Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
Get PDFPublic should receive an easy, fast, accurate, and secured services in getting any licenses they need. In order to that, the purposes of this research are to understand how the issue of building permit process is done, reveal the meaning of the whole phenomenon according to the public and the Government, and to know the obstacles or problems faced by BPPTPM Cianjur in West Java as the unit in charge of licensing areas. This research applied descriptive study with qualitative approach. From the results of the analysis, it could be concluded that the quality of licensing which is measured through four (4) dimensions: easiness, speed of service, accuracy, and security had not been going well yet. It happened because of some factors such as: unsolid organizational structure, imbalances of human resources in both quantitative as well as qualitative, inadequate and out of date infrastructure and technology, and complicated procedure.Keywords : BPPTPM, IMB, Quality of ServiceDalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan secara mudah, cepat, tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelayanan perizinan mendirikan bangunan dilakukan dan mengungkap makna pelayanan menurut publik dan pemerintah dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi BPPTPMKabupaten Cianjur Jawa Barat sebagai penanggung jawab bidang perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas perizinan mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni dimensi kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi keamanan cenderung belum berjalan baik,hal demikian terjadi akibat faktor-faktor kendala yang mempengaruhi antara lain struktur organisasiyang belum solid, ketimpangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif,daya dukung infrastruktur dan teknologi perkantoran yang kurang memadai dan tidak up to date, dan kerumitan prosedur yang belum terurai.Kata kunci: Kualitas Pelayanan, IMB, BPPTP
Pendekatan Ekonomi Wilayah Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda
Get PDFFor the last ten years, mining and processing industry has become the biggest contributor in economic sectors for Samarinda after trading, restaurant and hotel. But in fact, both sectors have been decreasing due to the lack of resources. This study aims to capture the development of the sub-districts based on their local potential and development by using qualitative method. The focus of this study is to identify the local potential based on economic sectors (agriculture, processing industry; trading and restaurant; and transportation and communication). In collecting the data, this study makes use the secondary data that are collected from various literatures. The results are that the mapping of the development of the districts in Samarinda based on its economic potential can be grouped or defined into three economic clusters: Leading Cluster, Potential Cluster and Opportunity Cluster.Keywords: regional economic, development planning.Sepuluh tahun terakhir lapangan usaha yang menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Kota Samarinda setelah perdagangan, restoran dan hotel adalah pertambangan, dan industri pengolahan. Namun pada kenyataannya tren kedua sektor tersebut semakin menurun dikarenakan kesulitan memperoleh bahan baku. Studi ini bertujuan untuk melihat pemetaan pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan potensi dan pengembangannya, dimana fokus studi ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah berdasarkansektor ekonomi (pertanian; industri pengolahan; perdagangan dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi). Studi ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemetaan pembangunan wilayah kecamatan di Kota Samarinda berdasarkan potensi ekonomi yang dimilikinya dapat dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu Leading Cluster, Potential Cluster, dan Opportunity Cluster.Kata kunci: ekonomi wilayah, perencanaan pembangunan
Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Lingkungan Kerja Serta Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Wilayah Kecamatan Kota Tarakan
Get PDFThe purpose of this study is to determine the significance of the influence of the leadership, organizational culture and work environment to employee performance and job satisfaction as an intervening variable. The research population is all employees in the District of the City of Tarakan, with a sample of 128 employees. Data analysis method used in this research is path analysis.The research findings show that leadership, organizational culture and work environment had positive and significant impact on employee performance. The second discovery revealed that the leadership, work environment and job satisfaction held significant positive effect on employee performance, whereas the organizational culture had significant negative effect on employee performance. Results of path analysis showed that:(1) Job satisfaction is proven as an intervening variable between leadership a direct influence on employee performance is more dominant than the indirect effect. (2) Job satisfaction is proven as an intervening variable indirect influence of organizational culture on employee performance is more dominant than the direct effect. (3) Job satisfaction is proven as an intervening variable indirect influence among the working environment is more dominant than the direct effect.Keywords: Leadership, organizational culture, working environment, job satisfaction, employee performanceTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh signifikansi kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja sebagai variabel antara. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kecamatan Kota Tarakan, dengan sampel 128 pegawai. