Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: The Implementation
Full text linkManagement of public communication plays significant role in a government. The implementation of well-made management of public communication can be a means to deliver government policies both as programs and achievements broadcasted to public. The purpose of this study was to determine the implementation of communication policy management at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). The method used was a case study at the ESDM with analysis implementation by using used Edwards III model. Based on the analysis, it was found that the implementation of the public communication management policy at the Ministry of Energy and Mineral Resources was already underway, such as the availability of a planned public communication strategy, and indicators of success in the mass media which were not only numerous but also positive and neutral quality, so that negative coverage could be minimized. Besides, the support of Officials and Implementers, Standard Operating Procedures (SOP), and creative content through hashtags related to the Energy and Mineral Resources sector could also increase the social media followers.
Keywords: Policy, Implementation, Communication Management, Public Communications
Abstrak
Pengelolaan komunikasi publik merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat, sebagaimana pengelolaan komunikasi publik menjadi sarana penyampaian kebijakan Pemerintah, baik itu program maupun capaian yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Metode yang digunakan adalah studi kasus pada Kementerian ESDM dengan analisis implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik dengan model Edwards III. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian ESDM sudah berjalan, seperti adanya strategi komunikasi publik yang terencana, indikator keberhasilan berupa pemberitaan di media massa yang tidak hanya banyak tapi juga kualitasnya yang positif dan netral, sehingga pemberitaan negatif dapat diminimalisir. Selain itu, dukungan Pejabat dan Pelaksana, Standard Operating Procedure (SOP), dan konten-konten kreatif melalui tanda pagar (tagar) yang terkait sektor ESDM dapat meningkatkan jumlah pengikut media sosial.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengelolaan Komunikasi; Komunikasi Publik
 
Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi: Institutional Pluralism of Indonesia’s Justice System and State’s Power in Globalization Era
Full text linkThis article comes from the argument saying that the main indicator for measuring a state’s power is based on its endurance survival. Borrowing the concepts developed by International Relations and Public Administration, this article aims to describe the concept of a state’s power and its relations to administrative setting. Traditionally, state’s power is measured by its ability to affect the environment (external), however, the contemporary trend suggests that state’s power is leaning more and more towards the state ability to serve the demand of its people(internal)One of the global issues concerns to the ability of a state to fulfill justice and security internally. In Indonesian context, its judicial system and institutions revolve around three main institutions, the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. The institutional reform of Indonesia's justice system is intended to maintain accountability and reflect an institutional pluralism model. However, the model does not necesarily create a high level of public confidence towards the Indonesian judicial system, and later, it will affect Indonesia’s survivability.
Keywords: Judicial System and Institutions of Indonesia, Institutional Pluralism, State’s Power, Survivability
Abstrak
Artikel ini bertitik tolak dari argumen yang mengatakan bahwa indikator utama dari kekuatan suatu negara adalah sejauh mana ia bisa menjaga eksistensinya (survival). Meminjam konsep-konsep yang dikembangkan dalam studi Hubungan Internasional dan Administrasi Publik, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kekuatan Negara serta hubungannya dengan tatanan administratif dari suatu Negara tersebut. Jika secara tradisional kekuatan Negara sering kali diukur melalui kemampuan untuk memengaruhi lingkungan (eksternal), maka kecenderungan yang terjadi pada era kontemporer menunjukkan bahwa konsep kekuatan negara perlahan semakin bergeser pada penekanan terkait kemampuan Negara tersebut untuk melayani tuntutan masyarakatnya (internal). Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Reformasi kelembagaan sistem peradilan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas serta merefleksikan model institutional pluralism. Meski demikian, model tersebut tidak serta merta berdampak pada tingginya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap survivability Indonesia.
Kata Kunci: Sistem dan Lembaga Peradilan Indonesia, Institutional Pluralism, Kekuatan Negara, Survivabilita
Strategi Pemetaan Kompetensi pada Seleksi Calon Penghulu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Strategy for Competence Mapping in Candidate Selection of Penghulu In the Regional Office of The Ministry of Religious Affairs East Kalimantan and North Kalimantan
Full text linkChanges in the candidate selection process is a strategy in to improve human resources under the spirit of bureaucratic reform within the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The selection of position selection must pay attention to the competency mapping, as stipulated in Decree of Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 208 the Year 2017 concerning guidelines for adjustment/inpassing, competency test, and determination of functional needs of penghulu. This This research was a descriptive method with a qualitative approach, namely through a diagnosis from the desk research and review of the results of the competency test and core reports on the selection of prospective leaders in the Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, East Kalimantan and North Kalimantan regional office. The results of the study showed that competency mapping strategies carried out in the selection of functional need of penghulu produce a profile officer that can be source information of candidate capability. This is conducted for the needs of functional development of penghulu in the future Competency mapping strategies need to be carried out continuously so that all the functional positions of penghulu can be optimally enhanced.
Keywords: Selection, Strategy, Competence Mapping, Penghulu
Abstrak
Perubahan proses seleksi calon penghulu merupakan strategi dalam memperbaiki area perubahan sumber daya manusia sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seleksi jabatan harus memperhatikan pemetaan kompetensi, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/ Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu melalui analisis dari desk riset dan telaah hasil laporan uji kompetensi inti dan kompetensi manajerial pada seleksi calon penghulu di Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemetaan kompetensi yang dilakukan dalam seleksi jabatan fungsional penghulu memberikan hasil profil pegawai yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi kemampuan peserta seleksi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengembangan kepegawaian para fungsional penghulu dimasa yang akan datang. Strategi pemetaan kompetensi perlu terus dilakukan sehingga semua jabatan fungsional penghulu ini dapat ditingkatkan kompetensinya secara optimal.
