Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Quintuple Helix dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa di Desa Panggungharjo, Yogyakarta): Quintuple Helix and Innovative Village Model (A Case Study of Village Innovation in Panggungharjo Village, Yogyakarta)
Full text linkInnovation determines the future of village development. This qualitative case study presents an analysis of village governance best practices in economic, environmental, socio-cultural, and technological aspects. Unlike the majority of villages that duplicate innovation, Panggungharjo was able to develop a genuine innovation through the creation of a village-owned enterprise (BUMDes). This scientific paper concludes that participation and synergy among helixes/subsystems in the quintuple helix innovation model (government, industry, universities, civil society, and the natural environment) determine the success of continuing village innovation. In Panggungharjo village, there were 3 affecting factors in succeeding innovation, there were political and leadership capacity; process and bureaucratic capacity; and social and environmental capacity. The use of the top-down & bottom-up innovative village model was also crucial. As a lesson learned, this study formulated the stages of developing innovative villages. The figure of the village leader played a crucial role in the process of initiating innovation and optimizing the village bureaucracy politically and administratively. A set of development roadmap referring to the national priority of the village development program was fundamental. It is also urgent to maintain coordination among helixes so that village innovation can embrace the potential of the village and influence people's welfare.
Keywords: Quintuple Helix, Innovation Model, Village Innovation, Village Development, Innovative Village Model
Abstrak
Inovasi menjadi penentu arah kemajuan desa. Studi kasus kualitatif instrumental ini menyajikan analisis best practice tata kelola inovasi desa pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan teknologi. Berbeda dengan sebagian besar desa yang melakukan duplikasi inovasi, Desa Panggungharjo mampu mengembangkan inovasi secara mandiri melalui pembentukan BUMDes, sebuah lembaga ekonomi-sosial desa. Artikel ini menunjukkan bahwa partisipasi dan sinergi antarsubsistem dalam model inovasi quintuple helix (pemerintah, industri, universitas, masyarakat sipil, dan lingkungan alami) menjadi penentu keberhasilan inovasi desa yang berkelanjutan. Terdapat tiga faktor penentu keberhasilan inovasi, mengacu pada istilah Kepala Desa Panggungharjo, didefinisikan sebagai tiga kapasitas (kompetensi) utama, yaitu; (1) kapasitas politik dan kepemimpinan; (2) kapasitas proses dan birokrasi; (3) kapasitas sosial dan lingkungan. Aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan model desa inovatif berbasis pendekatan top-down & bottom-up. Studi ini merumuskan tahapan pengembangan desa inovatif sebagai lesson learnt dari kesuksesan inovasi di Desa Panggungharjo. Sosok pemimpin desa memegang peran krusial terutama dalam proses inisiasi program inovasi dan optimalisasi birokrasi desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun roadmap perencanaan pembangunan desa sesuai arah kebijakan/program prioritas desa dalam lingkup nasional. Sebagai tindak lanjut, pengembangan inovasi harus didasarkan pada koordinasi dan penguatan jaringan kerja sama antar-helix sehingga dapat berimbas pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Quintuple Helix, Model Inovasi, Inovasi Desa, Pembangunan Desa, Model Desa Inovati
Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik di Lembaga Administrasi Negara: Implementation of Merit System Policy: Best Practice in National Institute of Public Administration
Full text linkThe implementation of the merit system policy in National Institute of Public Administration (NIPA) since 2015 has recently gained a positive recognition. In 2019, NIPA has got an excellent rating in the Merit System Index published by the Commission of State Civil Apparatus (KASN). The purpose of this research is to explore NIPA’s experience in implementing the merit system processes, what has been done and how to do it. Through an explorative-qualitative approach, data were collected by interviewing key informants as well as document analysis of the merit system implementation process for the last 5 years (2015-2020) and using participation observer technique. The result showed that NIPA has consistently implemented the merit system according to its principles and regulation during its implementation. It is also found that top leaders’ commitment has played a dominant and significant factor in the successful merit system implementation.
