29842 research outputs found
Sort by
PENGARUH TERPAAN PODCAST BOCOR ALUS POLITIK TEMPO DI YOUTUBE TERHADAP PERSEPSI SINISME POLITIK SUBSCRIBER
No full textTempo merupakan salah satu media yang pernah dibredel ketika pemerintahan
orde baru. Hingga saat ini Tempo masih berdiri dan berkonvergensi dengan
menghadirkan Podcast Bocor Alus Politik Tempo di Youtube. Podcast Bocor Alus Politik
merupakan obrolan para wartawan Tempo mengenai politik. Hadirnya konten yang
mengkritik pemerintahan dapat menimbulkan sinisme politik yang cenderung percaya
bahwa politisi dan sistem politik tidak bermoral dan tidak cukup berkualitas (Hong &
Chang, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan Podcast
Bocor Alus Politik Tempo di Youtube terhadap persepsi sinisme politik subscriber.
Penelitian ini memiliki jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa
kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang responden yang merupakan subscriber
Podcast Bocor Alus Politik Tempo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 diterima,
artinya terdapat pengaruh terpaan Podcast Bocor Alus Politik Tempo terhadap persepsi
sinisme politik subscriber sebesar 17.7%
PROSES COMMUNITY ENGAGEMENT UNTUK MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus Program Pembangunan Pariwisata Tradisi Tinju Adat Etu di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)
Full text linkCommunity engagement dalam komunikasi pembangunan menghadapi tiga
permasalahan utama: kurangnya rasa kepemilikan terhadap program, masalah akses
informasi yang setara, dan padangan teori pembangunan yang menganggap penduduk
lokal sebagai penerima pasif keputusan luar komunitas. Penelitian ini bertujuan
memahami dan menjelaskan proses community engagement untuk menggerakkan
partisipasi masyarakat pada program pembangunan pariwisata tradisi tinju adat etu di
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini mengaplikasikan dua teori, yaitu komunikasi pembangunan yang
fokus pada pengetahuan lokal, partisipasi dan pemberdayaan, serta teori community
engagement. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus yang menitikberatkan pada program pembangunan pariwisata tradisi adat berbasis
nilai lokal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses community engagement terdiri dari
tiga tahap: penyampaian informasi dan komunikasi, pelibatan masyarakat dan kemitraan
bersama masyarakat. Community engagement menunjukkan adanya proses relasional
dengan pendekatan bottom – up, di mana komunitas memegang kendali penuh atas
pengetahuan dan pengambilan keputusan pelaksanaan program pembangunan pariwisata
tradisi ini, sehingga membuat partisipasi dan pemberdayaan menjadi lebih kuat dan
terpusat sesuai keinginan komunitas adat dan masyarakat. Tahap penyampaian informasi
dan komunikasi dimulai dengan pelibatan awal yang menunjukkan partisipasi individu
sebagai sumber informasi bagi orang lain. Selanjutnya, pada tahap pelibatan masyarakat,
terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat melalui ide dan pelaksanaan. Tahap
kemitraan, pelibatan dilakukan dengan membangun kepercayaan dan mengembangkan
aspek ekonomi melalui aktivitas berdagang dan usaha wisata lainnya. Partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tercapai dan belum ditemukan strategi
yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam community engagement
TANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN BIG DATA DALAM TRANSAKSI SMART CONTRACT
Full text linkBig data adalah kumpulan data yang sangat besar juga kompleks dan dapat
digunakan dalam transaksi smart contract. Salah satu contoh penggunaannya pada
vending machine dengan risiko terjadi kegagalan yang merugikan konsumen.
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum dalam penggunaan big data jika
ada data yang palsu atau data yang tidak sempurna sehingga menyebabkan kerugian
dalam transaksi smart contract. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian
ini yaitu normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini pengelola dan pelaku
usaha vending machine bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam
pengelolaan data yang mempengaruhi transaksi. Berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata, pengelola dapat dikenakan tanggung jawab perdata jika data yang
digunakan dalam transaksi rusak atau palsu yang mengakibatkan kerugian materiil
dan immateriil bagi konsumen. Selain itu sanksi pidana dapat dikenakan sesuai
dengan Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP dengan ancaman hukuman penjara hingga
lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar atas kelalaian dalam menjaga keamanan
data pribadi. Jika kegagalan sistem vending machine disebabkan oleh kelalaian
dalam pengelolaan data atau sistem elektronik maka sanksi yang juga dapat
diterapkan sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 45 UU ITE serta Pasal 11 dan Pasal
12 PP PMSE. Ketentuan ini mengharuskan pengelola untuk memastikan keamanan,
transparansi, dan akurasi data demi perlindungan konsumen
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANGKUTAN TRAVEL DARAT
Full text linkTraffic accident of shuttle bus be one of the problem in the transportation of people.
