Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
PENATAAN KELEMBAGAAN PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Utara) (INSTITUTIONAL ARRANGEMENT IN NEW AUTONOMOUS REGION (Case Study in the North Kalimantan Province))
Get PDFThe possibility of the formation of “New Autonomous Region” (DOB) is still wide open, however the data shows that most of the DOB has poor performance. North Kalimantan Province is one of the DOB as the 34th province in Indonesia. Arrangement of Institutional structure became the most important stages before DOB can work in this transitional period. This papergives an overview stages the formation of the institutional structure in a transitional period, from East Kalimantan Province to the North Kalimantan Province, and also transitions, changes inlaws and regulations of Law No.32/2004 into Law No.23/2014 on Local Government. This study used a qualitative method with descriptive analysis approach. This paper concluded that the establishment of Institutional, in accordance with the potential and characteristics of the region can respond to the changing demands of internal and external organization of local government. Therefore, proper institutional arrangement will optimize the performance of the newly formed DOB.Keywords: New Aut onomous Regi on ( DOB) , Local Government , North Kalimantan ProvinceMeskipun peluang terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) masih ada, namun data menunjukkan bahwa sebagaian besar DOB memiliki kinerja yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya pembentukan kelembagaan pada DOB, sehi ngga pada pr oses sel anj ut nya t i dak dapat member i kan performakinerja yang optimal. Provinsi Kalimantan Utara merupakan DOB Provinsi yang ke-34. Penataan Kelembagaan menjadi tahapan terpenting sebelum DOB dapat bekerja di masa transisi. Tulisan ini merupakan intisari dari hasil Kajian Penataan Kelembagaan di Provinsi Kalimantan Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, tulisan ini memberikan gambaran tahapan pembentukan kelembagaan di masa transisi dari Provinsi Kalimantan Timur (Induk) ke Provinsi Kalimantan Utara (DOB), dan juga transisi perubahan peraturan perundangan dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga tahapan yang dilakukan dalam pembentukan kelembagaan di DOB Provinsi Kalimantan Utara dapat menjawab tuntutan perubahan internal dan eksternal organisasi pemerintahan daerah, sehingga akan mengoptimalkan kinerja DOB yang baru terbentuk. Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Utar
Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia : Konsep, Tantangan dan Prospek
Get PDFAgriculture is one of the important sectorfor Indonesia. However, the sector is vulnerable to various risks that may impact on the fluctuation of the income of farmers. Related to this, through Law No. 19 of 2013, the government seeks to protect farmers, one of which is through agricultural insurance. As a start-up country, the problem faced is how to develop agricultural insurance in Indonesia. Related to that, this study aims to (1) describe the concept of agricultural insurance, (2) describe the challenges faced to develop agricultural insurance, and (3) explain how the prospect. Some of the challenges can be grouped into four challenges, namely institutional, financial, technical and operationalchallenges. For the good prospect in the future, implementation of agricultural insurance is proposed to (1) gradually increase the allocation in state budget, (2) develop technical rules which include agricultural insurance scheme in compulsory basis, (3) encourage the relevant parties to commit in developing agricultural insurance (4) assign to the state-owned insurance as providers and distributors of agricultural insurance as well as a role as reinsurance agency, (5) assess the integration between the agricultural insurance scheme and agricultural services received by farmers (subsidized fertilizer, subsidized seed, and social assistance).Keywords: farmer, risk, agricultural insurance, premium subsidySektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia. Namun, sektor ini rentan terhadap berbagai risiko yang dapat berdampak pada berfluktuasinya pendapatan para petani. Terkait dengan hal ini, melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah berupaya melindungi petani, salah satunya adalah melalui asuransi pertanian. Sebagai negara start-up, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara mengembangkan asuransi pertanian di Indonesia. Terkait hal itu, tujuan kajian ini adalah (1) memaparkan konsep asuransi pertanian, (2) memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan asuransi pertanian, dan (3) menjelaskan bagaimana prospeknya. Beberapa tantangan yang dihadapi bisa dikelompokkan menjadi empat tantangan yakni tantangan institusional, finansial, teknis dan operasional. Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik, diusulkan agar (1) meningkatkan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN secara bertahap, (2) menyusun aturan teknis yang diantaranya mengatur kepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, (3) mendorong pihak terkait sesuai dengan perannya berkomitmen mengembangkan asuransi pertanian, (4) memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia dan penyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, (5) mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yang diterima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan sosial).Kata kunci: petani, risiko, asuransi pertanian, subsidi premi
