31735 research outputs found
Sort by
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PERSETUBUHAN DENGAN BUJUK RAYU BENGKULU
Get PDFThe crime of sexual intercourse with seduction had decreased but increased in the
following year. This study aims to determine and describe the criminological
aspects of the crime, children who commit sexual intercourse with seduction
motives, and the efforts to overcome the problem of sexual intercourse with
seduction against child perpetrators. The study involved child perpetrators in
special child development institutions, investigators, judges, prosecutors, and
community counselors. The study uses an empirical legal method with a non�doctrinal approach, namely conducting direct observation of cases and related
policies. The results of the study showed that the act of sexual intercourse with
seduction was considered by the perpetrators to be the influence of pornography,
lack of parental control so that the perpetrator's child considered it normal in
dating which caused the loss of social control, in overcoming law enforcement
officers made preventive efforts such as prosecutors, police, and community
counselors cooperating with the Women's Empowerment and Child Protection
Service, Population Control and Family Planning through counseling, and
appeals, repressive efforts consisted of prosecution by prosecutors, assistance
from community counselors, and decisions by judges in accordance with the
juvenile criminal justice system, as well as invitations to children to do positive
activities and their parents to keep their children from committing the crime of
sexual intercourse.
Keywords: Criminology, Child Perpetrators, Sexual Intercourse, Seduction, and
Bengkulu City
PENERAPAN DASAR MENGUJI KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
Get PDFPenelitian ini membahas penerapan alat uji dalam menguji
keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, terutama setelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya
prinsip legalitas dalam setiap keputusan administrasi negara. Namun,
dalam praktiknya, hakim PTUN menghadapi tantangan dalam
menentukan dasar keabsahan KTUN, yang sebelumnya diuji secara
alternatif tetapi kini harus dipertimbangkan secara kumulatif berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai
penerapan alat uji yang tepat, terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan kewenangan bebas dan kewenangan terikat. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang�undangan dan dokumen, serta menganalisis putusan PTUN Bengkulu
dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
dalam penerapan alat uji yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat dan pihak yang bersengketa. Kurangnya pedoman yang jelas
bagi hakim dalam menentukan keabsahan KTUN juga berkontribusi
terhadap inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan standar yang
lebih jelas agar hakim dapat menerapkan alat uji secara konsisten dalam
menentukan keabsahan suatu KTUN, guna menciptakan kepastian
hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas putusan peradilan
administrasi.
Kata Kunci: Penerapan, Keabsahan Keputusan Tata Usaha
Negara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkul
ENGAWASAN PRODUK IMPOR OBAT TRADISIONAL TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI PROVINSI BENGKULU
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran obat-obatan impor tanpa
label bahasa Indonesia yang beredar di Kota Bengkulu. Produk tersebut digunakan
oleh semua kalangan masyarakat tanpa mengetahui dampak menggunakan produk
yang tidak sesuai standar nasional yaitu belum berlabel Bahasa Indonesia, diantara
terdapat 6 (enam) merek yaitu Chy Gao, Lo Han Kuo, Pien Tze Huang, Yunnan
Baiyao, Die Da Yao Jing dan Fufang Ejiao Jiang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menggambarkan pengawasan dan kendalam salam pengawasan
terhadap produk impor obat tradisional tanpa label Bahasa Indonesia di Provinsi
Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan analisis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum kewajiban
pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada Barang adalah Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015. Dasar hukum pengawasan
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Pengawasan ini dilakukan dengan cara
melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap barang impor
obat tradisonal yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia
dipasaran. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya SDM
(Sumber Daya Manusia) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi
Bengkulu. Dari sisi masyarakat, kesadaran masyarakat masih kurang dalam
penggunaan obat inpor dan bagi penjual obat-obatan tradisional impor, sangat
mudah mendapatkan produk tersebut sehingga produk tersebut dapat di pasarkan
dengan mudah.
Kata Kunci : Pengawasan, Obat Tradisional Impor, Tanpa Label Bahasa Indonesi
SINERGITAS BADAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) BENGKULU DENGAN KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMBAHANKAWASAN HUTANCAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR KOTABENGKULU
No full textPerambahan kawasan hutan merupakan perbuatan dilarang dan diancam
dengan pidana sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan, namun masih ada masyarakat yang melakukan
perbuatan tersebut terkhusus di hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota
Bengkulu. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah rusaknya
ekosistem yang terjaga dan dilindungi di dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu
perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana sinergitas antara BKSDA Bengkulu
dengan POLDA Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana perambahan
kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara kedua
lembaga dalam penegakan hukum dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian
yang digunakan menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian yang
digunakan adalah bersifat deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kesinergian
antara BKSDA dan POLDA Bengkulu dengan upaya preventif dan represif yang
mencakup koordinasi dalam penyelidikan, patroli bersama, dan penegakan hukum
terhadap pelaku perambahan, sedangkan faktor-faktor yang menghambat BKSDA
dan POLDA Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana perambahan Cagar
Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu adalah faktor kurangnya kesadaran
masyarakat, adanya keinginan untuk menguasai lahan, kurangnya personil, serta
keterbatasan anggaran.
Kata Kunci: Sinergitas, Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar, BKSD
PEMENUHAN HAK BERIBADAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP
No full textHAM merupakan hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh setiap
manusia, tak terkecuali dengan narapidana yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Curup yang mana mereka juga memiliki hak untuk memenuhi hak Jasmani dan
Rohani. Salah satu Hak yang dimiliki oleh narapidana adalah hak untuk beribadah
yang mana Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk memenuhi hak beribadah
narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan pemenuhan hak beribadah bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup serta untuk mengetahui
dan mendeskripsikan hambatan serta solusi dalam pemenuhann hak beribadah bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Penelitian ini
menggunakan metode empiris yang berupaya melihat fakta hukum secara langsung
dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil Penelitian
ini yaitu Pemenuhan hak beribadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Curup telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dan juga dukungan fasilitas yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Hambatan bagi Polsuspas dan juga narapidana
dalam pemenuhan hak beribadah di Lembaga Pemasyarakatan adalah Kurangnya
Fasilitas yang ada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dan juga ukuran
masjid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yang kecil dan juga pemuka
agama yang diluar Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat menghadiri kegiatan
pemenuhan hak beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Phak
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup juga memiliki solusi untuk mengatasi
hambatan tersebut seperti Menggunakan Fasilitas yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan, Penjadwalan Kegiatan, dan menggunakan metode daring atau
Online dalam kegiatan Pemenuhan Hak beribadah di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Curup.
Kata kunci :Pemenuhan hak, beribadah, narapidana, lembaga pemasyarakata
STRATEGI BERTUTUR GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMAN 6 KOTA BENGKULU
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan strategi bertutur guru
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 6 Kota Bengkulu
serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, rekaman, dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bertutur guru sangat
bervariasi dan mencerminkan pola komunikasi yang dinamis. Guru lebih sering
menggunakan strategi langsung untuk menegaskan instruksi, misalnya dalam
tuturan “Jadi tolong duduk di kursinya masing-masing.” Selain itu, strategi
kesantunan positif diterapkan untuk memberikan apresiasi dan menjaga
keakraban, seperti pada tuturan “Luar biasa kelas ini, walaupun satu kelompoknya
sampai belas-belasan orang, tapi bisa se maksimal mungkin mencapai hasil yang
terbaik yang kalian bisa.” Strategi tidak langsung juga digunakan untuk
mendorong siswa berpikir lebih kritis, misalnya “Kau tinggal di wilayah mana tak
tahu?” Sedangkan strategi kesantunan negatif dilakukan secara hati-hati agar tidak
menyinggung siswa, seperti dalam tuturan “Lebih milih tugas apa bertanya?”
Pemilihan strategi bertutur dipengaruhi oleh hubungan emosional guru dengan
siswa, gaya pribadi guru, karakter siswa, situasi kelas, dan norma kesopanan.
Temuan ini menegaskan bahwa strategi bertutur berperan penting dalam
menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, humanis, dan partisipatif.
