Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Marginalisasi Kesejahteraan Hewan Akibat Ambisi Peningkatan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia: Marginalization of Animal Welfare Due to Ambition to Increase Export of Palm Oil in Indonesia
Full text linkThe Indonesia Government has taken various measures to counter the European Union's policies which are considered will harmful the efforts to increase palm oil exports. However, the efforts of the Indonesian government to maintain the image of the palm oil commodity considered a hiding act from animal and human conflicts. One of which arises from the expansion of oil palm plantations. This study would explore the outbreak of animal and human conflicts affected by the expansion of oil palm plantations due to the ambition of increasing palm oil export. This research was a desk study conducted by tracing various journal articles, reports of oil palm plantation guard organizations, reports of civil society organizations related to deforestation of oil palm expansion and various reports of civil society organizations about cases between animal and human conflict. The results of the study showed that there had been a misunderstanding in understanding the European Union's decision, which would not impact on the decline in palm oil exports. Sustainable palm oil governance is not well implemented by oil palm companies and the Indonesian Government so that marginalizing animal life. The intensity of animal-human conflict continues to occur in various areas of oil palm concessions that lead to the threat wild animal life.
Keywords: Palm Oil Exports, Animal-Human Conflict, Animal Welfare
Abstrak
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengkonter kebijakan Uni Eropa yang dianggap akan merugikan upaya peningkatan ekspor kelapa sawit. Akan tetapi, upaya pemerintah Indonesia menjaga citra komoditas minyak kelapa sawit seolah menutupi permasalahan konflik satwa dan manusia yang salah satunya muncul akibat ekspansi perkebunan sawit. Kajian ini akan mendalami merebaknya konflik satwa dan manusia yang terdampak ekspansi perkebunan sawit akibat ambisi peningkatan ekspor crude palm oil. Penelitian ini adalah desk study yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai artikel jurnal, laporan organisasi pengawal perkebunan sawit, laporan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan deforestasi akibat ekspansi sawit, dan berbagai laporan organisasi masyarakat sipil mengenai kasus konflik antara satwa dan manusia. Hasil kajian menunjukan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami keputusan Uni Eropa yang sama sekali tidak akan berdampak pada berkurangnya ekspor minyak kelapa sawit. Tata kelola sawit berkelanjutan tidak dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan sawit dan Pemerintah Indonesia, sehingga meminggirkan peri kehidupan hewan. Intensitas konflik satwa-manusia terus terjadi di berbagai wilayah konsesi sawit yang berujung pada keterancaman peri kehidupan binatang liar
Kata Kunci: Ekspor Sawit, Konflik Satwa-Manusia, Kesejahteraan Hewa
Efektifkah Pelaksanaan Penjaminan Mutu Melalui Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah di Indonesia? The Implementation of Quality Assurance Through Accreditation of Indonesia's Government Training Center: Is It Effective?
Full text linkThe implementation of ASN competency development is closely related to the quality of education and training provided by the Educational Institution (Lemdik). The National Institute of Public Administration (NIPA) as the agency assigned the task of fostering the implementation of education and training for ASN employees has conducted quality assurance to ensure the implementation quality of the education and training. Even though quality assurance has been carried out routinely, training problems still arise. This study aims to analyze the implementation of accreditation as a quality assurance process carried out by Educational Institutions. This research was conducted using qualitative descriptive method with data collection techniques through document review, FGDs, and in-depth interviews. The results of the study showed that the implementation of accreditation has not been able to portray aspects of leadership and organizational commitment as part of quality assurance. The results of the study found that the fulfillment of data and information in the implementation of accreditation had not been carried out routinely. From these findings, the results of the study recommended that the quality assurance process must be viewed from the management cycle. Besides, there also needs an improvement in data and information management systems.
Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Quality Management, Accreditation, Competency Development
Abstrak
Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan diklat yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan (Lemdik). Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi yang diberikan tugas dalam membina pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN telah melakukan penjaminan mutu untuk menjamin kualitas penyelenggaraan diklat. Meskipun penjaminan mutu telah dilaksanakan secara rutin, tetapi permasalahan diklat masih sering muncul. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akreditasi sebagai proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh lemdik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dengan memanfaatkan berbagai dokumen terkait proses akreditasi tahun 2019, FGD, dan wawancara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan akreditasi belum mampu memotret aspek kepemimpinan dan juga komitmen organisasi sebagai bagian dari penyelenggaraan penjaminan mutu. Hasil kajian menemukan pemenuhan data dan informasi dalam pelaksanaan akreditasi belum dilakukan secara rutin sehingga menyebabkan data dan informasi yang diberikan cenderung disiapkan hanya untuk keperluan akreditasi. Dari dua temuan ini, hasil kajian merekomendasikan bahwa proses penjaminan kualitas harus dilihat dari siklus manajemen, serta perlu penambahan data dan informasi yang mencerminkan aspek kepemimpinan, integritas dan komitmen pegawai. Selain itu, perlu ada perbaikan sistem pengelolaan data dan informasi untuk menjamin bahwa data yang diunggah benar-benar mencerminkan aktivitas dan penjaminan kualitas di setiap tahapan.
