Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pengelolaan Persampahan di Kota Palangka Raya
Get PDFThe problem of garbage management is an urban issue that must be faced by local government in Indonesia. Palangka Raya with population reaching 267.757 people as one of the developing cities cannot escape from this problem. Utilization of information technology in garbage management and urban community empowerment in managing garbage is a mandatory thing that must be developed if the issue is to be completed comprehensively. The government of Palangka Raya has been working to develop programs to overcome the garbage problem. The undertakings include developing a realtime truck monitoring system, sms center for complaint and encouraging community participation in garbage management through environmentally care community. Those activities are expected to improved garbage management performance and encourage the reduction of garbage volume. The utilization of information system implemented has been able to encourage the effectiveness of garbage transport management. Several developed modules have been able to improve team performance. Sms center for complaints are able to encourage community participation to actively participate in reporting the disturbing garbage. The garbage-care community also continues to grow, thus encouraging public awareness to manage garbage. The combination of this program is expected to improve garbage management comprehensively in Palangka Raya in the future.
Keywords: Garbage Management, Community Participation, Information Technology, Palangka Raya City
Abstrak
Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu perkotaan yang dihadapi oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk mencapai 267.757 jiwa merupakan salah satu kota berkembang yang tak luput dari permasalahan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah merupakan hal wajib yang harus dikembangkan jika isu besar ini ingin diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pengembangan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sampah. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengembangkan sistem pemantau truk angkutan secara realtime, sms center pengaduan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas peduli lingkungan. Ketiga kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan mendorong pengurangan volume sampah melalui peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pemanfaatan sistem informasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong efektifitas pengelolaan angkutan sampah. Beberapa modul yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kinerja tim di lapangan. Sms center pengaduan sampah mampu mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan keberadaan sampah. Keberadaan komunitas peduli sampah juga terus berkembang sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kombinasi program ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan sampah secara komprehensif di Kota Palangka Raya di masa yang akan datang.
Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Serta Masyarakat, Teknologi Informasi, Kota Palangka Ray
Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten
Get PDFResearch and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017.
Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten
Abstrak
Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017.
Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Bante
Studi Mengenai Transformasi Ekonomi Berbasis Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan
Get PDFAccording to the unstable economy if theeconomy is depend on the mining sector, it is necessary for the government of South Kalimantan Province considering to encourage the economic activities of other sectors. Tourism is one sector that can be considered. The purpose of this paper is to know the impact of the tourismsector on other sectors in South Kalimantan and to find out the province’s readiness to make tourism as a leading sector. The research method used is the analysis of Input-Output table. Based on the results of the analysis,the tourism sector has a spread of power index of 0.937 which means its influence on all sectors of theeconomy closely but not too strong. Meanwhile, the sensitivity index is 1.443 (above average for all sectors). Based on spread of power and sensitivity index, the tourism sector is quite ready to become a key or leading sector in South Kalimantan. From the result of output and income impact analysis, tourism sector which become priority is transportation, trade, and restaurant sub sector.
Keywords: tourism, Input-Output analysis, economy impact.
Berkaitan dengan kurang stabilnya suatu ekonomi jika bergantung dengan sektor pertambangan, perlu adanya pertimbangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pertimbangan.Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap sektor lainnya di Kalimantan Selatan dan untuk mengetahuikesiapan provinsi tersebut untuk menjadikan pariwisata sebagai ekonomi unggulan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tabel Input-Output. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sektor pariwisata memiliki nilai indeks daya penyebaran 0,937 yang berarti pengaruhnya terhadap seluruh sektor ekonomi erat namun tidak terlalu kuat. Sedangkan, indeks derajat kepekaan 1,443 (di atas rata-rata seluruh sektor).Berdasarkanindeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, sektor pariwisata cukup siap untuk menjadi sektor kunci atau unggulan di Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis dampak output dan pendapatan, sektor pariwisata yang menjadi prioritas adalah subsektor angkutan, perdagangan, dan restoran/rumah makan.
Kata kunci: pariwisata, analisis Input-Output, dampak ekonomi
Sebuah Paradoks : Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat
Get PDFUnqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financial statements are considered to provide information that is free from material misstatement. This opinion became the dream of all local governments and even become a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless, the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfare conditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for an examination of financial governance that also includes indicators of people’s welfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discourse that needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local government expenditure is beneficial for the improvement of people’s welfare as well as in harmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate that BPK needs to include welfare audit in the process of local government financial audit from planning, implementation, to reporting activities that concretely support the achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/ regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfare of the people can be realized. From the internal side of local government, it is necessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervision from the Inspectorate.
Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion, Government External Audit
Abstrak
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikator kinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTP tersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuangan yang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan oleh BPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dari Inspektorat.
Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan Eksternal Pemerinta
Strategi Peningkatan Efektifitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoretis dan Empiris
Get PDFThis article presents the idea of strategies for improving the effectiveness of leadership training that has so far not been clearly mapped. Although the current leadership training system design is perceived to be quite effective but in its perceived implementation it has not been optimal yet to boost organizational performance to the highest level. To focus the training into effective learning requires the organization to be able to pay attention to two important elements of training, participants characteristics and organizational support. Expectations of the two elements need to be met so that the training process runs perfectly. On this basis and with reference to empirical theories and experiences, this article successfully formulates three key strategies that need to be undertaken in the pre-leadership training phase, during leadership training, and post leadership training.
