Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Evaluasi Kinerja Alumni Pelatihan Kepemimpinan Menggunakan Sistem Informasi Dalam Jaringan: Temuan Awal
Get PDFEvaluation is an important aspect of leadership training management since the result of evaluation can be used as inputs for future improvement. However, the current practices of training evaluation are dominated by in-training evaluation to measure the participants’ reaction and learning. Training institutions are still reluctant to conduct post training evaluation to find out the performance of the alumni as the impact and benefit of leadership training. This article attemtps to describe the result of post leadership training evaluation, focusing on describing the alumni career and performance using online information system. From the operational point of view, this study found out that using information system is really helpful in managing evaluation data faster and more acurately. The findings of this study indicate that the majority of the respondents admitted their performances have improved after the training as indicated by the continuation of their innovation projects.
Key Words: Leadership Training, Evaluating Training Impact, Information System
AbstrakEvaluasi adalah tahapan penting dalam manajemen pelatihan kepemimpinan karena hasil evaluasi dapat menjadi input berharga untuk proses perbaikan. Namun, praktek evaluasi pelatihan yang saat ini dilakukan masih terbatas pada evaluasi saat pelatihan untuk menilai reaksi dan pencapaian kompetensi peserta. Lembaga pelatihan masih jarang melaksanakan evaluasi pascapelatihan untuk menilai kinerja alumni pelatihankepemimpinan. Tulisan ini mencoba memaparkan hasil evaluasi pascapelatihan kepemimpinan dengan fokus kepada karir dan kinerja para alumni dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dalam jaringan (daring). Dari sisi proses pelaksanaan evaluasi, data menunjukkan bahwa sistem informasi daring dapat dengan cepat dan akurat menghasilkan informasi tentang karir, keberlanjutan proyek perubahan, dan peningkatan kinerja individu para alumni. Sedangkan hasil analisis data menunjukkan bahwa mayoritas responden evaluasi menyatakan mereka mengalami peningkatan kinerja pascapelatihan yang ditunjukkan dengan keberlanjutan proyek perubahan / inovasi di organisasinya.
Kata Kunci: Pelatihan Kepemimpinan, Evaluasi Dampak Pelatihan, Sistem Informas
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik
Get PDFPurpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests.
Keywords: public social private partnership, public infrastucture.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat.
Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publi
Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Konversi Hutan ke Pertanian di Indonesia
Get PDFThis study analyzes the impacts of government spending on land use conversion from forest to agriculture based on national budget allocation in Indonesia. As agriculture expansion and the government spending on agriculture increase especially during this more than ten-year period, it is suspected that the conversion of land from forest to agriculture gradually increases. Therefore, the increase of government spending on agriculture may be one of the contributing factors to deforestation. Balanced panel data from 33 provinces in Indonesia that covers a ten-year period between 2006 and 2015 was used to examines the indirect effects of government spending on agriculture, total government spending over GRDP, and public spending on land use conversion. The generalized method of moment estimation (GMM) technique was applied in this research to investigate relationship between government spending and deforestation. The result showed that there is an indirect impact from increasing government spending: there is an increase in the total amount of land use conversion from forest to agriculture in Indonesia. This study depicts that an increase in government spending on agriculture and total government spending over GRDP have a significant positive impact on deforestation. Meanwhile, public spending has no significant effect on deforestation.
Keywords: Deforestation, GMM, government spending
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak belanja pemerintah terhadap deforestasi, berdasarkan anggaran nasional belanja pemerintah di Indonesia. Meningkatnya perluasan lahan pertanian yang diikuti dengan peningkatan belanja pemerintah untuk sektor pertanian dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir ini memungkinkan terjadinya peningkatan konversi lahan. Peningkatan belanja pemerintah yang ditujukan untuk sektor pertanian dapat menjadi salah satu faktor pemicu deforestasi. Menggunakan panel data dari 33 provinsi di Indonesia selama 10 tahun, dari tahun 2006 s.d 2015, penelitian ini mengkaji dampak tidak langsung dari belanja pemerintah di bidang pertanian, total belanja pemerintah per PDRB, dan belanja pemerintah di public sector terhadap deforestasi. Menggunakan system generalized method of moment estimation (GMM), penelitian ini menganalisa hubungan antara belanja pemerntah dan deforestasi. Hasil empirik menunjukkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peningkatan belanja pemerintah: adanya peningkatan konversi lahan dari hutan untuk pertanian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah di bidang pertanian dan total belanja pemerintah per PDRB memiliki dampak siknifikan terhadap deforestasi. Sedangkan belanja pemerintah untuk sector public tidak memiliki dampak untuk meningkatkan deforestasi.
