Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Pemberantasan Korupsi: Tantangan Besar Presiden Republik Indonesia 2009-2014
Get PDFSusilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, kali ini berpasangan dengan Boediono. Pasangan SBY-Boediono diharapkan dapat me-lanjutkan program-program presiden sebelumnya (SBY-JK) khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Sebagaimana dimaklumi, pada awal kepemerintahan SBY- JK membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dimana Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, SH. Pembentukan Timtas Tipikor pada awalnya mendapat kritik keras, khususnya dari Komisi III DPR RI karena dinilai akan menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang sudah ada. Namun disisi lain, Timtas Tipikor ternyata diakui sebagai sebuah terobosan untuk mengusut berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi dan yang selama ini dinilai ‘terhambat’ dalam penegakannya. Namun bagaimanapun Timtas Tipikor dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Akan tetapi, keberhasilan tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama, karena KPK tengah tersandung dua masalah; Pertama , masalah legitimasi, bahwa sampai saat ini UU Tipikor belum disahkan oleh DPR, dan Kedua , masalah internal KPK yakni dengan terjadinya penonaktifan Antasari Azhar sebagai Ketua (kolektif) KPK terkait dengan terbunuhnya Dirut PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen pada awal Maret 2009. Tulisan singkat ini didedikasikan bagi percepatan atau akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pasca terpilihnya SBY pada periode kedua kepemerintahannya
MENYONGSONG REFORMASI BIROKRASI TAHAP KEDUA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Get PDFImproved governance at this time is encouraged through the implementation of bureaucratic reforms program that has entered the second stage (2010-2014). One considerable area of change in the bureaucratic reform that needs to be improved is public services, especially in the current era of regional autonomy nowadays where the regions have opportunity to innovate, be creative, and create the best model to achieve improved quality of service to the community. One important effort suggested by the author to improve the quality of public services is to do public service management reform, to fulfill completeness of organizational development, and implementation of zero management in public service activities. If this can be implemented, it is expected that people's satisfaction is achieved, which together will show the better performance of the government, and in the aggregate will show the successful implementation of bureaucratic reforms.Keywords : Bureaucratic reform, public service, regional autonomyPerbaikan tata kelola pemerintahan yang saat ini digalakkan melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi sudah memasuki tahapan atau gelombang kedua (2010-2014). Salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang cukup penting untuk ditingkatkan adalah pelayanan publik, terutama di era otonomi daerah saat ini yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk berinovasi, berkreasi, dan menciptakan model terbaik demi pencapaian peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya penting yang disarankan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik, memenuhi kelengkapan pengembangan organisasi, serta penerapan manajemen zero dalam aktivitas pelayanan publik. Jika hal ini mampu dilaksanakan, maka diharapkan kepuasan masyarakat akan tercapai, yang secara bersinergi menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik, dan secara agregat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Otonomi Daera
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR (OKI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN
Get PDFThis research aims to review the implementation of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008, about the Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Komering Ilir, which has become the autonomous village, and knowing how it works. Analysis of the research was conducted by using descriptive exploratory method, through qualitative approach, supported by primary and secondary data. The results show, that policy transformation of the management of inland waters by enactment of Local Regulation No. 9/2008, has provided greater access to the community to utilize the fish resources; the authority of the village to arrange lebak, lebung, and river is becoming much wider; the less optimal implementation of Local Regulation No. 9/2008, is caused by the apparatus and community who are not ready yet to adopt the value change and new norms. Keywords: implementation of local regulation, management, inland water.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa serta mengetahui pelaksanaannya. Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif, melalui pendekatan kualitatif, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan; kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak, lebung, dan sungai; kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008, dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru.Kata kunci: implementasi Perda, pengelolaan, perairan umum daratan
PERUBAHAN-PERUBAHAN ORGANISASIONAL DALAM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN SETELAH BERLAKUNYA U.U. PEMERINTAHAN DAERAH NO. 32/2004
Get PDFThis paper describes and analyses changes that occurred in the Department of Plantation and Livestock (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dispertanak) Kabupaten Nunukan. There are some 19 aspects that were examined, consisted of 30 items. Among these items, there were 13 (42%) items which experienced positive changes, such as office equipment, formal and informal communication, quality employees, and program evaluation. A total of 5 (16%) items regent; and 12 (39%) items remained relatively unchanged, for example the flow at tasks, project orientation, and decision making process. This condition is not so encouraging. Dispertanak needs to do introspection, then makes up his mind to make positive change significantly and innovatively through a process of learning organisation. Keywords : organizational change, nepotism, innovation, decision making, learning organisation.Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Ada 19 aspek yang dikaji, terdiri dari 30 butir kajian. Di antara butir-butir ini terdapat 13 (42%) butir yang mengalami perubahan positif, misalnya peralatan kantor, komunikasi formal dan informal, kualitas pegawai dan evaluasi. sebanyak 5 (16%) butir relatif tidak berubah, misalnya aliran tugas, orientasi proyek dan proses pembuatan keputusan. Kondisi ini kurang begitu menggembirakan. Dispertanak perlu melakukan mawas diri, untuk kemudian membulatkan tekad melakukan perubahan-perubahan positif yang lebih signifikan dan inovatif melalui proses learning organisation. Kata kunci: Perubahan organisasi, nepotisme, inovasi, pengambilan keputusan, learning organisation
KAJIAN STATUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM (STUDY OF NTT PROVINCE'S STATUS AS AN ISLAND PROVINCE: OVERVIEW FROM LAW PERSPECTIVE)
Get PDFEast Nusa Tenggara (NTT) consisting of inhibited and unhibited islands has enormous sea and natural resources with both comparative and cooperative advantages. However, the utilization and management of marine and fisheries resources are still facing limitations such as lack of sea and special port infrastructure, transportation, communication, water, electricity, health, and education facilities. In addition, the development in the Capital of the Province/District which tends to be cliquish along with infrastructure constraints and inequality lead to another problem for managing government in East Nusa Tenggara. In fact, the treatment for managing East Nusa Tenggara Islands cannot be equal with other provinces in Indonesia since it is not mainly land area. Constitutionally, Act Number 32 Year 2004 has not accommodated East Nusa Tenggara Provincial Government geographically since the range of development is wider and spreads across the islands. As a result, there is not enough budget support in the calculation of General Allocation Fund. Consequently, the public service in the islands can not be implemented efficiently and effectively.Keywords: island province, East Nusa Tenggara ProvinceWilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berpulau-pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak dihuni memiliki potensi wilayah laut yang luas dan sumberdaya alam yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTT sesungguhnya dapat memiliki keunggulan komparatitif dan keunggulan kooperatif. Namun pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki masih mengalami berbagai keterbatasan-keterbatasan seperti infrastruktur pelabuhan laut/pelabuhan khusus, sarana transportasi, sarana komunikasi, air bersih, listrik, kesehatan dan sarana pendidikan. Oleh karena, pembangunan cendrung berkelompok di kawasan Ibukota Provinsi/Kabupaten dan keterbatasan serta ketimpangan infrastruktur mendatangkan kendala tersendiri bagi pengelolaan pemerintahan di NTT karena pengelolaan pulau- pulau NTT sama perlakuannya dengan pengelolaan provinsi lainnya di Indonesia padahal seharusnya pengelolaan di NTT berbeda perlakuannya dengan wilayah daratan. Secara konstitusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengakomodir Pemerintah Provinsi NTT yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang mengapresiasi kepentingan daerah belum mendapat perlakuan yang adil dan merata. Padahal jangkauan pembangunan lebih luas dan tersebar di pulau-pulau, namun belum mendapatkan dukungan dana dalam perhitungan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum). Hal ini menyebabkan pelayanan publik pada pulau-pulau tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.Kata Kunci: Provinsi kepulauan, Provinsi Nusa Tenggara Timu
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No full textGovernment’s commitment and programs to restore public service delivery in the era of extended regional autonomy is being more apparent. One of efforts in improving service quality and performance is to conduct regular appraisal over service providers and district / city governments as a system. Additionally, stimulating programs that enable service providers and government officials to generate innovation in their daily operation are really imperative. Based on such consideration, East Kalimantan Provincial Government has implemented two sorts of public service assessment according to Minister of Administrative Reform Regulation No. 25 and 26 of 2006. This paper offers basic framework of doing such assessment and the findings regarding public service delivery in East Kalimantan region. Keywords: penilaian kinerja, kompetisi, pelayanan publik, Kalimantan Timur
STRUKTUR BARU ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DI INDONESIA: Sebuah Konsep dan Respon atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Reformasi Birokrasi
Get PDFCurrently, Indonesian research and development (R&D) institutes is not considered to provide a real and significant contribution to the economy of the nation. Therefore, it is required institutional reform which is in line with bureaucratic reform policy. The main reform which is believed to enhance R&D institutes' role in the economy is the arrangement of organizational structure as one of bureaucratic reform aspects. This study attempts to analyze the existing organizational structure and compared to the ideal one. The analysis showed that the organizational structure of R & D institutes should refer to the latest developments and demand conditions. It is characterized by its flat and specific organizational structure, non-bureaucratic management support, simple, and flexible, as well as the absence of a clear division between their respective expertise. The new paradigm of organizational structure of R & D institute emphasis on strict separation between zones and administrative support; technical scientific zone, and zone facilities and business development.Keywords: Organizational Structure, Government Research and Development Institute, Structuring and Strengthening Organizations, Bureaucratic ReformSaat ini lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia masih dianggap belum mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi perekonomian bangsa. Kondisi ini menuntut perlunya dilakukan pembenahan terhadap kelembagaan litbang itu sendiri. Hal itu sejalan Kebijakan Reformasi Birokrasi, dimana ada sejumlah aspek yang perlu dilakukan penataan/pembenahan. Salah satunya melalui penataan struktur organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan tipe Review of Existing Research. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi litbang haruslah mengacu pada perkembangan dan tuntutan kondisi terkini. Hal ini dicirikan dengan bentuk organisasi yang ramping dan spesifik, dukungan manajemen yang tidak birokratis, sederhana, dan fleksibel, serta adanya pembagian yang jelas antar masing-masing keahlian. Paradigma baru struktur organisasi litbang menekankan pada pemisahan secara tegas antara zona pendukung dan administrasi; zona keilmuan teknis, dan zona sarana dan pengembangan bisnis.Kata Kunci : Struktur Organisasi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Reformasi Birokras
ANALISIS SEKTOR LOGISTIK DALAM RANGKA KELANCARAN ARUS BARANG DAN PENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITI EKSPOR DAERAH (LOGISTICS SECTOR ANALYSIS IN ORDER TO BRING SMOOTHNESS THE FLOW OF GOODS AND TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF LOCAL EXPORT COMMODITIES)
Get PDFA country with an efficient logistics services sector will be more competitive than those with less efficient systems. Indonesia logistical conditions reflects the fact that the total cost prior to shipment and inland transportation in the country reached more than 40% of the total cost of logistics. It's certainly encouraging high-cost economy and also reduces the competitiveness of Indonesian products. This emphasizes that the logistics become the most important sectors in enhancing the competitiveness of a country's export products. The applied analysis method in this research is Analytical Hierarchy Process (AHP) based on two hierarchies, namely: (1) hierarchy that includes the domestic distribution of current (effective), efficient distribution of domestic and Supply Chain, and (2) hierarchy which includes six indicators, namely the harmonization of central/ regional, infrastructure improvement, human resource development, the elimination of unofficial fees, law enforcement for those who break the rules, and do not do anything (do nothing). Based on the synthesis of the six policy choices, infrastructure improvements, removal of unofficial fees and Harmonization of both national and local regulations were the policy priorities that must be taken by the Government to realize the smooth flow of goods in order to create competitiveness of Indonesian export products.Keywords: Logistics, AHP, CompetitivenessNegara dengan sektor jasa logistik yang efisien akan lebih kompetitif dibandingkan negara dengan jasa logistik yang kurang efisien. Kondisi logistik Indonesia mencerminkan bahwa total biaya sebelum pengiriman dan transportasi darat mencapai lebih dari 40% dari total biaya logistik. Ini tentu mendorong ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing produk Indonesia. Hal ini membuat logistik menjadi sektor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) didasarkan pada dua hierarki, yaitu: (1) hierarki yang meliputi distribusi domestik arus distribusi (efektif), efisien Rantai Pasokan domestik dan, dan (2) hierarki yang meliputi enam indikator, yaitu harmonisasi pusat / daerah, perbaikan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penghapusan biaya tidak resmi, penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan, tidak melakukan apa-apa (do nothing). Berdasarkan sintesis dari enam pilihan kebijakan, perbaikan infrastruktur, penghapusan biaya tidak resmi dan Harmonisasi peraturan baik nasional dan lokal adalah prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kelancaran arus barang dalam rangka menciptakan daya saing produk ekspor.Kata Kunci : Logistik, AHP, Daya sain