Keywords : Effectiveness, Leadership Training
Abstrak
Artikel ini menyajikan pokok pikiran terkait strategi peningkatan efektivitas pelatihan kepemimpinan yang hingga saat ini masih belum terpetakan dengan jelas. Meskipun rancangan sistem pelatihan kepemimpinan yang ada saat ini dirasakan cukup efektif namun, dalam pelaksanannya dirasakan masih belum optimal mendongkrak kinerja organisasi ke level yang tertinggi. Untuk memfokuskan pelatihan menjadi pembelajaran yang efektif, mensyaratkan organisasi untuk mampu memperhatikan dua unsur penting yaitu karakteristik peserta pelatihan dan dukungan lingkungan organisasi. Ekspektasi dan harapan dua unsur tersebut perlu dipertemukan agar proses pelatihan berjalan sempurna. Atas dasar hal tersebut dan dengan berpedoman pada teori-teori dan pengalaman empiris, artikel ini berhasil memformulasikan tiga strategi utama yang perlu dijalankan mulai di fase pra-pelatihan kepemimpinan, pada saat pelatihan kepemimpinan, dan pasca pelatihan kepemimpinan.
Kata Kunci : Efektivitas, Pelatihan Kepemimpina
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda : Sebuah Upaya Menuju Perbaikan
Get PDFMinimum Service Standard (SPM) in public work and spatial planning sectors is a provision on the type and quality of basic services in the fields of public work and spatial planning. The service fields are obligatory mandates that must be delivered to citizens. This resesarch aims to examine the extent of implementation of SPM and its achievement towards national target in those fields. Moreover, it will find out the pitfalls that undermine the local government agencies to fulfill the citizens’ right. This research applies descriptive analysis and qualitative approach. The results are that 16 indicators from 10 kinds of basic services in the fields performed by three local government units, namely the Department of Human Settlements and Urban Planning, Department of Highways and the Department of Hygiene. However, only 5 of 16 indicators meet the national targets. This poor achievement is caused by various constraints such as: substance, technical, administration, resources, and social problems.Keywords: minimum service standard, indicators, achievementStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi pemecahannya. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.Kata kunci : SPM, indikator, capaia
Sebuah Pelajaran Dari Pelaksanaan Reformasi Pajak di Indonesia dan Vietnam
Get PDF1997 Asian crisis brought ASEAN countries in condition where banking system damaged, GDP dropped and the exchange rate plunged. Taxation became ‘rescuer’ to overcome financial deficit and stable economy. Improvements in taxation are realized by tax reforms. In ASEAN, tax reforms have been undertaken since 1980s and they have significant contribution to increase tax revenue and to improve tax ratio. Specifically, we highlight Vietnam as the highest ratio and Indonesia as the lowest ratio. This paper explores the elements of innovation in tax reforms between Indonesia and Vietnam in order to seek the key of success factor of Vietnam in tax ratio. Our study found several interesting points. Firstly, tax reforms in Indonesia and Vietnam have similarity approaches, namely focusing on the policy and administration reforms. Secondly, for both countries, tax reforms have contributed in increasing tax revenue. Thirdly both countries highlight the role of tax reforms in enlarging the function of government in allocating state budget for social expenditure. Finally, we underscore the appreciation of government for society as taxpayers in the form of large allocation for public interests as a key success factor in increasing tax ratio in Vietnam.Keywords: Tax reforms, phase of reforms, lesson of reform, tax revenue, tax ratioKrisis di Asia pada tahun 1997 telah membawa negara-negara di ASEAN pada kondisi di mana sistem perbankan rusak, PDB turun dan nilai tukar mata uang jatuh. Perpajakan datang sebagai penyelamat untuk mengatasi krisis keuangan dan membuat perekonomian menjadi stabil. Perbaikan-perbaikan di sektor pajak diwujudkan melalui reformasi perpajakan. Di ASEAN, reformasi perpajakan telah dilaksanakan sejak tahun 1980 dan secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki rasio pajak. Secara spesifik kami menggarisbawahi Vietnam sebagai negara dengan rasio pajak tertinggi dan Indonesia dengan rasio pajak terendah. Paper ini menggali elemen-elemen inovasi pada reformasi pajak di antara Indonesia dan Vietnam untuk mencari factor kunci kesuksesan rasio pajak di Vietnam. Studi kami menemukan beberapa poin penting. Pertama, reformasi pajak di Indonesia dan Vietnam mempunyai pendekatan yang sama yaitu fokus terhadap reformasi kebijakan dan administrasi. Kedua, bagi kedua negara, reformasi pajak telah berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ketiga, kedua negara menggarisbawahi peran reformasi pajak dalam meningkatkan fungsi negara dalam pengalokasian keuangan negara untuk pengeluaran sosial. Terakhir, kami mencatat penghargaan pemerintah terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak dalam bentuk alokasi dana yang besar untuk kepentingan masyarakat sebagai faktor kunci kesuksesan peningkatan rasio pajak di Vietnam.Kata Kunci: Reformasi pajak, tahapan reformasi, pelajaran dari reformasi, penerimaan pajak, rasio paja