Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA
Get PDFKarakter bangsa merupakan sebuah identitas sebuah Negara, dengan identitas tersebut, mampu menjadi penilaian bagi Negara di dunia. Oleh karena itu, di era otonomi daerah sekarang ini dibutuhkan sebuah kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat karakter bangsa yang bermartabat di mata dunia. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa yang disusun sebagai amanat Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010-2025. Adapun strategi dalam memperkuat karakter bangsa adalah dengan menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal itu dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Otonomi Daerah, Karakter Bangsa
PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BERKUALITAS DAN PERLUNYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR
Get PDFPenelitian sederhana ini bertujuan menguraikan konsepsi pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan akibatnya di Kota Makassar serta mencari solusi kebijakan apa yang hendaknya dilakukan untuk mengatasinya. Tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi politik klasik dan neo klasik yang juga merupakan bagian dari ilmu administrasi khususnya ilmu administrasi yang berkonsentrasi pada masalah pembangunan. Adapun penelitian ini adalah penelitian pustaka, dimana metode studi dokumentasi adalah satu – satunya metode yang digunakan. Teknik analisis data lebih bersifat deskriptif dimana hasil penelitian diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah pertumbuhan ekonomi tak berkualitas dan sekaligus ingin menunjukkan diperlukan kebijakan – kebijakan pemerintah baik terobosan ataupun intensifikasi kebijakan yang ada guna mengurangi pengangguran, kemiskinan dan mengurangi trend informalisasi ekonomi. Periode waktu data yang digunakan mulai 2005 hingga 2010. Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi tak berkualitas, kebijakan pemerintah, pengangguran, kemiskinan dan informalisasi ekonomi
DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Get PDFPendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan deskriptif secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan secara sistimatis tentang, “Determinan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap”. Hasil Penelitian Determinan pengembangan sumber daya aparatur adalah komitmen penerapan kebijakan pengembangan aparatur, budaya birokrasi, kharisma pimpinan) dan (penanganan keterbasan kewenangan Pemda, keterbatasan pembiayaan diklat, dominasi kewenangan Bupati dalam pengangkatan, pemutasian, pemberhentian aparatur, dan penataan pola karir aparatur akan menyukseskan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi kebijakan, Sumber Daya Aparatu
DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN YARU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Get PDFPemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang di sebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Program PNPM Mandiri
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, INDONESIA
Get PDFKabupaten Pengunungan Bintang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang berusaha memacu pembangunannya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan capain hasil pembangunan berbagai sektor di bidang ekonomi berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto, dengan menggunakan metode survai evaluatif. Teknik analisis yang digunakan adalah Shift Share. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa sektor kegiatan yang mampu memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan pengembangan daya saing Kabupaten Pegunungan Bintang. Sektor basis yang paling unggul dan memiliki prospek dalam pengembangan kompetensi lokal dan sebagai sumber keunggulan daya saing daerah di bidang ekonomi adalah sektor bangunan, kemudian disusul oleh sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa. Kata Kunci: Otonomi daerah, Pembangunan, Sektor Ekonom
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Get PDFSejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan telah terimplementasi pada 83 sekolah dasar di dua belas kabupaten/kota. Latar tersebut menjadi dasar perumusan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tingkat penerimaan implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan prilaku kelompok sasaran. Populasi meliputi semua stakeholders pendidikan sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan berdasar metode multistage proporsional random sampling, dengan menggunakan instrumen terhadap 309 responden, meliputi: a) kepala sekolah, b) guru, dan c) komite sekolah. Analisis data Structural Equation Models (SEM).Hasil penelitian; tingkat penerimaan implementasi pendidikan inklusif kurang berhasil sedangkan tingkat penerimaan implementasi tergolong berhasil. Proses implementasi belum terlaksana. Sedangkan pada perilaku kelompok sasaran, implementasi kebijakan termasuk berhasil. Faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, antara lain faktor internal; a) kebebasan berinteraksi, b) kesamaan akses, c) sosialisasi, d) manajemen, e) isi kebijakan, dan faktor eksternal; a) koordinasi, dan b) lingkungan inklusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 5 MAKASSAR
Get PDFPenelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan tiga alur yaitu reduksi data (transkrip data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja melalui program kegiatan PIK KRR SMAN 5 Makassar telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, akan tetapi belum optimal dan (2) dampak implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja sangat positif ditunjukkan dengan adanya pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai kesehatan reproduksi cukup baik dan adanya sikap serta perilaku positif mengenai kesehatan reproduksi remaja yang menyangkut Triad KRR yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA bagi siswa di SMAN 5 Makassar. Proposisi mayor penelitian ini adalah jika implementasi kebijakan didukung dengan komunikasi, disposisi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan administrasi, maka arah sasaran implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja dapat tercapai yaitu meningkatnya pengetahuan atau pemahaman, sikap, dan perilaku kesehatan reproduksi remaja, yang pada akhirnya menghindari seks bebas, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Repreduksi Remaja
PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS): Implementasinya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
Get PDFPenelitian bertujuan menganalisis hubungan kejelasan program MBS, kondisi lingkungan organisasi, dan kapasitas organisasi pelaksana dalam menunjang keberhasilan implementasi program MBS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng. Disain penelitian adalah Structural Equation Modeling (SEM). Adapun jumlah sampelnya sebanyak 345 responden yang ditarik dari 23 gugus di Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa keberhasilan yang dicapai sekolah setelah program MBS diimplementasikan antara lain: kecakapan hidup siswa meningkat, prestasi akademik siswa meningkat, prestasi non akademik siswa meningkat, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah meningkat, pengelolaan sekolah lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Faktor pendukung keberhasilan implementasi program MBS antara lain: kepemimpinan kepala sekolah, komitmen warga sekolah, kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, peran serta orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah, dukungan dunia usaha dan industri, serta dukungan pemerintah. Faktor penghambat antara lain: persepsi masyarakat tentang pendidikan gratis masih keliru, distribusi tenaga pendidik (guru tidak merata, fasilitas sekolah tidak merata, jarak antara SD Inti dan SD Imbas cukup jauh terutama di daerah-daerah terpencil, dan latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa. Kata Kunci: Implementasi Program, MBS
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
Get PDFEfektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. Terakhir, diperkenalkan dua hukum umum sebagai alternatif dalam mengatasi masalah implementasi dan dampak, serta rekomendasi kebijakan. Kata Kunci: Efektivitas Implementasi Kebijakan, Desentralisas
Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo
Get PDFKetidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PPIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan