Academica
Not a member yet
101 research outputs found
Sort by
CITIZEN JOURNALISM: A STUDY OF NEW FORM OF NEWS MEDIA REPORTING
Full text linkThis paper explores the rise of participatory journalism as a newphase of media-based technology and its position in the journalismfield. As a new media form, citizen journalism appeared with a lot ofattraction supported by high technology that enables audiences to getfast information as well as flexibility in accessing it. It is examinedby comparing citizen journalists with professional journalists in theirway of gathering and reporting news. Apart from the benefits, thecitizen journalists particularly those who are considered as bloggersare sometimes challenged in providing accurate and objectiveinformation without being fully influenced by their thought. It isimportant to note that the collaboration between the citizen and theprofessional journalists is very essential to maintain the news qualitythey produce. Bloggers who work alone and provide information justbased on what they are thinking, without having any research, shouldbe considered as a separate term from other online reporters whowork based on journalism principles.Keywords: Citizen Journalism; Traditional media; News value;Internet; Technology
KONTESTASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN SDA
Full text linkSejak tahun 1998 hingga pertengahan 2009, ratusan kali kejadian bencana di Indonesia dengan memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian ratusan milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan, seperti bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, Jember Jawa Timur, Ciwiday dan perbukitan Waringin Bandung,banjir di Citarum Karawang Jawa Barat, Panajam Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kutacane Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan yang terakhir Banjir bandang yang menyapu Wasior di Teluk Windoma Kabupaten Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010.Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah “kekuatan tangan manusia” (Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalahakibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya.Kata Kunci : Kontestasi, Kekuasaan dan SD
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR (Studi Kasus Pelayanan Jasa Penumpang)
Full text linkHasil analisa data menunjukkan bahwa kualitas pelayananpublik pada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassarbelum maksimal, dimana penilaian negatif dari penumpang lebihdominan dari penilaian positifnya.Penilaian positif berupa tampilanfisik bandara baik dari interior maupun eksterior, penampilanpetugas, kesejukan dan kapasitas terminal serta kecukupan jumlahtrolley. Begitupun dari kualitas pelayanan dalam bidangketerampilan petugas, kemudahan mendapatkan informasi, kecepatandalam pelayanan pemeriksaan keamanan serta check in dankejelasanmengenai prosedur pelayanan. Penilaian negatif berupapenggunaanbandara sebagai sarana promosi dan pemasangan iklan, kehandalansarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayananpublik sepertitoilet, perparkiran, dan arus lalu lintas belum memenuhi standarpelayanan, kesopanan dan keramahan petugas dalam menanganimasalah yang dihadapi penumpang, kemudahan mendapatkaninformasi, layanan bus bandara dan pelayanan non formal yakni calodan angkutan liar di bandara.Kata Kunci: Pelayanan Publik Bandara Internasional Hasanuddi
PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA SAMPIRAN NEGARA (STATE AUXILIARY AGENCIES)
Full text linkKehadiran lembaga-lembaga sampiran negara (state auxiliaryagencies) sebagai salah satu implikasi era reformasi, memberi gambaranbahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arahperubahan nyata. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Iahirnyalembaga-lembaga sampiran ini. Pembentukan KPK melalui UU No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya,disebabkan karena lembaga pemerintah yang ada baik kejaksaan maupunkepolisian belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menanganimasalah korupsi. Hal ini memberi indikasi bahwa lahirnya berbagaimacam lembaga sampiran negara (state auxiliary agencies) Iebihdisebabkan oleh tingginya kecurigaan publik (public distrust) terhadaplembaga-lembaga negara yang ada karena dianggap belum berfungsisecara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.Kata kunci : Peran, Kedudukan, dan State Auxiliary Agencies
ETOS KERJA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
No full textKualitas sumber daya manusia merupakan titik sentral motorpenggerak dan pengelola dari berbagai jenis sumber daya lainnyapada arena pembangunan masyarakat, seperti : sumber daya alam,budaya, lembaga/ pranata sosial. Sumber daya alam, budaya,lembaga /pranata sosial, tidak dapat mengganti posisi sumber dayamanusia untuk menjadi titik sentral dan sebagai pengelola bagi yanglainnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Sikapmanusia terhadap kerja nilai unggulannya, nilai andalannya terhadapkerja merupakan pedomannya dalam bekerja disebut etos kerja.Etos kerja bersumber pada asas etis, yaitu kebajikan-kebajikan moraldalam bekerja. Asas etis dapat dijabarkan dalam suatu kode etik daninilah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk etika kerja, etikaprofesi, atau etos kerja. Sebagai kearifan dalam sikap bekerja. Etoskerja menunjukkan ciri-ciri prilaku yang berkualitas tinggi padaseseorang yang mencerminkan keluhuran budi, keunggulan watak.Dengan berpedoman pada etos kerja seseorang melaksanakan kerjadengan baik.Kata Kunci : Etos Kerja, Masyarakat Pedesaan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
