Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah Melalui Model Platform Media Sosial: Innovation of Regional Participation Budgeting Through A Social Media Platform Model
Full text linkThe participatory budgeting process through social media has received attention in recent years, aims to increaseg citizen participation in government budgeting. The use of social media in many cases opposes the political practice assumptions of a budget lobbying to decide a specific budget post. Using conceptual article methods, we identified a participatory budgeting framework simulation using social media (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) to provide detailed explanations of procedures or techniques, specific instructions, discuss, and describe the participatory budgeting practices determination. Therefore, it required an innovative way, academically claimed to give better budget transparency. This research resulted in some information i.e., with the participatory budgeting model through social media, the citizen can take part in the planning, decision-making, and monitoring budgets democratically. Finally, we consider the weaknesses of our knowledge, suggesting the participatory budgeting that can be tested in future research.
Keywords: Participatory Budgeting, Social Media, Citizen Participation, Innovative
Abstrak
Proses penganggaran partisipatif melalui media sosial telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran pemerintah. Penggunaan media sosial di banyak kasus menentang asumsi praktik politis anggaran dengan cara lobi untuk menentukan pos anggaran tertentu. Dengan menggunakan metode conceptual article, kami mengidentifikasi simulasi kerangka kerja penganggaran partisipatif menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) untuk memberikan penjelasan rinci tentang prosedur atau teknik, dan menyediakan instruksi spesifik, mendiskusikannya, dan menggambarkan penentuan praktik penganggaran partisipatif. Oleh sebab itu diperlukan cara yang inovatif, secara akademis diklaim memberikan transparansi anggaran yang lebih baik. Penelitian ini menghasilkan beberapa informasi yaitu, dengan model penganggaran partisipatif melalui media sosial, masyarakat lebih demokratis untuk ikut dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggaran. Terakhir, kami mempertimbangkan kelemahan pengetahuan kami, menyarankan penganggaran partisipatif yang dapat diuji dalam praktik penelitian masa depan.
Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Media Sosial, Partisipasi Masyarakat, Inovati
Pengembangan Model Smart Rural untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia: Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia
Full text linkUrbanization in Indonesia tends to increase every year. In 2014, data from United Nations showed that 53 percent of Indonesia’s population lived in urban areas, and by 2050, 71 percent of Indonesia’s population is projected to be urban. The main factor determining the high rate of urbanization in Indonesia is poverty in the rural areas. Therefore, the government uses rural development approach to reduce the number of rural people migrate to urban. Nevertheless, the government has stipulated a policy about rural area development in Law number 6/2014 concerning Village. However, this policy has given none applicable development model and improved village initiative. This study used a qualitative approach with a study of documentation for collecting data and interactive analysis model for data analysis. The results showed that smart rural development model can be developed in Indonesia through an ecosystem approach, which consist of five (5) dimensions and seven (7) phases with bottom-up planning process as the main approach and the collaborative governance model as the key executor.
Keywords: Rural, Rural Development, Smart Rural, Participatory
Abstrak
Urbanisasi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, data dari United Nations menunjukkan bahwa 53% populasi di Indonesia tinggal di daerah perkotaan, dan pada tahun 2050 diproyeksikan akan naik menjadi 71%. Faktor utama yang menentukan tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia adalah kemiskinan di daerah perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan perdesaan untuk mengurangi jumlah penduduk perdesaan yang bermigrasi ke perkotaan. Namun demikian, sekalipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan melalui UU No 6/2014 tentang Desa, tetapi sejauh ini kebijakan tersebut belum memberikan model pembangunan yang aplikatif dan mampu menumbuhkan inisiatif desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi untuk pengumpulan data serta model analisis interaktif untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah model smart rural dapat dikembangkan di Indonesia melalui pendekatan ekosistem yang terdiri dari lima (5) dimensi dan tujuh (7) tahapan dengan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning process) sebagai pendekatan utama dan model tata kelola yang kolaboratif sebagai pelaksana kuncinya.
