi dan misi melayani kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum dimasyarakat yang disediakan oleh pemrintah ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap banyaknya akan kebutuhan individu atau umum yang digunakan dalam berbagai kepentingan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Maluku Utara. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Berangkat dari pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara†Kendala yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan yang prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, adalah sering terjadinya ganguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-surat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat menggangu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkatkan sarana pendudukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasakan kepanasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
MANAJEMEN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFSektor ekonomi suatu bangsa dengan manajemen atau pengelolaan yang baik dapat menjadi tolak ukur seberapa maju dan berkembangnya suatu bangsa, peranan yang penting dalam menunjang sektor ekonomi juga di pegang oleh masyarakat, sebagai pemberi partisipasi dalam kegiatan ekonomi dari rakyat. Perlu penerapan manajemen yang baik, dan ditunjang dengan pelaksanaan serta pengawasan yang baik maka sektor ekonomi tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Berfokus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat yang ada sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hasil laut maupun pertanian tidak hanya dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan setiap hari dari masyarakat, tetapi juga disalurkan melalui pasar sebagai produk jual beli.Maka dari itu, pasar-pasar yang ada sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah haruslah dikelola dengan sebaik mungkin guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memberikan citra atau pandangan yang baik tentang pasar. Manajemen pasar sendiri harus didukung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang maksimal. Namun, pasar ini belum terkelola secara maksimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan lapak jual bagi masyarakat yang berjualan dipasar, dimana kapasitas pasar ini tidak lagi dapat menampung penjual yang telah melebihi daya tampung yang disediakan dipasar tradisional ini, bahkan tidak sedikit penjual yang ada dipasar tradisional ini berjualan dipinggir jalan, adapun penjual yang ada menggunakan lahan parkir sebagai tempat untuk berjualan. Selain itu, pengaturan tata letak berjualan dipasar ini tidak lagi sesuai dengan jenis barang dagang, sehingga sedikit mempersulit pembeli.Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.Kata Kunci: Manajemen, Pasar Tradisiona
KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFHakikatnya, manusia akan memerlukan fungsi pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, kehadiran pemerintahan serta pemerintah menjadi sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut aspek ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang pada kajian selanjutnya, merupakan kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lain terpenuhi. Aspek-aspek ini kemudian diatur menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik termasuk dalam bidang pemerintahan. Satpol PP dalam kewenangannya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ada, umumnya memiliki citra atau image yang kurang baik, karena selalu diidentikan dengan aparat yang sewenang-wenang, arogan, kasar, penindas, serta sering dianggap lebih mengutamakan otot daripada brain ketika melaksanakan tugas termasuk kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan strategisnya fungsi Satpol PP maka perlu juga diimbangi dengan kualitas pelayanan saat bertugas, secara khusus pada penertiban aset pemerintah daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kualitas dalam penelitian ini didasarkan pada delapan dimensi kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika, dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi Sulawesi Utara) dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut sudah cukup baik karena sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun perlu untuk terus dimaksimalkan secara kualitas terlebih yang menyangkut beberapa hal dasar di antaranya perihal pengembangan SDM termasuk standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasara serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Kualitas, Satpol PP, Penertiban Aset
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting)
Get PDFMasyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijaka
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Get PDFIndonesia memiliki enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keberagaman agama tersebut menjadi modal kekayaan dan keuntungan budaya yang dimiliki oleh Negara ini karena dapat menjadi sumber inspirasi bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain kemajemukan namun juga dapat berpotensi menjadi social konflik antar umat beragama yang biasa mengancam keutuhan NKRI, terutama apabila tidak disikapi dengan bijak dan tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga memelihara kurukunan antara umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama..Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Kerukunan, Umat Beragama
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHAN KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Get PDFNegara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlapor di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota manado, yakni: Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umu
PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO
Get PDFBadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD
ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut)
Get PDFE-Planning atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah alat bantu yang digunakan oleh Bappeda salah satunya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, transparan, terintegrasi maupun konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem e- planning yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisian dalam hal waktu ini dikarenakan banyaknya OPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu seusai waktu yang di tentukan Beppeda. Bappeda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan hasil penelitian masih kurangnya kualitas dari SDM dari OPD lain sehingga hal ini yang membuat pemasukan data terhambat dan hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan daerah yang terhambat. Masalah yang didapati juga yakni belum adanya peraturan daerah yang dapat menunjang penerapan sistem e- planning ini artinya belum ada kepastian hukum dalam penerapan sistem e- planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan kepada pihak terkait agar dapat membuat peraturan daerah tentang e-planning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kendala-kendala dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Sulut. Teori yang digunakan adalah teori Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Jensen. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Analisis, Penerapan, E-Planning, Perencanaan Pembangunan Daera
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DI KOTA MANADO (Studi Puskesmas Bahu)
Get PDFPemerintah kota Manado mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan yang ada di kota Manado, kebjiakan tersebut terdapat pada peraturan walikota Manado nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota Manado, terkait dengan perwakot yang ada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bahu kota Manado mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan pelayananan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan cara membuat Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128 tahun2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas didefenisikan sebagai unit pelaksana teknis di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Adapun juga dalam menopang sistem informasi kesehatan ini di tunjang dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan yang dimana jelas tercantum dalam pasal 3 ayat 1, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Adapun manfaat Sistem Informasi Manajeman Puskesmas yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur dan standar pelayanan serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Sistem Informasi Manajeman Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secaralebih berhasil guna dan berdayaguna. Prosedur data Sistem Informasi Manajeman Puskesmas berdasarkan teknologi informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Diterapkannya penggunaan Sistem Informasi Manajeman Puskesmas ini di karenakan belum adanya validitas data mengenai orang sakit, penyakit, bumil, memperbaiki pengumpulan data di Puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kota serta diperlukannya informasi yang tepat, akurat, dan up to date yang berkaitan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil,masalah imunisasi. Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen, Puskesmas
PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANACE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)
Get PDFHarapan dengan penerapan good governance yang benar-benar optimal, akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik, banyak diantara masyarakat yang membayangkan bahwa dengan memiliki pemerintahan yang baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi rendah, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat, mengingat perkembangan good gevernance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah yang strategis untuk memulai praktik good gevernance atau pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan good gevernance terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas pelayanan publik, sampel terdiri dari 25 pegawai dan 25 masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Besaran pengaruh tiap-tiap variabel good governance secara stimulan hanya mampu mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik sebesar 21,9% sisanya sebesar78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, dan secara parsial, variabel efektifitas dan efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi efektifitas dan efisiensi maka semakin baik kualitas pelayanan publik tidak terbukti dalam penelitian ini.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas, Pelayanan Publi