Full text linkPermasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi di bidang keuangan daerahberdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 Pasal 161 ayat 2 menyebabkan perubahandalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menyangkut masalah budgeting reformatau reformasi anggaran, yaitu perubahan dari traditional budget yang didominasi daripenyusunan anggaran yang bersifat line item dan incrementalism, proses penyusunananggaran yang mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, danbertentangan dengan kebutuhan riil serta kepentingan masyarakat. Kebijakan pengelolaankeuangan daerah berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas,kejujuran, transparansi dan akuntabilitas untuk pembuatan MC (monthly certificate), SPPLS(surat permintaan pembayaran langsung), SPP-GU (surat permintaan pembayaran belanjaoperasional), dan penerbitan SPMU (surat perintah membayar uang) sudah terlaksanadengan baik.Keyword: Kebijakan keuangan daerah adalah disiplin dan akuntabe
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KAILI DI SULAWESI TENGAH
Full text linkKearifan lokal merupakan warisan leluhur turun temurun mengandung nilai-nilai positif dannilai-nilai spritual untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkahlaku (pattern ofaction). masyarakat Kaili yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah di SulawesiTengah juga memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kailiyang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti padda pelestarian hutan,perairan danau Lindu, pantangan atau pemali dalam bertutur atau berucap, dan upacara adatlainnya. Keselarasan hidup yang terjabarkan dari kearifan lokal masyarakat Kaili apabiladijaga dan terus dipelihara keberlangsungannya maka akan senantiasa memberikankeseimbangan ikatan antara manusia dan alam. Demikian juga dengan tabu, pantangan ataupemali dan sanksi-sanksi terhadap berbagai pelanggaran dari kearifan lokal yang masihterjaga semuanya berorientasi kepada penjagaan kelestarian, keselarasan hubungan antaramanusia dan alam tempatnya bermukim.Kata Kunci: Kearifan Lokal, Masyarakat Kail
QUO ANNIMA DAN QUOVADISKEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA
Full text linkIndonesia merupakan negara terdiri dari beragam suku bangsa,agama dan budaya menuju proses Indonesia yang utuh, di manadalam proses tersebut berdasarkan sejarah perjuangan, pembentukandan pembangunan bangsa Indonesia, potensi konflik selalu ada, baikyang bersifat laten maupun berwujud, baik yang bersifat vertikalmaupun horizontal. Ancaman potensi konflik tersebut bukan sesuatubahaya yang signifikan jika dalam penanganannya terlembagakandalam kerangka kebijakan yang lebih tinggi yang dapat menjadipayung bagi kerangka kebijakan dan operasional di bawahnya bagisemua sektor, tingkatan Pemerintah dan pemangku kepentinganyang terkait. Selama ini, cara penanganan Bencana Konflik Sosial,masih berpijak pada paradigma sentralistik dan represif (kuratif)dan disamakan dengan cara penangan bencana alam, pada halkonflik memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan denganbencana alam. Untuk itu sangat urgen dibuatnya regulasi setingkatundang-undang yang khusus menangani bencana konflik sosial.Kata Kunci: Bencana, Konflik Sosia
SEJARAH KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI MALUKU UTARA (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha)
Full text linkKronologis konflik di Maluku Utara paling tidak merupakan biasdari konflik Ambon apabila dikaitkan dengan kedatangan pengungsidari Ambon Propinsi Maluku. Tanda-tanda pecahnya konflik dimulaidari peristiwa antara pemuda desa Talaga dan desa Bataka dikecamatan Ibu (Halmahera Barat). Walaupun dapat diselesaikan olehkepala desa dan tokoh masyarakat, namun secara keseluruhanpencegahan tidak signifikan untuk meredam isu konflik karenaperistiwa itu kemudian berubah menjadi kerusuhan yang bersifatmassive di Maluku Utara.Konflik pertama kali mulai di wilayah Kao (Malifut) PulauHalmahera kemudian meluas ke wilayah Pulau Tidore, Ternate,dataran Halmahera lainnya, Morotai dan Kepulauan Sula (Nanere:2000; Syahidusyahar:2005; Ratnawati; 2006). Rentang waktu konflikdi Maluku Utara terbilang singkat mulai dari Agustus 1999-Juni2001, namun mengakibatkan korban jiwa yang banyak yaitu 2.410jiwa dan kerugian material tidak terhitung jumlahnya.Kata Kunci : Konflik dan perdamaian Maluku Utar
DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM SOCIAL CAPITAL (MODAL SOSIAL)
Full text linkPembahasan Politik Lokal Dalam Social Capital” maka yang muncul dalam benak kita masing-masing adalah kesulitan untuk mewujudkannya dalam praktek-praktek kegiatan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kontradiksi antara orientasi dan paradigma dalam kehidupan politik di satu pihak, dan di pihak lain nilai-nilai social capital yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat setempat. Adanya dua kondisi yang bertentangan tersebut bagaikan “fatamurgana” – antara harapan dan kenyataan. Disatu sisi harapan kita agar politik lokal berlangsung berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, tanpa adanya kekerasan dan atau pemborontakan (konflik). Akan tetapi pada sisi yang lain ternyata praktek politik mulai dari pusat hingga di daerah-daerah telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang ini lebih berorientasi pada “kepentingan” yang bernuansa “material dan kekuasaan (kepentingan sesaat)”. Indikator-indikator itulah yang pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewujudkan politik lokal dalam modal social.Kata Kunci : Politik Lokal dan Social Capita