Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
KAJIAN PENYUSUNAN MODEL PENGANGGARAN DI DAERAH BERBASIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (STUDY FORMULATION OF BUDGETING IN THE REGIONAL BASED ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX)
Get PDFAlong with the change of paradigm, including the Government of Local Government has an obligation to prioritize aspects of human-driven development (HDI). These priorities would have budgetary consequences. To that end, the Local Government shall allocated in the budget. The problem is, the achievement of HDI be one of the things that pose a fiscal risk in the area. This risk is usually associated with the possibility of unintended negative consequences, for example, the possibility of unexpected or slipping of HDI achievement targets. By using elasticity analysis method, this study was conducted to calculate potential fiscal risks arising in the related possibility of slipping of HDI achievement targets. Based on the analysis, it appears that the impact is different in each province (Bali, East Java, East Kalimantan and NTT NAD) in accordance with the characteristics and conditions of the area. Therefore necessary to develop a strategy that is based on the characteristics and conditions of each area in the future.Keywords: Elasticity, HDI, Budgeting Based on HDISeiring dengan perubahan paradigma, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk lebih memprioritaskan aspek pembangunan berbasis manusia (IPM). Prioritas tersebut tentu memiliki konsekuensi penganggar an. Unt uk i t u, Pemer i nt ah Daer ah waj i b menganggarkan dalam APBD. Permasalahannya, pencapaian target IPM menjadi salah satu hal yang menimbulkan risiko fiskal di daerah. Risiko ini biasanya dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan, atau tidak terduga misalnya kemungkinan melesetnya target pencapaian IPM. Dengan menggunakan metode analisis elastisitas, penelitian ini dilakukan untuk menghitung potensi risiko fiskal yang muncul di daerah terkait kemungkinan melesetnya target pencapain IPM. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan berbeda-beda di masing-masing provinsi (Bali, Jatim, Kaltim, NAD dan NTT) sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Karenanya perlu disusun strategi yang mendasarkan kepada karakteristik dan kondisi daerah masing-masing ke depannya.Kata Kunci: Elastisitas, IPM, Penganggaran Berbasis IP
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER DI PROVINSI LAMPUNG (EDUCATION POLICY FORMULATION OF GENDER PERSPECTIVE IN LAMPUNG PROVINCE)
Get PDFIt talks about the urgency of a gender perspective ineducation policies by integrating a gender perspective into all policies or programs designed Lampung Provincial Education Office. The method used is the evaluation (qualitative). Focus studied is the policy formulation process, understanding,actors, gender management authority lies in the education department, while using descriptive qualitative analysis techniques with interactive analysis. This paper reveals that in the process of formulating education department shows failed to integrate a gender perspective in policy formulation or educational programs. Model formulation dominated incremental models, promoting the consideration of administrative/political. A contributing factor, the lack of understanding of actors, where the authorities are not in a functional structure, so that gender is an exclusive program, not integrated in all programs.Keywords: Gender Perspectives; Policy FormulationTulisan menggagas urgensi kebijakan pendidikan berperspektif gender, melalui integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan/program yang dibuat Dinas Pendidikan Propinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah evaluasi (kualitatif), Fokus yang dikaji adalah, proses perumusan kebijakan, pemahaman aktor, letak otoritas pengelolaan gender pada dinas pendidikan. Tehnik analisis digunakan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Tulisan ini mengungkap, dinas pendidikan dalam perumusan, gagal mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan yang disusunnya. Model perumusan didominasi model inkrementalis, mengedepankan pertimbangan administratif / politis. Faktor penyebabnya, lemahnya pemahaman aktor, letak otoritas tidak berada dalam struktur yang fungsional, sehingga gender menjadi program eksklusif, bukan berintegrasi pada semuaprogram.Kata Kunci : Perspektif Gender, Perumusan Kebijaka
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas) (DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY 1 (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas))
Get PDFLapindo Brantas mud?ow disaster in Porong Sidoarjo is blurred portrait of uncontrolled exploitation of natural resources so well that a systemic effect and extends not only to the community but also business and other sectors of the economy. This article intends to describe the dynamics of disaster managementpolicies in the region in the era of regional autonomy. Based on the facts on theground, most of the region do not yet have suf?cient awareness to mainstream disaster risk reduction in development planning policy. Dif?culties in integration policies because of its complexity policies should synergize. Ranging from disaster management policy itself (Act No. 24 of 2007), policy development planning (Law No. 25 of 2004), ?nancial policy areas (Law No. 17 of 2004) and local government policy (Law No. 32 of 2004 which has now been replaced by Law No. 23 of 2014). This complexity is also complicated by the problems caused by not singkronnya relationships between