Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN
Get PDFLaw No. 6 of 2014 on Villages provides a momentum and wide opportunities to make the village as the subject of development as well as placing it as a new axis of the national development based on the principle of participation, accountability, mutual cooperation, empowerment, sustainability, local wisdom, and independence. In another context, this Law also provides a new perspective on public administration in Indonesia. Affirmation of the principle of recognition and subsidiarity puts villages outside the hierarchial framework of the government. Unfortunately, this reality is often not considered by the national and local government with the right policies and approaches. National Institute of Public Administration (NIPA) responds to this situation by conducting a number of relevant researches. Following the ratification of Law on Villages, LAN has conducted a series of studies on villages that resulted in interesting findings that can be used to reflect the village position in the contemporary public administration order. There are three clusters of public administration issues that can be drawn from those researches, among them are the relationship between village and supravillage government, village authority, and the capacity of village governemnt. In the future, it is expected that LAN continues to play a role in developing village. Not only through research activities, but also through public administration innovation, apparatus training, and higher education of administration.
Keyword: Village, public administration, NIPA, think tank, recognition, subsidiarity
Abstrak
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum dan peluang yang lebar untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus menempatkannya sebagai poros baru pembangunan nasional yang bertumpu pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, kegotongroyongan, pemberdayaan, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kemandirian. Dalam konteks lain, UU ini juga memberikan perspektif baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Penegasan asas rekognisi dan subsidiaritas desa menempatkan desa di luar kerangka hierarkial pemerintahan. Sayangnya, kenyataan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah dan daerah melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merespons hal ini dengan melaksanakan sejumlah kajian terkait. Pasca pengesahan UU Desa, LAN telah menyelenggarakan kajian mengenai desa dengan berbagai temuan menarik yang dapat dipakai untuk merefleksikan posisi desa dalam tatanan administrasi negara kontemporer. Ada tiga klaster isu administrasi negara yang dapat ditarik dari berbagai kajian tersebut, di antaranya hubungan desa dengan pemerintah supradesa, kewenangan desa, dan kapasitas pemerintah desa. Di masa depan, diharapkan LAN terus berperan dalam memajukan desa. Tidak saja melalui kegiatan kajian, namun juga melalui inovasi administrasi negara, diklat aparatur, dan pendidikan tinggi administrasi.
Kata Kunci: Desa, administrasi negara, LAN, think tank, rekognisi, subsidiarita
Inovasi Birokrasi : Perspektif Analisis Hybrid Teori
Get PDFThis research attempts to illustrate, identify and disclose some relevant scientific literature findings to construct a theoretical conceptual concept of bureaucratic innovation; How conceptual theorists of other sciences can build the concept of bureaucratic innovation to achieve an understanding of bureaucratic innovation more holistically with hybrid models. The meta-theory method (the analysis of theory) is used, the literature and documents nationally and internationally are traced deductively. Results of this study reveals that hybrid theory allows the possibility that bureaucratic innovation can be elaborated from various disciplines of science. Hybrid theory model can explain various assumption that exist in bureaucracy. however, hybrid concept needs to be tested with empirical approach in order to be more coherent and constructive. Therefore, this research can be a source of limited theoretical conceptual knowledge of bureaucratic innovation outlined from some of the existing scientific literature.
Keywords: bureaucracy, innovation, hybrid model
AbstrakPenelitian ini lebih berupaya untuk mengambarkan, mengidentifikasi dan mengungkapkan beberapa temuan literatur ilmiah yang relevan untuk membangun konseptual teoritik inovasi birokrasi. Bagaimana konseptual teoretik dari ilmu pengetahuan lain dapat membangun konsep inovasi birokrasi agar mencapai pemahaman tentang inovasi birokrasi lebih holistik dengan model hybrid. Metode meta-theory (the analysis of theory) digunakan, literatur dan dokumen secara nasional dan internasional ditelusuri secara deduktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan, inovasi birokrasi bisa dielaborasi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Model hybrid theory memungkinkan untuk itu, model ini dapat menerangkan berbagai asumsi yang ada dalam birokrasi, lebih lanjut konsep hybrid perlu diuji dengan pendekatan empiris agar lebih koheren dan konstruktif. Oleh sebab itu penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang konseptual teoritis inovasi birokrasi yang terbatas diuraikan dari beberapa literatur ilmiah yang ada.
Kata kunci: birokrasi, inovasi, hibrid mode
[RETRACTED] : Peranan INCAR (Informasi Cerdas Ala Remaja) Dalam Program GenRe (Generasi Berencana) di Kabupaten Nunukan
No full textRetracted
Following a rigorous and careful concerns and consideration in the review of the article published in Jurnal Borneo Administrator entitled “Peranan “INCAR†(Informasi Cerdas Ala Remaja) dalam Program Genre (Generasi Berencana) di Kabupaten Nunukan†Vol. 14, No. 3, pp. 171-188, Desember 2018, DOI: http://doi.org/10.24258/jba.v14i3.364.
This paper has been found to violate the principles of Jurnal Borneo Administrator Publication and has been retracted. The article has contained redundant material and throughout a careful examination, the editor has found that the paper has also been published in Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, pp. 126-138, Oktober 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.21009/JKKP.052.04.
The document and its content have been removed from Jurnal Borneo Administrator, and reasonable effort should be made to remove all references to this article
Penerapan Organisasi Pembelajar Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja PD ABC
Get PDFThis study aims to 1) analyze the implementation of learning organization in PD ABC; 2) analyze the influence of learning organization towards performance improvement of PD ABC; 3) analyze the influence of leadership and organizational culture towards learning organizations, 4) analyze the influence of learning organization, leadership and organizational culture towards performance improvement of PD ABC, and 5) formulate a sustainable learning organization strategy to improve the performance of PD ABC. Methods in this research were Structural Equation Model (SEM) and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that 1) information systems and sharing of knowledge, organizational relationship, strategic leadership, collaboration and team learning need to be improved; 2) leadership has a positive influence and significant effect with learning organization but organizational culture has insignificant effect towards learning organization; 3) learning organization has a positive influence and significant effect towards improving PD ABC performance; learning organization has a positive influence and significant effect towards organizational performance, although leadership and organizational culture have a negative influence but insignificant effect towards performance organization; 4) in order to develop sustainable learning, PD ABC has to provide measurable evaluation and monitoring systems, transparent rewards and punishment, as well as competent people.
Keywords: Leadership, learning organization, organizational culture, organizational performance, strategy
Abstrak
Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis penerapan organisasi pembelajar di PDABC; 2) menganalisis pengaruh organisasi pembelajar terhadap organisasi pembelajar, 3) menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi dengan organisasi pembelajar; 4) menganalisis pengaruh organisasi pembelajar, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja PD ABC; dan 5) memformulasikan strategi organisasi pembelajar berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kinerja PD ABC. Metodologi penelitian ini mengambil data secara stratified random sampling ,analisadeskriptif,StructuralEquationModel (SEMLisrel), danAnalyticalHierarchy Process (AHP). Hasil penelitianadalah 1) sistem informasi dan penyebaran pengetahuan, hubungan organisasi,kepemimpinan strategis, kolaborasi dan pembelajaran tim masih perlu ditingkatkan; 2)kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap organisasi pembelajar, budaya organisasiberpengaruh tidak signifikan terhadap organisasi pembelajar; 3) organisasi pembelajarberpengaruh signifikan dengan kinerja organisasi, namun kepemimpinan dan budayaorganisasi secara langsung berpengaruh negatif namun tidak signifikan dengan kinerjaorganisasi 4) strategi meningkatkan kinerja PDABC melalui organisasi pembelajar yaitumenyediakan sistem evaluasi dan monitoring yang terukur serta reward dan punishment yangtransparan. Efektivitas kerja perlu didukung dengan penempatan orang yang tepat sesuai dengan kompetensinya dan melakukan pemberdayaan karyawan.Kata Kunci : Budaya organisasi, kepemimpinan, kinerja organisasi, organisasi pembelajar, strateg
Preferensi Struktur Organisasi Bagi Generasi Millenial
Get PDFMillennial or Y generation is a generation born between 1981 and 2003. They are the generation that likes flexibility, freedom as well as personal things. Their work attitude is different from previous generations, one of which is that millenial generation has a strong preference related to the organizational structure and the systems that support it. This study was conducted to analyze millennial generation preferences related to the organizational design continuum, whether millennials are more likely to mechanistic designs or more to organic organizational design. In addition, this study aims to provide strategic recommendations for designing organizational structures that can accommodate millennial needs. This research used mixed research methods by combining quantitative methods through descriptive statistical analysis and qualitative methods. Based on the research, it is known that millennials prefer to work in organizations that have organic structures with few characteristics of mechanistic organization. The ideal organization for millenial generation is an organization that has low complexity, low centralization, high formalization, low stratification, high adaptability, low production, high efficiency, and high job satisfaction.
Keywords: Millenials, Organization Structure, Mechanistic, Organic
AbstrakGenerasi millenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir diantara tahun 1981 sampai dengan 2003. Mereka adalah generasi yang cenderung lebih fleksibel dan menyukai kebebasan serta hal yang sifatnya personal. Sikap kerja mereka pun berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, salah satunya adalah generasi millenial memiliki preferensi yang kuat terkait dengan struktur organisasi dan sistem yang mendukungnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai preferensi generasi millenial terkait dengan kontinum desain organisasi, apakah generasi millenial lebih cenderung kepada desain mekanistik atau lebih condong kepada desain organisasi organik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis untuk menyusun desain struktur organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan generasi millennial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan menggabungkan metode kuantitatif melalui analisis statistika deskriptif dan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa generasi millenial lebih memilih untuk bekerja di organisasi yang memiliki struktur organik dengan sedikit karakteristik organisasi mekanistik. Organisasi yang ideal bagi generasi millenial adalah organisasi yang memiliki kompleksitas rendah, sentralisasi rendah, formalisasi tinggi, stratifikasi rendah, kemampuan adaptasi tinggi, produksi rendah, efisiensi tinggi, dan kepuasan kerja tinggi.
Kata kunci: Generasi Millenial, Struktur Organisasi, Mekanistik, Organi
Tingkat Kesesuaian Kompetensi Inti dan Manajerial Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
Get PDFAbstract
Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the job’s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship.
Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement
Abstrak
Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan.
Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi
 
Analisis Rentang Harga Gula Kristal Rafinasi Pada Pasar Lelang Komoditas Dengan Pendekatan Harga Paritas
Get PDFThe government has stipulated Trade Minister Regulation Number 16/M-DAG/PER/3/2017 regarding Refined Sugar Trade in Commodity Auction Market. However, the method of determining the highest and the lowest sugar price has not been arranged in the regulation. Thus, this study aims to analyze the price range of Refined Sugar in Commodity Auction Market. Import parity approach of raw sugar is utilized to calculate auction price range. The cost components are highest and lowest raw sugar price in international market as well as tolling fee for production and distribution of refined sugar. The result indicates that the estimated lowest price is between IDR 7,869/Kg and IDR 8,176/Kg and the estimated highest price is between IDR 11,527/Kg and IDR 11,742/Kg. This study recommends that import parity approach of raw sugar can be used to determine the price range of refined sugar. However, technical guidance for seller/buyer with existing sales contracts, technical team consisting representative of stakeholders to anticipate the fluctuating price issue, and the certainty of import quota for raw sugar as supply guarantee of refined sugar in action market are needed to be considered in order to support the regulation.
Keywords: Refined Sugar, Auction Market, Parity Price
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR) Melalui Pasar Lelang Komoditas (PLK). Dalam regulasi dimaksud, terdapat 1 (satu) aspek dalam mekanisme lelang yang belum dicapai kesepakatan, yaitu metode penentuan Harga Batas Bawah (HBB) dan Harga Batas Atas (HBA) penjualan GKR. Untuk menganalisis besaran rentang harga lelang GKR, digunakan pendekatan paritas impor GKM dengan komponen harga GKM tertinggi dan terendah, serta biaya tolling terkait produksi dan distribusi GKR. Besaran HBB diperkirakan berada pada kisaran Rp 7.869/Kg dan Rp 8.176/Kg dan HBA sebesar Rp 11.527/Kg dan Rp 11.742/Kg. Sebagai perangkat kebijakan, pendekatan paritas impor GKM dapat digunakan untuk menentukan rentang harga GKR. Namun demikian diperlukan beberapa pertimbangan antara lain petunjuk teknis bagi peserta lelang yang sudah memiliki kontrak penjualan, dukungan tim teknis yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dinamika harga GKM, serta kepastian kuota impor GKM dalam menjamin supply GKR di PLK.
Kata Kunci: Gula Rafinasi, Pasar Lelang, Harga Parita
Analisis Transformasi Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur
Get PDFEast Kalimantan Provincial Regulation Number 7 Year 2014 concerning East Kalimantan Provincial Regional Plan (RPJMD) of 2013 – 2018 stipulates that the acceleration of economic transformastion is one of the East Kalimantan Province’s medium-term development strategies. The economic transformation is done to reduce the economic dependence of East Kalimantan Province on mining and quarrying sector by developing manufacturing sector of leading commodities. This study aims to find out whether the economic transformation in East Kalimantan Province has been implemented as proclaimed by East Kalimantan Provincial Government. Data analysis was conducted by calculating location quotient (LQ) index to find out which sectors are the economic base in East Kalimantan Province as well as shift-share analysis to identify whether economy structure transformation in East Kalimantan. LQ index calculation shows that mining and quarrying sector is the only base economic sector in East Kalimantan Province, while manufacturing sector has not become the economic base sector in East Kalimantan Province throughout 2010-2016. Meanwhile, result of the shift-share analysis shows that mining and quarrying sector remain the sector that sustains East Kalimantan Province economy throughout 2010-2016. Meanwhile the manufacturing sector still has slow economic growth and low competitiveness. This indicates that the economic transformation in East Kalimantan is still not running as proclaimed by the East Kalimantan Provincial Government.
Keywords: economic transformation, manufacturing, mining and quarrying, location quotient, shift share.
AbstrakPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menetapkan bahwa percepatan transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan dan penggalian dengan cara meningkatkan sektor industri pengolahan komoditas unggulan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data dilakukan dengan menghitung indeks location quotient (LQ) untuk mengetahuisektor yang menjadi basis ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur serta analisis shift share untuk mengetahuiperubahan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Perhitungan indeks LQ menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan satu-satunya sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sektor industri pengolahan belum menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2010- 2016. Sementara itu, hasil analisis shift share menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang menopang perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2010-2016. Sedangkan sektor industri pengolahan masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lamban dan berdaya saing rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi masih belum berjalan sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kata kunci: transformasi ekonomi, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, location quotient, shift share