Kata Kunci: Perdesaan, Pembangunan Perdesaan, Smart Rural, Partisipati
Monitoring Artificial Waterways in Peat Forest Areas Using Geobia (Geographic Object-Based Image Analysis) Method: Case Study in Sebubus Forest, West Kalimantan: Monitoring Saluran Air Artifisial di Kawasan Hutan Gambut Menggunakan Metode Geobia (Geographic Object-Based Image Analysis) yang Disederhanakan: Studi Kasus di Hutan Sebubus, Kalimantan Barat
Full text linkThis paper presents a workflow capitalizing Google Earth’s High-resolution Imagery (GEHRI) to detect and monitor Artificial Waterway (AW) in a tropical peat forest. The workflow applies an Object-Based approach derived from concepts and techniques for indexing visual semantics in a ten-levels of visual structures. Three sequential stages are proposed as simplification of complex various object-based analysis. First stage, the ground characteristics of AW were summarized based on ground observations and local knowledge. Second stage, object-based semantics were predicted using the summarized characteristics and on-screen digitization was conducted. In the third stage, the data were transferred and analyzed using a GIS application. A case study was conducted in Sebubus Forest of West Kalimantan Province, Indonesia. Seven images of GEHRI were found for the study area. From the analysis, it was found that since 2009 until 2017, artificial waterways had entered deep into the peat forest area. There were 66 objects allegedly as artificial waterways reaching 166.5 km in length which from the pattern was thought to be a part of the farming of local people. This study concluded that improvement of conservation in peat forest management and detection model and monitoring by using simplified object basis approach. It is conducted to strengthen monitoring peatland in a participatory manner where high-skilled labor is not necessary.
Keywords: Artificial Waterway, Tropical Peat, GEHRI, GEOBIA.
Abstrak
Penelitian ini menampilkan model pendeteksian dan monitoring perkembangan saluran air buatan di kawasan hutan gambut tropis dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi dari Google Earth (GEHRI). Pendekatan yang digunakan adalah analisis citra berbasis objek yang diilhami dari konsep dan teknik pengindeksan Visual Semantic berdasarkan sepuluh tingkat visual struktur. Dalam penelitian ini, tiga tahap proses dirumuskan sebagai penyederhanaan berbagai proses analisis berbasis objek yang biasanya sangat rumit. Tahap pertama, ikhtisar karakter objek dilapangan dengan metode observasi dan survey lapangan. Tahap kedua, identifikasi semantik objek dan digitalisasi pada tingkat citra, dan tahap yang ketiga adalah analisis menggunakan aplikasi GIS. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan di kawasan Hutan Gambut Sebubus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan ditemukan tujuh citra dari GEHRI yang digunakan sebagai kawasan studi. Dari hasil analisis didapati bahwa sejak 2009 sampai dengan 2017, saluran air buatan telah masuk jauh kedalam kawasan hutan gambut. Terdapat 66 objek yang diduga kuat sebagai saluran air buatan dengan panjang mencapai 166,5 km, yang dari polanya diduga bagian dari pertanian masyarakat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan manajemen konservasi kawasan hutan gambut dan model deteksi dan monitoring dengan menggunakan pendekatan berbasis objek yang disederhanakan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat monitoring kawasan gambut secara partisipatif, dimana tenaga dengan keahlian tinggi tidak terlalu diperlukan.
Kata Kunci: Saluran Air Buatan, Hutan Gambut, GEHRI, GEOBI
Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur: Collaborative Governance as Solution for Deforestation Case in Kalimantan Island: A Literature Review
Full text linkIndonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed.
Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance
Abstrak
Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan.
Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaborati
Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta: Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta
Full text linkThis research aims to see how policy is formulated by policy actors. This study revealed how official policy actors and non-official policy actors can influence a public policy formulation because of its significant contribution. The research method used was a qualitative method with a case study approach to the policy of relocating shrimp farming in Bantul Regency. Analysis of actors and political strategy typologies, namely positioning strategies; power strategy; player strategy; and perceptual strategies were used in this study. The research found that bargaining power occurred between actors in the form of negotiations and each actor carried out his own political strategy. In addition, this study was expected to overcome the ignorance of various parties regarding the process behind the formulation of policy. The implication to many people was to inform that formulation makers were not only from government and its increased community involvement in policy formulation.
Keywords: Policy Actors’ Role, Policy Formulation, Intervention
Abstrak
Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana suatu kebijakan di formulasikan atau dirumuskan oleh para aktor. Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengungkap dan menganalisa bagaimana para pemeran resmi (aktor negara) dan pemeran tidak resmi (aktor non negara) dapat memengaruhi sebuah formulasi kebijakan publik dikarenakan aktor memiliki kontribusi yang signifikan dalam formulasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Kabupaten Bantul. Analisis aktor dan tipologi strategi politik, yaitu strategi posisi; strategi kekuasaan; strategi pemain; dan strategi persepsi digunakan dalam penelitian ini. Terjadi tawar-menawar (bargaining) antar aktor dalam bentuk negosiasi dan setiap aktor melakukan strategi politiknya masing-masing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi ketidaktahuan berbagai pihak mengenai proses dibalik pembentukan sebuah kebijakan. Implikasi kepada masyarakat banyak adalah agar masyarakat mengerti bahwa aktor perumusan tidak hanya dari pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
Kata Kunci: Peran Aktor Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Keterlibata
Negosiasi Kepentingan Dalam Perumusan RPJMD DIY 2017-2022 Dalam Kerangka Advocacy Coalition Framework: Negotiation of Interest in RPJMD DIY 2017-2022 Policy Formulation Using Advocacy Coalition Framework
Full text linkAn exploration of policy changes and learning and interest negotiation in formulating policy are useful for mapping the process of compromising between the authorities and citizens. The study aims to explore the relations of external actors and local governments as a reflection of the state in the formulation of 2017-2022 DIY development planning policies to ensure no policies that favor the interests of certain groups. This research was conducted in qualitative research methods. This research was framed by a case study method. The research was conducted in agencies/ companies/ academics/ donor institutions/ parliament and the community involved and affected in the process of formulating DIY development planning policies. Research showed that there were some disadvantages of ACF model. The first disadvantage related to the inability of the ACF to explain the position of one of the "plural-faced" parties. The next disadvantage was the fact that ACF could not explain in detail the exact reason behind the formation of a coalition. The last disadvantage was that the ACF could not explain the dispersal of movements in a coalition.
