Jurnal Borneo Administrator
Not a member yet
450 research outputs found
Sort by
Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Evaluation of E-Learning Models Implementation in Basic Training of Prospective Civil Servants
Full text linkTechnological developments in the industrial 4.0 revolution era have driven changes in the ways of work and use of resources in the digital era. Likewise, training mechanism, from conventional learning patterns to the network learning (online). Training and development in the government environment has discussed aggressively the concept of e-learning to provide new learning alternatives for trainees. This research used a qualitative-descriptive tried to evaluate the effectiveness of e-learning model in the Basic Training of Prospective Civil Servants. The results showed that the implementation of e-learning was effective enough to be used to increase participants' understanding of the training subjects. The quality and sustainability of the use of e-learning need to be improved so that it can effectively complement classical learning (blended learning). Mapping of efforts to optimize e-learning has also been identified starting from revamping the e-learning system/ application, learning facilitators, implementation time, and the need to adapt conventional learning elements.
Keywords: E-learning, Training, Basic Training, Prospective Civil Servants (CPNS)
Abstrak
Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan cara kerja dan penggunaan sumber daya ke arah digital. Begitu juga mekanisme pelatihan, dari pola pembelajaran konvensional secara klasikal ke pembelajaran dalam jaringan (daring). Pelatihan dan pengembangan di lingkungan pemerintahan sudah mulai gencar mengadopsi konsep pembelajaran e-learning guna memberikan alternatif pembelajaran baru bagi peserta pelatihan. Penelitian ini secara kualitatif-deskriptif mencoba mengevaluasi efektivitas penerapan model pembelajaran secara e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap mata pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan penggunaan e-learning perlu ditingkatkan sehingga dapat secara efektif melengkapi pembelajaran klasikal (blended learning). Pemetaan terhadap upaya mengoptimalkan e-learning juga telah diidentifikasi mulai dari pembenahan sistem/aplikasi e-learning, fasilitator pembelajaran, waktu pelaksanaan, dan perlunya adaptasi unsur-unsur pembelajaran konvensional.
Kata kunci: E-learning, Pelatihan, Pelatihan Dasar, CPN
Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia: The Implementation of Merit-Based System on State Civil Apparatus in Indonesia
Full text linkHigh performance and competency are the demands that nowadays must be owned by State Civil Apparatus known as ASN. Those demands can be achieved if the human resources' screening process is carried out lawfully and correctly by procedures. This article aims to examine the management of State Civil Apparatus in Indonesia using the merit system theory based on several phenomena. The data were analyzed using qualitative techniques, namely a descriptive phenomenological analysis. The discussion focuses on the development and particular phenomenon of the merit system in Indonesia's current situation, starting from the beginning of the selection and recruitment process, the placement of ASN, and implementing a merit system based on competency. Research result showed that the implementation of the merit system in Indonesia has not yet been thoroughly carried out based on the right procedures. More importantly, to become a dynamic governance also requires firm awareness of all stakeholders' responsibility, which is the primary key to executing a merit system in Indonesia. However, the improvement of supervision also needs to be done, especially by KASN, to optimize the merit system's implementation.
Keywords: Merit System, State Civil Apparatus (ASN), Performance Appraisal, Human Resource Management
Abstrak
Kinerja dan kompetensi tinggi merupakan salah satu tuntutan yang harus dimiliki ASN saat ini. Hal ini bisa diwujudkan jika proses penyaringan sumber daya manusia yang unggul dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan prosedur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia menggunakan teori sistem merit berdasarkan beberapa fenomena yang ada. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni descriptive phenomenological analysis. Pada pembahasan fokus penelitian, dipaparkan pelaksanaan serta beberapa fenomena penerapan sistem merit pada ASN di Indonesia saat ini dari awal proses seleksi dan rekrutmen, penempatan ASN hingga penerapan sistem merit berdasarkan kompetensi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur. Kunci sukses lainnya, agar menjadi dynamic governance diperlukan kesadaran penuh dari semua pemangku kepentingan dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Namun, peningkatan pengawasan juga perlu dilakukan terutama oleh KASN agar implementasi sistem merit dapat optimal.