Kata kunci : Deforestasi, GMM, belanja pemerinta
Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik
Get PDFInnovation is the key to improve organizational performance. The development presently requires the actualization of innovation culture as a continuous improvement in the organizations' services. This paper presents an overview of the application of innovation culture in public sector organizations namely Investment and Integrated Licensing Offices (DPMPTSP) of Samarinda City, as well as factors that influence the success of actualizing the culture of innovation in this organization. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The application of an innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City has been relatively optimal, as evidenced by the various achievements and awards that have been achieved. Afterwards, the factors that influence the success of the actualization of innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City are mainly by visionary and innovative leadership, reliable human resources, high team collaboration, and budget support. In addition, it can also be analyzed that the innovation culture in this organization has relatively implemented a holistic model of innovation culture.
Keywords : Innovation, Innovation Culture, Organization, Public Service
Abstrak
Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan performa organisasi. Perkembangan zaman menuntut aktualisasi atas budaya inovasi sebagai perbaikan terus menerus atas pelayanan organisasi yang ada. Tulisan ini menyajikan gambaran mengenai penerapan budaya inovasi dalam organisasi sektor publik yakni DPMPTSP Kota Samarinda, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi dalam organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda relatif sudah berjalan optimal, terbukti dengan berbagai capaian dan penghargaan yang telah dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda utamanya adalah kepemimpinan visioner dan inovatif, sumberdaya manusia yang handal, kerjasama tim yang tinggi, dan dukungan anggaran. Selain itu, juga dapat dianalisis bahwa budaya inovasi pada organisasi ini relatif sudahmenerapkan model holistik budaya inovasi.
Kata Kunci : Inovasi, Organisasi, Budaya Inovasi, Pelayanan Publi
Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017
Get PDFFor the last five years, Semarang City has shown significant improvements in its public services, urban planning, and regional development. Local government leaders and most importantly financial performance of Semarang City Local Government are some of the key factors behind its success. This research is aimed to identify fiscal decentralization level of Semarang City Local Government within 2013-2017 by analyzing financial capacity of Semarang City, level of fiscal decentralization, ratio balance between operational and capital expenditure, aswell as contribution of Regional Revenue (PAD) towards its Regional Budget (APBD). The research indicates that Semarang City’s Fiscal Sovereign Rating Position is at Participatory Level. Semarang City Local Government is considered nearly capable in performing regional autonomy matters. Moreover, Fiscal Decentralization Ratio Level shows that the financial capacity of Semarang City is at moderate level with average proportion of 36,53%. Ratio between Daily Expenditure and PAD (Regional Revenue) shows financial capacity of Semarang City is at excellent position. In average, the proportion between daily and development expenditure is 41.27% and 58.73% . Additionally, PAD contribution towards Regional Budget (APBD) gradually increases each year. In general, financial performance of Semarang City Local Government improves every year.