Kata kunci: ASN, Manajemen Mutu, Akreditasi, Pengembangan Kompetens
Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia: Analysis of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience of Indonesia
Full text linkThis article discusses the efforts of the Indonesian Government in handling the outbreak of Corona Virus Disease-19 (COVID-19). The handling strategies assessed by understanding the efforts, steps, and policies formulated and implemented by the government while the analysis used a deliberative policy analysis approach was used. This approach analyzes the narratives and arguments of the authorities to understand the decision making and policy implementation. The research used a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Then the data collection technique used literature studies. The findings found that, first, negative narratives and the slow response of the government. Before COVID-19 approached Indonesia, narratives delivered by the elite government showed that there was no sense of crisis so that it slow-down decision making. Second, weak coordination, especially between the central government and regional governments. This asynchronous coordination created uncertain handling for the control of Coronavirus. Third, citizen ignorance or disobey government instruction. The impact is, the handling effort has stalled because it is not supported by the wider community. The combination of these three factors complicates the government's efforts to control the outbreak of COVID-19 in Indonesia.
Keywords: Indonesia, COVID-19, Coronavirus, Handling, Policy
Abstrak
Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran COVID-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Impaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Kata Kunci: Indonesia, COVID-19, Virus Korona, Penanganan, Kebijaka
Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM): Improvement Efforts of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) in Aceh Through Internal Audit Capability Model (IACM)
Full text linkInternal Government Supervisory Apparatus (APIP) is an actor who conducts internal audit. The top level of capability of APIP shows that APIP is getting better in carrying out its role as an internal supervisor. However, not all APIP in Aceh have a good level of capability. Therefore, the Aceh BPKP Representative as the APIP supervisor agency seeks to increase the level of APIP capabilities through the Internal Audit Capability Model (IACM). This study aims to describe how the implementation of IACM in the region is proven to increase the capability level of APIP. Using a qualitative approach with a case study method, interviews were conducted with officials in the Aceh BPKP who were considered being representative so they could provide accurate information on the problem under study. There are 6 elements capability of APIP comprising 24 key process areas to reach level 3. Representatives of BPKP Aceh have improved capabilities of the six elements capability of APIP. Coaching conducted comprehensively has fulfilled 24 key process areas required in IACM including coaching and consulting activities. The findings in this study showed that of the 24 APIP in Aceh, 16 APIP or 67% have increased capability levels. This means that implementing IACM conducted by the Aceh BPKP Representative shows a positive impact on improving the capabilities of APIP. So this research contributes to the practice where other local governments can adopt the efforts and improvements that need to be made according to the six elements of APIP capabilities.
Keywords: Internal Audit, Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), Capabilityof APIP, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)
Abstrak
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aktor yang melakukan pengawasan intern. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. Namun demikian, belum semua APIP di Aceh memiliki level kapabilitas yang baik. Oleh karenanya, Perwakilan BPKP Aceh selaku instansi pembina APIP berupaya melakukan peningkatan level kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana penerapan IACM di daerah apakah terbukti mampu meningkatkan level kapabilitas APIP. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan wawancara kepada Pejabat di Perwakilan BPKP Aceh yang dianggap representatif sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap masalah yang diteliti. Ada 6 elemen kapabilitas APIP yang terdiri atas 24 area proses kunci untuk mencapai level 3. Perwakilan BPKP Aceh telah meningkatkan kapabilitas pada enam elemen kapabilitas APIP tersebut. Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif telah memenuhi 24 area proses kunci yang dipersyaratkan dalam IACM, yang meliputi kegiatan pembinaan dan konsultasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 24 APIP di wilayah Aceh, 16 APIP Pemerintah Daerah atau 67% mengalami peningkatan level kapabilitas. Hal ini berarti penerapan IACM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi praktik sehingga pemerintah daerah lainnya dapat mengadopsi upaya-upaya serta perbaikan yang perlu dilakukan sesuai enam elemen kapabilitas APIP.
