Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Ship Sinking Policy and Socio-Economic Welfare: A Case Study in Sebatik Island, Nunukan District, North Kalimantan Province: Kebijakan Penenggelaman Kapal dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus pada Masyarakat Kepulauan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Get PDFAs an archipelago country, most of Indonesia’s country are located on the sea. Due to this geographic position, illegal fishing becomes an important issue that threatens the country’s maritime security. To solve this issue, the government of Indonesia has implemented "ship sinking policy" since 2014. This research aims to explore the social and economic consequences of "ship-sinking policy" at the local level. A single case study was used to identify and explore the social and economic consequences of the policy in Sebatik Island, Nunukan district, North Kalimantan. The case of Sebatik was unique as the island is located at the border Indonesia and Malaysia and its historical conflict between two countries and its communities. Our findings highlighted the economic benefits of the policy as production value of fish captured by Sebatik fisherman significantly increased following the policy. We also found strengthening bargaining position of fish market on the island following the policy.
Keywords: Ship Sinking Policy, Maritime Security, Maritime Border Zone
Abstrak
Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah perbatasannya berada di laut, illegal fishing merupakan salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi isu tersebut, sejak tahun 2014 Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan “penenggelaman kapal, khususnya terhadap masyarakat lokal. Studi kasus tunggal digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan penenggelaman kapal di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kasus di Sebatik dianggap unik, karena pulau ini terletak diperbatasan Indonesia dan Malaysia serta memiliki konflik historis, baik antar negara secara umum, maupun masyarakatnya secara khusus. Dari hasil temuan diketahui bahwa manfaat ekonomi dari kebijakan penenggelaman kapal yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya nilai produksi ikan yang ditangkap oleh nelayan Sebatik secara signifikan. Konsekuensi lain yang muncul dari kebijakan penenggelaman kapal adalah adanya penguatan posisi tawar pasar ikan Pulau Sebatik.
Kata Kunci: Kebijakan Penenggelaman Kapal, Kemanan Laut, Zona Perbatasan Lau
Penerapan Sertifikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) Terhadap Produk Udang Budidaya (Studi Kasus: Tarakan - Kalimantan Utara)
Get PDFASC (Aquaculture Stewardship Council) is a label, indicating that a product that has been passed through environmental sustainability and good aquaculture practices. Objectives of this study are to identify ASC standards and national regulations, and to examine the readiness of exporters and shrimp farmers to apply ASC principles in Tarakan. This study utilizes empirical juridical and descriptive statistical methods. Results of the study indicate that: (1) ASC certification has 7 principles, 34 criteria, and 103 indicators; (2) ASC principles are supported by: 5 Laws, 4 Government Regulations, 1 Presidential Decree, 3 Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, and 4 Decrees of the Minister of Marine Affairs and Fisheries; (3) ASC certification requires high cost; (4) in general the level of readiness of exporter and shrimp fishermen still need to be improved; (5) pond land is mostly illegal. The policy recommendations of this research are: (1) the government reorganizes the national regulatory system to avoid overlapping rules and regulatory vacancies; (2) the government provides lobbies and assessors to relieve the cost of certification; (3) the government adopts the ASC principle criteria to improve competitiveness; (4) the government encourages municipal government in Tarakan to immediately resolve the problem of illegal fishing ponds.
Keywords: Application, Cultivation Stewardship Council, Aquaculture Shrimp Products
ASC (Aquaculture Stewardship Council) merupakan sebuah label, bahwa produk sudah melalui prosedur keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial praktek budidayayang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan ASC dan regulasi nasional, serta mengkaji kesiapan eksportir maupunpembudidaya Udang menerapkan prinsip ASC di Tarakan.Analisis kajian menggunakan metode yuridis empirisdan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sertifikasi ASC memiliki 7 prinsip, 34 kriteria, dan 103 indikator; (2) prinsip ASC didukung: 5 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; (3) sertifikasi ASC membutuhkan biaya mahal; (4) secara umum tingkat kesiapan eksportir dan petambak Udang masih perlu ditingkatkan; (5) lahan tambak sebagian besar ilegal. Rekomendasi kebijakan penelitian ini: (1) penataan sistem regulasi nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan dan kekosongan pengaturan; (2) pemerintah melakukan lobi atau menyediakan tenaga penilai untuk meringankan biaya sertifikasi; (3)mengadopsi kriteria prinsip ASC untuk meningkatkan daya saing; (4) pemerintah mendorong otoritas daerah Kota Tarakan segera menuntaskan masalah lahan tambak ilegal.
