Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Get PDFThis study aims to see the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 about Government Apparatus Discipline in Kutai Kartanegara regency regarding the discipline on the use of working hours. Kukar district government has followed up this regulation by issuing Regional Regulation Number 46 Year 2013 about Enforcement of Civil Servants Discipline in Kutai Kartanegara regency. Based on interviews and questionnaires on the perception of civil servants in the Kutai Kartanegara regency, it can be concluded that in some local government units, the enforcement of rules related working hours disciplines have beenoptimized at the structural level, but still not up to the lower level. Understanding on the prohibitions of Government Apparatus Discipline has been predominantly known and understood by the majority of structural officials. Management to get permission to use work hours for personal use is still tolerable but has not been managed well, and additional revenue (TPP) were deemed to be highly related to the discipline of hours worked by employees and become a powerful instrument to encourage civil servants to be discipline and obeying the rules. Coaching employees to be able to behave professionally, improve capabilities and change his mind set against the additional revenue (TPP) and working hours.Keywords: Discipline, working hours , the Government of Kutai Kartanegara RegencyKajian ini bertujuan untuk melihat implementasi PP 53 No 2010 Tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kedisiplinan terhadap jam kerja. Pemkab Kukar telah menindaklanjuti PP tersebut dengan menerbitkan Perbup No 46/2013 tentang Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan kuisioner terhadap persepsi dari PNS di Pemkab Kutai Kartanegara, disimpulkan di beberapa SKPD, penegakan disiplin terkait aturan jam kerja telah optimal pada tataran struktural, namun masih belum maksimal dilaksanakan hingga ke level bawah. Pemahaman terhadap larangan-larangan dalam aturan kedisiplinan telah secara dominan diketahui dan dipahami oleh sebagian besar pejabat struktural. Pengelolaan ijin terhadap penggunaan jam kerja untuk keperluan pribadi, masih ditoleransi, namun belum dikelola dengan baik dan TPP dianggap masih sangat berkaitan dengan disiplin jam kerja pegawai dan menjadi instrumen yang ampuh untuk mendorong pegawai taat pada aturan. Pembinaan pegawai agar mampu bersikap professional, meningkatkan kapabilitasnya dan merubah mind set-nya terhadap TPP dan jam kerja.Kata Kunci : Disiplin, Jam kerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegar
Kebijakan Moratorium PNS : Analisis Bezetting Pegawai, Rightsizing Kelembagaan, dan Budgeting Penyelenggaraan Pemerintahan
Get PDFProfessional civil servant management based on merit system is needed to support government’s tasks. The arrangement on number, qualification, composition, and distribution of civil servants is required to rationalize civil servants’ placement in order to improve their competencies and working performances. Moratorium policy is a temporary delay of civil servant recruitment to find out the actual employee needs based on the quantity and quality aspects. The goal of this study is to analyze the strategic issues to be used as recommendations in creating civil servant moratorium policy on some aspects, such as bezetting, organization rightsizing, business process, and the government budgeting. This study is a policy research using a qualitative descriptive approach, conducted with a Focus Group Discussion (FGD) method that produces primary data and documentation study that leads to secondary data. This study shows that civil servant moratorium policy is still relevant to be extended since it is viewed in the bezetting aspect: high number of employees is hired yet they are in poor quality. Then the organizational rightsizing is not conducted in a comprehensive structure particularly at regional government in which the business process is still far from ideal.The government budgeting is not ideal between employees’ salary expenditure and development expenditure in which the composition of employees’ salary expenditure is higher than the development expenditure.Keywords: moratorium, bezetting, rightsizing, budgetingPengelolaan PNS yang profesional berbasis merit diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Rasionalisasi penempatan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja memerlukan adanya penataan pada jumlah, kualifikasi, komposisi, dan distribusi. Kebijakan moratorium merupakan penundaan sementara penerimaan PNS untuk menciptakan kebutuhan riil dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kajian ini menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan rekomendasi untuk mengambil kebijakan moratorium PNS pada aspek bezetting pegawai, rightsizing kelembagaan dan tatalaksana, serta budgeting pemerintah. Kajian ini merupakan policy research dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode Focus Group Discussion(FGD) yang menghasilkan data primer dan studi dokumentasi yang menghasilkan data sekunder. Hasil kajian menunjukan bahwa moraturium PNS masih relevan dilanjutkan karena dilihat dari aspek bezetting pegawai secara kuantitas banyak tetapi secara kualitas sedikit, rightsizing kelembagaan belum menyeluruh khususnya pada pemerintah daerah dengan tatalaksana yang masih kurang sempurna, budgeting pemerintah belum ideal antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang komposisinya lebih besar pada belanja pegawai.Kata kunci: moratorium, bezetting, rightsizing, budgetin
ANALISA STATUS, KEDUDUKAN, DAN PEKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM UU No. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ANALYSIS OF STATUS, POSITION, AND LEGAL STANDING OF TEMPORARY EMPLOYEE IN ACT OF 5/2014 ABOUT STATE CIVIL APPARATUS)