Kata kunci: Pengawasan Internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP
Keterlibatan Siklus Terintegrasi Knowledge Management Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Sumber Daya Manusia di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta: The Involvement of Integrated Knowledge Management Cycle Towards Human Resource Innovative Work Behavior in Financial Education and Training Agency Yogyakarta
Full text linkTo realize Knowledge Management as one of pillars of Ministry of Finance Corporate University, Financial Education and Training Agency Yogyakarta as an institution that carries out a role of building a learning environment needs to have a series of systems and procedures for managing financial knowledge so that is available and well managed. This study aims to prove efforts effective influencing Human Resource (HR) Innovative Work Behavior in Financial Education and Training Agency Yogyakarta are through an integrated Knowledge Management Cycle namely Knowledge Capture, Knowledge Sharing and Dissemination, Knowledge Acquisition and Application. This integrated cycle can stimulate HR in critical, creative, and innovative thinking to produce useful new knowledge. This research method was a quantitative approach to SEM analysis using Smart PLS software. The results of the study proved that Knowledge Acquisition and Application affect the HR Innovative Work Behavior. However, Knowledge Capture and Knowledge Sharing and Dissemination did not affect HR Innovative Work Behavior, this indicates that there was a need to increase Knowledge Capture and Knowledge Sharing and Dissemination at Financial Education and Training Agency Yogyakarta so that overall employees could contribute to fostering Innovative Work Behavior in accordance under BPPK Decree No. KEP-140/PP/2017 which regulates that Knowledge Management is all employees’ task of Ministry of Finance.
Keywords: Knowledge Capture, Knowledge Sharing and Dissemination, Knowledge Acquisition and Application, Human Resource (HR) Innovative Work Behavior
Abstrak
Mewujudkan Knowledge Management sebagai salah satu pilar Kemenkeu Corporate University, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sebagai instansi yang menjalankan peran membangun lingkungan pembelajaran, perlu memperhatikan rangkaian sistem dan prosedur dalam mengelola pengetahuan keuangan negara agar tersedia dan terkelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa upaya yang dipandang efektif dalam mempengaruhi Perilaku Kerja Inovatif SDM di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta adalah melalui siklus terintegrasi dari tiga tahapan Knowledge Management, yaitu Knowledge Capture, Knowledge Sharing and Dissemination, Knowledge Acquisition and Application. Siklus terintegrasi tersebut dapat merangsang SDM untuk berfikir kritis, kreatif, dan inovatif sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang berguna. Metode penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif analisis SEM menggunakan software Smart PLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa Knowledge Acquisition and Application berpengaruh terhadap Perilaku Kerja Inovatif SDM. Namun, Knowledge Capture dan Knowledge Sharing and Dissemination tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kerja Inovatif SDM. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan Knowledge Capture dan Knowledge Sharing and Dissemination di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta agar secara keseluruhan pegawai dapat berkontribusi menumbuhkan Perilaku Kerja Inovatif sesuai Keputusan Kepala BPPK No. KEP-140/PP/2017 yang mengatur bahwa tugas Knowledge Management adalah seluruh pegawai Kemenkeu.
Kata kunci: Knowledge Capture, Knowledge Sharing and Dissemination, Knowledge Acquisition and Application, Perilaku Kerja Inovatif SD
Determinan Kemiskinan Daerah Provinsi di Indonesia: Tinjauan Kebijakan Publik: Determinant of Poverty in Indonesian’s Province: A Review of Public Policy
Full text linkThis study aims to analyze poverty which is complex and multidimensional in terms of several aspects: physical and demographic, economic, social and behavioral aspect. However, the study of poverty problems often constrained by incompleteness and data integrity and it causes limitations on variables and aspects to be studied. Unlike some previous studies, the variables examined in this study not only underlie the study of poverty on the economic aspects and the concept of growth. However, this study was also included demographic aspects and physical mastery of resources, social aspects on education and human development index and aspect of behavior (lifestyle). This approach was applied to avoid hinder on poverty alleviation analysis due to data limitation with an adequate spectrum and dimensions so as to produce a representative model in finding determiner of poverty alleviation in Indonesia and its alternative policies. The method used in this study was carried out with a series of tests and multiple regression analysis using the ordinary least squares (OLS) method. Findings from study which used thirteen variables on related aspect of demographic, economic, social and behavioral aspects generated four variables that significantly influence the decline in the number of poor people in Indonesia.