Kata Kunci: Penerapan,Aquaculture Stewardship Council, Produk Udang Budiday
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Get PDFThis study aims to describe the competence development of civil servants in East Kalimantan Provincial Government based on Law Number 5 Year 2014 and the factors that influence it. With qualitative descriptive method, secondary data is collected through library research. Result of the research is the comparison of the personnel posture, senior officer ratio based on gender, and the accomodation of the local people which is still relatively small; Competence development is stillconsidered to be the domain of BKD and has not become a priority of regional government needs based on regional content. Competency development is still constrained by the lack of budget and managerial staff, the existence of inconsistentcentral policies that can not be followed by the region. Assessment is recomended toward the competencies which is relevant and required for senior leader level in order to arrange developed standards of managerial and socio-cultural competence. Competence development is not only concerned with the priority of accomodating local people to be apparatus, but also the vision of regional development. Capacity building should be based on the agency’s key strategic objectives and performance indicators. Dynamic leadership regeneration is needed as well as competency mapping with respect to gender sensitivity and priority of local people / regional content. Thus, innovative laboratories are required in each region to make change project of every high-level leader sustainable.
Keywords: Competence Development, Civil Servant, East Kalimantan Province Government.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan metode deskriptif kualitatif, data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah perbandingan antara postur kepegawaian, rasio Pimpinan Tinggi (pimti) berdasar gender, dan akomodir putra daerah yang masih tergolong kecil; layanan publik menunjukkan inovasi pelayanan publik telah berjalan dengan lebih baik ditandai dengan reformasi pada sistem pelayanan publik. Pengembangan kompetensi masih dianggap menjadi ranah BKD dan belum menjadi prioritas kebutuhan pemerintah daerah berbasis regional content, pengembangan kompetensi masih terkendala dengan minimnya anggaran dan tenaga pengelola, adanya kebijakan pusat yang inkonsisten yang tidak mampu diikuti oleh daerah. Direkomendasikan assesment terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan dibutuhkan oleh pimti, untuk selanjutnya disusun standar kompetensi manajerial dan sosio kultural. Pengembangan kompetensi tidak hanya memperhatikan prioritas putra daerah, juga visi pengembangan daerah. Penguatan kapasitas sebaiknya didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama instansi. Perlu dilakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas putra daerah/regional content secara tepat sasaran. Perlu dibuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan berkelanjutan setiap pimpinan tinggi di unit kerjanya.
Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi, Aparatur Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timu
Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur
Get PDFEast Kalimantan Province is the largest producer of natural resources in Indonesia. Due to the massive exploitation process and high value, the mining sector has the biggest contribution and thus dominates the economy sector in the region. Related to this conditions, this study aims to describe the effect the effect of coal as natural resource on income inequality in East Kalimantan Province. This study uses panel data from nine districts/municipalities in East Kalimantan during 2006 until 2014, which is then processed by a pooled least square model. The study concludes that the contribution of coal sub-sectors in the economy is positively related to income inequality. The higher the contribution of coal subsector in the economy, the higher the income inequality in East Kalimantan Province. In addition, this study also finds that local government expenditure is not significantly related to income inequality, which means that the local government has not succeeded in creating equal prosperity in that region. However, the economic growth and the contribution of agricultural sector have no significant effect on income inequality.
Keywords: income inequality, natural resources curse,government expenditure.