Keywords: Merit System, Civil Servant, Professionalism
Abstrak
Sistem merit yang diterapkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 2015 lalu telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Pada tahun 2019 LAN meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Sistem Merit (Merit System Index) yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengekplorasi lebih jauh tentang mengapa LAN menerapkan sistem merit, apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif, pengumpulan berbagai data/informasi pendukung sejak diterapkannya sistem merit (2015-2020), wawancara terbatas dengan para pengambil kebijakan dilakukan dan menggunakan teknik participation observer. Hasilnya bahwa penerapan sistem merit di LAN dilakukan sesuai dengan prinsip dan tahapan kebijakan yang ada. Komitmen pimpinan dan konsistensi dalam penerapan kebijakan sistem merit menjadi faktor determinan.
Kata Kunci: Sistem Merit, Pegawai Negeri Sipil, Profesionalism
Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan: Contextualization in Policy Adoption: Case Study of Covid-19 Control Policy in South Korea
Full text linkSouth Korea is one of the countries that has successfully controlled Covid-19. The successes obtained by implementing policies, namely: tests, tracking, treatment, and social distancing. This success invited other countries to adopt policies. Policy adoption needs to be done by considering the policy context through three perspectives, namely rationality, organizational, and political. This research will reveal the context of South Korean policy from each perspective. The research method used to discuss the topic is document analysis. From a rationality perspective, the South Korean Government's policy has potent correlation both theoretically and empirically in controlling Covid-19. From an organizational perspective, the determination of South Korean government policy is limited by the rules apply in the organization. From a political perspective, the determination of the policy of the South Korean Government is limited by political pressure on policy makers. This condition is the reason the South Korean Government tends chooses policies for conducting tests, tracking, maintaining, and social distancing over other policies to control Covid-19. Although other policies have a better ability to control Covid-19, those who wish to adopt the policy of the South Korean Government can seek and take advantage of other policy alternatives. Especially, not experiencing organizational and political boundaries as happened in South Korea.
Keywords: Covid-19, South Korea Government, Policy, Control
Abstrak
Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan melaksanakan empat kebijakan, yaitu: pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan ini mengundang negara lain untuk melakukan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebijakan melalui tiga perspektif, yaitu rasionalitas, organisasional, dan politik. Penelitian ini akan mengungkap konteks kebijakan Korea Selatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Dari perspektif rasionalitas, kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memiliki korelasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris dalam mengendalikan Covid-19. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19. Walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain. Khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan.
Kata Kunci: Covid-19, Korea Selatan, Kebijakan, Pengendalia
Analisis Spasial Sektor Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan: Spatial Analysis of Tourism Sector in Kalimantan Selatan Province
Full text linkThe Indonesian government is focusing on improving the tourism sector, hoping that this sector could become a stepping stone to put Indonesia as a developed country in 2045. Local governments who draw interest for the benefits earned by tourism sector also supported this expectation. Regarding policy design, it would be important if policy makers know the mapping and potential distribution of the sector. Therefore, the purpose of this paper is to identify spatial autocorrelation in the tourism sector in South Kalimantan Province. The analytical method used was a Moran Index. Based on the results of the analysis, each field of business in the tourism sector had a Moran Index value of 0.168 for trade, 0.017 for transportation and storage, 0.114 for the accommodation and food service activities, and 0.003 for other service activities. The Moran Index showed a positive tourism sector autocorrelation between districts/cities. From the results of the spatial autocorrelation analysis, the tourism sector which was a priority for spreading its impact on other regions was on the trade business field.
