31735 research outputs found
Sort by
AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN WANITA INDONESIA DENGAN PENGUNGSI ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG TENTANG PERKAWINAN
No full textPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pernikahan di bawah tangan
antara wanita Indonesia dengan pengungsi Rohinghya yang menimbulkan akibat
hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perkawinan tersebut
banyak mengundang problematik karena tidak memenuhi persyaratan hukum
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat
hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita Indonesia dengan
pengungsi Rohingya ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keabsahan anak dari perkawinan wanita
Indonesia dengan pengungsi Rohingya terhadap asas kepastian hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
(1) Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita Indonesia
dengan pengungsi Rohingya ditinjau dari Hukum Islam adalaha anak tersebut
tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta berhak
mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Muslim, dan menurut Undang-undang
Perkawinan adalah anak tersebut akan dianggap sebagai anak di luar nikah, yang
memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta hak�hak tertentu yang diatur dalam undang-undang. (2) Keabsahan anak dari
perkawinan wanita Indonesia dengan pengungsi Rohingya terhadap asas kepastian
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang
menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah
memiliki kedudukan yang sama secara hukum, apabila anak yang dilahirkan di
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki
hubungan darah sebagai ayahnya, karena setiap anak berhak atas hak
kewarganegaraan, hak perlindungan anak, hak pendidikan dan hak kesehatan bagi
anak.
Kata Kunci: perkawinan, pengungsi Rohingya, perlindungan huku
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
No full textPenelitian tentang penerapam restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga didasarkan pada cukup tingginya kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang terjadi di kota Bengkulu. Tujuan penelitian: 1). Untuk menganalisis dan
mendeskripsikan penerapan restorative justice yang dilakukan oleh jaksa selaku
fasilitator terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2). Untuk
mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan
restorative justice terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di kejaksaan negeri
Bengkulu. Data terkait penelitian ini ada didapatkan dengan metode non-doktrinal studi
empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di kelompokkan
dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif
untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian:
1). Kejaksaan negeri Bengkulu dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah
tangga dengan jaksa selaku fasilitator berdasarkan peraturan kejaksaan No. 15 tahun
2020 dilakukan dengan nilai-nilai keadilan dan menitik beratkan pada pemulihan
kembali seperti semula. 2). Hambatan dalam penanggulangannya a. Faktor jaksa atau
sumber daya manusia; b. faktor benturan pelaku dan korban; c. faktor kultur
masyarakat. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini: 1) Penerapan restorative justice di
wilayah kejaksaan negeri Bengkulu mengedepankan upaya pemulihan (restorative)
yang dapat dilihat pada pasal 9 sampai pasal 14 peraturan kejaksaan nomor 15 tahun
2020. 2). Hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah
tangga tidak ada informasi mengenai parameter yang digunakan jaksa penuntut umum
dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa
atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Saran dalam
penelitian ini: 1). Melakukan sosialisasi tentang peraturan kejaksaan agung nomor 15
tahun 2020 kepada masyarakat agar lebih memahami aturan dan pendekatan restoratif.
2). lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat dilaksanakan penerapan
asas restorative justice.
Kata Kunci : Kekerasan, Restorative Justice, Kota Bengkul
PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA TABUNGAN EASY MUDHARABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textBank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan
syariah terbesar di Indonesia, menawarkan produk perbankan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan BSI adalah Tabungan Easy
Mudharabah, yang mengadopsi akad mudharabah sebagai dasar transaksi. BSI
menerapkan biaya administrasi pada produk tabungan ini. Penerapan biaya
administrasi yang umumnya digunakan untuk menutupi operasional bank, harus
dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, bagi hasil, larangan
riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan
memahami dasar penerapan biaya administrasi pada Tabungan Easy Mudharabah
BSI, 2) mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam terhadap penerapan
biaya administrasi pada Tabungan Easy Mudharabah BSI. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa (1) Dasar penerapan biaya administrasi pada
Tabungan Easy Mudharabah BSI meliputi biaya operasional bank, seperti
pemeliharaan dan penggunaan fasilitas ATM, serta imbalan jasa (ujrah) atas
layanan rekening, yang berlandaskan hukum positif Indonesia seperti Undang�Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Bank
Indonesia, dan Peraturan OJK, (2) Perspektif hukum Islam terhadap biaya
administrasi yang diterapkan oleh BSI pada produk Tabungan Easy Mudharabah
sudah sah dan sesuai dengan pendapat hukum DPS, fatwa DSN-MUI, dan tidak
mengandung unsur riba atau kezaliman bagi nasabah karena bersifat transparan,
adil, dan sudah disepakati di awal perjanjian pembukaan tabungan.
Kata Kunci: Biaya administrasi, tabungan mudharabah, hukum Isla
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB) KOTA BENGKULU
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala SPNF
SKB Kota Bengkulu. Subjek utama dalam penelitian ini ada tiga orang. Metode
penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Gaya Kepemimpinan Kepala SPNF
SKB Kota Bengkulu mengutamakan pendekatan demokratis dan partisipatif, di
mana keputusan diambil melalui diskusi dengan melibatkan seluruh staf dan
bawahan. Meskipun gaya ini memperkuat kerja tim dan komunikasi, kelemahannya
terletak pada fleksibilitas yang berlebihan dan kurangnya ketegasan terhadap
disiplin kerja. Pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh Kepala SPNF SKB Kota
Bengkulu dalam rapat pengambilan keputusan dinilai efektif, karena melibatkan
bawahan secara langsung dan meningkatkan keterlibatan mereka. Program-
program di SPNF SKB secara umum dinilai efektif, namun terdapat masalah dalam
kehadiran siswa pada program pendidikan kesetaraan, terutama Paket C. Motivasi
yang diberikan Kepala SPNF SKB berdampak positif pada kinerja bawahan,
meskipun disiplin kehadiran pegawai masih perlu ditingkatkan. Kepala SPNF SKB
memberikan umpan balik yang baik terhadap kinerja bawahan, tetapi kurangnya
ketegasan dalam menangani pegawai yang tidak disiplin mengurangi efektivitas
gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang longgar ini menciptakan
komunikasi dan kerjasama yang baik, namun tidak cukup mendorong peningkatan
produktivitas atau disiplin kerja. Kepala SPNF SKB terbuka terhadap kritik dan
dapat meresponnya secara objektif, tetapi kesulitan dalam menciptakan lingkungan
kerja yang lebih harmonis dan produktif diakibatkan oleh kurangnya tindakan
terhadap pegawai yang tidak produktif.
Kata kunci : Kepemimpinan, SKB, PN
PENGARUH MEDIA DIGITAL BERBASIS LEARNING BY DOING TERHADAP KEBUGARAN JASMANI PESERTA DIDIK EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA SD NEGERI 67 KABUPATEN LEBONG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media digital berbasis
learning by doing terhadap kebugaran jasmani peserta didik ekstrakurikuler
olahraga SD Negeri 67 Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan
adalah eksperimen dengan desain One Group Pretest-Posttest Design. Populasi
penelitian ini adalah peserta didik laki-laki yang mengikuti ekstrakurikuler
olahraga usia 10-12 tahun SD Negeri 67 Kabupaten Lebong, dengan sampel
sebanyak 20 peserta didik. Data dikumpulkan melalui tes kebugaran jasmani
sebelum dan setelah perlakuan menggunakan media digital berbasis learning by
doing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital berbasis
learning by doing berpengaruh signifikan terhadap kebugaran jasmani peserta
didik, dengan nilai thitung (12.7) lebih besar dari nilai ttabel (1.729) pada tingkat
signifikansi 0.05. Persentase menunjukkan nilai sebesar 23.7%, ini memberikan
implikasi bahwa penggunaan media digital yang tepat dapat meningkatkan
aktivitas fisik dan kebugaran jasmani peserta didik, serta menjadi referensi bagi
guru dan pelatih dalam mengembangkan metode pembelajaran atau program
latihan yang menarik dan inovatif.
Kata Kunci: Digital, Ekstrakurikuler, Kebugaran, Learning By Doing, Medi
TRADISI LEMANG DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT SUKU BESEMAH DESA MANAU IX KECAMATAN PADANG GUCI KABUPATEN KAUR
Get PDFPenelitian tentang Pelaksanaan Tradisi Lemang Adat dalam Proses
Perkawinan Adat Suku Besemh Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci
Kabupaten Kaur. Lemang merupakan titian adat atau simbol kemuliaan yang
bertujuan untuk memperkokoh dan mempererat hubungan pihak pengantin laki-laki
dengan pihak pengantin perempuan dalam ikatan perkawinan. Tanpa adanya
lemang didalam perkawinan adat Suku Besemah Desa Manau IX, maka perkawinan
tersebut dianggap tertunda secara adat. Sehingga pihak laki-laki maupun pihak
perempuan wajib membayar sanksi adat berupa uang kepada pemangku adat dan
kedua belah pihak tidak boleh melakukan perkawinan di Desa tersebut lagi. Tujuan
penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menjelaskan keberadaan lemang
dalam proses perkawinan adat menurut hukum adat Suku Besemah Desa Manau IX
Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur dan proses perkawinan adat menurut
hukum adat Suku Besemah Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Kabupaten
Kaur. Metode penelitian yang dipakai dengan jenis penelitian hukum empiris
dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mewawancarai pemangku
adat, Jurai Tue dan masyarakat Desa Manau IX. Data yang dipakai data primer dan
data sekunder. Metode analisis data pada penelitian ini dipakai metode penelitian
kualitatif, dilihat di daerah Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur khususnya
Desa Manau IX pelaksanaan tradisi tersebut merupakan kewajiban bagi
masyarakatnya sebagai suatu syarat dalam perkawinan adat menurut hukum adat
Suku Besemah Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur.
Kata Kunci: Tradisi Lemang, Perkawinan Adat Suku Besema
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SAPI AKIBAT TERJADINYA WABAH PMK DI DESA BUMI MULYA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO
Get PDFBuying and selling is a form of agreement. An agreement is an event where
one person promises another person or where two people promise each other
to carry out something. A sale and purchase agreement that has met the legal
requirements of the agreement as per Article 1320 of the Civil Code, has
legal force and is fully applicable as the law for all parties involved in its
creation Cancellation of an agreement is a statement of the cancellation of a
legal action on the demands of the parties who by law, are justified to
demand such cancellation This research aims to find out the legal
consequences that arise for the parties from the cancellation cattle sale and
purchase agreement due to FMD outbreak in Bumi Mulya village, Penarik
district, Mukomuko regency. The research method used in this study is an
empirical legal research method, data is collected through observation
peoses and direct interviews with research samples. The sale and purchase
agreement is considered to have taken place between the two parties,
immediately after these people reach an agreement on the object and its
price, even though the object has not been handed over, nor the price has not
been paid. Cancellation of a sale and purchase can basically be done by the
seller or buyer. This action will have certain legal consequences for both
parties. The cancellation of the agreement clearly has legal consequences for
the seller and the buyer, the cancellation of the cattle sale and purchase
agreement is not solely due to the fault of the cow owner, but the default that
occurs due to non-fulfillment which is the object of the agreement due to the
existence of force majeure, where this force majeure situation cannot be
predicted and is not written in the agreement.
Keywords: Sale and purchase agreement, cancellation of agreement, PM
PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH SANGKETA DI KOTA BENGKULU
No full textPenelitian ini membahas Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam pembuatan akta jual beli tanah yang bersengketa di Kota Bengkulu. Studi ini
bertujuan untuk menganalisis pelanggaran dan akibat hukum bagi PPAT yang lalai
dalam memverifikasi status hukum tanah sebelum akta diterbitkan, sehingga
menimbulkan sengketa. Metode yang digunakan dalam metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif melalui wawancara dengan para PPAT, kantor Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan studi pustaka terkait
regulasi yang mengatur tentang pembuatan akta tanah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kelalaian PPAT dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, perdata, dan
administratif, termasuk sanksi dari ATR/BPN berupa pencabutan izin praktik. PPAT
harus melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan cermat, serta
memastikan tanah yang akan diperjualbelikan tidak sedang bersengketa. Implikasi
penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam perbaikan prosedur
pembuatan akta untuk menghindari sengketa tanah di masa depan dan meningkatkan
kesadaran hukum bagi PPAT serta masyarakat terkait dengan transaksi pertanahan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban PPAT, Akta Jual Beli, Sengketa Tana