Kata Kunci: Seleksi, Strategi, Pemetaan Kompetensi, Penghul
Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers through Social Capital: Tata Kelola Komunitas Terhadap Prostitusi: Rehabilitasi Sosial Bagi Pekerja Seks Melalui Modal Sosial
Full text linkThe Indonesian government has closed entire prostitution sites, one of them is Sunan Kuning with 500 sex workers in 2019. The study aims to investigate the implementation of social rehabilitation programs for its members through different networks covering social capital in bonding, bridging and linking social capital. This study used ethnographic method and showed that since the zone was covered by uncompromising Islamist group in 1998, the government was reluctant to manage prostitution and the area was reopened in 2003 after hundreds poor sex workers and procurers approached to local authorities and other parties to support them. Since then, the city government delegated authority to the society to manage it as a prostitution rehabilitation site. To be successful, the community required its members to obey established rules and created networks horizontally and vertically to diverse groups to provide health and social service and empowerment. However, the program implementation of social rehabilitation was ineffective because of limited networks and resources; community inconsistency to define prostitution rehabilitation, members’ inconstancy to follow agreed rules; lack of government responsiveness to the community conditions, and failure to define the substance problem. To solve this complex problem, it required continuing and synergistic collaborative governance with diverse stakeholders to resolve the problems.
Keywords: Community Governance, Social Capital, Social Rehabilitation, Sex Workers.
Abstrak
Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menutup semua lokasi prostitusi, salah satunya adalah Sunan Kuning dengan jumlah hampir 500 pelacur, pada 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara rinci bagaimana komunitas pekerja seks, Sunan Kuning Semarang mengimplementasikan program rehabilitasi sosial bagi para anggotanya melalui bentuk-bentuk jaringan yang mencakup modal sosial secara bonding, bridging dan linking. Dengan menggunakan metode etnografi, studi ini memperlihatkan bahwa sejak zona tersebut ditutup oleh kelompok Islam yang tidak kenal kompromi pada tahun 1998, pemerintah kota enggan untuk menangani prostitusi, dan area tersebut dibuka kembali pada tahun 2003 setelah ratusan pelacur miskin dan mucikari mendekati para tokoh lokal dan pihak lain untuk mendukung mereka. Sejak itu, pemerintah kota melimpahkan otoritas kepada komunitas untuk mengelolanya sebagai wilayah rehabilitasi sosial bagi para pekerja sex. Agar rehabilitasi sosial berhasil, komunitas mengharuskan anggotanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membuat jaringan secara horizontal dan vertikal ke berbagai kelompok untuk menyediakan layanan kesehatan dan sosial dan pemberdayaan. Namun implementasi program rehabilitasi sosial tersebut tidak efektif karena keterbatasan jaringan dan sumberdaya; ketidakkonsistenan komunitas dalam memaknai rehabilitasi prostitusi; ketidakkonsistenan anggota untuk mengikuti aturan yang disepakati; kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kondisi komunitas; dan kegagalan dalam mendefinisikan substansi masalah dengan tepat. Untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks ini secara efektif memerlukan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan inergis.
Kata Kunci: Tata Kelola Komunitas, Modal Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sex
Determinan Keberhasilan Proyek Perubahan Pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan: Success Determinants of Transformation Projects on Leadership Education and Training
Full text linkThis research focused on success factors of transformation projects in Leadership Education and Training (Diklatpim) Level III and IV organized by an Education and Training Center. The Purpose of this research was to analyze the relationships between success factors and cumulative scores obtained by Diklatpim Level III and IV participants on their transformation projects. Therefore, prospective participants would able to get practical formulas to prioritize relatively limited resources in designing and implementing their projects. The quantitative data, in a form of predictor variable was collected from surveys via social media and electronic mail. Meanwhile, dependent variable was collected from implementation reports of Diklatpim Level III and IV. The data was then analyzed with multiple linier regression. The statistical testing met basic assumptions, validity, and reliability with a 90% confidence level. The success determinants of transformation project of Diklatpim Level III and IV, sequentially based on their priorities from the highest, were: (a) an effective project team; (b) comprehensive planning; (c) risk management; (d) availability of resources; and (e) support and approval
Keywords: Success Determinant, Transformation Project, Leadership Education and Training
Abstrak
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penentu keberhasilan proyek-proyek perubahan (Proper) dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dan IV yang diselenggarakan oleh sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan periode 2015 hingga 2017. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan antara faktor penentu keberhasilan proyek, dengan nilai kumulatif yang diperoleh para peserta Diklatpim Tingkat III dan IV untuk masing-masing propernya, sehingga peserta Diklat serupa pada angkatan mendatang dapat memperoleh rumusan praktis untuk memprioritaskan sumber daya yang relatif terbatas dalam merancang dan mengimplementasikan propernya. Data kuantitatif, berbentuk variabel prediktori dihimpun dengan survei melalui media sosial elektronik dan surat elektronik, sementara variabel terikat dihimpun dari laporan pelaksanaan Diklatpim Tingkat III dan IV, yang kemudian dianalisis menggunakan formula regresi linier berganda. Pengujian statistik memenuhi asumsi dasar, validitas, dan reliabilitas dengan tingkat kepercayaan 90%, bahwa secara berurutan berdasarkan tingkat prioritasnya dari yang tertinggi adalah: (a) tim proyek yang efektif; (b) perencanaan yang komprehensif; (c) manajemen resiko; (d) ketersediaan sumber daya; dan (e) dukungan dan persetujuan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan proyek-proyek perubahan Diklatpim Tingkat III dan IV.
Kata Kunci: Determinan Keberhasilan, Proyek Perubahan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim