29842 research outputs found
Sort by
REPRESENTASI KEBEBASAN DALAM GEAR 5 LUFFY (Studi Kasus Pada Anime One Piece Episode 1071)
No full textAnime sebagai budaya populer memiliki peluang menyampaikan pesan dan
nilai secara luas, salah satunya tentang makna kebebasan. Kebebasan diartikan sebagai
kondisi di mana individu dapat memenuhi kehendak tanpa paksaan dari pihak luar.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana kebebasan
direpresentasikan dalam Gear 5 Luffy di One Piece episode 1071. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanda yang merepresentasikan
kebebasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis
semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan
direpresentasikan dalam Gear 5 Luffy dalam berpikir tanpa batas, bertindak sesuai
kehendak, dan ketiadaan paksaan
Pengaruh Terpaan Informasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Instagram @WMNLyfe terhadap Persepsi Pengikut tentang Pernikahan
No full textIndonesia tengah menghadapi darurat kekerasan terhadap perempuan, terutama
KDRT. Maraknya kasus dan penyebarannya di media digital, memicu pemikiran kritis
tentang pernikahan hingga menurunnya angka pernikahan, khususnya di kalangan
perempuan generasi Z. Media digital yang turut serta dalam menyebarkan informasi KDRT
ialah @WMNLyfe. Penelitian ini menggunakan teori uses and effect dan pendekatan
kuantitatif eksplanatif untuk melihat pengaruh terpaan informasi KDRT dari @WMNLyfe
terhadap persepsi pengikutnya yang sebagian besar merupakan perempuan generasi Z
tentang pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan dan terpaan berkategori
rendah, tetapi dapat membuat pengikut Instagram @WMNLyfe menjadi lebih aware dan
mempersiapkan finansial dan mental sebelum memutuskan menikah
DINAMIKA RASA PERCAYA NCTZEN INDONESIA TERHADAP TAEIL EKS NCT DALAM KASUS KEJAHATAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN DIRINYA (Analisis Netnografi Konten Berita @panncafe di Instagram)
No full textPenelitian ini menganalisis dinamika rasa percaya NCTzen Indonesia terhadap
Taeil eks NCT setelah kasus kejahatan seksual yang melibatkan dirinya dipublikasikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kepercayaan penggemar
setelah kasus tersebut tersebar di media sosial. Dengan menggunakan metode netnografi,
penelitian ini menganalisis komentar pada konten berita di akun Instagram @panncafe.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi NCTzen Indonesia terbagi dalam tiga fase,
yaitu resistensi, negosiasi, dan pemulihan. Media sosial berperan dalam membentuk
opini dan mempercepat perubahan kepercayaan penggemar. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap idola bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh informasi serta interaksi dalam komunitas virtual
IMPLEMENTASI ELEMEN KOMUNIKASI PEMASARAN OLEH WIRATEA SPICES BAR DALAM MENGENALKAN MINUMAN REMPAH
No full textPenelitian ini mengkaji implementasi Elemen komunikasi pemasaran yang
dilakukan oleh Wiratea Spices Bar dalam mengenalkan minuman rempah kepada
khalayak. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori komunikasi pemasaran dengan
konsep IMC dan marketing mix, melalui metode kualitatif deskriptif dan melakukan
wawancara mendalam pada pihak Wiratea Spices Bar dan konsumen. Hasil penelitian
menujukkan Wiratea melakukan komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan media
sosial dan online marketing yang diterapkan melalui elemen bauran komunikasi pemasaran 7P yang mencakup Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence dalam membantu mengenalkan produk minuman rempahnya
PENGATURAN GRATIFIKASI TERHADAP KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI (Studi Kasus Penggunaan Jet Pribadi Oleh Kaesang)
Full text linkUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang pemberian gratifikasi
terhadap penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagaimana yang telah
dituangkan dalam Pasal 12B UU PTPK. Subjek hukum yang dapat dipidana
berdasarkan Pasal 12B UU PTPK adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.
Pada bulan Agustus 2024 terjadi kasus dugaan gratifikasi kepada seseorang yang bukan
merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yaitu terhadap Kaesang
merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan selaku ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia. Dugaan gratifikasi tersebut terjadi atas penggunaan fasilitas jet
pribadi oleh Kaesang beserta keluarganya untuk melakukan perjalanan menuju
Amerika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan
fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan suatu bentuk gratifikasi, serta untuk
menganalisis Pengaturan pemberian Gratifikasi Terhadap keluarga penyelenggara atau
pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu Penggunaan fasilitas jet pribadi
yang dilakukan oleh Kaesang bukan merupakan gratifikasi. Pasal yang relevan untuk
menjerat pemberian gratifikasi adalah Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menguraikan subjek utama penerima gratifikasi dalam pasal tersebut adalah
penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kaesang yang bukan merupakan
penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.
Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara spesifik tentang gratifikasi terhadap
keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA NONKOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN
Full text linkThe application of non-compete clauses in employment contracts serves as a strategy
to protect trade secrets and maintain competitive advantages, especially for
companies in the information and communication sector. However, in Indonesia,
there are no specific regulations governing these clauses, making their validity
dependent on the legal requirements of employment contracts as stipulated in Article
52 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. This creates a dilemma between the
interests of companies in protecting trade secrets and the rights of workers to freely
choose their employment, as guaranteed by labor laws, human rights, and economic,
social, and cultural rights as outlined in Article 6 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). This study examines the
implementation of non-compete clauses in Sleman Regency, Special Region of
Yogyakarta, through empirical legal research using case studies on four limited
liability companies in the information and communication sector (KBLI 620). The
findings indicate that non-compete clauses cannot be applied to all types of
companies but are specifically relevant to companies that possess trade secrets and
competitors and require a time period for employees to forget confidential systems
and information. Non-compete clauses can serve as a business protection instrument
but must be applied proportionally to avoid violating principles of fairness and
workers’ rights. Therefore, an active monitoring mechanism by the labor department
is necessary to ensure that the applied clauses comply with existing legal provision
KEABSAHAN PENYERANGAN RUMAH SAKIT INDONESIA DI GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
Full text linkIsrael melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada
November 2023 dengan alasan adanya markas militer di bawahnya, klaim tersebut
dibantah oleh MER-C sebagai koordinator pembangunan rumah sakit tersebut.
Dalam Hukum Humaniter Internasional, objek sipil hanya dapat diserang jika
terbukti memberikan kontribusi efektif bagi militer. Jika terdapat keraguan, objek
tersebut tetap dianggap sebagai objek sipil dan tidak boleh menjadi sasaran
serangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
Hukum Humaniter Internasional sebagai bahan hukum primer serta buku, hasil
karya tulis ilmiah, makalah, dan sebagainya sebagai bahan hukum sekunder.
Analisis menunjukkan bahwa serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan tidak memiliki justifikasi berdasarkan hukum humaniter internasional
maka termaksut perbuatan kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun Israel bukan anggota Statuta
Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, mahkamah tetap memiliki wewenang untuk mengadili pihak yang memerintahkan serangan karena Palestina merupakan anggota, dan serangan terjadi di wilayahnya
KEBIJAKAN HUKUM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN LEMBATA DALAM MENJADIKAN PASAR BARTER DI DESA WISATA WULANDONI SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
Full text linkThe barter market in Wulandoni Tourism Village, Lembata Regency, is a cultural
tradition with significant potential as a tourism attraction. However, the
sustainability and management of this barter market require special attention from
the perspective of regulation and legal policies. This study aims to analyze the legal
policies implemented by the Department of Tourism and Creative Economy of
Lembata Regency in managing the barter market as a tourism attraction. The study
employs a normative research method with a statutory approach and related
document analysis.The findings indicate that, to date, there is no specific policy or
regulation governing the management of the barter market in Wulandoni Tourism
Village. The absence of such policies poses challenges in preserving and developing
the barter market as a cultural and creative economic asset. Therefore, this study
recommends the formulation of specific regulations to support the preservation of
the barter market tradition, involving local communities, tourism stakeholders, and
local governments. Such regulations are expected to integrate cultural, economic,
and tourism aspects to establish the barter market as a sustainable tourism
attraction
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI KOTA YOGYAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
Full text linkTitle Legal Certainty of the Protestant Christian Church in Yogyakarta City.
Granting land rights is a hereditary right and is the strongest and most reliable way
to own land (Law No. 5 of 1960; Article 20 paragraph 1). Furthermore, land
ownership rights can only be granted to Indonesian citizens. However, it can also
be granted to legal entities, which meet the requirements or are able to meet certain
requirements in accordance with Government Regulation Number 38 of 1963. To
obtain legal certainty, legal subjects must register the land. Land registration will
result in the issuance of a land certificate which is a manifestation of the legal
certainty. The Protestant Church in Western Indonesia, Marga Mulya and the
Pentecostal Church in Indonesia, Hagios Family have different land rights. GPIB
Marga Mulya obtained a Certificate of Ownership Rights while GPdi Hagios
Family obtained Building Use Rights as a manifestation of its legal certainty
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN
Full text linkThe land acquisition process carried out in Demakijo Village,
Karangnongko District, Klaten Regency is in compliance with Act No
Number 2 of 2012. The land acquisition stages have used procedures in
accordance with land acquisition and compensation carried out by the
government has been fair and appropriate by means of joint deliberation
with respondents to determine compensation and compensation value above
the sale of land so that in land acquisition and land release no community
or government is harmed in the implementation of the construction of the
Solo-Yogyakarta Toll Road