Kata Kunci: Sistem Merit, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilaian Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusi
OJREK BARENG: Memperdebatkan Argumen Apati dalam Penyelesaian Masalah Publik (Studi Kasus Bank Sampah Malang): OJREK BARENG: Arguing the Argument of Apathy in Solving Public Issue (Case Study of Malang Garbage Bank)
Full text linkThe dominant argument about the work of Everyday Makers states that apathy encourages community involvement in solving public problems. This qualitative case study aims to explore the workings of the Everyday Makers practice in the case of Malang Garbage Bank management. Unlike the previous argument, this study found an enthusiastic attitude that encouraged the community to work together in handling the waste problem in Malang city. The enthusiastic attitude that drives the community to work with the government and the private sector is the philosophy of Ojrek Bareng which is based on Arek Culture. This philosophy was reflected in the expression of the community in dealing with waste problems, namely sengkuyung seduluran (brotherhood spirit), ewuh pakewuh (uneasy feelings) and tanpo pamrih (sincere). This study debates the workings of Everyday Makers, that what drives the work of Everyday Makers in solving public problems is public's apathy towards the government. However, this study found that Ojrek Bareng as acommunity enthusiasm in solving waste problems through the Malang Garbage Bank. The practical implications of this study were the governance of public issue.
Keywords: Everyday Makers, Governance, Malang Garbage Bank
Abstrak
Argumen dominan tentang bekerjanya Everyday Makers menyebutkan bahwa sikap apati mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi bekerjanya praktik Everyday Makers dalam kasus pengelolaan Bank Sampah Malang. Berbeda dengan argumen sebelumnya, studi ini menemukan sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam penanganan masalah sampah di Kota Malang. Sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta adalah filosofi Ojrek Bareng yang dilandasi oleh Budaya Arek. Filosofi ini tercermin dari ungkapan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yaitu sengkuyung seduluran (semangat persaudaraan), ewuh pakewuh (perasaan tidak enak) dan tanpo pamrih (tanpa pamrih). Studi ini mendebat bekerjanya Everyday Makers, bahwa yang mendorong bekerjanya Everyday Makers dalam menyelesaikan permasalahan publik adalah sikap apati masyarakat terhadap pemerintah. Namun, studi ini menemukan bahwa Ojrek Bareng sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam menyelesaikan masalah sampah lewat Bank Sampah Malang. Implikasi praktis dari studi ini adalah tata kelola masalah publik.
Kata kunci: Everyday Makers, Governance, Bank Sampah Malan
Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia: Bureaucracy and Industrial Revolution 4.0: Preventing The Myth of Smart ASN In Indonesia's Bureaucratic Reform Agenda
Full text linkThis research is motivated by the idea of Smart ASN which was introduced by the government as a step to face the industrial revolution 4.0. The government must face the industrial revolution 4.0. The apparatus must adapt to technological transformation. The purpose of this research is to explore critically the roots of the Smart ASN idea. This research method uses PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). The results show that the Smart ASN idea still has an inherent problem that is not yet optimal use of information technology. In other words, the Smart ASN idea does not have a solid foothold. The result of the alternative analysis that needs to be done is to optimize the presence of the millennial generation by 1) Providing jobs that are in accordance with their competencies and potential; 2) Provide opportunities to open perspectives and learn new knowledge in work through various methods; 3) Providing space for the new idea; 4) Building a humanistic work culture; and 5) Providing opportunities for capacity building for young apparatuses. Meanwhile, to support the management of human resources, the idea of ASN Corporate University can be implemented to achieve the goal of Smart ASN.
Keywords: Bureaucracy, Smart ASN, Industrial Revolution 4.0
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan Smart ASN yang dikenalkan pemerintah sebagai langkah menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar pelayanan publik lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri secara kritis akar gagasan Smart ASN, menggali aspek yang masih menjadi kekurangan dalam Smart ASN. Metode penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Smart ASN masih memiliki problem inheren yakni belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Dengan kata lain, gagasan Smart ASN tidak memiliki pijakan yang kuat sehingga diperlukan langkah mengisi kekosongan yaitu dengan mengoptimalkan momentum hadirnya generasi milenial di lingkungan birokrasi dengan cara pengelolaan SDM di era digital yang bersifat pemberdayaan pegawai: yaitu 1) Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi diri; 2) Memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaan melalui berbagai metode; 3) Memberikan ruang produksi gagasan; 4) Membangun budaya kerja yang humanis; dan 5) Memberikan peluang peningkatan kapasitas bagi para aparatur muda. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan SDM, gagasan ASN Corporate University bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan Smart ASN
Kata Kunci: Birokrasi, Smart ASN, Revolusi Industri 4.
Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia: Research Mapping of Bureaucratic Reform in Indonesia
Full text linkThe purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025
Keywords: Research Mapping, Bureaucratic Reform, Indonesia
Abstrak
Tujuan dari studi ini melakukan pemetaan terhadap riset reformasi birokrasi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran perkembangannya, baik dari aspek-aspek reformasi birokrasi maupun capaian perubahannya. Studi dilakukan pada artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal yang terdata pada Sinta 1 dan 2 dari tahun 2010-2020 dan diperoleh 105 artikel. Dari jumlah penelitian, periode 2010-2014 relatif stabil, sementara tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi dengan peningkatan jumlah riset tahun 2016 dan selanjutnya terjadi penurunan. Topik riset reformasi birokrasi sudah mencakup semua aspek, yaitu kelembagaan/organisasi, tata laksana, aparatur dan pelayanan publik termasuk capaian delapan area perubahan. Akan tetapi, sedikit sekali riset yang membahas tentang hubungan politik–birokrasi, aspek budaya dan upaya mengubah mind set dan culture set aparatur. Terdapat 17 riset tentang birokrasi pemerintah Pusat, 44 riset birokrasi daerah, 43 riset organisasi pemerintahan secara umum, dan 1 riset birokrasi desa. Studi ini menunjukan bahwa agenda reformasi birokrasi belum mencapai efektivitas yang signifikan. Riset reformasi birokrasi ke depan dapat diarahkan pada topik-topik yang kurang atau belum menunjukkan hasil yang optimal dan yang sedikit mendapatkan perhatian pada riset sebelumnya. Perlu ada sinkronisasi antara riset reformasi birokrasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Kata Kunci: Pemetaan Riset, Reformasi Birokrasi, Indonesi
Pengaruh Kemampuan Menyusun Perencanaan dan Memobilisasi Stakeholder terhadap Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik di Indonesia: The Influence of Planning Ability and Mobilizing Stakeholder on Achievement of Public Officials Performance Targets in Indonesia
Full text linkPublic officials as leaders who take care of the interests of many people are bound to have managerial abilities such as planning ability and mobilizing stakeholder ability to achieve organizational goals. This research aims to discover the influence of the ability to formulate plans and mobilize stakeholder in achieving performance targets for public officials in Indonesia. This research used a quantitative approach. The population was all public officials in Indonesia. The sample used was all participants of the Leadership Training in Puslatbang PKASN LAN in 2019. Multiple linear analysis was used to analyze the data. The dependent variable was Performance Target Achievement of Public Officials (PTKPP). The independent variable was Ability to Plan (KMP) and Ability to Mobilize Stakeholder (KMS). The results showed that the R2 value was 0.878. It means that 87.8% of the public official performance targets could be explained by planning and mobilizing stakeholder ability. It also showed that both variables had a positive and significant influence on the achievement of public officials’ performance targets. Further research needs to be conducted to measure and modelize various aspects related to the achievement of public officials’ performance targets beside two variables used in this research, such as human resources, budget, and facilities.
Keywords: Public Officials, Planning, Mobilizing, Stakeholder, Performance
Abstrak
Pejabat publik sebagai seorang pemimpin yang mengurusi kepentingan orang banyak dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, seperti kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan menyusun perencanaan dan memobilisasi stakeholder terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat publik di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan di Puslatbang PKASN LAN pada tahun 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik (PTKPP). Variabel independen adalah Kemampuan Membuat Perencanaan (KMP) dan Kemampuan Memobilisasi Stakeholder (KMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai determinasi (R2) sebesar 0,878 yang berarti bahwa sebesar 87,8% variasi pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia dapat dijelaskan oleh kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel independen yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pejabat publik, seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana.
Kata kunci: Pejabat Publik, Perencanaan, Mobilisasi, Stakeholder, Kinerj
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus Tanjung Kelayang: Policy Implementation of Tanjung Kelayang Special Economic Zone
Full text linkTanjung Kelayang, as a tourism SEZ (Special Economic Zone), has some difficulties with land disputes and unfulfilled investment targets. This paper attempts to study the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study showed that the SEZ was BUPP innovation to develop bussiness with incentives from the government. The government sees this as an opportunity to increase community development. The implementation of the policy was carried out with lots of actors from the government and BUPP. The problem with investment in SEZ is that the investors choose to wait and see. In terms of the important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unfulfilled investment target, and monitoring without the ability to intervene..
Keywords: Special Economic Zone; Tourism; Implementation; Policy
Abstrak
KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala, seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Tulisan ini mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rasional. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi karena banyak investor yang wait and see. Karena faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa kemampuan intervensi.
Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus; Pariwisata; Implementasi; Kebijaka