Kata kunci: Strategi Bertutur, Guru, Pembelajaran Bahasa Indonesi
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MEDIA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
No full textPesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai platform
digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial yang kini digunakan sebagai
saluran penyiaran oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru
terhadap efektivitas pengawasan konten siaran digital, khususnya dalam
memastikan konten tetap sesuai dengan norma hukum, etika, dan kepentingan
publik. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga yang secara normatif
memiliki mandat pengawasan penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Nomor 32 Tahun 2002. Namun, kewenangan KPI secara hukum belum
secara eksplisit mencakup media digital, karena pengaturan yang ada masih terbatas
pada penyiaran konvensional berbasis frekuensi publik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pengawasan konten siaran digital di
Indonesia, serta menganalisis bentuk dan batas kewenangan KPI dalam
menghadapi fenomena penyiaran digital. Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, serta didukung bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat
dasar hukum yang jelas yang memberikan kewenangan eksplisit kepada KPI untuk
mengawasi konten di platform digital, seperti YouTube atau Netflix. Padahal,
kebutuhan pengawasan sangat mendesak mengingat karakteristik media digital
yang sangat terbuka dan cepat menyebar. Meskipun KPI telah menyusun Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), implementasinya belum
dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap media digital karena keterbatasan
legitimasi hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain fungsi pengawasan,
KPI juga memiliki peran lain seperti pembinaan dan mediasi, yang sangat relevan
untuk memperkuat etika penyiaran digital. Oleh karena itu, diperlukan revisi
terhadap Undang-Undang Penyiaran guna memperluas cakupan norma dan
kewenangan KPI, serta menetapkan KPI sebagai regulator adaptif yang tidak hanya
mengawasi, tetapi juga membina dan mengarahkan perkembangan konten digital
agar tetap berada dalam koridor hukum dan moral yang sehat. Penguatan peran KPI
dalam pengawasan konten digital diharapkan mampu menciptakan ruang digital
yang lebih aman, etis, dan edukatif bagi masyarakat.
Kata kunci: Kewenangan, Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan Konten
Digita
PENERAPAN MODEL ATTAINING CONCEPT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR (Studi Pembelajaran IPA Kelas V di SD Negeri GUGUS IV Belimbing Muara Enim)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan penerapan Model Attaining
Concept dapat meningkatkan Berfikir Kritis peserta didik, Mendeskripsikan
penerapan model attaining Concept dapat meningkatkan prestasi belajar
peserta didik dan Mendeskripsikan penerapan menggunakan model attaining
concept efektif dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan prestasi
peserta didik pada pembelajaran IPA kelas V di SD Negeri Gugur IV
Belimbing Muara Enim. Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dan dilanjutkan dengan dan kuasi eksperimen. Subjek
penelitian ini adalah peserta didik Kelas V Di SD Negeri Gugus IV Belimbing
Muara Enim semester genap tahu pelajaran 2024/2025. Melalui teknik cluster
random sampling maka diperoleh sampel kuasi ekperimen adalah kelas 5
(SDN 7 belimbing) dan kelas V (SDN 8 Belimbing adalah kelas kontrol,
instrument penelitian ini menggunakan lembar observasi dan tes. Data
penelitian dianalisis dengan statistik yaitu rata-rata (mean), presentase, dan
uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Model Attaining
Concept Dapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Prestasi
Belajar peserta didik pada mata mpelajaran IPA Kelas V Di SD Negeri Gugus
IV Belimbing Muara Enim
Kata Kunci: Model Attaining Concept,Berpikir kritis, Prestasi Belaja
PENGEMBANGAN E-MODUL ARTICULATE STORYLINE UNTUK MENINGKATKAN KOLABORASI DAN PRESTASI BELAJAR (Studi Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Rejang Lebong)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan e-
modul articulate storyline untuk meningkatkan kolaborasi dan prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris pada materi descriptive
text. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan (Research
and Development) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis,
Design, Development, Implementation, evaluation). Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Rejang Lebong tahun
ajaran 2024/205.Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi,
angket dan tes prestasi belajar. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada
penelitian ini maka diambil kesimpulan e-modul articulate storyline yang
dikembangkan dapat meningkatkan kolaborasi dan prestasi belajar,
Peningkatan kolaborasi dan prestasi belajar sangat signifikan berdasarkan
hasil uji-t dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,000 jadi nilai sig (2-tailed)
lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang
signifikan terhadap kolaborasi dan prestasi belajar siswa setelah
menggunakan aplikasi e- modul articulate storyline
Kata Kunci: e-modul, articulate storyline, Pelajaran Bahasa Inggris,
descriptive text, Kolaborasi Belajar, Prestasi Belajar