Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Membangun Model Pelayanan Publik Desa : Mendekatkan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Lokal
Get PDFConstruction of village’s public service model is imperative since village has more authorities as has been mandated by Law Number 6 of 2014 concerning the village. The authorities allow village government to prepare RPJMDes, APBDes, and village planning independently. Therefore, village has wider opportunities to improve its services in accordance with its nature and characteristics. In rural public service perspective, it is necessary to develop a public service model. This study concludes several things: (1) Classification, types and numbers of village services are different; (2) The village’s services are mostly in the form of recommendations at first level which then should be completed at higher levels at sub district and disctrictagencies; (3) To improve the quality of village’s services, they are classified into three groups, namely: (a) recommendation letter; (b) citizenship services; and (c) rural community empowerment. Furthermore, the recommended model is a dispersed model because village service is a part of public service system at subdistrict and disctrict levels. However, only a small part of the public services are fully completed at village government, such as administrative service.Keywords: Capacity building, public services, the village governmentPembangunan model pelayanan publik desa mendesak sejalan dengan meningkatnya kewenangan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa berwenang menyusun RPJMDes, APBDes, serta menyusun rencana pembangunan tahunan secara mandiri. Dengan demikian, terbuka peluang untuk memperbaiki pelayanan publik sesuai dengan sifat dan karakteristik desa. Oleh karena itu, dalam perspektif pelayanan publik desa, perlu disusun model pelayanan publik desa sesuai dengan kewenangannya. Studi tentang pengembangan model pelayanan publik desa ini telah menghasilkan kesimpulan : (1) Klasifikasi, jenis dan jumlahnya masih berbeda-beda; (2) Secara umum pelayanan publik desa masih berupa pengantar atau rekomendasi dan penyelesaian pelayanannya berada di Kantor Kecamatan atau bahkan di Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, maka perlu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (a) surat pengantar; (b) layanan kependudukan; dan (c) pemberdayaan masyarakat. Adapun model pelayanan publik desa yang direkomendasikan adalah model terpencar, mengingat pelayanan publik desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan publik Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya sebagian kecil saja pelayanan publik desa yang betul-betul dapat diselesaikan di desa, yaitu surat pengantar.Kata Kunci: Penguatan kapasitas, pelayanan publik, pemerintahan des
Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta
Get PDFTheoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation’sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governanc
FENOMENA KEPEMIMPINAN FENOMENAL (The Phenomenon of Phenomenal Leadership)
Get PDFJoko Widodo, Tri Rismaharini and Ridwan Kamil are three people whose names are shown frequently in mass media for their leaderships on their cities, Solo, Surabaya, and Bandung. Besides for showing that their leaderships has become the main factor in a positive change that exist in their regions, this study also want to give a portrait of how the change approach and leadership style that is applied in each cities. This study apply qualitative method through descriptive approach. Data was compiled from literature studies taken from books, journals, research, newspaper, bulletin, and others. The results of the study show that Jokowi and Emil have the same approach which is the combination of Rasional-Empiric and Normative-Reeducativeapproach. On the other hand, Risma uses NormativeReeducative and Environmental-Adaptive approach. In the aspect of Leadership style, three of them have applied transformational approach, but Emil combined it with Charismatic style. Although with litte difference, their approaches model and leadership styles havemade them a successfull leader with the highest achievements, who are ableto transform their cities to a better place to live in, that has many positive improvements by times within the framework ofthe embodimentofbureaucratic reform.Keywords :leadership, change approach, phenomenal, leadershipJoko Widodo, Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil adalahtiga nama yang beberapa tahun belakangan ini namanya sering muncul dan menghiasi media berkat keberhasilan kepemimpinannya di Solo, Surabaya dan Bandung.Studi ini selain bertujuan untuk mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan mereka menjadi faktor utama dalam perubahan positif yang terjadi di daerah masing-masing, juga ingin memotret seperti apa pendekatan perubahan serta gaya kepemimpinan yang mereka gunakan di masing-masing daerah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan dari buku, jurnal, hasil penelitian, koran, bulletin, serta data dan informasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jokowi dan Emil mempunyai model pendekatan yang sama yaitu gabungan antara pendekatan Rasional-Empiris dan Normatif-Reedukatif, sedangkan Risma menggunakan model pendekatan Normatif-Reedukatif dan Lingkungan-Adaptif. Untuk model kepemimpinan, ketiganya menganut gaya kepemi mpi nan t r ansf or masi onal , t etapi Emil memadukannya dengan gaya kepemimpinan karismatik. Meski ada sedikit perbedaan, namun model pendekatan dan gaya kepemimpinan tersebut menjadikan ketiganya sebagai pemimpin yang berhasil dengan tingkat keberhasilan yang paling tinggi, yang berhasil menjadikan daerahnya mengalami perubahan positif dari waktu ke waktu dalam kerangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi.Kata Kunci : kepemimpinan, pendekatan perubahan, fenomenal, kepemimpina
Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial
Get PDFLaw No. 6 of 2014 concerning Villages provides additional evidence that Indonesia has paid more attention and respect to the existence of villages. The significant amount of village expansion lately is not matched with the clarity of village boundaries that may rise in to potential conflicts. Ideally, the entire instruments to structure village boundaries must first be prepared. One of the instruments needed is the availability of large scale of basic maps (topographical maps) as the main instrument of making a village map. Unfortunately, the large-scale topographical maps are not available yet. This paper provides an alternative acceleration of village boundaries arrangement using High Resolution Satellite Imagery Data that has passed orthorectified process. By involving the community and village leaders in the process of structuring boundaries, and supported by the spirit of fraternity, all problems occured during the activity of village boundaries can be solved with the very best solution.Keywords: village boundary, High Resolution Satellite Imagery Data, spirit of fraternityUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tambahan bukti bahwa negara semakin memperhatikan dan menghormati keberadaan desa. Adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa,berpotensi menimbulkan konflik. Idealnya, seluruh instrumen untuk melakukan penataan batas wilayah desa harus terlebih dahulu disiapkan. Salah satu instrumen tersebut adalah tersedianya peta dasar (peta rupabumi) skala besar sebagai bahan utama pembuatan peta desa. Sayangnya ketersediaan peta rupabumi skala besar belum tersedia. Tulisan ini memberikan alternatif percepatan penataan batas wilayah desa yang dapat menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah melalui proses ortorektifikasi. Dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat desa dalam melakukan proses penataan batas wilayah, dan dengan didukung semangat persaudaraan, diharapkan permasalahan batas wilayah desa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: batas desa, metode kartometrik, CSRT, semangat persaudaraa
Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pemerintah Kota Gunungsitoli
Get PDFThe studi aims to review the impact of policy implementation on LandandBuildingAcquisition Tax Transfer (BPHTB) at Gunungsitoli Municipality, based on City Government RegulationNumber 2Year 2011. This study found that there are eight impediments faced by the local government of Gunungsitoli Municipality to implement the new policy of BPHTB, they are: (1) office building that is not feasible to be occupied and functioned as a work place as well as very limited space to serve taxpayers; (2) the local government has not had a proper long-term strategy to explore and enhance the revenue from the tax; (3) the organizational structure and working procedures of the department which are not adjusted with Regulation of Minister of Home Affairs Number 56 Year2010, (4) lack of workload analysis and job analysis, (5) lack of community understanding on BPHTB and payment procedure through the self-assessment system; (6) lack of implementation of the development for employees as well as limited fund for employees training; (7) preparation and formulation of tax regional regulations that are not based on academic study or not involving taxation experts; (8) disagreement between revenue agency and land agency in Nias Regency in conducting the payment receipt verification of BPHTB.Keywords: local taxes, policy implementation, Gunungsitoli Municipality.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 berkaitan dengan pengalihan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam pelaksanaan pengalihan BPHTB di Kota Gunungsitoli mengalami banyak kendala yang meliputi:(1) gedung kantor yang belum layak untuk ditempati dan difungsikan sebagai tempat bekerja, serta sangat terbatas untuk melakukan pelayanan kepada para wajib pajak; (2) pemerintah belum memiliki strategi jangka panjang yang tepat untuk menggali dan meningkatkan pendapatan dari hasil pemungutan pajak; (3) struktur organisasi dan tata kerja dinas yang masih belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010, (4) tidak tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan, (5) kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPHTB dan prosedur pemungutan BPHTB melalui self assessment system; (6) kurangnya pelaksanaan pengembangan pendidikan bagi para pegawai serta keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan; (7) penyusunan dan perumusan peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengelolaan pajak tidak melalui sebuah kajian akademis dari para pakar yang ahli dalam bidang perpajakan;(8) ketidaksepahaman dinas pendapatan dan kantorpertanahan Kabupaten Nias dalam pelaksanaan verifikasi tanda bukti pembayaran BPHTB oleh wajib pajak.Kata kunci: pajak daerah, implementasi kebijakan, Pemerintah Kota Gunungsitoli