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Get PDFThis research aimed to determine the implementation and the results achieved from the women's empowerment program in realizing gender equality in Kutai Kartanegara Regency. This type of research is qualitative deskriftif. Techniques used in determining the source of the data is Nonprobabilty Sampling by the method of Purposive Sampling. For the data collection Techniques used were participant observation, in-depth interviews, and study of the documentation. Data analysis techniques used to use interactive data analysis, as expressed by Miles and Huberman. Based on the results of the research can be inferred that the entire women's empowerment programs have been successfully implemented by the Agency for family planning, women's empowerment and child protection (BKBP3A) District of Kutai Kartanegara, just haven't managed to achieve gender equality in the district Kutai Kartanegara. Factors supporting the implementation of women's empowerment program in realizing gender equality in Kutai Kartanegara Regency, i.e. Regulation that support women's empowerment activities in realizing gender equality, namely Regulation of the Minister of Internal Affairs number 64 in 2011 and Regulation No. 52 Regent by 2013. While the factors restricting implementation of women's empowerment program is lack of budget allocated for financing women's empowerment program, quality of human resources in BKBP3A, limitations information, managing apparatus the attitude and lack ofsocialization.Keywords : Program Implementation, Empowerment of Women, Equality GenderPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi dan hasil yang dicapai dari program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah nonprobabilty sampling dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:20). Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan telah berhasil di implementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran yang di al okasi kan unt uk membi ayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM di BKBP3A, keterbatasan informasi, sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi.Kata Kunci : Implementasi, Program Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gende
Analisis Penentuan Suku Bunga Kredit Program Sektor Pertanian dan Potensi Pengaruhnya Terhadap APBN
Get PDFThis study is aimed to investigate the determination of interest rate subsidy provided by the government to help farmers and improve agricultural productivity. One parameter used to determine the interest rate of credit program is the Deposit Insurance Agency (LPS) interest rate. The basis for determining the interest rate credit program is one of the main issues discussed in this study. In addition, other matter discussed in this study is the proportion of interest expense borne each by the debtor and the government. The study is conducted by using mix methods analysis using primary data derived from the survey and secondary data related lending rates. Based on the analysis conducted, there are several conclusions that can be drawn. First, interest rates LPS is appropriate as the basis for determining the interest rate of credit interest rate guarantee program since LPS rate constitutes the largest portion of cost of fund. Second, in the long term the government needs to evaluate patterns of current credit program so that it can both increase the selfreliance of farmers and improve the efficiency and efectivity of government subsidy. Third, for the time being the government can implement a fixed interest rate subsidy to credit the program with regard to the ability of farmers to minimize the fiscal risks exposure in the government budget.Keywords: Agriculture, credit program, subsidy, fiscal risk, fixed interest rate.Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penetapan subsidi bunga kredit program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.Salah satu parameter dalam penentuan tingkat suku bunga kredit program adalah tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Dasar penentuan suku bunga kredit program merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.Selain itu, hal lainnya yang dibahas dalam kajian ini adalah proporsi beban bunga yang ditanggung oleh debitur dan pemerintah.Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran dengan menggunakan data primer yang berasal dari survei serta data sekunder terkait suku bunga kredit.Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, suku bunga penjaminan LPS layak untuk dijadikan dasar penentuan tingkat suku bunga kredit program karena suku bunga penjaminan LPS merupakan salah satu komponen terbesar biaya dana dari perbankan saat ini. Kedua, dalam jangka panjang pemerintah perlu untuk mengevaluasi pola pemberian kredit program saat ini sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kemandirian petani dan disisi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja subsidi pemerintah. Ketiga, untuk saat ini pemerintah dapat menerapkan subsidi bunga tetap untuk kredit program dengan tetap memperhatikan kemampuan petani sehingga dapat meminimalkan risiko fiskal dalam APBN.Kata Kunci: Pertanian, kredit program, subsidi, risiko fiskal, suku bunga tetap
MENILAI PENGELOLAAN ASPIRASI PUBLIK PADA MEDIA MASSA DI KALIMANTAN
Get PDFThe wide coverage of work and scope of public services requires the public participation to provide input or informationfor the regional government in order to optimize the performance of public service and regional development.Consequently, the media for channeling public aspirations need to be available. On the other hand the handling of the public's aspirations need to be managed well and solvethe needs of the public. This study attempted to assess the public's aspirations management model in a local newspaper in Kalimantan. This study is a descriptive study with a qualitative approach and the analysis tool appliedis content analysis. From the various models of complaints management that are shown in the local newspaper in Kalimantan, in general it can be concluded that model of the public aspirations' column that more interactive, two-way, communicative, and complemented by a follow-up solution is a better model in handling of complaints, thus needs to be developed or replicated by other local governments. In addition, the role of the mass media as a bridge of information and public communication to the government needs to be optimized continuously.Keywords:Management of Public Aspirations, Newspaper, Kalimantan