Keywords: Tourism, Spatial Autocorrelation, Moran Index
Abstrak
Pemerintah Indonesia sedang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata dengan harapan sektor ini dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Harapan ini pun didukung oleh pemerintah daerah yang juga memiliki ketertarikan terhadap keuntungan yang dihasilkan dengan adanya peningkatan pada sektor pariwisata. Berkaitan dengan rancangan kebijakan, akan menjadi penting jika pembuat kebijakan mengetahui pemetaan dan sebaran potensi sektor tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi spasial pada sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Moran dengan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil analisis tersebut, tiap-tiap lapangan usaha pada sektor pariwisata memiliki nilai Indeks Moran sebesar 0,168 untuk perdagangan, 0,017 untuk transportasi dan pergudangan, 0,114 untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 0,003 untuk jasa lainnya. Nilai Indeks Moran tersebut menunjukkan adanya autokorelasi sektor pariwisata yang positif antarkabupaten/kota satu dengan yang lainnya. Dari hasil analisis autokorelasi spasial, sektor pariwisata yang menjadi prioritas untuk menyebarkan dampaknya pada wilayah lain adalah lapangan usaha perdagangan.
Kata Kunci: Pariwisata, Autokorelasi Spasial, Indeks Mora
Equal Employment Opportunity in Indonesia: Antecedent of Human Resources Management Practices and Service Performance of Government Employees in Tanjungpinang: Kesempatan Kerja yang Setara di Indonesia: Anteseden dari Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pelayanan Pegawai di Kota Tanjungpinang
Full text linkRecently, government employees encountered issues of service performance because of the rising citizen’s demand to get a better service quality. The concern of the researchers to relate employee service performance with equal employment opportunities and the practices of human resource management still limited. Using social exchange theory, recemt study aims to examine the relationship between equal employment opportunity and employee service performance in the public sector. This research also investigates the mediating role of human resource management practices between the equal employment opportunity and employee service performance. This study was conducted among public servants in Tanjungpinang. A total of 258 public servants responded to the survey. The data were analyzed using structured equation modeling. The findings showed a positive relationship between equal employment opportunity and service performance. Besides, this study also claimed that human resource management practices mediate the connection between equal employment opportunity and service performance. The research implications and future research area need further elaboration.
Keywords: Social Exchange Theory, Equal Employment Opportunity, Human Resource Management Practices, Service Performance.
Abstrak
Saat ini, aparatur pemerintah menghadapi permasalahan kinerja pelayanan karena meningkatnya permintaan warga terhadap pelayanan yang berkualitas. Namun, masih sedikit dari para peneliti yang memberikan perhatian terhadap kinerja pelayanan dan keterkaitannya dengan kesempatan kerja yang setara dan praktik manajemen sumber daya manusia. Studi ini menganalisis hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan para pegawai di sektor publik dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Studi ini juga menguji peranan praktik manajemen sumber daya manusia dalam memediasi pengaruh kesempatan kerja yang setara terhadap kinerja pelayanan. Survei dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebanyak 258 pegawai memberikan respon terhadap penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia memediasi hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selanjutnya, bagaimana implikasi studi ini dan area riset di masa depan akan dielaborasi lebih lanjut.
Kata Kunci: Teori Pertukaran Sosial, Kesempatan Kerja yang Setara, Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayana
Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah: Collaboration and E-Literacy: Key Success Innovation of Local E-Government
Full text linkE-government is a type of bureaucratic reform which not only highlights technological changes but also changes in the government system involving citizens in policy decision-making. Human resources, leadership and community engagement are critical success factors for innovation in e-government. Therefore, a local government innovation strategy is essential to enhance e-government growth through collaboration and e-literacy. Collaboration is a mechanism of collaboration between one government agency and other governments to jointly solve problems. Although e-literacy is a human resource capability in the learning process to understand a media. The methodology used was library research using previous research articles, books and website literature related to e-government innovation. The stage of the e-Government innovation strategy can be clarified by implementing the SWOT analysis of internal factors such as strength and weakness and external factors, namely opportunities and threats to establish SO strategy, ST strategy, WO strategy and WT strategy. The stages of innovation can be done through two processes, namely collaboration and innovation. The mechanism of collaboration is carried out in order to overcome budgetary problems and to strengthen inter-related agencies in the development of e-government. The e-literacy process is conducted to enhance community participation and development of human capital through community socialization, training of trainers and comparative studies.