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi dan lingkungan kerja yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penemuan kedua diketahui bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja dan kepuasan kerja dan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan budaya organisasi dan berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa: (1) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara variabel kepemimpinan pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai lebih dominan daripada pengaruh tidak langsung. (2) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara pengaruh tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap kinerja pegawai lebih dominan daripada berpengaruh langsung. (3) Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel antara pengaruh tidak langsung variabel lingkungan kerja yang lebih dominan daripada berpengaruh efek langsung.Kata kunci: Kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, kinerja pegawa
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo
Get PDFThis research is part of thesis that aims to evaluate the impact of the implementation program of development of small and medium industries in Ponorogo Regency, such as the impact of increasing the skills and improving the welfare of SMEs. The method used is descriptive qualitative evaluation. The evaluation results show that the program’s goals include increased skills not optimum. It is evident from the interviews that output of this program to increase the knowledge of SMES. But, because this knowledge is only basic level, where after joining the training, SMEs will find new information and knowledge, so the technical and management skills of SME entrepreneurs not increase properly. However, it should be noted that through the impact evaluation there is improvement of SME’s skills in the product quality. On the other hand, through impact evaluation the welfare improvement is not maximal yet in order to upgrade sales turnover. From the result of this evaluation, the lack of monitoring and evaluation causing the program has not been successful in achieving target. The monitoring and evaluation process are needed to analyze the problems and make some alternative solutions, so the regional development planning can be effective and efficient.Keywords: Impact evaluation, SME development, welfarePenelitian ini merupakan bagian dari tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo, berupa dampak peningkatan keterampilan danpeningkatan kesejahteraan IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif deskriptif. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa output program ini berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM, yang merupakan tahap permulaan, dimana setelah mengikuti pelatihan menjadikan pengrajin IKM mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, dan belum menunjukkan peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial. Selanjutnya melalui evaluasi dampak terlihat adanya peningkatan keterampilan IKM berupa perbaikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan melalui evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan omzet penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, minimnya monitoring dan evaluasi menyebabkanprogram belum berhasil optimal dalam mencapai target. Perlunya proses monitoring dan evaluasi tersebut agar dapat dianalisis permasalahan dan menghasilkan alternatif solusi, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: evaluasi dampak, pengembangan IKM, kesejahteraa
Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung
Get PDFBandung is one of cities that creates various innovations. One of the innovations has been done in the infrastructure sector, namely the implementation of Rapid Response Unit of Road Patch (URCTJ). URCTJ reacts to the potholes locations (street with plenty small holes) but not to the overall damaged road. The mechanism that can be done by public society to inform about the damaged road is by informing the situation directly to the Dinas Bina Marga dan Pengairan Bandung City or to the nearest urban village. Moreover, citizens can send their complaints via SMS, phone, email or twitter. The quality of repaired road is the same as the previous one (before the road was damaged). With a good road quality, the distributions of goods/services in Bandung is getting easier. Meanwhile, in case of accident rate, URCTJ has not shown much improvement due to many factors that influence it.Keywords: effectiveness, rapid response unit,innovation.Bandung merupakan salah satu daerah yang aktif menciptakan berbagai inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam bidang infrastruktur adalah peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). URCTJ bekerja pada lokasi jalan yang berlubang (jalan dengan lubang yang kecil dan banyak), bukan pada jalan yang rusak secara keseluruhan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun dapat menyampaikan keluhannya melalui short Messages Service (SMS), telepon, email atau twitter. Kualitas jalan yang diperbaiki oleh Tim URC Tambal Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sama seperti kualitas jalan sebelumnya. Bahkan dengan kualitas jalan yang baik kegiatan distribusi barang/jasa di Kota Bandung akan semakin lancar. Sementara untuk penurunan tingkat kecelakaan, Tim URC Tambal Jalan belum menunjukkan efektivitas yang tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhinya.Kata Kunci: efektivitas, unit reaksicepat, inovasi
Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014
Get PDFThe nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU’s regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif, kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum
