Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KERANGKA GOOD LOCAL GOVERNANCE (Studi Kasus Pelaksanaan MSH-CSR Di Kabupaten Kutai Timur)
Get PDFThe purpose of decentralization is to improve the welfare of local communities, public services, and regional competitiveness mandated by Law 32/2004 on Regional Government. However, in the context of good local governance, a task of achieving the public welfare is not only carried out by local governments, but also supported by two other pillars in good governance, the business community and civil society at the local level. Thus, in terms of good corporate governance, it is known as corporate social responsibility (CSR), a form of corporate responsibility to the local community. The experience of the East Kutai Regency - East Kalimantan is an inspiration for other regions to initiate the formation of multi-stakeholder corporate social responsibility (CSRMSH). Keywords: decentralization, public welfare, corporate social responsibility, good corporate governanceTujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian, dalam konteks kepemerintahan daerah yang baik/good local governance (GLG), tugas dankewajiban peningkatan kesejahteraan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas dua pilar lain yakni kalangan dunia usaha dan masyarakat madani di tingkat lokal. Karenanya, dalam konteks pengelolaan perusahaan yang baik yang dikenal istilah tanggung jawab social perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat lokal di sekitar peruahaan. Pengalaman Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur merupakan inspirasi bagi kabupaten lainnya dalam menginisiasi terbentuknya forum multistakeholder CSR (MSH-CSR).Kata Kunci : otonomi daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan perusahaan yang baik
PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) SEBAGAI KERANGKA REFORMASI BIROKRASI MENUJU KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA
Get PDFRecently, good governance constitutes keyword in the framework ofbureaucratic reform, particularly among less-developed countries. The process of achieving good governance, however, is “a long and winding road” indeed. In such a case, NPM might be fruitful in offering strategy, method, principles, and instrument on how to reconstruct and refurbish governmental affairs and practices. The basic idea of NPM is that government must pay more attention to the notion of “public responsiveness”, rather than to the effort of improving “effectiveness over internal management”. In other words, NPM advocates the process of democratizing public administration, as one of the good governance main characteristics. It also means that when government is on-process of being more democratic, the concept of good governance is actually workable. And whenever it works favorably, KKN (Indonesian term of corruption, collution and nepotism) could be significantly reduced.Keywords: kepemerintahan yang baik, new public management, reformasi birokrasi
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA (PERFORMANCE EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN THE GREATER BANDUNG METROPOLITAN AREA)
No full textIn the Greater Bandung Metropolitan Area, waste is one of the crucial issues must be addressed immediately. In this regard, this study intends to investigate on how the existing condition of waste management in the Greater Bandung Metropolitan Area, from the perspective of service providers. Performance evaluation of waste management is divided into two, namely evaluation of the input and output performance. The indicators used to define the input performance includes 4 aspects: institutions, infrastructure, human resources, and budget. Meanwhile, the output performance of waste management were analyzed using three performance indicators, namely: 1) the percentage of waste transported to Waste Disposall (TPA); 2) the pattern of waste management applied in Temporary Waste Disposal (TPS) and Waste Disposal (TPA), and 3) the level of community participation in waste management. From this study, we conclude that in terms of inputs, the performance of waste management in the City of Bandung and Cimahi is considered better than that of the Bandung Regency and West Bandung Regency. As a result, the output performance of waste management in the city of Bandung and Cimahi looks better than the other two districts, especially in terms of waste transportation to landfill and waste processing.Keywords: performance evaluation, waste managementPersoalan sampah di wilayah Metropolitan Bandung Raya adalah salah satu persoalan krusial yang harus ditangani segera. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana kondisi eksisting pelayanan bidang persampahan di kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Bandung Raya dilihat dari sudut pandang pemberi layanan (service provider). Dalam hal ini, evaluasi kinerja pelayanan persampahan mencakup dua hal yaitu: 1) evaluasi kinerja input; dan 2) evaluasi kinerja output. Indikator yang digunakan untuk mendefinisikan kondisi eksisting kinerja input meliputi empat indikator yaitu: kelembagaan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran. Sementara itu, kinerja output dari pelayanan persampahan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator kinerja, yaitu: 1) prosentase terangkutnya timbulan sampah ke TPA; 2) pola pengelolaan sampah yang diterapkan di masing-masing TPS dan TPA, dan 3) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari sisi input, kinerja pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Cimahi dinilai lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini selanjutnya mempengaruhi kinerja output-nya, dimana kinerja output pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Cimahi terlihat lebih baik dibandingkan dua kabupaten lainnya, terutama dilihat dari segi pengangkutan timbulan sampah ke TPA dan pengolahan sampah. Kata Kunci: evaluasi kinerja, manajemen persampaha
SIGNIFIKANSI UU PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PELAYANAN PUBLIK
Get PDFThe major spirit of the regional autonomy laws of 1999 and 2004 is to empower local potencies. The content and implementation of the laws, however, is perceived to be incompatible to the efforts of promoting people’s engagement in the development processes. The autonomy of arranging household affairs, in fact, goes primarily to and conducted by local authorities. Consequently, the laws have failed to realize the idea of community-centered local government. In the future, therefore, public participation should be reconfirmed not as political opportunity offered by government’s compassion, but as basic service embedded in the government’s functions. Based on theoretical framework, this paper elucidates how could regional autonomy law be an enabling instrument of advancing public participation. Keyword: pemerintahan daerah, partisipasi publi
DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN (Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat)
Get PDFMinister of Marine Affairs and Fisheries policy to remove fishery retribution, is intended to ease the burden and increase the income of fishermen. The implementation still cannot yet to be implemented in Subang Regency, due to the absence of the clarity of legal instruments and mechanisms for compensation for the elimination of fisheries retributions. The purpose of this research is to determine the impact of regional income, fish market operations, and fishermen, if elimination of fisheries retributions applied in Subang Regency. Analysis of research is conducted by using descriptive exploratory method through to case study approach, supported by primary and secondary data. The results showed, if the fishery retribution abolished: First, it would reduce this source of revenue assets Subang Regency; Second, it will cause the fishing Blanakan Sub-district helpless when experiencing difficulties; Third, there will be no impact of fish market in Blanakan Sub-district. The terms of policy implications, government (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) should make a rule (Peraturan Menteri) to remove the fisherie retribution, and provide solutions of compensations mechanism to remove of fisheries retribution.Keywords: Impact, Policy, Abolition, Fishery retributionKebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapus retribusi perikanan, dimaksudkan guna meringankan beban dan meningkatkan pendapatan nelayan. Implementasinya masih belum dapat diterapkan di Kabupaten Subang, karena tidak diikuti kejelasan instrumen hukum dan mekanisme kompensasi atas dihapuskannya retribusi perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya dampak terhadap PAD, operasional TPI, dan nelayan, jika penghapusan retribusi perikanan diterapkan di Kabupaten Subang. Analisa penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif exploratif melalui pendekatan studi kasus, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, jika retribusi perikanan dihapuskan: pertama, mengurangi sumber aset PAD Kabupaten Subang; kedua, menyebabkan nelayan Kecamatan Blanakan tidak ada yang membantu apabila mengalami kesulitan; ketiga, tidak berdampak terhadap TPI di Kecamatan Blanakan. Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemerintah (KKP) harus membuat Peraturan Menteri untuk menghapus retribusi perikanan, dan memberikan solusi mekanisme kompensasi untuk menghapus retribusi perikanan. Kata kunci: Dampak, Kebijakan, Penghapusan, Retribusi perikana
DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA 1 THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON CORRUPTION IN INDONESIA
Get PDFThis research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on corruption case in Indonesia. Research population are regencies/municipalities throughout the province in Indonesia, employing secondary data from Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah and Transparency International Indonesia (TI- Indonesia) within the period of 2004, 2006, 2008, and 2010. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, fiscal decentralization has a negative and significant effect on Corruption Perception Index (CPI). The higher the fiscal decentralization, the more higher the corruption is in Indonesia. Keywords: fiscal decentralization, corruptionPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Transparency International Indonesia (TI- Indonesia) tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur dengan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Di Indonesia, semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi tingkat korupsi. Kata kunci: desentralisasi fiskal, korups
PEMANTAPAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DENGAN PRIORITAS SEKTOR POTENSIAL DI KALIMANTAN
No full text“Classic” basic thought states that economics development in an area rich for natural resources will progress forward and its society is more prosperous compared with an area lack of natural resources. Kalimantan, an area rich for natural resources should realize that dependence and exploitation for a long term will harm its own territory. Therefore, to increase the regional income in the development process, Kalimantan shall increase income outside the natural resources which have enough potency to be developed that in the future it can place the oil and gas as complementary income resource. The process of this development requires association from all parties, not only local government, but also local people, along with their skill and ability as human resource in the area that will certainly support the acceleration of the development in digging, managing and optimizing the potential sectors in the area. In the effort of searching potential sector, it is important to know the basic activities in the region as the prime mover role where every change has multiplier effects against regional economics. Through the acquisition of potential sector in the area, the attempt of policy determination in the development of an area will be more focused and efficient. Hereinafter, by having competitive advantage, development acceleration will be executed immediately. Keywords : Sektor potensial, Pendapatan daera
EVALUASI PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA LANGSUNG (Studi Kasus di Kalimantan Timur)
No full textImplementation of free and open election represents one of the prerequisites of a governance, which is categorized as democratic governance. Since 2005 more than 50% of the total area in Indonesia have carried out direct election of district head. However, various problems still emerge. Money politic issue, conflict between supporter, collision of campaign regulation up to the close opportunity for civil candidate (independent) are some problems which are still faced in the implementation of direct election. This article tries to identify and analyze the stages of direct election implementation as well as to compare the practice and problems which emerge in the execution, especially in East Kalimantan. In fact, from result of the analysis, there are still many weakness and insufficiency either both from the aspect of regulation or in the execution of direct election which must be straighten up, either from the aspects of law, implementation instrument or technical during the execution Keywords: Direct Election of District Head, Local Democracy