The liability appears from that traffic accident for the carrier. Not certainly
regulated about the amount of compensation for the passenger, besides there are
many illegal compannies that operating arround. For that reasons sometimes the
passengers did not get the compensation for their losses. This thesis is get to know
about the liability and legal certainty of the compensation for passenger’s losses.
This thesis using a normative method by the library research and data analysis. The
liability if the traffic accident of travel happened is lay on the company and the
driver. Nevertheles, the compensation for passanger’s losses is not the driver’s
liability but it’s the company’s liability according to the Article 191 UULLAJ.
According to the Article 192 Paragraph (1) UULLAJ the liability principle based
on presumption of liability principle. This Article become a general principle that
obliges the travel company to compensate the passenger’s losses. Furthermore, the
liability could regulated by the clause each of the contract of carriage. There is no
legal certainly about the amount of compensation for losses, so the companny could
make their own contract clause. If the case brought to a court, the judge has a responsibility to provide justice
PENGELOLAAN SAMPAH RESTORAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CODE DI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
Full text linkThe rapid growth of the culinary sector in Kapanewon Mlati, Sleman Regency, has
significantly contributed to the local economy but has also led to an increase in
restaurant waste, posing a threat to the water quality of the Code River. This study
examines restaurant waste management as an effort to prevent river pollution using
an empirical legal research method through interviews with restaurant owners and
relevant government agencies. The findings indicate that while some restaurants
have implemented waste segregation, many have not fully adopted the 3R principles
(Reduce, Reuse, Recycle), particularly in recycling plastic and paper waste. The
main challenges identified include low awareness among restaurant owners,
inadequate waste management infrastructure, and insufficient government
supervision. Additionally, leachate from organic waste and improper disposal of
inorganic waste contribute to river pollution. This study recommends strengthening
regulations, enhancing collaboration between restaurants and waste management
facilities, and providing better infrastructure and education to improve waste
management. Effective implementation of these strategies is essential to reduce
environmental impacts and maintain the sustainability of the Code River ecosystem
PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
Full text linkThis research examines the role of the Yogyakarta City Government in land
procurement for Green Open Spaces (Ruang Terbuka Hijau or RTH) within the city.
The findings indicate that the government, represented by the Regional
Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Yogyakarta) and the Land and Spatial Planning Office, plays a vital role in
identifying land, planning procurement, and ensuring the management of RTH in
accordance with spatial planning regulations. Despite these efforts, several
challenges hinder the process, including land scarcity, administrative conflicts, and
land-use changes. Other obstacles include incomplete land ownership
documentation, legal complexities, and the prioritization of economic development
over green space conservation. This study recommends strengthening regulations
and monitoring mechanisms related to land procurement for RTH. Moreover,
increasing community involvement, adopting innovative land-use solutions,
fostering public-private partnerships, and enhancing organizational capacity
within government agencies are critical steps toward effective implementation. With
these strategic measures, Yogyakarta City can achieve more effective land
procurement processes for RTH, maximizing benefits for the community and
fostering environmental sustainability
PELANGGARAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP ETNIS MUSLIM UIGHUR
Full text linkEtnis Muslim Uighur menghadapi diskrimnasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat
China dan menjadi isu global, banyak tindakan diskriminatif yang telah diterapkan
seperti di bidang politik dan ekonomi, sosial budaya dan keamanan, perampasan
Sumber Daya Alam, serta penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan
beragama, dan hingga satu juta warga etnis Muslim Uighur ditahan di kamp yang
dinamakan “re-education” tanpa proses hukum yang adil, serta adanya larangan praktik
keagamaan untuk beribadah, berpuasa dan penghancuran tempat ibadah. Penelitian ini
mengkaji tentang pelanggaran prinsip non diskriminasi yang dilakukan oleh China
terhadap etnis Muslim Uighur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan mengacu pada studi pustaka yang berfokus pada instrumen
hukum internasional. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemenuhan prinsip non
diskriminasi yang tidak bisa dilakukan oleh Republik Rakyat China karena China tidak
mengakui bahwa ia telah melakukan pelanggaran tersebut dan dijatuhi sanksi oleh
banyak negara barat. Saran dari hasil penelitian ini adalah Republik Rakyat China
segera mengakui perbuatannya dan melakukan upaya pemenuhan prinsip non
diskriminasi kepada etnis Muslim Uighur
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT
Full text linkTesis ini berjudul “SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN
HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan
khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di
Kalimantan Barat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi
peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan
mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat. Dalam metode
penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini
mengunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Data dalam penelitian
ini berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi
literature (kepustakaan), kemudian proses berpikir dalam penelitian ini adalah
deduktif. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terjadi ketidaksinkronan peraturan
perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan
pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat antara Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk
sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan
pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat
adalah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga peraturan
perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang
sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
STUDI RUANG TERAPI BAGI ANAK DOWN SYNDROME DENGAN PENDEKATAN NEURO ARCHITECTURE
Full text linkAnak merupakan anugerah yang luar biasa bagi setiap keluarga. Namun, tidak semua
anak terlahir dalam kondisi sehat, seperti anak dengan down syndrome, yang mengalami
kelainan genetik akibat kelebihan kromosom ke-21. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan
perkembangan fisik dan intelektual, termasuk kemampuan berbicara, berjalan, dan
keterampilan untuk hidup mandiri. Berdasarkan data World Health Organization (WHO),
prevalensi down syndrome mencapai 8 juta jiwa di dunia, dengan lebih dari 300.000 kasus di
Indonesia. Sayangnya, fasilitas terapi dan rehabilitasi untuk anak down syndrome di
Indonesia masih sangat terbatas dan sering kali belum sesuai standar.