Luasnya wilayah kerja dan ruang lingkup pelayanan publik menuntut peran serta masyarakat dalam memberikan masukan ataupun informasi kepada pemerintah daerah agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Oleh karena itu, media untuk menyalurkan aspirasi publik tersebut perlu tersedia. Di sisi lain penanganan atas aspirasi publik tersebut perlu dikelola secara baik dan menjawab kebutuhan publik. Kajian ini mencoba melakukan penilaian atas model pengelolaan aspirasi publik di surat kabar lokal yang ada di kalimantan. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis isi(content analysis). Dari berbagai model penanganan pengaduan masyarakat yang diperlihatkan pada surat kabar lokal di kalimantan, secara umum dapat diberikan penilaian bahwa model penanganan kolom aspirasi publik yang lebih interaktif, dua arah, komunikatif, dan disertai penjelasan langkah tindak lanjut adalah model penanganan pengaduan yang lebih baik dan perlu dikembangkan atau direplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Selain itu, peran serta media massa sebagai jembatan penghubung informasi dan komunikasi publik kepada pemerintahnya perlu semakin dioptimalkan.Kata Kunci: Pengelolaan Aspirasi Publik, Surat Kabar, Kalimanta
Dampak Implementasi Environmental Goods (EGS) List Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia
Get PDFPreparation of Environmental Goods list (EGs) and its implementation plan in international trade among APEC members will have impact on trade flows to the economics of its member, including Indonesia. This analysis aims to determine the potential impact that will be faced by Indonesia’s trade performance. This analysis used a Gravity model on 54 EGs products with GDP, value of imports, the distance and tariffs as variable. The analysis showed that GDP, value of imports and tariffs significantly affect Indonesian exports and imports, while distance has no significant effect either on export or import of Indonesia. Of the 48 products which can be processed, 38 products EGS will impact to increase Indonesia’s imports better rather than other APEC member, which in turn will lead trade balance into deficit. 10 products, providing the possibility of increasing Indonesian exports to APEC. Overall, EGS product is manufactured products produced by developed countries, so the elimination of tariffs provide less incentive for domestic producers to increase production to meet domestic and foreign demand. Indonesia should have initiative to create and strengthen domestic industries that are environmentally friendly, facilitating investment, deregulation of the domestic private sector to build and increase productivity.Keywords : APEC, Environmental Goods list, Indonesia trade performancePenyusunan Environmental Goods list (EGs) dan rencana implementasinya dalam perdagangan internasional antar negara APEC akan membawa dampak pada arus perdagangan yang selanjutnya pada perekonomian masing-masing anggota, termasuk Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak potensial yang dihadapi Indonesia dengan diimplementasikannya EGs list terhadap kinerja perdagangan. Analisis ini menggunakan Gravity model pada 54 produk EGs dengan variabel PDB, nilai impor, jarak dan tarif bea masuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDB, nilai impor dan tarif signifikan mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia akan produk EGs, sedangkan jarak tidak berpengaruh signifikan baik terhadap ekspor maupun impor Indonesia. Dari 48 produk, yang dapat diolah, 38 produk EGs akan memberikan dampak pada meningkatnya impor Indonesia dari anggota APEC lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Sepuluh produk akan memberikan dampak kemungkinan terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke negara APEC. Secara keseluruhan, produk EGs merupakan produk manufaktur yang dihasilkan oleh negara maju, sehingga penurunan tarif kurang memberikan insentif bagi produsen domestik untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun asing. Indonesia harus memiliki inisiatif untuk menciptakan dan memperkuat industri domestik yang ramah lingkungan, memfasilitasi investasi, deregulasi untuk membangun sektor swasta domestik dan peningkatan produktivitas.Kata kunci: APEC, EGs list, Neraca Perdagangan Indonesi
Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah
Get PDFLocal economic activity tends to be influenced by the capabilities of the bureaucracy. If the bureau cracyisable to implement good governance principles and it has high concern on public service to create citizen welfare, so that the trend of local economic activity tends to grow highly. Furthermore, if the bureaucracy can successively encourage local economic activity,the local development and public welfare may relatively increase. Therefore, the efforts to reform the local bureaucracy will drive local development through trickle-down effect. This study uses descriptivequantitative approach with linear regression analysis on cross-section data from 99 local governments in 2014 which are considered as pilot projects. The result is that the bureaucratic reform contributes apositive and statistically significant impact on local economy. Two of three components of the bureaucratic reform that are assessed, namely Accountability Performance of Local Government (AKIP) and Public Services, bring statistically-significant and positive impact to the localrevenue (PAD), and each point of PAD’s rise tends to createa statisticallysignificant and positive affect on local economic growth by 1.1%.Keywords: Bureaucratic Reform, Local Revenue, Regional Economic GrowthAktivitas ekonomi daerah cenderung dipengaruhi oleh kapabilitas birokrasi yang ada. Jika birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan publik, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi didaerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah. Penelitian ini secara deskriptif-kuantitatif menerapkan regresi linear pada data cross-section tahun 2014 pada 99 pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi birokrasi relatif berperan positif dan signifikan terhadap progres ekonomi daerah. Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua diantaranya (variabel AKIP dan pelayanan publik) memberikan dampak secara statistik positif dan signifikan terhadap pertambahan nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positifsignifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,1%.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daera