Keywords: Collaboration, E-Literacy, Innovation, Local E-Government
Abstrak
E-government merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan, baik pada perubahan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan sistem pemerintahan dalam pelibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan. Faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi e-governement adalah sumber daya manusia, leadership, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi inovasi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan e-government melalui kolaborasi dan e-literacy. Kolaborasi merupakan suatu proses tindakan kerjasama antara satu instansi pemerintah dengan pemerintahan lainnya guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Sedangkan e-literacy merupakan suatu kemampuan sumber daya manusia untuk memahami suatu media dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, baik menggunakan jurnal penelitian terdahulu, buku maupun web literature yang berkaitan dengan inovasi e-government Pemerintah Daerah. Tahapan strategi inovasi e-government dapat dijelaskan melalui pengembangan dari analisa SWOT terhadap faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman sehingga menghasilkan strategi SO, strategi ST, startegi WO, dan strategi WT. Tahapan inovasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu kolaborasi dan inovasi. Proses kolaborasi dilakukan untuk mengatasi masalah anggaran dan penguatan antar instansi terkait dalam pengembangan inovasi e-government. Proses e-literacy dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, training of trainers, dan studi banding.
Kata kunci: Kolaborasi, E-Literacy, Inovasi, E-Government Pemerintah Daera
Penerapan Good Environmental Governance pada Praktik Perdagangan Karbon di Proyek Katingan Mentaya: The Implementation of Good Environmental Governance in Carbon Trading Practices at Katingan Mentaya Project
Full text linkThe implementation of good governance by continuing to prioritize respect for the environment (good environmental governance) is very suitable to be applied during the environmental problems that occur recently. The implementation of good environmental governance in carbon trading practices in the Katingan Mentaya Project ishe collaboration between the government, private sector, and community, which becomes the main focus of this research. The division of power, duties and authority among the stakeholders is analyzed with 3 principles of good environmental governance. This study revealed an academic study related to “the increasing degree of power-sharing between state and market actorsâ€, where the division of roles between the government and market actors in stage of expanding towards an ideal position. The government (KLHK) is still developing its role as a regulator, while market actor (PT. RMU) is still exploring its potential efforts based on the midst of environmental and community empowerment at Katingan Mentaya Project’s area. The existed of a statue or legal product that contains carbon trading mechanisms based on the principle of non-overlapping good environmental governance is very necessary for alleviating problems and obstacles that arise.
Keywords: Good Environmental Governance, Carbon Trading, Katingan Mentaya Project
Abstrak
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap lingkungan (good environmental governance) sangat sesuai untuk diterapkan di tengah permasalahan lingkungan yang kerap terjadi belakangan ini. Penerapan good environmental governance dalam praktik perdagangan karbon di Proyek Katingan Mentaya, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pembagian kekuasaan, tugas, dan wewenang di antara para pelaksana yang terlibat dianalisis dengan tiga prinsip good environmental governance. Penelitian ini mengungkapkan kajian akademik terkait “the increasing degree of power sharing between state and market actorsâ€, yaitu pembagian peran antara pemerintah dan pelaku pasar dalam tahap berkembang (expanding) menuju posisi ideal. Pemerintah (KLHK) masih terus berkembang dalam perannya sebagai regulator dalam menciptakan kebijakan, sedangkan pihak swasta (PT. RMU) masih dalam tahap menggali potensi dengan tetap memperhatikan usaha yang berbasis lingkungan dan upaya pemberdayaan masyarakat di area Proyek Katingan Mentaya. Kehadiran suatu statue atau produk hukum yang memuat tentang mekanisme perdagangan karbon berdasarkan prinsip good environmental governance yang tidak tumpang tindih tentu saja sangat diperlukan, dalam mengentaskan permasalahan dan penghambat yang timbul.
Kata Kunci: Good Environmental Governance, Perdagangan Karbon, Proyek Katingan Mentay