Keywords: RPJMD DIY 2017-2022, Advocacy Coalition Framework, Policy Coalition
Abstrak
Penggalian policy change and learning serta negosiasi kepentingan dalam perumusan kebijakan berguna untuk memetakan proses kompromi penguasa dan warga. Studi untuk menggali dan mendalami relasi aktor eksternal dan pemerintah daerah sebagai cerminan negara dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan DIY 2017-2022 menjadi penting untuk memastikan tidak adanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan kalangan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dibingkai dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di instansi/perusahaan/kalangan akademisi/lembaga donor/parlemen serta kalangan masyarakat yang terlibat dan terdampak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan DIY. Penelitian menunjukan bahwa dalam model ACF terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan pertama berkaitan dengan ketidakmampuan ACF untuk menjelaskan posisi salah satu pihak yang “berwajah majemukâ€. Kekurangan berikutnya adalah ACF tidak dapat menjelaskan dengan detail alasan terbentuknya sebuah koalisi secara pasti. Kekurangan terakhir yaitu ACF tidak dapat menjelaskan terpencarnya gerakan dalam suatu koalisi.
Kata Kunci : RPJMD DIY 2017-2022, Advocacy Coalition Framework, Koalisi Kebijaka
Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth: Bureaucracy and Hoax: Study of Effort to Maintain the Neutrality of Public Servants in The Post-Truth Era
Full text linkThe relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon.
Keywords: Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth
Abstrak
Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan hoax di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena post-truth yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode desk study, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-hoax di lingkungan birokrasi agar para ASN terus aware dalam merespon fenomena hoax.
Kata Kunci: Birokrasi, Hoax, Netralitas, Pemilu, Post-Trut
Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik: The Ideological Problems Until Leadership: Urgency of Public Service Law Revision
Full text linkThis study aims to critically examine the content of Law Number 25/2009 concerning Public Service and contribute to highlight four main points of amendment. A decade of law implementation achieved some advancement to public. One of them is the development of various service breakthroughs that fulfilled demand and needs of users. However, public service implementation still faces compliance problems with service standards at all levels of government. Furthermore, public service has to deal with the integrity problem. This study applies a textual/documentary analysis method and is operationally carried out through qualitative content analysis of the text of Law 25/2009. The study also reveals four other problems that must be responded to the amendment to the law, namely ideology, publicness, leadership, and ethics. The principan of spirituality is an important part of ideology to meet the religious rights of users and providers and encourage to run the integrated public services. In order to assure dynamics and adaptability to change, it is necessary to shift the public service leadership approach towards political entrepreneurship. Finally, to minimize the ethical risk of leaders’ policy behavior, the revision must include regulation of public service leaderships ethics.
Keywords: ideology, publicness, political entrepreneurship, ethics, public service.
Abstrak
Studi ini bertujuan mengkaji secara kritis konten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dan berkontribusi menuangkan pokok-pokok pikiran perubahannya. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya melalui lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang merespon kebutuhan dan permintaan pengguna. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi masalah pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, terdapat problem integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi ini menggunakan metode analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif teks UU 25/2009. Studi ini menemukan empat masalah yang harus direspon dalam perubahan UU 25/2009 di luar persoalan kepatuhan terhadap standar dan integritas, yaitu terkait ideologi, derajat/kualitas publik (publicness), kepemimpinan pelayanan publik, dan etika kepemimpinan pelayanan publik. Asas spiritualitas penting agar pelayanan publik memenuhi hak-hak spiritual pengguna dan penyelenggara dan mendorong bekerjanya pelayanan publik yang berintegritas. Demi menjamin publicness, dibutuhkan reorientasi prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam merespon dinamika dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, maka perlu perubahan kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Terakhir, guna meminimalisir risiko etis perilaku kebijakan pemimpin, maka revisi harus mencakup pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik.
Kata Kunci: ideologi, publicness, kewirausahaan politik, etika, pelayanan publik.