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang massive dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan sumber daya alambatubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model pooled least square. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positifdengan ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Kata kunci: ketimpangan pendapatan, kutukan sumber daya alam, pengeluaran pemerinta
Analisis Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Metode Indeks Insentif Jabatan
Get PDFThis paper descriptively presents a concept of supplementary income calculation for civil servants simulated using Job Incentive Index method. It seriously takes into account the amount of local budget (APBD) allocated for additional income of civil servants (TPP), Number of Regional Civil Servants, and aligned with various related regulations. Using mix-method approach obtained the amount of TPP for each level of job proportionally and based on work performance. This paper also includes key considerations that need to put a concern before the TPP policy is formulated. Consequently, the implementation of TPP can bring “good news†to civil servants themselves and the local government performance as a whole. Furthermore, it is expected not to burden any local budget allocation in other sectors.
Keywords: Job Incentive Index, Additional Income
Tulisan ini menyajikan secara deskriptif konsep perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang disimulasikan dengan metode Indeks Insentif Jabatan yang secara serius memperhatikan besarnya APBD yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan PNS (TPP), banyaknya aparatur daerah yang dimiliki, serta menyelaraskannya dengan berbagai regulasi yang terkait. Dengan menggunakan pendekatan mix-method diperoleh besaran TPP untuk setiap tingkatan jabatannya yang proporsional dan berbasis pada performance kerja. Tulisan ini juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu dicermati dalam setiap kajian kebijakan TPP sebelum ditetapkan, sehingga penerapan TPP dapat membawa “angin segar†bagi PNS itu sendiri dan kinerja pemerintahan daerah secara agregat tanpa perlu mengganggu atau mengambil porsi pembiayaan untuk sektor lainnya dalam APBD.
Kata Kunci: Indeks Insentif Jabatan, Tambahan Penghasilan 
Dinamika Implementasi Kebijakan Konservasi Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Get PDFThe existence of Bromo Tengger Semeru National Park (TN.BTS) is very important to preserve the flora and fauna and its ecosystem. In addition, TN.BTS also has a role to support research, education, recreation and cultivation activities. Inside the TN.BTS there is an enclave village named Ranu Pani. Problems arise when the villagers cut down trees causing negative impacts in certain areas and tourist areas management, which potentially cause damage to valuable sites of the Tengger community. By using descriptive method, this research tries to see how the role of BB-TN.BTS in solving the problem. The research concludes that efforts to empower the BB-TN.BTS and Tengger community should always be actively prioritized in preserving the National Park area. Empowerment means to involve Tengger indigenous people actively in planning, implementation, beneficiary, as well as in the process of monitoring and evaluation of TN.BTS management.
Keywords: Soil Conservation, National Policy and Active Empowerment
Abstrak
Keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN.BTS) sangat penting untuk menjaga proses pelestarian flora dan fauna serta keseimbangan ekosistemnya. Selain itu, keberadaan TN.BTS juga memiliki peran untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan budidaya. Namun di sisi lain, masyarakat Tengger, terutama desa Ranu Pani adalah sebuah desa enclave yang ada di kawasan TN.BTS. Fokus penelitian ini adalah di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TN.BTS). Konservasi Tanah TN.BTS menjadi bermasalah ketika masyarakat Tengger menebang pohon, menimbulkan dampak negatif di beberapa tempat, dan pengelolaan kawasan wisata, yang berpotensi menyebabkan kerusakan situs-situs berharga masyarakat Tengger. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, peneliti mencoba melihat bagaimana peran BB-TN.BTS dalam menyelesaikan masalah kebijakan pemerintah melalui BB-TN. Upaya pemberdayaan BB-TN.BTS dan masyarakat Tengger secara aktif dalam melestarikan kawasan Taman Nasional perlu selalu diprioritaskan. Pemberdayaan juga berarti secara aktif melibatkan masyarakat adat Tengger dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, juga dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan TN.BTS.
Kata kunci: Konservasi Tanah, Kebijakan Nasional dan Pemberdayaan Akti