the content in these policies as well as at the level of cultural policies (perception, attitude and behavior) at the level of the public and policy makers.Keywords : Disaster management, Regional development policy, LapindoBencana luapan lumpur Lapindo brantas di Porong Sidoarjo merupakan potret buram eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dengan baik sehingga berdampak sistemik dan meluas tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi juga pelaku usaha dan sektor perekonomian yang lainnya. Tujuan penulisan ini ingin menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya. Kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan. Mulai dari kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri (UU No 24 Tahun 2007), kebijakan perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004), kebijakan keuangan daerah (UU No 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014). Kompleksitas ini juga diperumit lagi dengan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh tidak singkronnya relasi antar isi dalam kebijakan-kebijakan tersebut serta pada aras budaya kebijakan (presepsi, sikap dan perilaku) pada level masyarakat dan pembuat kebijakan.Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, Lapind
MANAJEMEN PERBATASAN FOKUS INOVASI PENDIDIKAN DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA (BORDER MANAGEMENT FOCUS INNOVATION EDUCATION IN NORTH KALIMANTAN BORDER)
Get PDFThe aims in this study was to analyze the optimization of acceleration of the settlement of issues of border management education innovation in North Borneo, and education model that can be applied at the borders between countries. Type of research is descriptive qualitative, data collection by in-depth interview, observation and documentary research. Data mining done purposively through the mechanism of indepth interviews with snowball sampling. The conclusion from this study is that there are three innovations in northern borneo border, namely : sekolah tapal batas, The Filial Svhool and undergraduate teaching. Rekomendations innovation model that can be applied at the border include the scope of innovation of teaghers, students and civil society, innovation scope of the facilities, and the scope curriculum innovation.Keywords : Border Management, Innovation Education, Innovation ModelTujuan dalam kajian ini adalah menganalisis optimalisasi percepatan penyelesaian isu-isu pengelolaan perbatasan inovasi pendidikan yang ada di Kalimantan Utara serta model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di perbatasan antar negara. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dengan cara in-depth interview, observation dan documentary research. Penggalian data dilakukan secara purposive melalui mekanisme in-depth interview dengan snowball sampling. Kesimpulan dari Kajian ini adalah terdapat tiga buah inovasi yang ada di perbatasan kalimantan utara yaitu: sekolah tapal batas, sekolah filial serta sarjana mengajar. Rekomendasi model inovasi yang dapat diterapkan diperbatasan meliputi inovasi lingkup guru, siswa dan sosial masyarakat, inovasi lingkup fasilitas, dan inovasi lingkup kurikulum. Kata Kunci: Manajemen Perbatasan, Inovasi Pendidikan, Model Inovas
Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda : Problematisasi Kebijakan Dengan Pendekatan WPR
Get PDFThis study emphasizes on document critical analysis on waste management policy in Samarinda Municipality, namely Municipality Regulation # 2 / 2011. Drawing on Bacchi’s WPR (What is the problem represented to be?) approach to policy analysis, this study reveals that management and citizen obedience are presented as two main issues in the policy to improve the quality of public and environmental health. On the management issue, the waste management policy is not effective to tackle the problem. It is because of poor capacity in transporting the waste, while the volume of waste production is higher than the transported one. Consequently, the uncollected waste in the city prevents the local government’s effort to create a clean and healthy environment. Then on the obedience issue, this policy sets sanctions for anyone who breaks the regulation. Unfortunately, this policy does not set public education as an important issue to improve citizens’ behaviour. Public education should be a bottom-up approach to support the effort to create a clean and healthy city.Keywords: policy analysis, waste management, problematizations, WPR approach.Kajian ini melakukan analisis kritis terhadap dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, yaitu Perda No. 2 / 2011. Dengan menggunakan pendekatan WPR (What is the problem represented to be?) yang diperkenalkan oleh Bacchi, kajian ini mengungkapkan bahwa persoalan manajemen dan kepatuhan warga menjadi isu utama yang ditampilkan dalam kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dari sisi manajemen, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda tidak berjalan efektif untuk menjawab persoalan. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya kapasitas pengangkutan sampah dibandingkan dengan volume produksi sampah sehingga sebagian sampah tidak terangkut. Sisa sampah ini menjadikan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tidak terwujud. Kemudian dari sisi kepatuhan, kebijakan ini mengatur sanksi terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Namun, kebijakan ini tidak menyentuh edukasi publik sebagai isu penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Edukasi publik seharusnya bisa dijadikan sebagai pendekatan bottom-up untuk mendukung upaya pemerintah kota menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.Kata kunci: analisis kebijakan, pengelolaan sampah, problematisasi, pendekatan WPR
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Get PDFThe Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi Pertanian Di Indonesia dan Potensi Dampaknya Terhadap APBN
Get PDFThe agricultural sector is one of the sectors that make an important contribution to the Indonesian economy, therefore each farm and the farmer should have the right of protection, especially in dealing with various issues such as farm business certainty and prices, crop failures, as well as climate change. This is one of the messages that are mandated in Law No. 19 Year 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers. Background of this problem came the idea to implement agricultural insurance in Indonesia with the aim to stabilize the income of farmers by reducing the level of losses suffered by farmers because of the risk of losing the crop. This study took some lessons from the implementation of agricultural insurance in other countries and the results of testing the implementation of agricultural insurance in Indonesia in 2013. This study uses descriptive quantitative analysis to recommend management mechanism of agricultural insurance to be applied in Indonesia and mathematicallycalculate the potential impact on the state budget.Keywords: Agricultural insurance, management mechanism of agricultural insurance in Indonesia and the potential impact on the state budgetSektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu setiap usaha tani dan petani seharusnya mendapat hak perlindungan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan usaha tani seperti kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Inilah salah satu pesan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dari latar belakang masalah inilah akhirnya muncul ide untuk menerapkan asuransi pertanian di Indonesia dengan tujuan untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena adanya risiko kehilangan hasil panen. Penelitian ini mengambil beberapa pelajaran dari penerapan asuransi pertanian di negara-negara lain dan hasil uji coba penerapan asuransi pertanian di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk merekomendasikan mekanisme pengelolaan asuransi pertanian yang akan diterapkan di Indonesia dan menghitungsecara matematis potensi dampaknya terhadap APBN.Kata kunci: Asuransi pertanian, mekanisme pengelolaan asuransi pertanian di Indonesiadan potensi dampaknyaterhadap APB
INOVASI ORGANISASI DAN KINERJA ORGANISASI : STUDI KASUS PADA PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Get PDFThis study describes and analyzes about influence of organizational innovation to the performance of the organization, a case study on the public authorities and the Center for the Study of Education and Training Aparatus III National Institute Public Administration Samarinda. In the previous study Muhammad Abdiaziz Sidow and Ali Yassin Sheikh Ali in 2014 has been researching the three dimensions of organizational innovation that administrative innovaton, technological innovation and strategies innovation, and the effect of its application to the performance of the organization. The research instrument was tested using Cronbach's alpha to test the reliability and consistency of the answer, while the descriptive is used to describe the characteristics of the respondents, and correlation analysis (regression) to examine the relationship between variables and hypotheses.By using cross sectional, data collection was conducted against 41 employees PKP2A III LAN in Samarinda, East Kalimantan province. Data collection was conducted in November 2014 and were analyzed using SPSS version 21. The results showed that technological innovation has the most important influence on organizational performance (?=0.348, ? = 0.863), followed by administrative innovation (?=0.326, ? =0.879), then innovation strategy (?=0.318, ? = 0.834). Therefore, a need for such an organization to believe that these factors need to be increased in order to improve organizational performance in the future.Key Words : Administration innovation, technology innovation, strategy innovation, organizational performance Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pengaruh inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi, mengambil studi kasus pada instansi pemerintahan yakni Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda. Pada penelitian sebelumnya Muhammad Abdiaziz Sidow dan Ali Yasin Sheikh Ali tahun 2014 telah meneliti tiga dimensi inovasi organisasi yaitu inovasi administrasi, inovasi teknologi dan inovasi strategi dan pengaruh penerapannya terhadap kinerja organisasi. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas dan konsistensi jawaban, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden, dan analisis korelasi (regresi) untuk menguji hubungan antara variabel dan hipotesis. Dengan menggunakan pendekatan cross sectional, pengumpulan data dilakukan terhadap 41 pegawai PKP2A III LAN Samarinda. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2014 dan dianalisis menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi tekhnologi mempunyai pengaruh yang paling penting terhadap kinerja organisasi (?=0.348, ? = 0.863), diikuti inovasi administrasi (?=0.326, ? = 0.879) kemudian inovasi strategi (?=0.318, ? = 0.834). Karenanya, menjadi kebutuhan bagi organisasi tersebut untuk meyakini bahwa faktor faktor ini perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.Kata Kunci : Inovasi administrasi, inovasi teknologi, inovasi strategi, kinerja organisas