Get PDFThis article aims to analyze comparatively towards the status and position of temporary employees in Act of 43/1999 and government employees with contract agreements in Act of 5/2014. Analysis has focused on the main duties and functions of state / country and its standings in state employee management. The results of this study indicate that there is evolution in analyzing non-permanent employees form theLaw No. 43/1999 and the latest replacement rules which is Act of 5/2014. The lack of clarity regarding the status, position, and the fate of temporary employees,which has not previously accommodated in Employment Act, has been clarified in the Act of 5/2014.Keywords : Temporary Employee, Civil Services, Merit System, Bureaucracy SystemArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang status dan kedudukan pegawai tidak tetap baik dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Analisa yang ditampilkan berlokus kepada tugas pokok fungsi maupun status/kedudukannya dalam manajemen kepegawaian negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi evolusi dalam menganalisis pegawai tidak tetap dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 hingga yang terbarukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Ketidakjelasan mengenai status, kedudukan, nasib yang selama ini belum diakomodir dalam Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya, kini sudah diperjelas semuanya dalam Undang-Undang ASN 2014 ini.Kata Kunci : Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil, Sistem Meri
MODEL REFOMASI BIROKRASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU (MODEL OF BUREAUCRATIC REFORMS IN TANAH BUMBU REGENCY)
Get PDFThis study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.Keywords : bureaucratic reform, Ilahiyah Management, LeadershipPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret 2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur. Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpina
REFORMASI BIROKRASI ALA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (BUREAUCRATIC REFORM BY THE GOVERNMENT OF PONTIANAK CITY)
Get PDFThis study aims to identify the characteristic of bureaucratic reforms implemented by the government of Pontianak City. Some innovation has been successfully carried out in order to speed up public services, thus have an impact on increase of public confidence. The results of this study indicate that the role of strong leadership from the Mayor of Pontianak City(Sutarmidji) and public interaction factor becomes an important element in the implementation of bureaucratic reform in Pontianak. Furthermore, in the context of change management, in order to accelerate the bureaucratic reform in Pontianak, local government using power-coercive approach and normative-re-educative approach. Both of these approaches have succeeded in altering the face of Pontianak City bureaucracy becomes: serve the public better, providing excellent service, fast, cheap and even free, safe, easy, transparent,and fair.Keywords : bureaucratic reform, the government of Pontianak CityStudi ini bertujuan untuk menemukenali ciri khas reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Beberapa pembaharuan/inovasi telah berhasil dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang kuat dari Walikota Sutarmidji dan faktor interaksi publik dengan penyelenggara pemerintahan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan reform di tubuh birokrasi Kota Pontianak. Adapun pendekatan manajemen perubahan yang diterapkan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lokus penelitian ini adalah pendekatan kekuasaan-koersif dan pendekatan normatif-reedukatif. Kedua pendekatan ini telah berhasil mengubah wajah birokrasi Kota Pontianak menjadi lebih melayani publik,prima, cepat, murah dan bahkan gratis, aman, mudah, transparan, dan adil.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Pontiana
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI (BEKASI CITY PUBLIC COMPLAINTS MANAGEMENT )
Get PDFOne manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.Keywords: complaint management, Bekasi City, website, sms center, community expectationsSalah satu wujud pemerintahan yang baik adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk pemberian informasi, mendengar dan memperhatikan harapan masyarakatsehingga dapat menjadi perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah.Masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Pemberian contoh pola pengaduan yang diterapkan di kota Bekasi dan memberikan beberapa contoh kebijakan yang ditempuh agar pengelolaan pengaduan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan diharapkan pengelolaan pengaduan kota Bekasi dapat menjadi pembanding yang dapat dicontoh atau direplikasi instansi lain.Melalui Metode deskriptif eksploratifterhadap peraturan dipilih untuk menjelaskan pengaduan secara lugas dan terstruktur. Kota Bekasi telah mengemas suatu sistem pelayanan penyediaan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan sarana teknologi yaitu situs web dan sms center.Selain itu, untuk menunjang keberhasilan pelayanannya, kota Bekasi memberikan aturan yang jelas terkait pemberian informasi dan pengaduan masyarakat, dan melakukan transparansi data pengaduan serta manajemen yang sederhana. Model yang dilakukan cukup sederhana, maka pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh kota Bekasi dapat ditiru/ direplikasi didaerah lain.Kata Kunci: pengelolaan pengaduan, Kota Bekasi, situs web, sms center, harapan masyaraka
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MELALUI PENDEKATAN SIX THINKING HATS (WORK CULTURE TRANSFORMATION IN PENAJAM PASER UTARA REGENCY THROUGH SIX THINKING HATS APPROACH)
Get PDFNowadays, work culture transformations have become the trend setter for local governments in enhancing the performances of their apparatus. Occasionally, aparatus' old mind and culture that has been set for a long time make it a challenge to transform it into the apparatus with high integrity, high productivity, high performance, and good personality. Strong will and deliberate efforts which are combined with sustainable evaluations are needed to be able to achieve these goals. This situation must be implemented in comprehensive ways which must be well planned, well structured and sustainable. Besides that, it must also be supported with tremendous discipline, great resources and periods of time. This articel tries to describe the implementation of work culture transformation which is implemented by Penajam Paser Utara (PPU) Region starting from its values formulation, implementation. finally, with the implementation of work culture transformation, it is greatly expected that a better transformation milestone can be attained by PPU.Keywords : Transformation, Work Culture, Organization Transformasi budaya kerja saat ini tampaknya telah menjadi trend setter bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja aparaturnya. Namun ternyata tidak mudah dalam merubah pola pikir dan budaya aparatur lama yang telah tertanam dan berakar kuat menjadi aparatur yang berintegritas, produktif, berkinerja dan berkepribadian tinggi. Diperlukan tekad yang kuat, upaya yang tepat dan evaluasi secara terus menerus. Hal ini harus berjalan secara terencana, terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan serta membutuhkan komitmen serta kedisiplinan yang luar biasa, sumber daya yang besar dan waktu yang panjang. Tulisan ini mendeskripsikan pelaksanaan transformasi budaya kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari tahapan perumusan nilai-nilai, implementasi, akhirnya, dengan dilaksanakannya transformasi budaya kerja ini, diharapkan menjadi tonggak dasar dalam upaya perubahan yang lebih baik lagi bagi Pemkab PPU.Kata Kunci : Transformasi, Budaya Kerja, Organisas
EVALUASI URAIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (EVALUATION OF JOB DESCRIPTIONS OF ORGANIZATION UNITS OF PPU REGENCY)
Get PDFBased Road Map Reforms PPU district is known that need to reform the institutional area, because there are many problems related job descriptions. This study aims to identify the problems related to the job description of each unit of work in environmental sectors in the PPU and the District Government to formulate the steps that must be done within the framework of the arrangement of job descriptions SKPDs oriented productivity, effectiveness and efficiency. This study uses a qualitative method with descriptive approach. The results of this study concluded that there are problems related to the job description of the problem must be addressed, among others, internal job descriptions overlapping SKPDs, overlapping job descriptions in SKPD, mismatches nomenclature unit with a job description, a task that can not be run by SKPD, and the task has not been stated job descriptions SKPDsKeyword : Division of Labor, Job Description Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten PPU diketahui bahwa perlu dilakukan pembenahan pada area kelembagaan, karena masih banyaknya permasalahan yang ditemui terkait uraian tugas. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU serta untuk merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka penataan uraian tugas SKPD yang berorientasi pada produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa terdapat persoalan terkait masalah uraian tugas yang harus segera dibenahi, antara lain overlapping uraian tugas internal SKPD, overlapping uraian tugas antar SKPD, ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan uraian tugas, tugas yang belum dapat dijalankan oleh SKPD, serta tugas yang belum tertuang dalam uraian tugas SKPD.Kata Kunci : Pembagian Kerja, Uraian Tuga
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC) (Studi Kasus di Benoa-Bali)(LEGAL STUDY OF INDONESIAN MEMBERSHIP POLICY IN INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION(IOTC) (Case Study in Benoa-Bali))
Get PDFGovernment policy empowers tuna fisheries continuously on RFMO, which obliged Indonesia become a member of IOTC. IOTC is as an organization that develops fisheries conservation management, which have role in regulating tuna resources. This qualitative research aimed to examine legal study of Indonesia's policy as IOTC member. This analysis is conducted by normative juridical method and case study approach, which presented descriptively. The results showed that the Indonesia's membership area (IOTC) of Benoa-Bali, has not been supported by administrative arrangement, institutional, structural, regulatory, data, and system firmness authority on its officers.The recommendation policies of this research: to construct a good management of administration, institutional, structural, data; managing in strict surveillance authority at sea; provide a legal certainty which attached on its field personnel function; establish an independent institution under KKP to address the problems, challenges, and looking forward the opportunities on fishery management.Keywords: Legal Study, Policy, Indonesian Membership, IOTCKebijakan pemerintah memberdayakan perikanan tuna secara berkesinambungan dalam RFMO, mewajibkan Indonesia menjadi anggota IOTC. IOTC sebagai organisasi yang mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan spesies ikan, mempunyai peran dalam mengatur sumber daya perikanan tuna. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum kebijakan Indonesia sebagai anggota IOTC. Analisis kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam IOTC untuk wilayah kewenangan Benoa-Bali,belum disertai dengan kesiapan penataan administrasi, kelembagaan, struktural, regulasi,data, dan ketegasan sistem kewenangan pengawasan oleh aparat di laut. Rekomendasi kebijakan penelitian iniyaitu: membangun sistem yang baik terhadap pengelolaan administrasi, kelembagaan, struktural, dan data; menata kewenangan pengawasan di laut yang tegas; memberikan kepastian hukum terhadap fungsi personil di lapangan; membentuk lembaga tersendiri di bawah koordinasi pusat (KKP) untuk menyikapi segala permasalahan, tantangan, serta peluang pengelolaan perikanan.Kata kunci: Kajian Hukum,Kebijakan, Keanggotaan Indonesia, IOT