JURNAL MERCATORIA
Not a member yet
252 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK KOTA MEDAN
Get PDFSengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria
No full textKehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Manfaat pendaftaran peralihan hak atas adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi si pemegang hak. Tanah yang tidak terdaftar merupakan masalah bagi pemerintah
PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Get PDFAnak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
Get PDFPenyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Get PDFPasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal. Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk insider trading. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya insider trading diajukan ke persidangan.Â
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN No : 01/ Pen.Pdt.G/ Eks/ HT/2010/ PN-Pms Tentang EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
Get PDFKredit bermasalah pada kriteria macet bukan merupakan hal yang asing lagi bagi dunia perbankan bahkan hampir semua bank tidak terlepas dari persoalan kredit bermasalah menyebabkan bank mengalami kesulitan, terutama menyangkut tingkat kesehatan bank. Untuk menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit, maka bank selaku kreditur dengan nasabah sebagai debitur
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)
Get PDFKarya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggararan yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah meratifikasi “Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works†(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan “World Intellectual Property Right Treaty† (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)
Get PDFAnak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upay perlindungan terhadap anak telah memiliki Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL
Get PDFPasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan penawaran dan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharuskan ditetapkan prinsip full and fair disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaaan merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keunangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci dan pengaturan sporadis. Selain itu Bapepam-LK juga berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Penyidik. Lembaga ini akan mengawasi pihak-pihak tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dengan perlindungan di bawah lembaga Bursa dan sebagainya
KAJIAN YURIDIS TERHADAP CONTEMPT OF COURT DI DEPAN PENGADILAN (STUDI DI DEPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN)
Get PDFPengertian Contempt Of Court adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (fasif) dilakuan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan Contempt Of Court di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP. Fenomena dalam peradilan kita menunjukan Contempt Of Court terjadi hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibaan peradilan mengalami penurunan akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan mmengkaji pengaturan bentuk-bentuk Contempt Of Court di Indonesia, selanjutnya akan di teliti sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan dan bagaimana seharusnya penanggulan tindak pidana Contempt Of Court.Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu instansi baru yang yang didatangkan atau dipaksakan dari luar, yakni melalui kebijakan colonial Hindia Belanda. Aparat penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat, dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Budaya hukum masyarakat dalam euphoria reformasi menunjukan kurangnya penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek pengadilan dan mafia peradilan