JURNAL MERCATORIA
Not a member yet
252 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Full text linkTulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021
Full text linkArtikel bertujuan untuk menganalisa terkait dengan pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Masalah difokuskan pada penerapan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia khususnya yang dilaksanakan oleh Notaris. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Notaris sebagai pemohon harus terlebih dahulu memperoleh hak akses yang merupakan hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi, selain itu dalam ketentuan ini juga memuat mekanisme terkait dengan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia
Implementasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan di Kabupaten Cianjur pada Masa Pandemi Covid- 19
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui perselisihan pemutusan hubungan kerja. Masalah difokuskan pada implementasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan di Cianjur. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Forced Resignation of Financial Industry Workers by Employers Judging from The Legislation
Full text linkThis study aims to discuss the impact of employer-forced layoffs on employees. Industrial interactions between employees and employers are sometimes a source of contention. In a country's economy, the financial industry plays a critical role. Both parties need each other, yet their tactics are very different. The government is the only party with authority to settle labor-management disputes. Employer-initiated layoffs (PHK) harm the economy, particularly in the country's financial sector and socio-political life. Unemployment will rise as a result of layoffs, causing national instability. Unemployment can lead to riots and other social problems. This discussion is based on the Manpower Law's normative. This research employs a normative legal approach. Forced layoffs or revisions to worker resignations, according to this study, violate the Manpower Act. The rights of workers who wish to resign and workers laid off differ significantly. Instead of layoffs, companies might save money on severance pay by having employees retire. The company's responsibility to give compensation in severance pay and other workers' rights will be eliminated if employees depart. Dispute resolution forums can help workers and employers work out their differences
Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi perlindungan konsumen, dikarenakan dalam praktiknya ada perjanjian yang tidak ada kata sepakatnya dan dibuat secara sepihak. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang membuat isi perjanjian dan pihak lainnya harus menyepakatinya tanpa persetujuan yang biasanya disebut dengan klausula baku. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai penjanjian yang di dalamnya memuat klausula baku, Klausula baku jika diterapkan akan merugikan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam penerapannya perjanjian yang memuat klausula ini secara sepihak akan bertentangan dengan aturan. Hasilnya adalah penerapan perjanjian sepihak ini banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan hanya memberikan keuntungan bagi para penjual atau pelaku usaha saja dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku dapat menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pembeli sebagai konsumen yang hanya menerima saja jika ada sengketa yang timbul dan dalam hukum perjanjian tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik antara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli
Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mengutarakan mengenai Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Migran (Muslim). Masalah difokuskan pada kebijakan yang erat kaitannya dengan Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Perintah Eksekutif 13769 atau yang dikenal dengan Travel Ban. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang menggunakan berbagai artikel yang dipilah dan juga disitasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Travel Ban malah mendukung adanya Islamofobia. Sehingga memunculkan diskriminasi kepada orang-orang dan imigran yang beragama islam. Dan kebijakan ini menuai berbagai respon penduduk yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip Amerika Serikat terutama dalam hal kebebasan diri dan prinsip demokrasi yang berisikan bahwa semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum sehingga Presiden Donald Trump merevisi kebijakan Travel Ban dengan mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780. Sedangkan pengganti Presiden Donald Trump yakni Presiden Joe Biden belum mampu mengatasi Islamofobia dengan kebijakannya yang mengedepankan kesetaraan rasial
Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)
Full text linkArtikel untuk mengkaji pertimbangan bagi ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung RI dalam menetapkan putusan wasiat wajibah dan persepsi hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai berkaitan dengan ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Masalah difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Guna menyelesaikan masalah ini, digunakan acuan teori maqasid syariah, hukum progresif dan pembangunan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memadukan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan hasil wawancara kepada informan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim di lingkup Mahkamah Agung mendasarkan 3 (tiga) pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yaitu kemaslahatan, pluralisme agama dalam rumah tangga dan keadilan. Selain itu, belum pernah diterima dan diputuskan perkara mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dan berdasarkan pandangan para hakim di lingkungan pengadilan agama pada umumnya tidak menyetujui tindakan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim disebabkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik
Full text linkTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan. Hasil penelitian menunjukkan pada kenyataannya perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan diruang publik belum maksimal. Hal ini disebabkan peraturan perundangan yang ada yang tidak sepenuhnya mendukung terlindunginya korban. Dalam hukum pidana Indonesia pelecehan seksual belum diatur secara khusus sehingga pasal yang diterapkan masih tidak pasti. Sementara itu peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur permasalahan kekerasan seksual yang bersifat fisik saja. Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik yang dilakukan secara verbal hingga saat ini belum diatur dalam peraturan yang mengatur masalah ini
Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
Full text linkTulisan ini bertujuan melihat implikasi hukum penerapan pendaftaran perizinan perusahaan melalui OSS RBA terhadap UMKM dikaitkan dengan kepastian hukum dan bagaimanakah kendala hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran perizinan melalui OSS RBA. Masalah difokuskan Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan. Apabila pemohon izin gagal dalam melakukan pemenuhan komitmen maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Kepastian Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan, dan alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Implikasi yang timbul adalah ketidaksesuaian antara klasifikasi usaha dengan proses. Sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengembangan masih sulit dilakukan dan Kendala yang terjadi khususnya bagi daerah yang belum memiliki koneksi internet dan listrik, banyak pengusaha yang sulit melakukan perizinan pada OSS RBA karena belum dapat melakukan migrasi data dari OSS 1.1. pelaksanaan OSS RBA
Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tim Medis Covid-19
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19, untuk menganalisis kelemahan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19, dan rekomendasi perbaikan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sudah adanya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang diatur didalam Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan namun pengaturan tersebut memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu rekomendasi perbaikan didalam Pasal 57 tersebut. Rekomendasi perbaikan di dalam Pasal 57 adalah tenaga kesehatan memperoleh dukungan ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan, memperoleh jaminan terpenuhinya hak-hak para tenaga medis, mendapatkan perlindungan jaminan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi