Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR MIGAS DI JAWA TIMUR (THE ANALYSIS OF COMMUNITY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION OF THE OIL AND GASSECTOR IN EAST JAVA)
Get PDFAs stated by the Act of Oil and Gas, exploring companies are obliged to perform a community development. These companies, however, instead of bring the prosperity for the society, they reduce the opportunity for the people on making a living since there are no more job oportunities, resulting in the rate of poverty increasing. Based on this matter, this study aims to answer: why the community development is necessary, and how the implementation of the community development can be executed effectively, efficiently and right on target. The study is performed by using the descriptive-qualitative method. Result reveals that the content of the policy is contrary to the spirit of good governance and good corporate governance. The recovery cost affects to the low fund of the community development, the implementation of the community development is not yet structured, and the society's prosperity deteriorates. The “given” policy formulation, in which foreign needs to be involved, implicates the state authorization in a fragile condition so that the state is not able to preserve the defense and the sovereignty of energy. Instead, it marginalizes and divides the local communities.Keyword: community development, good governance, good corporate governanceBerdasarkan UU Migas, perusahaan eksplorasi wajib melaksanakan community development. Hadirnya perusahaan justru menciptakan kemiskinan baru karena masyarakat kehilangan sumber nafkah hidup dan tidak adanya lapangan pekerjaan baru. Bertolak dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab: mengapa community development harus dilaksanakan, dan bagaimana model pelaksanaan community development yang efektif-efisien tetap target dan tepat sasaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan bertentangan dengan semangat good governance dan good corporate governance, recovery cost berdampak pada rendahnya dana community development, pelaksanaan community development belum terstruktur, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Perumusan kebijakan“given”, didalamnya terdapat kepentingan asing, berimplikasi pada rapuhnya kekuasaan negara untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi. Pelaksanaan kebijakan justru memarginalkan dan mendeferensiasikan masyarakat lokal. Model implementasi community development mengacu pada konstitusi Negara, dengan menerapkan teori New Public Services, Good Governance, dan Good Corporate Governance, yang mengasumsikan perlunya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelayanan optimal untuk kesejahteraan rakyat. Semua pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat aktif baik pada perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, good governance, good corporate governanc
ANALISIS PENERAPAN UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (ANALYSIS TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (SPIP) IN THE GOVERNMENT OF KUTAI KARTANEGARA)
Get PDFThis study aims to look at the application of one of the elements of SPIP, Control Environment Evaluation, especially the Policy Formulation Element and Implementation of a Good Policy On Human Resource Development in thegovernment of Kutai Kartanegara. By adopting the survey mechanism and data processing of BPKP, the study found that there are subelements that are categorized as "inadequate" namely acceptance and retention of employees based on the principles of integrity, competence required, and evaluation of employee performance and compensation for performance. Therefore, the Government of Kutai Kartanegara need to make extra efforts to create the more productive human resource development, competence and appreciation oriented on the performance of employees.Keywords : Control Environment, SPIP, Government of Kutai Kartanegara Regency Kajian ini bertujuan untuk melihat penerapan salah satu unsur SPIP yaitu unsur lingkungan pengendalian, khususnya pada elemen Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan mengadopsi mekanisme survey dan pengolahan data dari BPKP, kajian ini menemukan bahwa masih terdapat sub elemen yang dikategorikan “tidak memadai” yaitu, penerimaan dan retensi pegawai didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, dan kompetensi yang diperlukan dan evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi atas kinerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan upaya-upaya ekstra untuk menciptakan pembinaan SDM aparatur yang lebih produktif, berorientasi pada kompetensi dan penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai.Kata Kunci : Lingkungan Pengendalian, SPIP, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegar
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KUBU RAYA (PUBLIC SERVICES INNOVATION IN REGIONAL BOARD OF INVESTMENT AND INTEGRATED SERVICES (BPMPT) AT KUBU RAYA REGENCY)
Get PDFAs a relatively new area, Kubu Raya district has managed to implement good public services especially in the field of licensing, this is evidenced by the numerous awards achieved and the increasing trend of the realization of a permit issued by the permitting Regional Board Of Investment And Integrated Services (BPMPT) as organizers each year. This study aims to determine what innovations have been carried out by BPMPT Kubu Raya and to identify what factors into supporting or occurrence of such innovations. This study used a qualitative method with a descriptive approach . Data were collected through interviews with the Head BPMPT and secondary data. The success of the public service is a direct and indirect impact of the innovation made by BPMPT. Innovation has been done by BPMPT Kubu Raya is simplifying the number of permits, licenses and restrictions touts business process simplification. Factors driving the birth of innovation undertaken by BPMPT Kubu Raya is the commitment and leadership of Regents BPMPT in improving the quality of licensing services, and human resources BPMT, who has high morale. While the issue is a barrier in the birth of innovation is movingstaff.Keywords: Innovation, Public ServicesSebagai daerah yang masih terhitung baru, Kabupaten Kubu Raya sudah berhasil melaksanakan pelayanan publik yang baik khususnya di bidang perijinan, hal ini dibuktikan antara lain dengan diraihnya berbagai penghargaan dan meningkatnya tren realisasi ijin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) setiap tahunnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat terjadinya inovasi tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala BPMPT serta data sekunder. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah penyederhanaan jumlah ijin, pembatasan calo perijinan dan penyederhanaan business process. Faktor pendorong lahirnya inovasi yang dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah komitmen Bupati dan pimpinan BPMPT dalam memperbaiki kualitas pelayanan perijinan, serta sumber daya manusia BPMT yang memiliki semangat kerja tinggi. Sedangkan masalah yang menjadi faktor penghambat lahirnya inovasi adalah mutasipegawai.Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publi
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR PERIKANAN TANGKAP (ANALYSIS THE POTENTIAL OF NON-TAX GOVERNMENT REVENUE FROM FISHERIES SECTOR)
Get PDFRealization of non-tax government revenues from fisheries sector since 2006is still far from its potential and actual targets. Though the volume ofproduction from fisheries results tend to research year and in 2012 reached 5.8 million tons and production rate of Rp.72,01trillion. Non-tax government revenues from fisheries in 2012 only amounted about 0.3 percent from the production value of fisheries in Indonesia. Some of region in Indonesia were already experiencing over fishing. If there is no action from the government to control fishing activities, then fisheries sustainability would be threatened. The purpose of this study is to analyze and estimate the potential of non-tax government revenues from fisheries sector. The research method used is a combination of quantitative method (to make analysis about the potential of non-tax government revenues from fisheries sector and its impact to fishers welfare)and qualitative method(to identify problems from every cycle in fisheries management). The results are surprising because of the potential of non-tax government revenues from fisheriesin 2014 could reach 10 times than the realizationin 2012.Keywords: non-tax government revenues, fisheries, fisheries sustainability.Realisasi PNBP sektor Perikanan Tangkap sejak tahun 2006 sampai saat ini masih jauh dari potensi dan target sebenarnya. Padahal volume produksi dari hasil perikanan tangkap cenderung naik setiap tahunnya dan pada tahun 2012 mencapai 5,8 juta ton dan nilai produksinya sebesar Rp72,01 triliun. PNBP Perikanan Tangkap 2012 hanya sebesar 0,3 persen dari nilai produksinya. Beberapa wilayah perikanan di Indonesia sudah mengalami overfishing. Bila tidak ada tindakan dari pemerintah untuk melakukan pengendalian penangkapan ikan, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan usaha perikanan di Indonesia.Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dan mengestimasi potensi PNBP tahun 2014. Hasil analisis potensi PNBP diharapkan sebagai bahan masukan dalam kebijakan PNBP pada tahun-tahun mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode kuantitatif,untuk melakukan analisis besaran potensi perikanan beserta menghitung dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan, dan metode kualitatif,untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada setiap siklus pengelolaan perikanan tangkap.Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan karena potensi PNBP Perikanan tahun 2014 bisa mencapai 10 kali lipat dari realisasi tahun 2012.Kata kunci: Potensi PNBP, sektor perikanan tangkap, Keberlangsungan usaha perikana
DAMPAK KEBIJAKAN BEA KELUAR CPO TERHADAP INDUSTRI CPO DAN TURUNANNYA (IMPACT OF CPO EXPORT TAX POLICY ON CPO INDUSTRIES AND DERIVATIVE
Get PDFImposition of export duty policy for CPO and its derivative products is animportant policy Imposition of export duty policy for CPO and its derivativeproducts is an important policy of promoting the growth of national industry. This policy will affect the upstream and downstream sides. This study examines the impact of the policy impositionof export duty CPO products and derivatives which can provide a more positive welfare impact, than has been achieved so far, furthermore determined the appropriate policies to be applied to compensate the aggrieved stakeholders, to determine the distribution of surplus between producers and consumers. The applied method is the analysis of the economic impact, wich is cost and benefit using a simulation. Based on simulation results, manufacturers have lost the opportunity to obtain a windfall gain, while the government gained revenue from export duties due to reduced smuggling. In order to award compensation to the manufacturer, the facility / amenity that is returned including the improvement of transport infrastructure (roads andports), research and development (R & D), promotion and advocacy abroad, human resource development, especially farmers through training, meeting the needs of farmers (seeds, fertilizers and land titling) in order to revitalize oil palm plantations, and facilities / other relevant ease.Keywords : impact policy, export tax, CPOKebijakan pengenaan bea keluar untuk produk CPO dan turunannya merupakan kebijakan yang penting dalam mendorong pengembangan industri nasional. Kebijakan ini akan mempengaruhi sisi hulu dan hilir. Kajian ini bertujuan melihat dampak kebijakan pengenaan bea keluar produk CPO dan turunannya dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih positif dari yang telah dicapai saat ini. Selain itu, ingin melihat kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk mengkompensasi pemangku kepentingan yang dirugikan oleh kebijakan ini, serta net welfare- untuk mengetahui distribusi surplus antara produsen dan konsumen. Metode yang digunakan adalah analisis dampak ekonomi yaitu cost and benefit dengan simulasi. Berdasarkan hasil simulasi, produsen mengalami kehilangan kesempatan memperoleh windfall gain secara maksimal, sedangkan pemerintah memperoleh pendapatan dari bea keluar akibat berkurangnya smuggling. Dalam rangka pemberian kompensasi bagi produsen, maka fasilitas/kemudahan yang dikembalikan diantaranya adalah perbaikan infrastruktur transportasi (jalan dan pelabuhan), penelitian dan pengembangan (R & D), promosi dan advokasi di luar negeri, pengembangan sumber daya manusia, khususnya petani melalui pelatihan, pemenuhan kebutuhan petani (bibit, pupuk dan sertifikasi lahan) dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit, dan fasilitas/kemudahan lain yang relevan. Kata kunci : dampak kebijakan, bea keluar, CP
SISTEM INFORMASI ORGANISASI BERBASIS JARINGAN DALAM PENENTUAN STRATEGI (NETWORK-BASED INFORMATION SYSTEMS ORGANIZATIONS IN DEFINING A STRATEGY)
Get PDFIn determining the strategy, accurate information is a necessity.Accurate information must be supported by the reliable information system. Inter-organizational networklately is a concept developed in the study of organization and management. This organizations are used to acquire critical resources needed by the organization, because these resources are controlled by other organizations. The purpose of the study is to explain the ability of information systems in the determination of local economic growth strategy in the region of BP-KAPET Pare-Pare. This research is qualitative research and the strategy used is case study as well as the type is explanative.Research results showed that the systems have not been able to provide complete and accurate information oflocal resources in its territory, so it cannot determine the dominant strategy to outperform other player's strategy. The implication is BPKAPET Pareparewhich is intended as a major driver of economic growth accelerated in the region, but until now local governments have not been able to invite investors to invest in this region. The inability to provide such information due to the BP-KAPET Parepare system is still dominated by a government bureaucracy that is focused on rules and leaders' instructions.Keyword: Inter-Organization Network, Information Systems, StrategyDeterminationDalam menentukan strategi, informasi yang akurat adalah sebuah kebutuhan. Informasi yang akurat perlu didukung oleh sistem informasi yang handal. Jaringan antar organisasi adalah sebuah konsep yang cukup berkembang dalam studi organisasi dan manajemen akhir-akhir ini. Organisasi seperti ini digunakan terutama untuk memperoleh sumber daya kritis yang dibutuhkan oleh organisasi, karena sumber daya ini dikendalikan oleh organisasi lain. Tujuan penelitian adalah menjelaskan kemampuan sistem informasi dalam penentuan strategi pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah BP-KAPET Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tipe eksplanatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi BP-KAPET Parepare belum mampu menyediakan informasi tentang sumber-sumber daya ekonomi daerah yang lengkap dan akurat di wilayahnya, sehingga tidak bisa menentukan strategi yang dominan untuk mengungguli strategi pemain lain. Akibatnya adalah BP-KAPET Parepare dimaksudkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dipercepat di wilayahnya, namun sampai saat ini pemerintah daerah di wilayah ini belum mampu mengundang investor untuk berinvestasi. Ketidakmampuan menyediakan informasi tersebut disebabkan oleh BP-KAPET Parepare masih didominasi oleh sistem kerja birokrasi pemerintahan yang terlalu berfokus pada aturan dan petunjuk pimpinan. Kata Kunci: Jaringan Antar Organisasi,Sistem Informasi, Penentuan Strateg
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMPERKUAT DESENTRALISASI: KASUS JEPANG DAN PELAJARAN UNTUK INDONESIA (THE ROLE OF CENTRAL GOVERNMENT IN STRENGTHENING DECENTRALIZATION: CASE STUDY OF JAPAN AND LESSONS FOR INDONESIA)
Get PDFThe role of central government in strengthening sub-national governments is unquestionably vital. Principally, the central government also determines the degree of decentralization in a country. This paper tries to explore the role of central government in Japan in promoting local development through decentralization. There are some lessons that might adopted to build decentralization in Indonesia effectively. Firstly, central government needs to reinforce its commitment to transfer more powers to local government, and to reduce its intervention over local regulations. Secondly, the new framework of decentralization should oblige central government to provide economical incentive system in order to promote competition among local governments.Keywords: decentralization, role of central government, Japan, Indonesia.Tidak diragukan lagi bahwa peran pemerintah pusat dalam memperkuat pemerintah daerah sangat penting. Tingkat desentralisasi di suatu negara sangat ditentukan terutama oleh Pemerintah Pusat. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi peran pemerintah pusat di Jepang dalam mempromosikan pembangunan daerah melalui desentralisasi. Ada beberapa pelajaran yang mungkin dapat diadopsi untuk membangun desentralisasi yang lebih efektif di Indonesia. Pertama, Pemerintah Pusat perlu memperkuat komitmennya untuk mentransfer kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, dan mengurangi intervensi atas peraturan atau regulasi daerah. Kedua, kerangka baru desentralisasi perlu mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan sistem insentif ekonomi dalam rangka mempromosikan kompetisi antar pemerintah daerah.Kata Kunci : desentralisasi, peran pemerintah pusat, Jepang, Indonesia