Keywords: Poverty Alleviation, Ordinary Least Squares (OLS), Determinant of Poverty, Multiple Regression Analysis
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi ditinjau dari beberapa aspek kehidupan yaitu: aspek fisik dan demografi, ekonomi, sosial dan aspek budaya (perilaku). Namun, kajian masalah kemiskinan, seringkali terkendala oleh ketidaklengkapan dan integritas data sehingga menyebabkan keterbatasan pada variabel dan aspek yang hendak diteliti. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya variabel yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya melandasi kajian tentang kemiskinan hanya pada aspek ekonomi dan konsep pertumbuhan. Namun penelitian ini juga memasukan aspek demografi dan penguasan fisik sumber daya, aspek sosial berupa pendidikan dan indeks pembangunan manusia dan aspek perilaku (gaya hidup). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar keterbatasan data tidak menghalangi analisis tentang upaya pengentasan kemiskinan dengan spektrum dan dimensi yang memadai, sehingga dapat menghasilkan model yang representatif dalam menemukan variabel determinan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia beserta alternatif kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian pengujian dan analisis regresi berganda menggunakan metode ordinary least squares (OLS). Temuan dalam penelitian yang menggunakan 13 variabel yang terkait aspek demografi, ekonomi, sosial dan perilaku terdapat empat variabel berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Ordinary Least Squares (OLS), Determinant of Poverty, Regresi Bergand
Evaluasi Keberhasilan Transmigran Jawa Timur di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka SP.3 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara: Evaluation of Success of Transmigration East Java In Unit Permukiman Transmigran Tanjung Buka SP.3 Bulungan District, North Kalimantan Province
Full text linkThe purpose of this research is to find out how high the level of success has been achieved, as well as the problems faced by transmigrants. The method used was descriptive qualitative. Thus, the data were obtained from in-depth interviews and triangulation data through Focus Group Discussions and direct observation by withdrawing information from 50 transmigrants chosen purposively. The results of the evaluation research showed the average score based on 9 (nine) measurements of welfare level indicators. It showed that the level of welfare of transmigrants in UPT Tanjung Buka SP.3 was categorized quite well., However, based on data obtained from in-depth interview and observations in the field, there were still some crucial problems in the form of constraints and obstacles which include aspects of land conditions, technical aspects of farming management, road and bridge infrastructure, economy, and social.
Keywords: Transmigration, People’s welfare, Bulungan regency
Abstrak
Tujuan dari penelitian evaluasi keberhasilan penempatan transmigran asal Jawa Timur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang masih dihadapi oleh transmigran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), serta dilakukan triangulasi melalui Diskusi Kelompok Terfokus dengan menggali informasi dari 50 orang transmigran yang dipilih secara purposive, serta melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian evaluasi menunjukan nilai rata-rata berdasarkan pengukuran 9 (sembilan) indikator tingkat kesejahteraan menunjukkan tingkat kesejahteraan transmigran UPT Tanjung Buka SP.3 dapat dikategorikan cukup baik, namun berdasarkan analisis terhadap jawaban kuesioner, pendalaman melalui wawancara mendalam, serta observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial berupa kendala dan hambatan yang meliputi aspek kondisi lahan, aspek teknis pengelolaan usaha tani, infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, dan sosial.
Kata Kunci: Transmigrasi, Kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bulunga
Konteks Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Kematian Bayi di Kabupaten Kupang: Institutional Context in Implementing Policy for Reduce Infrant Mortality in Kupang Regency
Full text linkPolicy implementation is a complex process because there are many conditions affect in the process. One of them is the institutional context, as a corridor which policy must travel. Maternal and child health is an important policy in Indonesia, this is related to the high rate of infant mortality in Indonesia. One of the highst infrant Mortality rate in Indonesia is Kupang Regency, therefore the regencyal government made a Regional Regulation (Perda) No 3 of 2016 for reduce mother and infrant mortality. The purpose of this study is to analyze the institutional context in implementing of Perda No. 3 Tahun 2016 for reduce infant mortality in Kupang Regency by Najam (1995). This study use qualitative descriptive. The results show the problem of institutional context in policy implementation for reduce infrant moratlity in Kupang Regency are: the subdistrict head and headman are less active in carrying out their duties, lack of society participation. Another problem in institutional context in this policy is conditions of environmental in Kupang Regency, such as geographical conditions, Poor Education, poor sanitation, and also the traditional festival Se'i by the Local Community.
Keywords: Policy Implementation, Institutional Context, Infant Mortality
Abstrak
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks, karena ada berbagai kondisi yang turut berpengaruh dalam prosesnya, salah satunya adalah konteks lembaga, sebagai prosedur operasi yang harus dilalui sebuah kebijakan dalam proses implementasinya. Kebijakan kesehatan ibu dan anak merupakan sebuah kebijakan yang penting di Indonesia, hal ini berkenaan dengan tingginya Angka KematianBayi (AKB) Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki AKB yang tinggi ialah Kabupaten Kupang, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kupang membuat sebuah kebijakan berupa Perda No. 3 Tahun 2016 tentang KIBBLA untuk mengurangi kematian ibu dan khususnya kematian bayi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konteks dalam implementasi kebijakan Perda No. 3 tahun 2016, dengan mengacu pada teori model implementasi Najam (1995). Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang muncul pada konteks lembaga dalam implementasi kebijaka pengurangan kematian bayi ialah kurangnya peran aktif dari Lurah dan Kepala desa dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Realitas lingkungan Kabupaten Kupang, berupa kondisi geografis, tingkat pendidikan, buruknya sanitasi, dan juga tradisi Se’i oleh masyarakat setempat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Konteks Lembaga, Angka Kematian Bay
Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion
Full text linkLocal government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps.
Keywords: Inspectorate’s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion
Abstrak
Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WT