Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
MEMULIAKAN PELAYANAN DAN MEMBUMIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
Get PDFService is the most important thing in organization which is run in either private service or government service. Many ways have been done by organization to give the best service for consumer satisfaction. One indicators of service successfulness is there is not any complaint from customer for the service which they got. Even thought if there is complaint, as a good organization, it has to be accepted and it is able to be solved well. Service is as a part from the servive itself. In other word, it is not separated from service that was given before. In many service cases usually consumers are in weak position as an effect from service that was given precisely caused consumer lost their right. For example in Prita Mulyasari’s case, she had to be willing lost her freedom for couple days because she was arrested in jail for her complaint by an email. She was not satisfaied because of the service dissartisfaction. Learning from Prita’s case, we as Indonesian consumer, it is the right time to recognice our right in order to get and to demand the best service without frightened. Keyword: Service, Protection, and consume
REFORMASI PENGELOLAAN SDM APARATUR, PRASYARAT TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK
Get PDFThe success of the bureaucratic reform could be achieved if the basic foundation, namely human resource of apparatuses have been able to managed with optimal and sustainable. In order for apparatus management reforms can be realized, can be used 2 (two) approaches; using external approach, encompassing policy approaches and systems; and internal approach, encompassing approach to cultural development and the inculcation values of organization. These approaches need to be understood and become a main point in setting the policy direction of apparatus management that is more productive, efficient, and effective. Keywords : Bureaucratic Reform, Apparatus Managemen
ANCAMAN BENCANA DAN KEBIJAKAN PENANGANANNYA DI DAERAH
Get PDFThis article is set to explore the important role at Indonesian local government which have been mandated by the constitution to manage disasters in their respective regions. It also encourages that sustainable disaster management be included in the local governments development plan documents, in order to strenghten the understanding of that disaster management is one of main responsibilities of the government in providing protection to its people. It is also suggested that there be eight points/ areas of participation in managing disaster which are expected to provide cleaner patterns in local disaster management before, and after the disaster takes place.Key words : disaster threat, policy handling in regionsArtikel ini mencoba mengupas peran penting Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan oleh konstitusi dalam rangka penanganan bencana diwilayahnya. Penulis mendorong agar penanganan bencana dapat secara berkesinambungan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, juga memberikan penguatan pemahaman bahwa penanganan bencana adalah salah satu tugas utama Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Diakhir tulisan, penulis merumuskan konsep delapan titik partisipasi penanganan bencana di daerah yang diharapkan dapat memberikan arah dan pola yang lebih jelas dalam penanganan bencana di daerah, pada saat dan setelah bencana terjadi.Kata kunci : ancaman bencana, kebijakan penanganan di daerah
INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA: SEBUAH BEST PRACTICE DI BANK INDONESIA
Get PDFSince 1999, efforts to change to the application of performance management systems are integrated with planning and budgeting systems in Bank Indonesia continues to be done. This effort is taken to maintain the continuity and sustainability of the achievement of organizational goals and the achievement of optimal high-performance organization. Systems Planning, Budget and Performance Management (SPAMK) based on the Balanced Scorecard (BSC) initially encountered many obstacles. Generally, the constraints are not on the technical aspects, but rather on non-technical aspects such as culture and behavior. The key to successful integration of planning and budgeting systems with performance management at Bank Indonesia lies in the changing work culture and mindset. Nevertheless, changes in work processes through integration with information technology (information technology) are also important. By using a search technique a variety of documents / literature (documentary research) and through several stages of workshops held both in the Bank Indonesia and the LAN as well as in other institutions, this study managed to dig up important information related to the possible application in government institution. The main purpose of this paper is to find out how the integration of planning, budgeting and performance management at Bank Indonesia. In addition, to find out how the impact caused by the application of these SPAMK and possible application in the government environment.Keywords: Strategic Planning, Budgeting, Performance Management, Balanced Scorecard, Key Performance IndicatorsSejak 1999, upaya perubahan terhadap penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran di Bank Indonesia terus dilakukan. Upaya ini ditempuh untuk menjaga kontinuitasStrategis dan keberlanjutan pencapaian tujuan organisasi secara optimal dan pencapaian kinerja organisasi yang tinggi. Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK) yang berbasis Balanced Scorecard (BSC) pada awalnya menemui banyak kendala. Umumnya, kendala tersebut bukan pada aspek teknis, namun lebih pada non teknis seperti aspek budaya dan perilaku. Kunci sukses integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dengan manajemen kinerja di Bank Indonesia terletak pada perubahan budaya kerja dan pola pikir. Meskipun demikian, perubahan pada proses kerja melalui integrasi dengan teknologi informasi (information technology) juga penting. Dengan menggunakan teknik penelusuran berbagai dokumen/literatur (documentary research) dan melalui beberapa tahap workshop yang diselenggarakan baik di Bank Indonesia dan LAN maupun di instansi lain, kajian ini berhasil menggali informasi penting terkait dengan kemungkinan penerapannya di intansi pemerintah. Tujuan utama dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja di Bank Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penerapan SPAMK tersebut dan kemungkinan penerapannya di lingkungan pemerintah. Kata kunci : Perencanaan , Penganggaran, Manajemen Kinerja, Balanced Scorecard, Indikator Kinerja Utam
PENGETAHUAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS1KINERJA PENGETAHUAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN
No full textThis research examines the relationship between knowledge of budgeting in government, effectiveness of participation and public satisfaction of performance-based budgeting implementation. The exogenous variabel in this research is budgeting knowledge, while the effectiveness of participation and satisfaction of performance-based budgeting implementation as an endogenous variabels. The primary research data was taken from questionnaires spread to 200 respondents using judgment sampling. Hypothesies are examined using the path analysis. The result indicates that low effectiveness of participation is caused by the lack of understanding of society about budgetary system. Satisfaction of performance-based budgeting implementation variabel is not significantly influenced by understanding of budgetary but the effectiveness of participation. Keywords: Budgeting knowledge, effectiveness of participation, judgment sampling and performance-based budgeting implementation Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengetahuan anggaran, efektifitas partisipasi dan kepuasan masyarakat atas implementasi anggaran berbasis kinerja. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran, kemudian sebagai variabel endogen adalah efektifitas partisipasi dan kepuasan masyarakat atas implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 200 responden yang menggunakan metode sampling Judgement Sampling. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan alat analisis Path. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya efektifitas partisipasi dalam penganggaran disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem penganggaran. Kepuasan implementasi anggaran berbasis kinerja tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan tentang anggaran tetapi dipengaruhi oleh efektifitas partisipasi. Kata Kunci: Pengetahuan anggaran, efektifitas partisipasi, dan kepuasan masyarakat atas implementasi kinerja berbasis anggara
EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN “PRO-GROWTH, PRO-POOR, AND PRO-HUMAN DEVELOPMENT” DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Get PDFDevelopment and public policy are two things that can not be separated. Among various choices of public policy instruments, local governments have to cope with difficult tasks in order to bring equitable regional development and prosperity to society. This paper aims to evaluate the performance of local governments in East Kalimantan Province through the variables of economic growth, poverty alleviation and unemployment, and the quality of human resources. Governments' capacity to manage these indicators indicates the achievement in regional development. By using rank analysis, it can be seen the strength and the weaknesses each regency/ city in order to accelerating socio- economic development in East Kalimantan. The analysis showed that on average, the regions that have superior performance in pro-growth, pro- poor, and pro-human development policy are Balikpapan City and Paser Regency; while Tana Tidung Regency gets the lowest rank and need to accelerate the social-economic development in its region rapidly. However, in each development indicators that are used in this article also showed that there are city/ regency that experience the highest rank and the lowest rank. Thus, the findings demonstrate that particular city/ regency in east Kalimantan Province has better-quality in specific development policy, and it can be replicated to other regions (specifically for least development region) Keywords: Development Policy, Economic Growth, Poverty and Unemployment Rate, HDI.Pembangunan dan kebijakan publik merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan. Upaya menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat melalui pembangunan daerah yang merata dengan tatakelola yang baik adalah tugas berat yang dijalankan oleh pemerintah daerah diantara berbagai pilihan instrument kebijakan publik. Tulisan ini mencoba untukmelihat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Timur melalui pendekatan kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kemampuan pemerintah daerah mengelola indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Dengan menggunakan analisis ranking, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing kabupaten/ kota dalam peningkatan pembangunan sosial-ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata daerah yang memiliki kinerja pro- growth, pro-poor, dan pro-human development terbaik di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. Sedangkan daerah yang memerlukan akselerasi kebijakan pembangunan sosial-ekonomi daerahnya adalah Kabupaten Tana Tidung. Meskipun demikian, dalam setiap elemen kebijakan pembangunan tersebut, terdapat daerah dengan peringkat tertinggi dan daerah dengan peringkat terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan pada kebijakan pembangunan tertentu, sehingga upaya replikasi kebijakan pada daerah yang masih tertinggal layak untuk diterapkan. Kata kunci : Kebijakan Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, IP
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KOMPETENSI DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan)
Get PDFPurpose of the study is to examine and analyze the role of education and training in improving apparatus human resource quality through competence as intervention. The data collection was conducted by distributing questionnaires to 82 respondents. However, only 78 respondents qualified. The tool was analyzed utilizing path analysis. Research results conclude that training and education have significant effect on competence. It indicates that regular education and training for the employees will improve employees' competencies better. Education and training have a significant effect on improving the quality of human resources. The higher the frequency, the better quality of apparatus human resource. Competency has significant effect on improving the quality ofapparatus human resource. This suggests the higher apparatus competencies, the higher investmestment in the community. Competence partially mediates the influence of education and training on improving the quality of apparatus human resource. Consequently, training and education have impact on improving the competence quality of apparatus human resource as intervention.Keywords: education and training, competency, apparatus human resource qualityTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis peran pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui kompetensinya sebagai intervensi. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 82 responden, namun hanya 78 responden yang memenuhi syarat. Alat dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan pada kompetensi, itu menunjukkan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dari kompetensi masing-masing pegawaipun yang lebih sering atau teratur juga akan meningkatkan lebih baik. Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini menunjukkan semakin tinggi frekuensi, kualitas pendidikan dan latihan akan meningkatkan sumber daya aparaturnyapun. Kompetensi berpengaruh signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, hal ini menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dari aparatur, semakin tinggi investasi pada masyarakat. Kompetensi sebagian menengahi pengaruh pendidikan dan latihan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Pendidikan dan Pelatihan sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur sebagai intervensi.Kata kunci: pendidikan dan pelatihan, kompetensi, kualitas sumber daya aparatu
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN KEBUTUHAN PENATAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
No full textObjectively, border area is indeed a backward district compared to areas outside the border areas. Moreover, this condition has revealed some issues in the border areas such as chronic poverty, isolation, low human resource index, the absence of public service facilities, shortage of staple supplies, etc. It has to be admitted that up to this time the performance of both the central and local government in the public area as well as development of social economic (education, health, infrastructure, income increase, and purchasing power, etcetera) in the border area is still relatively very low. Various conditions exist in the border area as well as the low performance of the government in the public service area need to be anticipated by strengthening the role of the state, for example through structuring the organization/ institution. Structuring institution in the border area has ultimate goal i.e. to increase the quality of public service to the society in the border area and at the same time, it can stimulate the acceleration of economic social development equally. Keywords: wilayah perbatasan, kinerja pelayanan, penataan kelembagaa
KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2006 (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kota Samarinda)
No full textVarious Complaints from society that often occur nowadays againts the service given by government indicate the unprofessional bureucracy performance in giving service to society. Performance of public service in Indonesia still remain unprofessional as the consequences of Indonesia’s bureaucracy that is not designed to “serve the society/abdi masyarakat”. Effort to improve the public service have been done by State Minister for Apparatus Empowerment (Menpan) trough some policies related to the public service such as the latest Menpan Regulation No. 25/ /M.PAN/04/2006 concerning Assesment of Performance of Public Service Unit that offer Excellent Service Award for Service Unit with the best performance. This article tries to identify the implementation of Performance Indicators of SAMSAT Office in Samarinda based on that Regulation. Keywords: birokrasi ,kinerja unit pelayanan, pelayanan prim
IMPLIKASI RESTRUKTURISASI ORGANISASI BIROKRASI TERHADAP KEAMANAN KERJA PEGAWAI SERTA KOMITMEN DAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
No full textheractilus once mentioned that nothing endures but change