Pendekatan neuro architecture yang fokus pada rangsangan indera manusia menawarkan solusi desain yang sesuai untuk ruang terapi anak down syndrome. Dengan desain yang adaptif terhadap kebutuhan fisik, intelektual, dan metode pengajaran yang digunakan, ruang terapi dapat membantu anak-anak dengan down syndrome tumbuh, berkembang secara mandiri, dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya
PERANCANGAN HOTEL RESORT DI KECAMATAN ILE BOLENG, KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PENDEKATAN NEO-VERNAKULAR
Full text linkFlores Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak sektor pariwisata yang tidak
kalah menarik, salah satunya di pulau Adonara. Ini menjadi faktor utama banyaknya pengunjung
dari berbagai kalangan baik regional maupun internasional. Ini tentunya menjadi alasan betapa
pentingnya akomodasi hotel yang dibutuhkan oleh para pengunjung sebagai tempat penginapan
sementara dan memberikan pemasukan terbesar dari wisatawan luar negeri maupun dalam
negeri. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki strategi pembangunan untuk menambah
akomodasi hotel di Flores Timur, salah satunya di wilayah Kecamatan Ile Boleng. Banyaknya
sektor alam seperti pantai mendorong agar dikembangkan beach resort sebagai Kabupaten
Flores Timur, terkhususnya di Kecamatan Ile Boleng (Pulau Adonara) yang hingga saat ini belum
memiliki akomodasi hotel. Selain itu, di Pulau Adonara juga memiliki budaya dan adat istiadat
tertentu yang menjadi identitasnya. Untuk memperkenalkan identitas budaya di Pulau Adonara,
maka pendekatan Arsitektur Neo-Vernacular sangat cocok digunakan. Hotel ini dirancang dengan
harapkan tidak hanya sebagai tempat penginapan, namun juga memberi bekal wawasan tentang
budaya-budaya Flores Timur, Mengambil pendekatan Neo-Vernakular untuk merancang desain
yang ekspresif yang mampu mendefinisikan tujuan dan konsep dan juga merancang desain yang
rekreatif sehingga dapat memberikan rasa puas kepada pengunjung. Dengan memperhatikan tata
ruang dan facade yang tidak monoton dan menarik. Menggunakan metode pengumpulan data di
lakukan melalui penelusuran menggunakan internet. Data yang digunakan merupakan data
sekunder, yang didapatkan melalui jurnal, buku, dan internet yang membahas tentang isu yang
terkait. Metode analisis data yang digunakan pada perancangan ini adalah kualitatif. Konsep
penataan bangunan berupa bangunan terdiri dari dua massa, dan menggunakan organisasi
terklaster, yang merupakan bentuk yang fleksibel dan dengan sigap dan mampu merespon
berbagai kondisi tapak. Bentuk dasar massa bangunan adalah persegi panjang dan
ditransformasikan menyesuaikan bentuk tapak. Penataan ini juga menerapkan konsep bungalow
yaitu The Village Resort yang artinya resort yang didesain sebagai salah satu bentuk
memperkenalkan Adonara dalam skala kecil dan dengan bentuk yang berbeda tanpa
menghilangkan nilai budaya-budayanya, dengan pendekatan Neo-Vernakular