JURNAL MERCATORIA
Not a member yet
252 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Masyarakat sebagai Nasabah pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari’ah di Kota Binjai (PT. Bank Syari’ah Indonesia ex. PT. Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai)
Full text linkArtikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan edukasi kepada masyarakat terkait Akad Pembiyaan di PT BSI ex. BRI Syari'ah Cabang Binjai. Kelompok masyarakat yang ditunjuk adalah masyarakat yang terletak di Jalan Baskom Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Sumatera Utara. Metode yang digunakan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai nasabah terkait upaya meningkatkan pengetahuan mengenai akad pembiayaan perbankan Syariah, dan kesadaran hukum nasabah guna meminimalisir resiko serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari setiap akad pembiayaan yang dibuat nasabah dengan pihak bank syari’ah
Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarat Batak Toba
Full text linkMarriage is away for humans to developing off spring, there fore important thing is that marriage is regulated by the state, religion and customs. In Batak custom marriageis legal if it is done according toreligionthen the marriageis considered invalid, and peoplewho do marriage like this may not take partin any traditional ceremonies. This reseach is an exploratory study using primer and secondary data, the data collection is done by interviews, questionnaries andobservations the data coollectedis evaluatedqualitativelyand quantitatively so based on theabove datait canbe concluded that the batak toba people in Medan still do traditional marriage such giving “dekke si mudur udur†give to hula- hula. Hula-hula will give good words of blesssingor advise for the bride’s life in the future
Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019
Full text linkKorupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini
Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)
Full text linkThe birth of village autonomy has made the village more independent in taking care of the household in the village. With the promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Domestic Metric Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management makes village governments have their own autonomous bodies to manage village finances. Roles and responsibilities received by villages have not been matched with adequate Human Resources (HR) in terms of both quantity and quality. Even though the funds owned by a village are very large, but if they are not properly regulated in their planning and users, it will result in these funds being wasted or unable to provide maximum results in the use of these village funds. At present Indonesia Corruption Watch (ICW) many Village Officers, especially the Village Head, are affected by Hand Tagging Operations (OTT) by the Corruption Eradication Commission (KPK). The problem that will be discussed in this study is how the legal problems in the preparation of the Village Budget (APBDes) for village development and what are the inhibiting factors in implementing the APBDes preparation. The method used is normative legal research and empirical legal research. The results showed that, the legal problems in the preparation of APBDes went through 3 (three) stages, namely the preparation, evaluation and determination stages. However, in the preparation stage of the APBDes preparation process, it did not directly involve the community as stipulated in the legislation related to village financial management. the inhibiting factors of the Village apparatus and Village Association Institutions lack understanding of the Village Law and its implementing regulations, weak planning ability
Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
Full text linkThe eradication of corruption was carried out in many ways, one of which with a reverse proof system which was established with the act of eradication of corruption crimes. The upside-down reproof is an aberration of evidence in the act of events. In order not to happen dualism rules in reverse proof it must have a clear criminal law rules in the use of the reversed evidence formulation. From all the explanations about this reverse proof law, as for the reverse-proof law, using the purely reverse-proof law and reason behind the limited changes in the criminal act Corruption, the upside-down proof only in the application of the trial of the judge never to provide the origin of the property but based on the evidence given by the public prosecutor
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Full text linkTindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi
Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung
Full text linkDalam lembaga jaminan dikenal bermacam-macam, salah satunya Hak Tanggungan, yang mengatur terkait jaminan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5)Â Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) diatur berkaitan dengan adanya kepemilikan yang berbeda antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, namun ketika terjadi persengketaan antara kepemilikan yang berbeda ini akan membawa problematika pihak-pihak yang hendak bertanggung gugat dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan atas persengketaan ini. Berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda yang berada di atas tanah tersebut, salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung gugat atas kesalahan yang telah merugikan pihak lain
Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010
Full text linkBeragamnya agama yang ada di Indonesia, menyebabkan perkawinan beda agama rentan terjadi. Perkawinan beda agama akan berimplikasi kepada adanya kewarisan beda agama jika salah satu pasangan meninggal dunia, sehingga akhirnya akan menjadi sengketa waris. Para ulama fikih telah sepakat bahwa antara muslim dengan non muslim tidak saling mewaris, meskipun sebagian ulama membolehkan terjadinya peralihan harta melalui wasiat wajibah. Secara normatif tidak ada hukum positif yang mendasari pemberian wasiat wajibah kepada istri yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat. Â Kekosongan hukum tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan untuk memberikan bagian harta dari suami/istri non muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Berdasarkan konsideran tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif KHI, serta apa yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Putusan Nomor 16 AK/G/2010 itu adalah rasa keadilan serya kemanusiaan, disebabkan istri telah mengabdikan dirinya selama 18 tahun dan bergaul dengan suami secara rukun dan baik
Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan
Full text linkAnak sebagai generasi penerus diharapkan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi hak dasar anak bagi seluruh elemen bangsa. Akan tetapi di masa pandemi sekarang ini, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan, masihlah belum mengakomodir pemenuhan hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak dasar anak pada masa pandemic covid 19 di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemerintah Kota Medan Beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan haruslah segera menerbitkan produk hukum daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19
Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014)
Full text linkMurder accompanied by inclusion or carried out jointly is a special form of murder that incriminates the perpetrators. Basically, judges 'considerations in deciding cases, especially with murder cases, are sometimes not in accordance with applicable law, apart from that the sentence imposed is sometimes not in accordance with the perpetrators' actions, so that justice is not obtained, especially for the injured parties. There are differences in sentencing in each court, even though prior to sentencing, the judge has considered the same juridical considerations from each court level, whether it consists of indictments of the public prosecutor, defendant's statements, witness statements, witness statements, evidence and articles of law criminal. The application of material law by the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision number 966 K / Pid / 2014 is not right. The public prosecutor uses the subsidair indictment using Article 338 paragraph (1) jo Article 55 of the Criminal Code. Public prosecutor did not ensnare the defendant Article Number 340 of the Indonesian Criminal Code, where the criminal act committed by the defendant contained an element of "planning"