Keywords: regional autonomy, fiscal decentralization, local revenue, financial performance
Kota Semarang sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017 dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata mencapai 36,53 %. Rasio Pengeluaran Rutin dengan PAD menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuanga
Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015
Get PDFThe Solok Mayor Election was one of the simultaneous Election of Regional Heads held on the first wave of national elections along with 269 regions in Indonesia and simultaneously with the Governor Election and 13 Regents/Mayors in West Sumatera Province. Not only the simultaneous implementation of Pilkada but the joint funding was initiated to reduce the burden of the regional budget. The research which aims to explain the process of budgeting of Solok Mayor Election in the first wave regional elections in year 2015. Using qualitative research method with a case study approach, this study concludes that the Solok Mayor Election budget has been based on the principles in the budget preparation stage and formulation in the budget cycle. Turbulence policy on the implementation of the election model in the Election of Regional Heads is anticipated with policy anticipation both in terms of planning and budgeting that it doeas not disrupt the regional budget cycle. But on the other hand, there is no proportional joint funding (cost sharing) according to the workload among the executors of the Simultanoeus Regional Head Election that it makes the budget for the Election of Regional Heads burden for the Solok City Regional Revenue Budget
Keywords: Budgeting, budget, simultaneously local elections
Abstrak
Tulisan ini tentang analisis anggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Tahun 2015yang termasuk dalam Pilkada serentak nasional gelombang pertama di Indonesia bersama 269 daerah dan serentak dengan Pemilihan Gubernur serta 13 Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat. Tidak saja pelaksanaan Pilkadayang serentak tetapi pendanaan bersama kembali digagas untuk mengurangi beban anggaran daerah. Riset yang bertujuan untuk menjelaskan proses penganggaran Pemilihan Walikota Solok pada Pilkada Serentak Nasional Gelombang Pertama pada Tahun 2015 yang lalu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran Pemilihan Walikota Solok telah berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam tahapan budget preparation and formulation dalam siklus anggaran. Turbulensi kebijakan tentang pelaksanaan model pemilihan dalam Pilkada diantisipasi dengan kesiapan kebijakan (policy anticipation) baik dari sisi perencanaan maupun anggaran sehingga tidak mengganggu siklus anggaran daerah. Tapi, disisi lain tidak terjadi pendanaan bersama yang proporsional (cost sharing) sesuai beban kerja diantara pelaksana Pilkada serentak sehingga menjadikan anggaran Pilkada beban bagi APBD Kota Solok
Kata Kunci : Penganggaran, anggaran, pilkada serentak
 
Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
Get PDFInnovation can create better bureaucracy. Article 386 paragraph 1 Law Number 23 Year 2014 concerning Local Government states that in order to improve local government performance, the local governments can create innovations. The successful innovation in Samarinda Municipality in 2016 isa great capital to continue the innovations’ success stories in the municipality. Following the issuance of Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation, it is explicitly mentioned that regional innovation is coordinated by the heads of Research and Development (R & D) Agency. Applying qualitative approach through literature study, this reasearch examines the role of the agency in performing its tasks based on the government regulation. This study aims to contribute ideas about any possible effort that can be done by R & D Agency in Samarinda Municipality in carrying out its function as mentioned in Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation. Result of the research indicates that the agency must strengthen itself as organization in charge of regional innovation by providing criteria for regional innovation, becoming Independent Team Coordinator for local innovation innitiatives derived from local government leader, local parliament member, civil servant, and local government apparatus. The Agency must have ability to think and work fast. The agency must also improve its human resources, both in quantity and quality aspects. Finally, the agency must obtain additional budget to support its coordinating job to improve the Regional Innovation System (SIDa).
Keywords: organization strengthening, research and development Agency, innovation.
Inovasi dapat menciptakan birokrasi yang lebih baik. Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan PemerintahKota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang berbagai langkah konkrit yang dapat dilakukan Badan Penelitian dan PengembanganKota Samarinda dalam menjalankan fungsi inovasi sebagaimana yangtersebut di dalam PP. No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.Dari hasil analisa penelitian, yang harus dilakukan oleh Balitbangda untuk melakukan upaya penguatan terhadap organisasinya berdasarkan PP No. 38 tahun 2017 antara lain: memberi input terhadap kriteria inovasi daerah, menjadi Koordinator Tim Independen atas inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, danPerangkat Daerah. Balitbangda harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bekerja cepat. karena waktu untuk evalusi terhadap inisiatif inovasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.Balitbangda Kota samarinda juga harus melakukan pembenahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berkaitan dengan anggaran, Balitbangda harus mendapatkan tambahan alokasi anggaran yang representatif untuk menunjangpelaksanaan fungsi – fungsi koordinasi inovasinya serta upaya untuk mewujudkan penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa).
Kata Kunci :Penguatan Organisasi, Inovasi, Penelitian dan Pengembanga